<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/oke-bawah-dishub-3620406242-1-1-777949575.jpg" alt="ERLANGGANAN: Dishub Gresik saat menggelar rapat evaluasi bersama DPRD Gresik. (Dok/Radar Gresik)" width="100%">
<figcaption>ERLANGGANAN: Dishub Gresik saat menggelar rapat evaluasi bersama DPRD Gresik. (Dok/Radar Gresik)</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">JawaPos.com -&nbsp;Rencana terkait penerapan aturan parkir berlangganan di Kabupaten Gresik terus digodok berbagai persiapannya oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Salah satunya, terkait titik parkir khusus berlangganan.</div> <div class=""> <div id=":3dw" class="ii gt"> <div id=":3dx" class="a3s aiL "> Dilansir Radar Gresik (JawaPos Grup), pada Jumat (12/1), Dishub sudah menyiapkan sebanyak 127 titik untuk pelaksanaan parkir berlangganan dari total 160 titik parkir yang ada di wilayah Gresik. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan Dishub Pemkab Gresik Arditra Risdiansah mengungkapkan bahwa, 127 titik parkir yang disiapkan itu berada di wilayah perkotaan.&nbsp; &ldquo;160 titik itu suruh Gresik, tapi 127 titik langganan ini untuk wilayah perkotaan,&rdquo; ujar Arditra, seperti yang dikutip Radar Gresik (JawaPos Grup), pada Jumat (12/1). Arditra juga menegaskan, setelah berlangganan nanti, masyarakat tidak perlu lagi membayar parkir kendaraannya secara tunai. Masyarakat hanya tinggal melakukan scan barkode ketika parkir di 127 titik tersebut.&nbsp; Kendati demikian, pihaknya tidak serta merta mewajibkan kebijakan tersebut ke seluruh masyarakat. Sebab, keterbatasan penggunaan barcode mungkin saja masih terbilang awam bagi masyarakat.&nbsp; Sebagai solusinya, pihaknya juga akan tetap melayani pembayaran tunai. &ldquo;Tapi tetap melayani tunai juga. Jukirnya nanti juga memberikan dua opsi, menggunakan berlangganan atau tunai,&rdquo; jelas Arditra. Menurutnya, saat ini progres persiapan penerapan parkir berlangganan ini sudah sampai disahkannya perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Namun, ia juga menyebut terkait Perbub dan regulasi teknis masih belum turun.&nbsp; "Sekarang masih menunggu perbup. Tapi untuk perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sudah disahkan. Tinggal menunggu perbup saja,&rdquo; ungkap Arditra. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jatim dan Samsat terkait pola penarikan. Sebab, penarikannya nanti akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran STNK. Dengan diterapkannya parkir berlangganan ini, ia berharap agar pendapatan dari retribusi parkir TJU dapat dimaksimalkan. Mengingat masyarakat yang berlangganan langsung membayar secara akumulasi.&nbsp; Terkait kapan penerapan tersebut direalisasikan, Arditra mengaku paling cepat akan diterapkan pada pertengahan tahun 2024 ini. &ldquo;Sekarang masih dimatangkan. Paling cepat bisa diterapkan pertengahan tahun ini,&rdquo; tandas Arditra. </div> </div> </div>

Rencana terkait penerapan aturan parkir berlangganan di Kabupaten Gresik terus digodok berbagai persiapannya oleh Dinas Perhubungan (Dishub)

Konsep Parkir Berlangganan Turut Diadopsi oleh Dishub Gresik, Simak Persiapan dan Tanggal Penerapannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-gaji-juru-parkir-digagas-kendaraan-hilang-diasuransikan_m_215436.jpeg" alt="STERILKAN AREA: Petugas Dishub Semarang melakukan sterilisasi area Simpang Lima Semarang dari parkir liar." width="100%">
<figcaption>STERILKAN AREA: Petugas Dishub Semarang melakukan sterilisasi area Simpang Lima Semarang dari parkir liar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kota Semarang mengkaji adanya sistem gaji sesuai besaran Upah Minimum Kota (UMK) bagi para juru parkir. Hal ini menyusul format parkir berlangganan guna penataan parkir tepi jalan umum yang masih dibahas pemkot setempat. Kepala Dishub Kota Semarang M Khadik mengatakan sistem gaji bagi juru parkir bakal diterapkan apabila kajian parkir berlangganan terealisasi. Pasalnya, saat ini usulan penggunaan parkir meter juga masih dipertimbangkan. &ldquo;Kalau dengan pola parkir berlangganan, nanti polanya masyarakat pada saat melakukan perpanjangan STNK. Kemudian para petugas juru parkir yang ada akan digaji sesuai besaran UMK yang berlaku di Kota Semarang," kata Khadik, Kamis (24/5). Para juru parkir nantinya tak akan lagi menerima uang dari pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan. Tapi dengan menggunakan alat yang nanti disiapkan hanya akan menerima pembayaran non tunai, dimana warga yang sudah berlangganan nantinya mendapatkan kode bar. &ldquo;Tugas juru parkir menata parkir di titik-titik yang menjadi tanggungjawabnya. Titiknya tidak semua tepi jalan umum menjadi tempat parkir, supaya fungsi penataannya ada. Dari titik yang sudah ditentukan dari hasil inventarisasi, akan ada rambu-rambu,&rdquo; sambungnya. Dalam format parkir berlangganan juga akan diterapkan asuransi bagi orang yang parkir. Sehingga apabila terjadi kehilangan kendaraan maka akan diganti karena diasuransikan. Namun, bila parkirnya di luar titik parkir yang sudah ditentukan, maka kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan. &ldquo;Ini kelebihan parkir berlangganan. Dan memang format parkir berlangganan ini kelihatannya menjadi pilihan yang mungkin akan diterapkan,&rdquo; tuturnya lagi. Sistem parkir berlangganan sendiri dinilai akan memangkas mata rantai pembayaran parkir yang selama ini sering menyebabkan kebocoran penerimaan retribusi parkir. Sehingga target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir selama ini tidak pernah tercapai bisa terpenuhi. "Soal tarif parkir berlangganan dan bagaimana untuk kendaraan dari luar kota yang parkir di Semarang, masih dikaji," tandasnya.

Sistem Gaji Juru Parkir Digagas, Kendaraan Hilang Diasuransikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dishub-semarang-kaji-parkir-berlangganan-tepi-jalan_m_215388.jpeg" alt="Ilustrasi: Dinas Perhungan Kota Semarang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dinas Perhungan Kota Semarang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang tengah mengkaji sistem parkir berlangganan di tepi jalan. Hal itu sekaligus upaya penataan kendaraan di tepi jalan di Kota Atlas. Tahap awal, akan dilakukan pendataan titik-titik parkir tepi jalan umum. Tujuannya guna menyortir lokasi parkir berizin dan tak berizin. "Parkir berizin pun ada yang masih berlaku dan sudah habis atau expired. Langkah inventarisasi ini sendiri atas rekomendasi Polrestabes Semarang, Tim Saber Pungli kepada Pemkot," ujar Kepala Dishub Kota Semarang M Khadik, Jumat (25/5). Pendataan paling tidak akan memakan waktu selama dua bulan. Situasi Semarang telah berkembang. Sehingga banyak titik baru muncul dan ada titik lama yang menghilang. "Kalau sudah ketemu jumlah akhirnya, kami akan sampaikan ke masyarakat," kata Khadik. Setelah pendataan rampung, kemudian akan ada kajian berikutnya. Yakni soal pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum. Terutama membahas upaya pemenuhan target pendapatan parkir yang tahun ini naik hampir 400 persen atau menjadi Rp 15 miliar. Upaya tersebut, pertama dengan melakukan penataan dan penertiban parkir sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah dari potensi parkir tepi jalan umum di Semarang. Dalam kajian yang sudah hampir selesai, format penataan mengarah pada parkir meter dan parkir berlangganan. "Kami mencari format yang paling tepat untuk menata parkir. Sekaligus memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum," ulas Khadik. Meski demikian, kemungkinan besar Kota Semarang untuk menerapkan sistem parkir berlangganan. Pembayaraan parkir berbarengan dengan pembayaran pajak tahunan pada saat perpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sistem parkir berlangganan itu sudah diterapkan di 24 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim). Dishub Semarang pun sudah mengirimkan petugas untuk belajar ke Jatim tentang penerapan sistem parkir berlangganan untuk parkir tepi jalan umum. "Ini juga mengacu rekomendasi dari Ketua DPRD setempat. Karena sekarang persoalan parkir menjadi masalah sangat strategis dan harus ditata supaya tidak mengganggu lalu lintas di Semarang," tandasnya.

Dishub Semarang Kaji Parkir Berlangganan Tepi Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kembali-sorot-layanan-parkir-berlangganan_m_143884.jpeg" alt="RAPI: Petugas parkir Subandi merapikan motor yang terparkir di depan pasar Larangan, Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>RAPI: Petugas parkir Subandi merapikan motor yang terparkir di depan pasar Larangan, Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program parkir berlangganan terus menuai sorotan. Termasuk dari DPRD Sidoarjo. Selama ini legislatif menilai belum ada perubahan signifikan dari layanan program dinas perhubungan (dishub) tersebut. Meski pemilik kendaraan sudah membayar langganan, berdasar praktik di lapangan, masih banyak terjadi pungutan liar (pungli).  Keluhan layanan parkir berlangganan itu disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna pandangan umum (PU) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. Dalam PU itu, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar Bintang Persatuan meminta layanan program tersebut ditingkatkan. Terutama pengawasan juru parkir (jukir).  Menurut Mahmud Untung, juru bicara Fraksi PAN, program parkir berlangganan belum berjalan optimal. Banyak pelanggaran yang ditemukan. Misalnya, tarikan uang dobel yang dilakukan jukir. Padahal, sesuai aturan, jukir dilarang melakukan penarikan. &rsquo;&rsquo;Namun, kami masih menemukan pelanggaran,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Mahmud menilai pungli itu terus terjadi karena lemahnya pengawasan. Pengawas jukir belum menjalankan tugas dengan baik. Karena itu, dalam rekomendasinya, PAN menyuarakan agar sistem pengawasan jukir harus lebih baik lagi. &rsquo;&rsquo;Kami minta kompetensi aparatur ditingkatkan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Pernyataan serupa disampaikan Ali Sutjipto, juru bicara Fraksi Golkar Bintang Persatuan. Dia menyatakan, sejauh ini layanan parkir berlangganan terus dikeluhkan masyarakat. Sebab, warga masih diharuskan membayar retribusi parkir. &rsquo;&rsquo;Jukir masih menarik uang parkir,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Pemkab, lanjut dia, sudah seharusnya meningkatkan layanan parkir berlangganan. Sebab, program itu memberikan retribusi ke pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, pemasukan setiap tahun meningkat. Pada 2016 pemkab menerima pemasukan Rp 28 miliar. Pada tahun sebelumnya Rp 27 miliar. &rsquo;&rsquo;Jadi, pelayanan tetap harus dikedepankan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Ali pun menuntut pemkab untuk segera mengambil kebijakan soal parkir berlangganan. Dia berharap keputusan yang diambil harus mengedepankan pelayanan pada masyarakat. &rsquo;&rsquo;Kami minta dipersiapkan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, sebenarnya dewan sudah memberikan catatan saat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2016. Saat itu legislatif memberikan tiga opsi. Pertama, jika dilanjutkan, pemkab diminta menyiapkan konsep perbaikan. Kedua, ketika dibubarkan, harus segera ada program pengganti.  Ketiga, parkir dikelola pihak swasta. Dengan konsep itu, seluruh parkir diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi, pemkab setiap tahun tinggal mendapat setoran. Sayang, hingga kini belum ada keputusan. Padahal, dewan sudah memberikan batasan. Yakni, tahun ini konsep harus dirumuskan dan dibahas. Pada 2018 konsep tersebut bisa diaplikasikan. &rsquo;&rsquo;Tapi, belum ada kepastian sampai sekarang,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (aph/c15/hud)

Kembali Sorot Layanan Parkir Berlangganan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ditarget-rp-30-miliar-retribusi-parkir-baru-tercapai-33-persen_m_131679.jpeg" alt="Petugas parkir memungut biaya parkir dari pengendara." width="100%">
<figcaption>Petugas parkir memungut biaya parkir dari pengendara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam telah menambah titik parkir dari 202 menjadi 555 titik, namun estimasi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu belum dapat tercapai dengan baik. Hingga Mei 2017, perolehan PAD dari sektor parkir baru mencapai Rp 1 miliar. Disinyalir penyebab rendahnya pencapaian itu karena sedikitnya pengendara yang berlangganan parkir. Kepala Dishub Kota Batam, Yusfa Hendri mengaku kecil kemungkinan parkir berlangganan bisa diterapkan tahun ini. Apalagi mengingat ranperda yang menjadi payung hukum parkir masih dibahas di DPRD Kota Batam. "Kita lihat saja nanti. Pansus DPRD meminta perpanjangan waktu pembahasan," ujarnya seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Senin (22/5). Menurut dia, estimasi awal pendapatan dari retribusi parkir Kota Batam ditargetkan sebesar Rp 30 miliar, dengan perhitungan bisa menerapkan parkir berlangganan. Namun kenyataannya hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Kendati demikian, Yusfa Hendri mengaku akan tetap berusaha semaksimal untuk mengejar target PAD di 2017 ini. "Belum bisa kami pastikan. Apakah nanti pakai pola lain," tuturnya. Sebelumnya, guna mengejar target yang terbilang cukup besar tersebut, dishub melakukan evaluasi dengan menambah jumlah titik parkir. Dari sebelumnya ada 202 titik parkir, sekarang menjadi 555 titik parkir. Jumlah tersebar di Batam. Sementara itu, berdasarkan hasil laporan kinerja Dishub pada triwulan pertama pendapatan retribusi parkir baru berada diangka Rp 935 juta atau baru 3,3 persen dari target sebesar Rp 30 miliar. Anggota DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging mengaku pesimis jika target parkir bisa tercapai di akhir tahun. Dan bahkan ia mengaku dibanding periode yang sama tahun lalu, target pendapatan malah bisa mencapai angka Rp 1 miliar. "Ini yang kita sayangkan. Target sangat jauh dari harapan," tuturnya. Dia menilai, dishub harus aktif meminta kerjasama parkir berlangganan dengan Polda Kepri. "Kalau memang gagal. Kita minta lagi, apakah ada syarat yang kurang atau bagaimana. Daerah lain bisa kenapa Batam tak bisa," tegas Uba. (rng/iil/JPG)

Ditarget Rp 30 Miliar, Retribusi Parkir Baru Tercapai 3,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66706_85844_Around-Parkir.jpg" alt="TAK MAU IKUT PEMPROV: Parkir di Taman Bungkul menjadi salah satu sumber pendapatan Dishub Surabaya. Pemkot memilih memberlakukan sistem parkir meter daripada parkir berlangganan." width="100%">
<figcaption>TAK MAU IKUT PEMPROV: Parkir di Taman Bungkul menjadi salah satu sumber pendapatan Dishub Surabaya. Pemkot memilih memberlakukan sistem parkir meter daripada parkir berlangganan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sejak muncul aturan parkir berlangganan, Pemkot Surabaya menjadi satu di antara banyak daerah yang tidak setuju. Kebijakan itu dianggap tidak adil. Sebab, penarikan retribusi dilakukan setelah masyarakat menerima layanan parkir, bukan sebaliknya. Pembayaran parkir berlangganan memang sekali dalam setahun. Biasanya bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Daerah yang menerapkan kebijakan tersebut mewajibkan warganya membayar. Padahal, belum tentu warga di daerah itu menikmati layanan parkir. Kepala UPT Parkir Wilayah Selatan Dishub Surabaya Febri Aditya mengatakan, asas ketidakadilan menjadi dasar menolak kebijakan tersebut. Banyak warga Surabaya yang aktif di kota lain. Nopol mobil mereka Surabaya, tapi beraktivitas di luar Surabaya. &rsquo;&rsquo;Mereka dipaksa membayar parkir berlangganan, padahal tidak pernah parkir di Surabaya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Contoh tersebut banyak terjadi di daerah lain. Karena itu, Surabaya enggan menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, ada kejanggalan dalam kebijakan yang dipergubkan sejak 2011 tersebut. Terutama mengenai bagi hasil antara pemkab/pemkot dan pemprov. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemprov mendapat jatah 13 persen dari perolehan retribusi parkir berlangganan di daerah. Angka 13 persen itu dibagi lagi antara Dispenda Jatim dan dirlantas polda setempat. Padahal, retribusi parkir merupakan pendapatan asli daerah. Penggunaan sepenuhnya untuk daerah. Namun, Febri enggan membahas masalah aturan tersebut. Dia tetap menitikberatkan aspek ketidakadilan pada sistem parkir berlangganan. Apalagi, banyak kasus di daerah yang menerapkan parkir berlangganan. Namun, warga tetap ditarik di lapangan, padahal sudah ada stiker parkir berlangganan di kendaraannya. &rsquo;&rsquo;Kami menghindari kasus seperti itu,&rsquo;&rsquo; ungkap dia. Di sisi lain, ada isu yang menyebutkan, banyak lahan parkir di Surabaya yang dikelola atau dijual ke swasta. Karena itu, pemkot enggan menerapkan kebijakan parkir berlangganan. Alasannya, pendapatan dari swasta lebih banyak daripada parkir berlangganan. Namun, Kepala UPT Parkir Surabaya Timur Dishub Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo membantah hal tersebut. Menurut dia, sistem parkir di Surabaya terbagi dua. Yakni, dikelola swasta dan pemerintah. Untuk lahan swasta, sudah ada wilayahnya masing-masing. &rsquo;&rsquo;Pengelolaannya di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Lahan yang dikelola pemerintah ditangani dishub. Ada pembagian sejak awal dan tidak ada permainan. Anggapan penolakan parkir berlangganan karena lahan dijual ke swasta itu tidak benar. &rsquo;&rsquo;Kami berpegang teguh pada asas keadilan,&rsquo;&rsquo; jelas Tranggono. Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Akhmad Sukardi. Dia justru menilai parkir berlangganan sangat efektif untuk mendongkrak pendapatan asli derah (PAD). Pernyataan itu dia sampaikan setelah membuka rapat koordinasi dan evaluasi kerja sama fasilitas pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan di Hotel Singgasana, Kamis (24/11). Sukardi mencontohkan Kabupaten Sidoarjo. Sebelum parkir berlangganan diterapkan, target pendapatan dari retribusi parkir hanya Rp 1 miliar. Namun, setelah penerapan parkir berlangganan, pendapatan parkir mencapai Rp 28 miliar. Pendapatan retribusi tersebut memang tidak 100 persen masuk Pemkab Sidoarjo. Sebab, pemkab bekerja sama dengan Polres Sidoarjo dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim. Otomatis pendapatan dari parkir berlangganan dibagi dengan polres dan pemprov. Sesuai aturan, pembagian pendapatan parkir adalah 5 persen untuk polres, 13 persen untuk pemprov, dan 82 persen untuk pemkab. &rdquo;Meski ada pembagian, hasilnya tetap lebih besar dibandingkan ketika menggunakan cara konvensional,&rdquo; kata Sukardi. Selain itu, lanjut dia, parkir berlangganan meminimalkan praktik pengutan liar. Menurut Sukardi, sebenarnya warga lebih menyukai parkir berlangganan. Sebab, mereka cukup membayar Rp 20 ribu per tahun dan bisa parkir di semua area yang masuk kawasan parkir berlangganan. (riq/rst/c7/oni/sep/JPG)

Dianggap Tidak Adil, Pemkot Tetap Menolak Parkir Berlangganan