<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Ipda MKS, seorang anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini menjalani proses hukum pidana dan sanksi etik dari institusi.</div> <div> "Terhadap oknum anggota Polri itu, selain dikenakan sanksi pidana, tersangka juga dikenakan sanksi etik yang saat ini semua prosesnya berjalan bersamaan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah&nbsp;Sulteng Komisaris Besar Polisi&nbsp;Djoko Wienartono di Kota Palu, dikutip daRI ANTARA, Senin (12/6).</div> Djoko&nbsp;mengemukakan sebanyak 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka asusila itu sudah ditangkap dan ditahan. Tersangka terakhir berinisial AW ditangkap polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. <div>"Sebelas&nbsp;tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Mapolda Sulteng untuk menjalani proses hukum lanjutan," terangnya. Dikatakannya, Polda Sulteng telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus asusila anak di bawah umur tersebut&nbsp;dan penetapan&nbsp;11 orang tersangka juga berdasarkan keterangan dari korban dan para saksi. Djoko&nbsp;mengatakan berkas perkara kasus asusila itu sedang dikebut dan direncanakan&nbsp;pekan depan dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila penyidik telah selesai melaksanakan pemeriksaan dan berkas dinyatakan&nbsp;P21, selanjutnya penyidik Polri berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti ke proses hukum berikutnya. "Saat ini masih menunggu hasil penyidikan," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01923803/ketua-bp2mi-ungkap-oknum-polisi-tni-hingga-kementerian-bekingi-tppo">Ketua BP2MI Ungkap Oknum Polisi, TNI Hingga Kementerian Bekingi TPPO</a> Djoko memaparkan&nbsp;11 tersangka terbukti melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman minimal lima&nbsp;tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. "Penetapan hukuman ini berdasarkan kajian dan pendapat para ahli, serta satu pasal diterapkan terhadap semua tersangka karena semua pelaku punya peran masing-masing," katanya.</div>

"Sebelas tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Mapolda Sulteng untuk menjalani proses hukum lanjutan," terangnya.

Anggota Polisi yang jadi Tersangka Pemerkosa Anak di Parigi Moutong Dikenakan Sanksi Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kondisi kesehatan anak yang menjadi korban pemerkosaan 11 orang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berangsur membaik. Meski belum menjalani operasi pengangkatan rahim, korban telah dipindahkan dari ruang intensive care unit (ICU). Perkembangan tersebut dilaporkan tim SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Menurut Men PPPA Bintang Puspayoga, tim turun mendampingi korban lantaran kondisi yang dinilai urgen. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar mengungkapkan, sambil menunggu pendalaman terkait kondisi kesehatan korban, proses hukum terus berjalan. Selain melengkapi bukti dokumen untuk pembuktian, kepolisian tengah memburu satu terduga pelaku yang masih buron. Nahar berjanji mengawal kasus tersebut. Seluruh pelaku harus diproses tanpa membedakan latar belakang tersangka. Soal ancaman dan desakan damai kepada korban, pihaknya juga telah mendeteksinya. Karena itu, pendampingan diarahkan ke sana. Tim juga sudah menyiapkan sejumlah skenario terkait tempat berlindung atau rumah aman. &rdquo;Kalau seandainya dibutuhkan tempat yang terlindungi dan segala macam, kami tentu siapkan. Di sisi lain, tim LPSK juga sudah turun,&rdquo; ungkapnya. (mia/c7/fal)

Kondisi kesehatan anak yang menjadi korban pemerkosaan 11 orang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berangsur membaik.

KPPPA Siapkan Skenario Perlindungan Korban Kasus Rudapaksa Anak di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230530_154251-376842563.jpg" alt="Banjir di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Banjir di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang melanda Kecamatan Balinggi dan Torue&nbsp;pada 29 Mei. &rdquo;Status tanggap darurat bencana berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 30 Mei hingga 12 Juni,&rdquo; kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Amiruddin seperti dilansir dari Antara di Parigi, Senin (5/6). Dia menjelaskan,&nbsp;kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 362.45/560/BPBD tentang Status Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Parigi Moutong. Berdasar hasil asesmen atau kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD setempat, terdapat 14 desa di dua kecamatan yang mengalami dampak bencana itu. &rdquo;Peristiwa tersebut juga menimbulkan satu korban jiwa&nbsp;dan mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun permukiman warga,&rdquo; papar Amiruddin. Dia menjelaskan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsinya. BPBD bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan atau bertindak sebagai koordinator. Dinas Sosial mengurus penyaluran logistik dan dapur umum, Dinas Kesehatan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan terhadap warga terdampak. &rdquo;Dalam peristiwa itu, dilaporkan wilayah terdampak parah berada di Kecamatan Balinggi. Data sementara BPBD setempat, sekitar 3.555 jiwa atau sekitar 1.082 kepala keluarga (KK) terdampak,&rdquo; ujar Amiruddin. Dia mengatakan, sebanyak dua rumah hanyut terseret banjir, dua rumah rusak berat, lima unit rusak ringan, dan satu rumah ibadah mengalami rusak ringan di Desa Catru Karya. Termasuk satu korban jiwa warga Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi. &rdquo;Saat ini bantuan logistik terus mengalir dari berbagai pihak. Kami sedang melakukan proses distribusi kepada korban bencana,&rdquo; ucap Amiruddin. Dia menambahkan,&nbsp;sekitar 41 jiwa dari 12 KK warga Desa Catur Karya, Kecamatan Balinggi masih bertahan di pengungsian. &rdquo;Semua kebutuhan dasar warga berada di pengungsian dijamin pemerintah, terutama bahan makanan,&rdquo; tutur Amiruddin. Menurut dia, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan&nbsp;keputusan tersebut dibebankan pada APBD&nbsp;Parigi Moutong, belanja tidak terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, APBN dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan satu sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat. &nbsp;

Pemkab Parigi Moutong tetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang melanda Kecamatan Balinggi dan Torue hingga 12 Juni

Pemkab Parigi Moutong Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_202520-2_1-2823329153.jpg" alt="Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam." width="100%">
<figcaption>Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dukungan kepada RI, korban pemerkosaan anak oleh sebelas pelaku, termasuk seorang personel kepolisian, terus mengalir. Sejumlah perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) tadi malam mengadakan doa bersama di depan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, tempat remaja putri 16 tahun itu dirawat. Kegiatan yang didominasi kaum perempuan yang menggunakan kemeja dan baju putih serta menggenggam lilin di tangan itu diorganisasi Gerakan Perempuan Bersatu. Para peserta yang datang melakukan penandatanganan petisi sebagai perlawanan atas aksi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Sulteng. Selain itu, ada pertunjukan musik serta puisi. Zulfiah, salah seorang peserta, menyempatkan diri untuk hadir meskipun harus berada di kursi roda. Dia bahkan diminta untuk memimpin doa secara Islam. Dia berharap kegiatan dukungan untuk korban kekerasan seperti ini dapat dilakukan secara rutin sebagai bentuk tekanan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. &rdquo;Saya meminta semua bisa sama-sama mengawal kasus ini,&rdquo; kata Zulfiah. Sementara itu, Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi mengungkapkan bahwa RI yang berasal dari Parigi Moutong sedang menjalani perawatan intensif. Hari ini (5/6) rumah sakit masih akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi terkini. &rdquo;Jadi, nanti hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap korban,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Ito Lawputra, anggota Tim LBH Rumah Hukum Tadulako yang diberi amanah oleh Tim Hotman 911, menegaskan bahwa seorang anak yang haknya terampas, yang mengalami bujuk rayu atau apa pun itu, dan adalah korban, tidak boleh ada siapa pun yang memperlambat proses hukum. &rdquo;Kita harus mengawal agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun,&rdquo; tegasnya. Sehari sebelumnya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyatakan, pihaknya mengamankan dua dari tiga pelaku dugaan pemerkosaan terhadap RI. Dua pelaku itu ditangkap di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Polda juga telah menetapkan personel kepolisian yang terlibat sebagai tersangka. (who/ham/c19/ttg)

Dukungan kepada RI, korban pemerkosaan anak oleh sebelas pelaku, termasuk seorang personel kepolisian, terus mengalir.

Simpati untuk Korban, Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dikawal Bareng-bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/aksi-simpatik-3447651259.jpg" alt="DUKUNGAN MORIL: Aksi Gerakan Perempuan Bersatu di depan RSUD Undata Palu untuk RI, korban kejahatan seksual, Jumat (2/6). RI dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami infeksi rahim." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN MORIL: Aksi Gerakan Perempuan Bersatu di depan RSUD Undata Palu untuk RI, korban kejahatan seksual, Jumat (2/6). RI dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami infeksi rahim.</figcaption>
</figure> Kasus di Parigi Moutong, LPSK Sudah Temui Keluarga Korban JawaPos.com &ndash; Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dikenal consent atau persetujuan. Sebab, tidak ada relasi seimbang antara korban anak dan pelaku dewasa. Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menuturkan, pola hubungan antara pelaku dewasa dan korban anak ini tidak seimbang. Artinya, ada relasi yang menekan. Bila pelaku dan korban merupakan orang dewasa, barulah tidak terkena pelanggaran pidana bila ada consent. &rdquo;Tapi, korban anak dikualifikasikan sebagai pemerkosaan,&rdquo; tegasnya. RI, remaja putri 16 tahun asal Parigi Moutong, Sulteng, mengaku diperkosa sebelas orang dengan latar belakang beragam, antara lain kepala desa, guru, dan perwira polisi. Sepuluh orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal si perwira polisi yang belum. Dalam konferensi pers Rabu (31/5) lalu, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menjelaskan bahwa kasus tersebut bukanlah pemerkosaan, melainkan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dia beralasan tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman. &rdquo;Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak bersamaan,&rdquo; katanya. Menurut Fickar, consent atau persetujuan dari korban anak itu tetaplah mengandung unsur paksaan. Bisa jadi merupakan paksaan halus melalui janji ekonomi. Dengan begitu, dapat dilihat secara terang benderang bahwa ada rayuan dan iming-iming merupakan bentuk paksaan secara psikologis. &rdquo;Yang dihadapi korban yang belum dewasa. Karena itu, pasal pemerkosaan bisa diterapkan,&rdquo; ujarnya. Persangkaan Polda Sulteng yang menyebut persetubuhan itu telah berdampak negatif terhadap korban. Terkait itu, Fickar menuturkan bahwa semestinya polisi berpikir secara komprehensif. Agar bisa menenangkan masyarakat, terutama korban. &rdquo;Karena itu, Kapolri harus memberikan perhatian dalam kasus ini,&rdquo; terangnya. Sementara itu, konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amriel menuturkan, persetubuhan anak dalam istilah asing adalah statutory rape (pemerkosaan statutori). &rdquo;Dalam rape, kehendak dan persetujuan kedua pihak ditinjau. Tapi tidak berlaku bagi anak-anak,&rdquo; urainya. Anggaplah, lanjut dia, pelaku dewasa dan anak itu berkehendak dan bersepakat. Namun, dua hal itu ternihilkan atau anak dianggap tidak berkehendak dan tidak bersepakat. &rdquo;Apa pun kondisi batin anak ini saat menjadi korban, secara serta-merta dia disebut korban pemerkosaan,&rdquo; paparnya. Sementara itu, di Palu, Gerakan Perempuan Bersatu (GPB) memberikan semangat kepada RI yang menurut dokter harus menjalani operasi karena rahimnya terkena infeksi. GPB mendatangi RSUD Undata Palu dengan membawakan karangan bunga, buah, dan bingkisan cokelat untuk korban. &rdquo;Ini adalah tindakan biadab orang dewasa kepada anak perempuan,&rdquo; kata perwakilan SKPHAM yang tergabung dalam GPB, Lia Fauzia, kepada Radar Sulteng. (idr/who/c19/ttg)

Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam UU Perlindungan Anak tidak diikenal

Persetubuhan Anak Tetaplah Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/a8c79ce3-de25-42ba-abae-1e3552dae0b9-2670113487.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho. Polda Sulawesi Tengah resmi menetapkan 11 tersangka pelaku kasus persetubuhan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho. Polda Sulawesi Tengah resmi menetapkan 11 tersangka pelaku kasus persetubuhan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sulawesi Tengah resmi menetapkan 11 tersangka pelaku kasus persetubuhan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). &ldquo;Oknum Polri yang terlibat kasus ini telah dimintai keterangan. Dan, kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Polda (Kapolda) Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho di Palu, Sabtu (3/6). Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan bahwa setelah menjalani proses pemeriksaan, seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) berinisial MKS telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kata dia, tersangka yang merupakan oknum polisi tersebut telah ditahan di Markas Polda (Mapolda) Sulteng. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01701166/polisi-ungkap-3-selebgram-perempuan-dan-bandar-berperan-dalam-mengendalikan-judi-online-di-bali">Polisi Ungkap 3 Selebgram Perempuan dan Bandar Berperan dalam Mengendalikan Judi Online di Bali</a> "Malam ini, Sabtu (3/6), langsung kami tahan, perlakuannya kita samakan dengan tersangka lain,&rdquo; kata Irjen Pol Agus Nugroho. Sebelumnya pada kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur yakni HR, 43, seorang kepala desa di Parigi Moutong; ARH, 40, seorang guru SD di Desa Sausu; AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22; K, 32; AW; AS; dan AK. Dari 10 orang tersangka tersebut, tujuh orang di antaranya telah dilakukan penahanan, sementara tiga tersangka lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron, yakni AW, AS, dan AK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01701731/pelaku-persetubuhan-anak-di-parigi-moutong-bisa-dituntut-hukuman-mati">Pelaku Persetubuhan Anak di Parigi Moutong Bisa Dituntut Hukuman Mati</a> Sementara itu, korban merupakan remaja putri berusia 16 tahun asal Kabupaten Poso yang menjadi korban tindak asusila dari sejumlah pria di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengakuan korban, dirinya mengikuti rekannya berinisial YN bekerja di Kabupaten Parimo dan menjadi stoker di Rumah Adat Kaili Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, pada tahun 2022 lalu saat dirinya berusia 15 tahun. Korban mengaku mendapatkan perlakukan tak senonoh dari 11 orang pelaku, yang di antaranya oknum Kepala Desa (Kades) yang bertugas di Parimo dan oknum guru, serta terdapat keterlibatan seorang oknum polisi, yang dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda. Adapun saat ini korban sedang menjalani proses pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, Kota Palu.

Saat ini, kata dia, tersangka yang merupakan oknum polisi tersebut telah ditahan di Markas Polda (Mapolda) Sulteng.

Polda Sulteng Resmi Tetapkan 11 Tersangka Kasus Persetubuhan Anak di Parimo, Salah Satunya Oknum Polisi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/hukuman-mati-3118348832.jpg" alt="Ilustrasi hukuman mati. memuji langkah Malaysia menghapuskan hukuman mati wajib atas berbagai kejahatan serius." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hukuman mati. memuji langkah Malaysia menghapuskan hukuman mati wajib atas berbagai kejahatan serius.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polda Sulteng lebih profesional dan transparan menangani kasus tersebut. Terlebih, 1 di antara 11 terduga pelaku merupakan anggota Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang sedang merangkak naik harus dijaga. Ketua Harian Kompolnas Irjen (purn) Benny Mamoto memastikan, lembaganya sedang memantau penanganan kasus dugaan persetubuhan anak di Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurut dia, bila pembuktian cukup, sanksi terhadap oknum polisi itu harus dilakukan. Proses kode etik harus diterapkan seberat-beratnya. Bahkan sampai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). &rdquo;Sanksi pidana juga harus diterapkan,&rdquo; terang alumnus Akpol 1977 tersebut. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, KPAI telah mendapatkan berbagai keterangan mengenai kondisi korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah. Berdasar laporan rumah sakit, korban mengalami insersi akut rahim, infeksi, tumor, dan trauma fisik pada alat reproduksi. Terkait hukuman bagi pelaku, Jasra menekankan, pidana pasal berlapis dapat diterapkan. Mulai pasal tentang membawa anak di bawah umur, rudapaksa berkali-kali, eksploitasi ekonomi dan seksual, mengancam jiwa anak, anak kehilangan alat reproduksi, penderitaan fisik panjang akibat operasi, hingga dugaan mencekoki anak dengan narkoba. Pelaku bisa dituntut hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa untuk pelaku kekerasan terhadap anak dapat diterapkan hukuman maksimal pidana mati, seumur hidup, dan penjara 10 sampai 20 tahun. "Tentu saja para pelaku bisa diancam hukuman mati, apalagi rahim anak tersebut rusak," ungkapnya. Rangkaian peristiwa kekerasan seksual anak yang terjadi beruntun, kata dia, menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami tsunami kekerasan seksual anak. Sebab, dalam setiap peristiwa terlihat bahwa dampak, fatalitas kerusakan, dan sistemik kekerasan seksual terus meningkat. Kekerasan seksual terjadi dengan memanfaatkan relasi kuasa dan teknologi serta berlindung di balik posisi pelaku di masyarakat. Banyak keterlibatan pemimpin lokal yang sejatinya digaji melalui pajak masyarakat. "Yang membukakan mata kita, pentingnya pemimpin daerah tidak memiliki riwayat predator. Sebab, dampak penyalahgunaan wewenang akan sangat sistemis dan mereka saling bekerja sama dalam kejahatan," jelasnya. (idr/mia/c7/oni)

Jasra menekankan, pidana pasal berlapis dapat diterapkan. Mulai pasal tentang membawa anak di bawah umur, dan rudapaksa berkali-kali.

Pelaku Persetubuhan Anak di Parigi Moutong Bisa Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sudah jatuh ditimpa tangga. Sang anak kini mengalami depresi akibat menjadi korban persetubuhan. Di sisi lain, keluarga mendapat sanksi sosial karena disinyalir anak mereka yang berinisial RI bermasalah. Demikian diungkapkan keluarga korban kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT DP3A) Sulteng. Kini UPT DP3A Sulteng memberikan pendampingan untuk remaja 16 tahun asal Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng). Pendampingannya untuk pemulihan kesehatan hingga pendampingan hukum. Salma, pendamping hukum korban, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih fokus menangani kondisi psikis korban. RI sedang diisolasi. Siapa pun tidak bisa bertemu. &rdquo;Kami juga tidak bisa bertemu korban tanpa izin rumah sakit. Saat ini yang utama adalah pemulihan kesehatan korban dulu,&rdquo; katanya seperti dilansir Radar Sulteng kemarin (1/6). Dia menerangkan, kasus tersebut membuat korban merasa depresi. Begitu juga keluarganya. Apalagi, lanjut Salma, polisi mengatakan bahwa kasus yang dialami korban bukan termasuk pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur. "Ini memperburuk situasi bagi mereka (keluarga korban, Red),&rdquo; ujarnya. Pihaknya tidak memberikan informasi apa pun kepada korban maupun keluarganya terkait penanganan kasus tersebut. Tujuannya, korban tidak makin terguncang. "Tetapi, mungkin karena keluarga buka-buka handphone dan mendapatkan berita soal pernyataan polisi itu, kami juga tidak bisa mengontrolnya,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana diberitakan, kasus tersebut terungkap setelah ibu korban melapor ke polisi pada Januari 2023. RI mengaku diperkosa 11 orang. Pelakunya melibatkan berbagai profesi. Mulai kepala desa, guru, sampai perwira polisi. Pemerkosaan terjadi dalam kurun waktu 10 bulan, mulai April 2022 sampai Januari 2023. Hasil penelusuran polisi lantas menyimpulkan bahwa kasus tersebut bukan pemerkosaan. Hal itu disampaikan Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho saat konferensi pers pada 31 Mei 2023. Menurut dia, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman kepada korban. Korban bersedia melayani pelaku karena diiming-imingi materi. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Salma melanjutkan, pertemuan terakhir UPT DP3A dan keluarga korban terjadi pada 30 Mei 2023. Saat itu, ayah korban mengaku tetap berpijak pada keterangan anaknya yang mengaku diperkosa. Namun, lingkungan sekitar keluarga korban justru menilai sebaliknya. Mereka menganggap RI yang bermasalah. Karena itu, keluarga RI kini merasa menerima sanksi sosial dari lingkungan sekitar. "Awalnya keluarga tidak tahu saat berobat ke Palu. Namun, dengan adanya pemberitaan tentang pernyataan polisi, akhirnya masyarakat menilai anaknya yang bermasalah,&rdquo; kata Salma. RI kini dirawat di RSUD Undata, Kota Palu. Dia harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Meski demikian, Salma mengatakan, pihaknya terkendala komunikasi dengan korban. Sebab, korban masih merasa depresi. Karena itu, penyusunan kronologi kejadian belum tuntas. "Kalau korban tiba-tiba merasa bad mood, dia menolak memberikan keterangan,&rdquo; terangnya. (idr/mia/c7/oni)

Pihaknya tidak memberikan informasi apa pun kepada korban maupun keluarganya terkait penanganan kasus tersebut.

Korban Persetubuhan Anak Dianggap Bermasalah, Keluarga Mengaku Terima Sanksi Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus persetubuhan anak di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), dipantau ketat oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT DP3A) Sulteng. Mereka bahkan ikut mendampingi korban dan keluarganya. Salma, pendamping hukum korban, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih fokus menangani kondisi psikis korban. RI, inisial korban yang baru berusia 16 tahun, sedang diisolasi. Siapa pun tidak bisa bertemu. &rdquo;Kami juga tidak bisa bertemu korban tanpa izin rumah sakit. Saat ini yang utama adalah pemulihan kesehatan korban dulu,&rdquo; katanya seperti dilansir Radar Sulteng kemarin (1/6). Dia menerangkan, kasus tersebut membuat korban merasa depresi. Begitu juga keluarganya. Apalagi, lanjut Salma, polisi mengatakan bahwa kasus yang dialami korban bukan termasuk pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur. "Ini memperburuk situasi bagi mereka (keluarga korban, Red),&rdquo; ujarnya. Pihaknya tidak memberikan informasi apa pun kepada korban maupun keluarganya terkait penanganan kasus tersebut. Tujuannya, korban tidak makin terguncang. "Tetapi, mungkin karena keluarga buka-buka handphone dan mendapatkan berita soal pernyataan polisi itu, kami juga tidak bisa mengontrolnya,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana diberitakan, kasus tersebut terungkap setelah ibu korban melapor ke polisi pada Januari 2023. RI mengaku diperkosa 11 orang. Pelakunya melibatkan berbagai profesi. Mulai kepala desa, guru, sampai perwira polisi. Pemerkosaan terjadi dalam kurun waktu 10 bulan, mulai April 2022 sampai Januari 2023. Hasil penelusuran polisi lantas menyimpulkan bahwa kasus tersebut bukan pemerkosaan. Hal itu disampaikan Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho saat konferensi pers pada 31 Mei 2023. Menurut dia, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman kepada korban. Korban bersedia melayani pelaku karena diiming-imingi materi. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Salma melanjutkan, pertemuan terakhir UPT DP3A dan keluarga korban terjadi pada 30 Mei 2023. Saat itu, ayah korban mengaku tetap berpijak pada keterangan anaknya yang mengaku diperkosa. Namun, lingkungan sekitar keluarga korban justru menilai sebaliknya. Mereka menganggap RI yang bermasalah. Karena itu, keluarga RI kini merasa menerima sanksi sosial dari lingkungan sekitar. "Awalnya keluarga tidak tahu saat berobat ke Palu. Namun, dengan adanya pemberitaan tentang pernyataan polisi, akhirnya masyarakat menilai anaknya yang bermasalah,&rdquo; kata Salma. RI kini dirawat di RSUD Undata, Kota Palu. Dia harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Meski demikian, Salma mengatakan, pihaknya terkendala komunikasi dengan korban. Sebab, korban masih merasa depresi. Karena itu, penyusunan kronologi kejadian belum tuntas. "Kalau korban tiba-tiba merasa bad mood, dia menolak memberikan keterangan,&rdquo; terangnya. (idr/mia/c7/oni)

Penanganan kasus persetubuhan anak di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), dipantau ketat oleh UPT DP3A Sulteng.

Korban Kasus Persetubuhan Anak Alami Depresi, Kini Diisolasi untuk Pulihkan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan pemerkosaan atau persetubuhan di di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng) menjadi sorotan. Pasalnya sang korban yang berinisial RI merupakan remaja 16 tahun dan berprofesi sebagai pembantu di tempat kumpul para pelaku. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengadakan konferensi pers untuk men-jlentreh-kan masalah tersebut pada Rabu (31/5). Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. Namun, menurut Kapolda, kasusnya bukan pemerkosaan. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Adapun pelakunya berjumlah 11 orang dengan beragam profesi. Ada kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kasus dugaan pemerkosaan atau persetubuhan di di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng) menjadi sorotan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parigi moutong

Berita Terkini