<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/6_pj_1-3107091724.png" alt="EMOSI: Massa berorasi untuk meminta pihak keamanan mengizinkan mengarak jenazah Lukas Enembe dari Bandara Sentani ke lapangan Stakin Sentani kemarin (28/12)." width="100%">
<figcaption>EMOSI: Massa berorasi untuk meminta pihak keamanan mengizinkan mengarak jenazah Lukas Enembe dari Bandara Sentani ke lapangan Stakin Sentani kemarin (28/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- "Kasihan Pak Rumasukun berdarah, kasihan. Pecah kepala Pak Rumasukun. Pecah kepala." Teriakan seorang perempuan terdengar di sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video itu tampak Ridwan Rumasukun, penjabat gubernur Papua, berlari dengan dikawal beberapa orang. Dia memegang kepalanya yang berdarah. Insiden itu terjadi saat jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Pantauan Cenderawasih Pos, ribuan orang siap menyambut kedatangan jenazah Lukas. Diduga, kerusuhan dipicu oleh keinginan massa mengarak jenazah Lukas dengan berjalan menuju ke Lapangan Stakin, depan Batalion 751/R Sentani. Mereka ingin jenazah Lukas disemayamkan sebentar sebelum dibawa ke lokasi pemakaman di Koya Tengah, Kota Jayapura. Bagi massa, itu adalah bentuk penghormatan terakhir bagi Lukas yang dianggap Bapak Pembangunan di Tanah Papua. papBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013666491/kerusuhan-prosesi-penyerahan-jenazah-lukas-enembe-14-orang-luka-termasuk-kapolda-papua-dan-pj-gubernur-papua-25-rumah-dirusak-dan-dibakar">Kerusuhan Prosesi Penyerahan Jenazah Lukas Enembe: 14 Orang Luka Termasuk Kapolda Papua dan Pj. Gubernur Papua, 25 Rumah Dirusak dan Dibakar</a> Massa lantas memaksa ingin mengeluarkan jenazah Lukas dari ambulans. Saat itulah kerusuhan meletus. Massa melempari Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus Maclarimboen dengan batu. Massa juga berusaha menyerang Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri. Untung, para pengawal pribadi Kapolda bertindak sigap. Mereka menepis lemparan batu dan membawa Kapolda ke pos polisi terdekat. Massa yang beringas lantas merusak sejumlah motor milik polisi. Mereka bahkan membakar mobil dinas Karo Ops Polda Papua. Sejumlah toko dan perkantoran yang dilewati iring-iringan massa juga menjadi sasaran lemparan batu. Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ignatius Benny mengatakan, kerusuhan dipicu oleh provokasi sekelompok orang yang berada di iring-iringan massa pengantar jenazah Lukas. Kapolresta Jayapura Kombespol Victor D. Mackbon menambahkan, sejumlah anggota TNI dan Polri juga terluka akibat serangan massa. &rsquo;&rsquo;Tapi, saat ini aparat yang menjadi korban telah dirawat. Kondisi sudah stabil,&rsquo;&rsquo; paparnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/20_pj_2-3875949575.png" alt="MEMBARA: Sedikitnya 25 bangunan di perumahan Korem 172/PWY Bucend III Waena dibakar oleh massa kemarin (28/12)." width="100%">
<figcaption>MEMBARA: Sedikitnya 25 bangunan di perumahan Korem 172/PWY Bucend III Waena dibakar oleh massa kemarin (28/12).</figcaption>
</figure> Tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Kabar ajudan Pj gubernur yang tewas karena diserang juga dipastikan hoax. &rsquo;&rsquo;Tidak ada ajudan Pj gubernur yang meninggal,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia menuturkan, petugas bekerja sama dengan keluarga dan tokoh masyarakat agar massa tidak melakukan kekerasan. &rsquo;&rsquo;Kami imbau ke keluarga. Rasa duka ini jangan ditutup dengan amarah,&rsquo;&rsquo; urainya. Kombespol Benny menambahkan, untuk mencegah kekerasan berlanjut, polisi melakukan penguatan personel di sejumlah titik rawan. Patroli petugas juga ditingkatkan. &rsquo;&rsquo;Pelaku kekerasan masih didalami,&rsquo;&rsquo; paparnya kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013665988/kapolri-benarkan-ada-kericuhan-saat-arak-arakan-jenazah-lukas-enembe-di-papua">Kapolri Benarkan Ada Kericuhan saat Arak-arakan Jenazah Lukas Enembe di Papua </a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/5_pj-651633702.png" alt="KORBAN AMUK MASSA: Pj Gubernur Papua Rumasukundi di RS Dian Harapan, Jayapura, kemarin. Rencananya, hari ini dia dibawa ke RSPAD Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan." width="100%">
<figcaption>KORBAN AMUK MASSA: Pj Gubernur Papua Rumasukundi di RS Dian Harapan, Jayapura, kemarin. Rencananya, hari ini dia dibawa ke RSPAD Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.</figcaption>
</figure> Aktivitas Perekonomian Lumpuh HURU-HARA membuat aktivitas ekonomi di Jayapura dan sekitarnya lumpuh. Hampir semua perkantoran dan kompleks pertokoan memilih tutup. Mereka takut kerusuhan yang terjadi pada 2019 terulang kembali. Pantauan Cenderawasih Pos di Abepura-Waena, suasana jalan-jalan protokol tampak sunyi. Sebagian besar toko di jalur protokol tertutup rapat. &rsquo;&rsquo;Kami trauma dengan kejadian tahun 2019. Daripada ada apa-apa, mending tutup,&rsquo;&rsquo; ungkap Ilham, penjaga toko di wilayah Abepura. Kapolsek Abepura AKP Soeparmanto menyampaikan, pihaknya sejak pagi melakukan penjagaan ketat. &rsquo;&rsquo;Pusat penjagaan di Abepura ada 4 titik. Yakni, Lingkaran Abepura, Jalan Merpati, depan kampus USTJ, dan pertigaan Garuda Tanah Hitam,&rsquo;&rsquo; katanya. &rsquo;&rsquo;Jumlah personel sekitar 120 orang,&rsquo;&rsquo; lanjut AKP Soeparmanto.(idr/lyn/dil/rel/bet/fia/wen/c18/oni)

Kepala Pj Gubernur Papua berdarah. Insiden itu terjadi saat jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani, Jayapura.

Rusuh di Papua saat Prosesi Pemakaman Lukas Enembe, Pj Gubernur dan Kapolda Diserang Massa, Ekonomi Lumpuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/TERBAKAR_Denny-TonjauCepos_Cendrawasih-Pos.jpg" alt="TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)" width="100%">
<figcaption>TERBAKAR: Kompleks kantor Bupati Jayawijaya yang ikut terbakar dalam aksi demo yang berakhir rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (23/9). (Denny Tonjau/Cendrawasih-Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan korban meninggal akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Tercatat, ada 26 warga tewas dalam peristiwa tersebut, 22 diantaranya merupakan warga pendatang.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Usman menginginkan agar pemerintah dapat bertanggung jawab terkait jatuhnya puluhan korban jiwa dalam kerusuhan di Papua.  "Mereka yang bertanggung jawab atas berbagai bentuk pelanggaran HAM, yang juga melibatkan pelanggaran hukum pidana harus dimintai pertanggungjawaban dalam pengadilan yang adil, dan pemerintah harus memastikan bahwa keluarga korban menerima reparasi yang memadai," kata Usman kepada JawaPos.com, Selasa (24/9).  Usman menyampaikan, pasukan keamanan yang ditugaskan untuk menghadapi pengunjuk rasa harus dilatih untuk menanggapi situasi mendesak. Menurutnya, mereka harus menggunakan kekuatan yang tidak mematikan secara proporsional.  "Penggunaan senjata api hanya bisa menjadi pilihan terakhir ketika langkah-langkah lain gagal dilakukan. Setiap penggunaan kekuatan yang mengakibatkan kematian harus diselidiki secara independen dan menyeluruh," tegas Usman.  "Pasukan keamanan juga harus memberikan akses kepada keluarga korban yang terluka dan dirawat di rumah sakit setempat di Papua," sambungnya.  Meskipun pemulihan keamanan dan ketertiban umum sangat penting dan mendesak di Jayapura dan Wamena, kata Usman, penegakan hukum harus melakukan sesuai dengan standar hukum HAM internasional yang berlaku.  "Kami telah mencatat dalam laporan kami sebelumnya bagaimana penyiksaan, perlakuan buruk atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, serta pembunuhan yang melanggar hukum oleh pasukan keamanan di Papua sering terjadi dengan dalih menegakkan hukum dan ketertiban umum," sesal Usman.  Oleh karena itu, Usman menyebut dalam situasi yang tidak kondusif di Papua harus ada keterbukaan. Karena merupakan bagian penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.  “Sayangnya, kebutuhan akan transparansi informasi dirusak oleh keputusan pemerintah yang kembali melakukan pembatasan akses internet di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas bentrokan di Wamena," sesal Usman.  "Keputusan pemerintah untuk memperlambat akses internet hanya akan menghalangi penyelidikan dan pengumpulan informasi oleh media dan aktor independen lainnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota itu di tengah laporan yang saling bertentangan mengenai peristiwa dan informasi jumlah korban," tukasnya.  Sebelumnya, angka korban jiwa akibat kerusuhan di Wamena, Papua semakin bertambah. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mengatakan, saat ini tercatat 26 masyarakat sipil dipastikan tewas. Mayoritasnya merupakan masyarakat pendatang.  Tito menjelaskan, masyarakat pendatang yang menjadi korban kerusuhan ini bekerja sebagai tukang ojek, pekerja ruko, karyawan retoran dan lain sebagainya. Mereka tewas dengan luka bacok, tertembus panah dan lainnya.

26 Warga di Papua Tewas, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tni-terus-cari-4-karyawan-pt-istaka-karya-yang-hilang_m_.jpg" alt="Pasukan TNI masih berada di Papua untuk operasi pencarian karyawan PT Istaka Karya yang pasca penyerangan kelompok separatis Papua. (Cenderawasih Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI masih berada di Papua untuk operasi pencarian karyawan PT Istaka Karya yang pasca penyerangan kelompok separatis Papua. (Cenderawasih Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku telah membentuk tim khusus untuk mengejar pihak-pihak yang terus memprovokasi kasus rasisme Papua. Tim tersebut berasal dari Mabes Polri, Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, BIN, dan instansi terkait lain. "Kita tidak ingin Jayapura dikacaukan oleh mereka. Karena tidak semua masyarakat Papua setuju dengan mereka," tegas Kapolri di Sentani, Jayapura, kemarin (4/9).  Menurut Cenderawasih Pos, Kapolri juga melarang unjuk rasa susulan. Tujuannya mencegah aksi anarki di wilayah Papua dan Papua Barat. Menurut Tito, sudah terlalu banyak toleransi yang diberikan polisi.  "Jangan sampai demo yang berakhir anarkistis terulang lagi. Gelar pasukan akan kami perkuat. Rekonsiliasi akan kami jalankan," tegasnya.  Hingga kemarin, total pasukan TNI-Polri yang disiagakan di Jayapura berjumlah sekitar 6 ribu orang. Personel sebanyak itu sengaja dikerahkan karena wilayah Kota Jayapura hingga Sentani cukup panjang, yakni 40 km. Mereka ditempatkan di objek-objek vital dan daerah yang dianggap memiliki potensi konflik. "Tujuan utamanya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat," ucap Tito.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kapolri-Tito-Karnavian-Dery-4.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Kapolri juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano yang melakukan langkah cepat untuk menetralkan daerahnya. "Masyarakat mulai merasa nyaman karena pemerintah hadir. Sedangkan pemda melakukan pendekatan yang menyejukkan kepada masyarakat," tuturnya.  Sementara itu, Benhur Tomi Mano mengatakan, aktivitas di daerahnya sudah sangat baik. Aktivitas di semua sekolah sudah kembali normal.

6 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Amankan Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/000_1JU72V.jpg" alt="Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati situasi Papua makin kondusif, pemerintah belum berencana menarik tambahan pasukan di sana. Alasannya, potensi ancaman masih bisa muncul sewaktu-waktu.  "Kami tunggu dulu, ini kan baru mulai damai, mulai aman, nanti kita tunggu," ucap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kemarin (1/9). Hal tersebut disampaikan Wiranto setelah mendapat laporan terbaru dari Papua dan Papua Barat. Berdasar laporan tersebut, lanjut dia, masyarakat bisa kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari.  "Kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko mulai buka," imbuhnya. Aksi massa yang berujung kericuhan memang sempat membuat aktivitas masyarakat Papua nyaris lumpuh.  Meski demikian, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tak ingin gegabah. Penarikan pasukan akan dilakukan setelah kondisi benar-benar aman.  Pemerintah kini berusaha menggaungkan suara-suara perdamaian. Baik di Papua maupun Jakarta. Salah satunya lewat agenda car free day di Jakarta kemarin. Wiranto dan para pejabat TNI-Pori menari yospan, tarian asal Papua. Wiranto juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama merekatkan persatuan di seluruh Indonesia. Dia menyampaikan, Presiden Jokowi sudah berkali-kali berujar bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Bukan lewat aksi merusak fasilitas umum. "Kalau bakar makanan boleh, bakar batu boleh, asal jangan bakar bangunan dan fasilitas umum," ujar jenderal purnawirawan TNI tersebut.  Sejauh ini Polri terus berupaya meredam munculnya kerusuhan lain di Papua. Karena itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintah Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat larangan demonstrasi. Larangan itu diberlakukan untuk yang dinilai berpotensi menimbulkan anarki. Tito menjelaskan, maklumat larangan demonstrasi tersebut berdasar pengalaman kejadian di Manokwari dan Jayapura. Demonstrasi diberi kesempatan sesuai undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat. "Tapi, kenyataannya malah anarkistis," tuturnya.  Demonstrasi yang awalnya damai menjadi kerusuhan, jatuh korban, dan kerusakan fasilitas publik. "Maka, dalam rangka pencegahan, saya perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat keluarkan maklumat itu," tegasnya.  Kebijakan larangan tersebut juga sama dengan kejadian 22 Mei lalu. Waktu itu Tito menganggap toleransi disalahgunakan. Karena itu, Polri tidak ingin ketertiban publik menjadi taruhannya. "Untuk kebijakan ini, nanti saya sendiri yang akan evaluasi," papar dia dalam acara HUT polwan di Polda Metro Jaya kemarin.  Tito menuturkan, mungkin hari ini (2/9) dirinya bertolak ke Papua bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Tujuannya, bisa benar-benar mengendalikan keamanan dan situasi. "Mungkin empat atau lima hari di sana," papar mantan Kapolda Papua tersebut. Polri juga berkomitmen menjaga keamanan mahasiswa Papua yang belajar di seantero negeri. Dia menegaskan, semua polda telah diinstruksikan untuk menjaga mahasiswa Papua. "Agar tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman," terangnya.  Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Pol M. Iqbal menyampaikan, diduga ada keterlibatan pihak luar negeri dalam kejadian di Papua. Untuk itu, diperlukan penanganan yang komprehensif. "Koordinasi dengan Kemenlu dan lembaga lainnya," jelasnya.  Sebenarnya, kelompok lokal yang terkait dengan kerusuhan terkoneksi dengan beberapa pihak luar. Saat ini sedang dilakukan pemetaan oleh intelijen dan beberapa kementerian. "Yang menggerakkan kerusuhan ini dipetakan dan didalami, kalau terbukti secara hukum tentu ditegakkan," urainya. Namun, Iqbal belum menyebutkan pihak luar negeri yang dimaksud. Kecurigaan adanya pihak asing yang memprovokasi warga Papua memang tidak berlebihan. Sebab, selama ini ada beberapa negara yang selalu mempersoalkan status Papua dan Papua Barat. Negara-negara tersebut menyebut terjadi pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Isu Papua bahkan sering mereka angkat saat sidang umum PBB di New York.  Iqbal menambahkan, pelaku kerusuhan lapangan dikategorikan terprovokasi. Harapannya, tidak lagi ada kerusuhan yang terjadi. "Jangan sampai," papar mantan Wakapolda Jawa Timur tersebut.  Kemarin Kodam XVII/Cenderawasih juga membantu pemulangan sekitar 300 demonstran yang berasal dari Abepura dan Waena. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto menyampaikan bahwa mereka meminta bantuan aparat lantaran merasa ditipu koordinator aksi. Selain meminta bantuan, mereka juga berjanji tidak akan ikut aksi lagi. "Mereka menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing," imbuhnya.  Memakai 15 truk dari Kodam XVII/Cenderawasih, mereka diantar pulang mulai pukul 17.00 WIT kemarin. Satu di antara 300 orang tersebut diproses hukum oleh aparat kepolisian. Sebab, dia diduga terlibat dalam aksi penjarahan. "Evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari kodam," ujarnya. <h3>Gubernur Papua Dinginkan Suasana</h3> Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah segera menyelesaikan proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat kasus rasisme di Surabaya, Malang, dan Semarang.  Menurut Cenderawasih Pos, Lukas telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Agustus. "Saat rapat kabinet terbatas," ujar Lukas. Aspirasi masyarakat Papua itu dia terima saat penyampaian pendapat pada 19 Agustus 2019.  Lukas juga meminta TNI-Polri tetap mengedepankan penanganan yang persuasif. Baik kepada warga Papua maupun daerah lain. "Sebisa mungkin hindari kekerasan serta tidak menangkap masyarakat Papua yang menyampaikan pendapat," tegas Enembe.  Dia juga mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tidak merusak fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah, dan bangunan milik masyarakat. Lukas juga mengatakan, segala bentuk tindakan yang membahayakan masyarakat agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Dia juga mengimbau warga Papua yang ingin menyampaikan pendapat agar selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan. "Untuk menghindari adanya pihak-pihak yang akan memanfaatkan atau menunggangi dengan cara-cara yang anarkistis dan merusak kedamaian di Papua," ucapnya.  Dia juga menegaskan, Provinsi Papua selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal lka. Penduduk Papua multietnis, multiagama, dan multibudaya yang terbiasa hidup berdampingan secara damai. "Masyarakat asli Papua menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.  Karena itu, dia berharap masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia juga diperlakukan sama. "Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Papua damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan beretika secara budaya," tutur dia kepada Cenderawasih Pos.

Polri Duga Ada Keterlibatan Pihak Luar Negeri pada Kericuhan di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PAPUA_CENDERAWASIH-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS" width="100%">
<figcaption>Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi Kota Jayapura pasca kerusuhan berangsur normal. Geliat ekonomi tampak kemarin pagi (31/8).  Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa. Sebagian pertokoan telah buka. Transaksi di pasar juga mulai berjalan kendati belum banyak pembeli. SPBU yang tutup sejak Kamis (29/8) kembali melayani antrean panjang dari masyarakat.  Warga yang rumah atau tempat usahanya menjadi korban aksi anarki pendemo terlihat membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar. Salah satunya Rifaldi. Dia bahkan harus kembali membangun tempat tinggalnya. "Saat kejadian saya di rumah sedang main sama anak. Massa aksi lewat, lalu membakar rumah tetangga yang merembet ke tempat tinggal saya," tutur bapak dua anak itu kepada Cenderawasih Pos kemarin.  Tidak banyak barang yang bisa diselamatkan Rifaldi. Hanya pakaian yang dikenakan dan beberapa surat berharga miliknya.  Kemarin kegiatan bersih-bersih kota dari sampah dan material bekas pembakaran pasca kerusuhan duga dilakukan 463 siswa SPN Polda Papua yang didampingi para pembimbing. Kegiatan dilakukan di beberapa titik di seputar Kota Jayapura. Di antaranya, Dok IX, Dok VIII, Dok V atas dan bawah, dan sekitar pelabuhan.  Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menuturkan, pihaknya kini tengah memerinci penghitungan kerugian material akibat demo anarki. Jumlahnya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebab, tidak sedikit fasilitas publik, perkantoran, dan tempat usaha yang rusak.  Wali kota meminta dilakukan pendataan oleh RT/RW, Dinas Sosial, maupun Dinas Perindagkop Kota Jayapura untuk dikirim ke pusat melalui Kementerian Sosial serta Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa diberikan kompensasi. "Yang penting ada bukti foto, diambil gambar, nanti kami akan berikan kompensasi," ucapnya.  Pemkot, kata dia, juga akan melakukan kerja bakti bersama membersihkan kota. Benhur Tomi meminta semua ASN, aparat TNI-Polri, KNPI, dan paguyuban untuk bergotong royong selama tiga hari mulai besok (2/9) pukul 07.30 WIT. Lokasinya di Taman Imbi Jayapura; Terminal Entrop, Distrik Jayapura Selatan; dan lingkaran Abepura, Distrik Abepura.  "Sekarang kondisi Kota Jayapura sudah kembali normal. Tugas kami sekarang melakukan menyelidiki oknum yang melakukan perusakan dalam aksi demo," ujar Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas saat pertemuan bersama wali kota Jayapura dan jajaran pemkot yang membahas rehabilitasi pasca kerusuhan.  Sementara itu, Kemensos berencana mengirim tim dari Jakarta besok (2/9). Diharapkan, segala proses dalam verifikasi dan validasi data untuk pemberian bantuan dapat diselesaikan dengan cepat. "Kami akan mengirim direktur perlindungan sosial. Kami punya direktur khusus untuk membantu korban," papar Menteri Sosial Agus Gumiwang. <h3>Tersangka Kerusuhan</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-8-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bintang Kejora: Pemuda dan mahasiswa asal Papua ketika menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana negara dan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8). Mereka menggelar aksi sembari menggunakan atribut bendera bintang kejora. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Kepolisian menetapkan 30 tersangka terkait kerusuhan di Jayapura. Penetapan tersangka itu merupakan tindak lanjut instruksi presiden untuk tidak memberikan toleransi terhadap perusuh.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, para tersangka diduga melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, perusakan, pembakaran, dan penghasutan serta membawa senjata tajam. "Masih terus diidentifikasi," ujarnya saat rakernis Divhumas Polri di kawasan Ancol, Jakarta, kemarin.  Sejumlah barang bukti telah diamankan polisi. Di antaranya senjata tajam, puluhan ketapel, dan barang jarahan seperti sembako, komputer, serta sepeda motor. Beberapa pelaku, kata Dedi, juga dijerat kasus ujaran kebencian. Sebab, terdapat penghinaan secara langsung terhadap aparat berdasar barang bukti rekaman video. "Itu juga kami jerat," ungkap jenderal bintang satu tersebut.  Polisi juga tengah mengejar pelaku kerusuhan di Deiyai. Sebagaimana diketahui, seorang anggota TNI gugur dalam insiden itu. "Pengejaran terhadap pelaku pidana pembunuhan dilakukan. Sekaligus untuk warga yang meninggal karena panah," terangnya.  Selain di Papua, pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara juga diproses hukum. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni J dan AT. "Yang disita handphone, bendera bintang kejora, dan toa (baca: megafon, Red)," papar Dedi. Menilik alat bukti, kejadian pengibaran bendera itu memiliki unsur kesengajaan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/000_1JU72V.jpg" alt="Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)</figcaption>
</figure> Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) lalu. (Cleine/AFP)  Dari Jayapura, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombespol Tony Harsono mengatakan bahwa jumlah tersangka terkait aksi yang berakhir anarkistis terus berkembang. Penyidik masih memeriksa 28 orang lainnya dan mengejar beberapa orang yang namanya telah disebutkan tersangka. "Ini semua akan kami kejar untuk menjaga situasi keamanan di Papua. Dalam penyidikan kasus ini, kami dapat back-up dari Bareskrim dengan menggunakan beberapa teknologi," jelasnya di Mapolda Papua kemarin.  Sementara itu, penyaluran BBM di Papua kembali normal. PT Pertamina sudah bisa menyalurkan BBM di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura setelah sempat tertunda karena pertimbangan keamanan. Namun, penyaluran BBM kali ini dilakukan dengan pengawalan dari TNI.  Selain dengan TNI, Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat terkait update keamanan SPBU. "Kami berharap situasi keamanan terus berjalan kondusif kembali," ujar Unit Manager Communication, Relations and Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua Brasto Galih Nugroho.  Selain ke SPBU, Pertamina telah menyalurkan avtur ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sentani dan PLTD Sentani untuk menjaga ketahanan stok di wilayah Papua. "Konsumen tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM karena stok di terminal BBM dalam kondisi baik. Kami senantiasa memonitor penyaluran ke SPBU," katanya.

Jayapura Berangsur Pulih, 30 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minyak-menanjak-harga-bbm-tetap-subsidi-solar-ditambah_m_214087.jpeg" alt="Suasana SPBU di Jalan Raya Serang-Cilegon, Kota Serang, Banten. (Banten Raya)" width="100%">
<figcaption>Suasana SPBU di Jalan Raya Serang-Cilegon, Kota Serang, Banten. (Banten Raya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi di Papua mulai stabil. Untuk menjaga kebutuhan masyarakat, PT Pertamina (Persero) kembali menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Jayapura.  Brasto Galih Nugroho selaku unit Manager Communication, Relations, &amp; CSR Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua PT Pertamina mengatakan, penyaluran menuju lembaga penyalur di wilayah Kota Jayapura sekitarnya dilakukan dengan pengawalan dari TNI.  Untuk pengamanan distribusi BBM di SPBU, Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) juga berkoordinasi dengan kepolisian.  Kata Brasto, penyaluran itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pascakisruh di Papua, Kamis (29/8) lalu. Ketika itu situasi tidak kondusif karena ada aksi massa. Atas kondisi itu, Pertamina menunda dulu distibusi BBM. Setelah situasi sudah kondusif, distribusi BBM kembali dilakukan sejak Sabtu (31/8).  "Konsumen tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM karena stok Terminal BBM dalam kondisi baik dan kami senantiasa memonitor penyaluran ke SPBU," kata Brasto kepada awak media, Minggu (1/9).  Brasto menjelaskan bahwa sebagian besar SPBU reguler di Kota Jayapura dan Sentani sudah beroperasi normal. Yakninya SPBU Nagoya, Dok 5 Atas, Dok 5 Bawah, Entrop, Padang Bulan, Tanah Hitam, Kotaraja, Hawai Sentani, Bandara Sentani, dan Doyo.  Sementara itu, SPBU Expo Waena akan buka jika mendapat rekomendasi dari aparat kepolisian. "Kami berharap agar situasi keamanan terus berjalan kondusif kembali dan Pertamina dapat menyalurkan BBM ke lembaga penyalur dan SPBU beroperasi normal kembali, " ujarnya.  Brasto menjelaskan bahwa SPBU Dok 5 Bawah, Kotaraja dan Entrop mengalami kerusakan dispenser akibat oknum dalam aksi massa pada Kamis (29/8). Bahkan, kaca Gedung PELNI di Argapura, Jayapura yang menjadi lokasi kantor Pertamina MOR VIII juga pecah akibat aksi itu.  "Namun, kerusakan-kerusakan tersebut tidak menghalangi kami untuk mendistribusikan BBM dan melayani konsumen kami," ungkapnya.  Penyaluran BBM kembali dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh BBM untuk menunjang kebutuhan transportasi dan proses pemulihan pasca aksi masyarakat.  "Selain penyaluran ke SPBU, Pertamina juga menyalurkan avtur ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sentani dan PLTD Sentani hari ini untuk menjaga ketahanan stok di sana," tandasnya.

Dikawal TNI, Pertamina Kembali Salurkan BBM di Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/persipura-tinggalkan-stadion-mandala_m_.jpg" alt="Persipura Jayapura harus mencari stadion baru karena Stadion Mandala ingin direnovasi. (liga-indonesia.id)" width="100%">
<figcaption>Persipura Jayapura harus mencari stadion baru karena Stadion Mandala ingin direnovasi. (liga-indonesia.id)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rombongan klub Liga 1 Bali United sudah hampir masuk pesawat. Dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar, pukul 02.00 kemarin dini hari (30/8) waktu setempat, mereka dijadwalkan terbang ke Jayapura, Papua.  Tapi, saat antre masuk pesawat, kabar itu datang: laga kontra Persipura Jayapura resmi ditunda. Sontak, rombongan klub yang tengah memimpin klasemen sementara Liga 1 tersebut balik badan.  "Saya rasa ini keputusan terbaik. Karena keselamatan dan kenyamanan lebih penting dari segalanya," kata Haudi Abdillah, bek Bali United, yang termasuk dalam rombongan yang akan berangkat ke Jayapura.  Dihubungi Jawa Pos secara terpisah, pelatih Persipura Jacksen F. Tiago juga tak bisa berbuat apa pun. Meski sejatinya dia tetap ingin laga dilanjutkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jacksen-F-Tiago-latihan-persipura-6-angger.jpg" alt="Jacksen F. Tiago, pelatih Persipura memberikan instruksi kepada para pemainnya saat sesi latihan di Lapangan Unesa, Surabaya, beberapa waktu lalu. (Angger Bondan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jacksen F. Tiago, pelatih Persipura memberikan instruksi kepada para pemainnya saat sesi latihan di Lapangan Unesa, Surabaya, beberapa waktu lalu. (Angger Bondan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Jacksen F. Tiago, pelatih Persipura memberikan instruksi kepada para pemainnya saat sesi latihan di Lapangan Unesa, Surabaya, beberapa waktu lalu. (Angger Bondan/Jawa Pos)  "Keamanan pasti hal yang paling diutamakan oleh sebuah negara, kan? Sebagai warga negara yang baik, kami menurut saja," ungkap pelatih asal Brasil itu.  Bali United dijadwalkan menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Mandala, Jayapura, Minggu (1/9). Itu merupakan laga pemungkas kedua tim di putaran pertama Liga 1. Belum diketahui kapan laga tunda tersebut bakal dihelat.  "Penundaan murni karena situasi yang kurang ideal. Semua sudah kami koordinasikan dengan pihak Persipura," jelas Asep Saputra, manajer kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB).  Pembatalan itu mengejutkan Persipura. Pelatih Persipura Jacksen F. Tiago menegaskan, timnya sudah bersiap. Boaz Solossa dkk juga tetap menjalani latihan kemarin pagi. "Kami merasa kondisi di sini (Jayapura) aman-aman saja," katanya.  PT LIB selaku operator menyebutkan, sejak jauh-jauh hari Persipura sebenarnya berencana pindah kandang untuk sementara dari Stadion Mandala, Jayapura. Tapi, alasannya bukan faktor keamanan.  "Rencana itu sudah diajukan sejak awal musim," tutur Public and Relation Manager PT LIB Hanif Marjuni kepada Jawa Pos.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/mutiara-hitam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Persipura Jayapura  Rencana tersebut muncul karena Stadion Mandala bakal direnovasi untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang akan dituanrumahi Papua. Jadi, tak ada kaitannya dengan kondisi Jayapura saat ini. "Stadion Mandala kan jadi salah satu venue untuk PON," kata Hanif.  Terkait dengan PON 2020, sejauh ini tak ada perubahan. Papua akan tetap jadi tuan rumah. Ajang empat tahunan tersebut dijadwalkan dibuka pada 20 Oktober tahun depan.  Hanya, yang masih jadi kendala, PB PON mengalami kendala besar terkait dengan kesiapan venue. Dari 56 venue, sampai saat ini baru delapan venue yang siap digunakan.  Padahal, PON tinggal setahun lagi. Kemarin beredar surat keputusan (SK) KONI Papua yang menyebutkan adanya rasionalisasi cabang olahraga (cabor). Sebanyak 15 cabor dipangkas. Jadi, dari semula 47 cabor tinggal 32 cabor.  Surat tersebut tertanda Selasa, 27 Agustus. Cabor yang diutamakan adalah yang masuk kategori Olimpiade. Sementara yang masih berstatus ekshibisi bakal dihapus.  Sepanjang sejarah penyelenggaraan PON, belum pernah ada kejadian serupa. Biasanya, cabor dihapus sebelum ada SK (surat keputusan) dari KONI pusat. Sedangkan SK terkait 47 cabor PON 2020 telah resmi dirilis awal Mei lalu.  "Saya baru tahu soal (surat KONI Papua) itu. Yang jelas, pernyataan resmi akan disampaikan gubernur Papua atau Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) atau presiden berkaitan dengan hal tersebut," ungkap Plt Kadispora Papua Alexander K.Y. Kapisa ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.  Saat dimintai konfirmasi, Kemenpora juga belum bisa memastikan SK yang beredar tersebut. "Kami juga belum menerima (surat) itu," ujar Gatot S. Dewa Broto, sekretaris Menpora.  Keputusan rasionalisasi cabor itu memang meresahkan seluruh peserta PON. Bagaimanapun, pembinaan di daerah menghadapi PON 2020 sudah berjalan sekitar tiga tahun. Tentu, tidak ada yang ingin cabornya ditiadakan. Sebab, hal itu bakal berdampak besar terhadap nasib para atlet dari cabor terkait.  Sebagai penghubung Jakarta dengan Jayapura, Alex belum berani memastikan kapan SK resmi diajukan kepada Kemenpora. Sebab, dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan KONI Papua karena matinya jaringan telekomunikasi di Jayapura.  "Saya pikir, teman-teman wartawan harus memahami situasi dan kondisi Papua. Dari kemarin sampai kini kami belum bisa melakukan apa-apa," ucap Alex.  Sebelumnya, Papua sudah batal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) yang rencananya digelar Oktober mendatang. Dua event itu semula bakal dijadikan test event untuk mengecek kesiapan venue menyongsong PON.  Kemenpora bergerak cepat untuk mengatasi masalah itu. Awalnya, DKI Jakarta ditunjuk secara mendadak untuk menggelar dua event tersebut, tetapi batal terjadi lantaran ketidaksanggupan menampung para atlet dalam waktu mepet.  "Jadi, tetap di Jakarta, tetapi yang punya gawe Kemenpora, sementara DKI ikut membantu terkait sarana-prasarana," kata Gatot. "Kami menghargai Papua. Jangan ganggu dengan beban yang berlebihan," imbuhnya.

Bukan Karena Situasi Papua, Persipura Berniat Pindah Kandang Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/candra-malik.jpg" alt="Candra Malik, Budayawan" width="100%">
<figcaption>Candra Malik, Budayawan</figcaption>
</figure>PAPUA dan Papua Barat adalah kenyataan kasatmata yang tidak bisa lagi dimungkiri dengan jargon-jargon politik kekuasaan. Ia terasa lebih tepat untuk dimaknai sebagai kega­galan negara hadir di tengah bangsa sendiri.  Tentu saja, kita tidak dapat serta-merta menyalahkan pemerintah. Sebab, di dalam tubuh setiap negara sesungguhnya terkandung roh bernama warga negara.  Warga negara Indonesia terdiri atas bangsa-bangsa Nusantara. Meski Melanesia tidak akan pernah berhenti berdetak dalam denyut sejarah Indonesia Timur, kenyataan itu tidak menghapuskan kewarganegaraan. Sebutan "saudara-saudara sebangsa dan setanah air" tetap layak disematkan pada warga negara Indonesia yang lahir di Bumi Cenderawasih atau berdarah Papua. Di mana pun berada.  Oleh karena itulah, kita sebaiknya tidak pula hanya mengandalkan negara dalam upaya meredakan ketegangan di Papua dan Papua Barat, yang bahkan telah merenggut nyawa warga sipil maupun polisi dan tentara. Pun jangan berkeras saling menyalahkan sembari mengaduk bara agar membakar konflik lebih ganas. Jangan sampai kita justru menjadi biang berikutnya dari ricuh di rumah sendiri.  Dalam pertemuan sederhana masyarakat lintas agama dan budaya di Desa Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, pertengahan pekan ini, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, akar seluruh konflik umat manusia adalah rasa keakuan. Saat keakuanku terancam oleh keakuanmu, tersulutlah rasa tersaingi dalam diri yang mengkristal jadi kebencian.  Segala yang pada mulanya berpangkal dari kebencian itulah yang pada akhirnya dapat berujung permusuhan. Peperangan demi peperangan dalam riwayat manusia dari masa ke masa dipicu gelora keakuan, oleh politik identitas yang merasa unggul, bahkan lebih unggul dari keakuan lainnya. Dari titik itulah lantas muncul pemaksaan kehendak, perbudakan, penyiksaan, dan penjajahan.  Politik identitas bisa bersumber dari pribadi si aku, kelompok, suku, etnis, ras, bangsa, negara, agama, maupun sebab-sebab lain yang berkelindan dan mengeraskan hati. Yang dekat bisa jadi pengkhianat dan yang jauh bisa jadi musuh. Oleh karena itulah, batas-batas kebenaran dan keadilan menjadi semakin mudah untuk dikaburkan oleh kepentingan, apalagi jika demi kekuasaan.  Dalam QS Al Maidah ayat 8, Allah tegas mengingatkan agar kita selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi dengan adil. Allah melarang kebencian terhadap suatu kaum mendorong kita berbuat tidak adil. Sikap adil itu dekat dengan ketakwaan. Dan tujuan Tuhan menciptakan interaksi manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk mencapai kemuliaan takwa, QS Al Hujurat ayat 13.  Kiai Yahya Staquf mengingatkan, tidak ada pilihan lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu selain dengan menempuh jalan kemuliaan. Dengan meleburkan aku yang masing-masing, khas, berbeda-beda itu ke dalam wadah yang satu, yaitu umat manusia. Bukan lagi akuku, aku kelompokku, aku bangsaku, aku agamaku, dan bukan aku negaraku, melainkan aku kemanusiaanku.  Dulu Kerajaan Majapahit memproklamasikan diri dengan politik identitas inklusif, universal, dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua". Kemuliaan itu yang didirikan di Nusantara sejak dulu kala. "Oleh karena itulah, raja-raja Majapahit itu beragam dan biasa saja. Ada suatu masa, raja seorang Hindu, ada pula yang Buddha. Dan tidak apa-apa. Biasa saja. Demikian pula ketika Islam masuk, raja menikahkan putrinya dengan muslim pun biasa saja," jelas mantan juru bicara (almarhum) Presiden KH Abdurrahman Wahid yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.  Bhinneka Tunggal Ika itu pula yang menjadi sari pati Pancasila yang kemudian menjadi ideologi bangsa kita. Oleh karena sejak awal berdirinya telah memuliakan keragaman, dan tidak menjadikan kebenaran serta keadilan justru sebagai alat untuk mengancam dan menakut-nakuti bangsanya sendiri. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Luka anak Papua terasa sakitnya ke sekujur tubuh bangsa Indonesia. Jika Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, kita tidak bisa membiarkan darah keluarga kita menetes di rumah kita sendiri. Konflik harus segera dihentikan.  Bisa jadi ada pihak-pihak yang mengail di air keruh. Tapi, atas nama kemuliaan, kebencian tidak bisa dijadikan alasan penindakan kepada para pelakunya. (*)

Luka Papua Luka Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PAPUA_CENDERAWASIH-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS" width="100%">
<figcaption>Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) membuat kota tersebut porak-poranda. Hingga kemarin, aktivitas perkantoran, perekonomian, dan pendidikan masih lumpuh. Meski demikian, secara umum situasi keamanan berangsur-angsur membaik.  Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, beberapa toko di daerah Kota Jayapura masih tutup. Begitu juga sekolah dan pasar. Sebagian warga memilih berada di rumah untuk menghindari munculnya aksi lanjutan. Terlihat beberapa petugas PLN mulai memperbaiki jaringan kabel yang dibakar massa.  Di jalanan yang relatif lengang, terlihat anggota kepolisian berseliweran. Mereka berpatroli untuk mengamankan jalanan. Pengamanan dilakukan karena muncul massa yang mengatasnamakan Masyarakat Nusantara yang melakukan aksi tandingan. Mereka adalah sekelompok warga yang tidak setuju dengan aksi demo anarkistis Kamis lalu. Massa kemarin beraksi sambil membawa bendera Merah Putih. Mereka marah lantaran tempat usaha dibakar peserta demonstrasi Kamis lalu.  Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Cpl Eko Daryanto mengakui bahwa situasi di Kota Jayapura belum sepenuhnya kondusif. Namun, aparat keamanan akan terus berupaya memberikan rasa aman. ''Aktivitas masyarakat belum sepenuhnya normal, tapi tadi ada orang tua yang mengantar anaknya sekolah," kata Eko. Soal sektor ekonomi, Eko melihat belum ada aktivitas di Jayapura. ''Kami berharap aktivitas masyarakat di Jayapura segera berjalan normal meskipun masih ada kekhawatiran. Masyarakat masih trauma, mudah-mudahan cepat normal," harapnya. <h3>Empat Napi Kabur</h3> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyesalkan aksi massa yang membakar dan menjebol Lapas Abepura Kamis lalu (29/8). "Empat orang narapidana (napi) melarikan diri," katanya.  Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto menjelaskan, kejadian bermula saat Kepala Lapas Abepura Kornelles mendapat informasi adanya pergerakan massa ke arah lapas pukul 09.30 WIT. Kornelles lantas memerintahkan penghentian sementara layanan kunjungan. Pihak lapas kemudian mengajak seluruh napi berdialog. Dia menyampaikan alasan penghentian kunjungan. Setelah itu Kornelles meminta para napi kembali ke dalam blok tahanan masing-masing. "Tapi, napi tidak mau. Alasannya ingin menonton televisi untuk mengetahui kondisi di luar," terang Ade.  Sekitar pukul 14.00 terjadi keributan. Diduga dipicu beberapa napi yang memanfaatkan situasi di luar lapas. Mereka melempar batu ke arah perkantoran lapas. Pihak lapas kemudian menghubungi Polri dan TNI untuk meminta bantuan pengamanan. Sayang, bantuan datang terlalu lama. Sekelompok napi memanfaatkan situasi kacau tersebut untuk melarikan diri. Mereka kabur melalui pos atas dengan menyerang petugas dan berusaha merampas senjata. Kornelles memerintah petugas tersebut menyelamatkan diri. Lompat dari pos atas. "Satu petugas pos atas mengalami patah tulang. Bengkel kerja yang berada di dekat masjid Lapas Abepura dibakar napi. Sumbernya diduga dari ban yang dibakar," jelas Ade.  Pukul 19.28 Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas konflik Papua. Setelah rapat, Jokowi kembali mengulang pernyataan sebelumnya. Dia menuturkan, semua yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh maupun rasialis. "Baik aparat hukum, militer, bahkan oknum sipil. Tanpa kecuali," tandas mantan wali kota Solo itu. Presiden juga memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua segera dipulihkan. Kerusakan fasilitas umum segera diperbaiki. Dengan begitu, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintahan bisa pulih. "Saya percaya bahwa warga Papua cinta damai. Cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi. <h3>DPR Minta Jokowi Ngantor di Papua</h3> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, masyarakat di sepanjang pantai Papua sebenarnya menghendaki kedamaian, tetapi masyarakat di pegunungan sebaliknya. "Masyarakat pegunungan ini terprovokasi sekelompok kecil," urainya. Saat ini Polri mengajak tokoh masyarakat, seperti kepala suku dan tokoh agama, untuk langsung turun melakukan negosiasi dengan masyarakat. Dengan demikian, terjadinya bentrokan bisa dicegah. "Tidak terjadi bentrokan kok," paparnya.  Sementara itu, kalangan DPR meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk mencegah meluasnya gejolak di Papua. Salah satu caranya dengan berkantor sementara di Papua. "Ini penting untuk meredakan ketegangan di Papua," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen kemarin.  Menurut dia, kehadiran presiden secara langsung bisa berdampak positif. Presiden bisa mendengar langsung keluhan masyarakat Papua.  "Kami sarankan presiden segera ke Papua. Kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini sangat baik. Tentu dengan perangkat pengamanan yang lengkap," kata Riza. Apalagi, papar dia, saat pemilihan presiden lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang mutlak di Papua. Perolehan suara mereka lebih dari 90 persen. Karena itu, dia yakin Jokowi mampu mengatasi kemelut Papua. "Mudah-mudahan Pak Jokowi mau datang agar ketegangan mereda," ujarnya.  Sementara itu, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kemarin berdialog dengan beberapa tokoh Papua dan Papua Barat. Para tokoh itu adalah Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Samuel Tabuni, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham Abaidata, dan Alfred Papare. Wiranto mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu, para tokoh sepakat mengakhiri suasana tegang di Papua. Mereka juga sepakat untuk tidak mencari kesalahan perseorangan atau kelompok terkait insiden di Papua. "Tetapi, mencari solusi terbaik agar suasana panas ini bisa segera reda," ujar dia di kantor Kemenko Polhukam.  Pemerintah juga menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri di Papua tidak akan melakukan tindakan represif. Tetapi, menjaga rakyat agar tidak bertindak anarkistis. "Kami sudah perintahkan jangan represif, jangan pakai peluru tajam," imbuh Wiranto. Penanganan kerusuhan akan mengedepankan cara persuasif, edukatif, dan kompromistis.  Samuel Tabuni, tokoh pemuda Papua asal Nduga, meminta pemerintah melibatkan anak-anak muda Papua dalam pembuatan kebijakan nasional maupun provinsi. Sebab, mayoritas massa yang turun ke jalan merupakan anak muda. "Kalau anak-anak muda itu pikirannya tidak dirangkul, Papua tidak ada masa depan yang baik dalam negara ini," tegasnya. Dia juga mengkritik pemerintah yang terkesan lamban melakukan penegakan hukum kasus rasisme. Padahal, tindakan rasis itu terjadi sejak lama. "Kami harus demo, baru ada proses hukum. Itu menjadi amarah bagi orang Papua hari ini," kritiknya. Dia juga meminta pemerintah menghentikan operasi militer di Nduga.

Warga Pro-NKRI Protes Demo Rusuh di Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/papua-elfira-cepos2.jpeg" alt="Aparat keamanan melakukan patroli di kawasan Jayapura, Papua pascarusuh beberapa hari yang lalu. (Elfira/Cenderawasih Pos)" width="100%">
<figcaption>Aparat keamanan melakukan patroli di kawasan Jayapura, Papua pascarusuh beberapa hari yang lalu. (Elfira/Cenderawasih Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik di Papua harus segera diatasi. Yaqut Cholil Qoumas, politikus DPP PKB, meminta negara secepatnya hadir dalam konflik di Papua untuk memberikan penanganan yang lebih tepat dan cepat.  "Saya berharap publik juga ikut memberikan empatinya terhadap masalah ini. Jangan sampai malah ikut menjadi kompor atas konflik Papua," tegas Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (30/8).  Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu berharap pemerintah melakukan intensifikasi komunikasi kepada masyarakat Papua. "Lakukan komunikasi secara intensif. Tanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Kalau soal Papua jangan hanya persepsi Jakarta saja, namun benar-benar ditanya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana. Dekati dengan hati karena sejatinya masyarakat Papua adalah saudara se bangsa dan se Tanah Air," ungkap Gus Yaqut.  Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu, dengan duduk bersama, dialog dari hati ke hati akan dapat menemukan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat Papua. "Seperti pernah saya sampaikan, apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," ujarnya.  Dialog yang setara antara Jakarta dan Papua sangat penting untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi tokoh-tokoh Papua memberikan rumusan pembangunan agar tidak didominasi oleh sudut pandang Jakarta.  Dia juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memicu insiden Surabaya. "Tindak tegas para pelaku pemicu konflik Papua ini. Termasuk kalau memang ada oknum yang melakukan tindakan rasisme. Jangan hanya berupa teguran dan atau sanksi indisipliner, tapi juga sanksi hukum dan umumkan kepada publik."  Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengaku secara umum kondisi Papua sudah kondusif. Terutama di Kota Jayapura. “Masa yang tidak puas masih berjaga-jaga di sekitar area tempat tinggalnya,” ucap Kapolda, Jumat (30/8). Hingga kini Polda Papua masih menyelidiki oknum provokator.  Di sisi lain, untuk menjaga situasi, Polda Papua melaksanakan patroli skala besar sambil mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri. Begitu juga bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk kembali membuka tempat usahanya.

PKB: Negara Harus Hadir dalam Mengatasi Konflik Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#papua rusuh

Berita Terkini