<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/IMG-20241002-WA0055_1-3727124332.jpg" alt="Ilustrasi Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon pada Pilkada Sleman 2024. (Bawaslu Sleman)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon pada Pilkada Sleman 2024. (Bawaslu Sleman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bawaslu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan sejumlah lurah. Itu menindaklanjuti laporan dari Front Masyarakat Madani. &rdquo;Kami masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas sejumlah lurah yang dilaporkan tersebut,&rdquo; kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar seperti dilansir dari Antara di Sleman. Menurut dia, Bawaslu Sleman mengapresiasi laporan dari Front Masyarakat Madani yang mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman. Mereka klarifikasi perihal tindak lanjut pengawasan netralitas ASN, lurah, dan perangkat, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024. &rdquo;Sejak beredarnya dugaan sejumlah lurah tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman dalam pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu, Bawaslu Kabupaten Sleman telah dan masih melakukan upaya pengumpulan informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait,&rdquo; terang Arjuna Al Ichsan Siregar. Dia mengatakan, laporan tersebut menjadi bagian dari partisipasi dan kontrol masyarakat kepada penyelenggara pemilu. &rdquo;Ini masih dalam proses pendalaman informasi sebelum nanti diputuskan ada tidaknya dugaan pelanggarannya,&rdquo; tutur Arjuna Al Ichsan Siregar. Arjuna mengatakan, dalam melakukan pendalaman informasi ini, Bawaslu juga dibatasi waktu. &rdquo;Kalau dalam bahasa kami, proses ini diistilahkan dengan penelusuran informasi awal. Hasil penelusuran nanti seperti apa, tentu akan kami sampaikan kepada masyarakat pada waktunya,&rdquo; terang Arjuna Al Ichsan Siregar. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra mengatakan, persoalan dugaan ketidaknetralan sejumlah lurah seperti informasi yang telah beredar di masyarakat, saat ini masih terus diproses oleh Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan terkait. &rdquo;Mengingat lokasi peristiwa atau kegiatan yang dipersoalkan dalam pemberitaan media massa tersebut terjadi pada dua lokasi yang berbeda. Yakni Rumah Makan Joglo Jamal di Kapanewon (Kecamatan) Tempel dan KenZ Billiard di Maguwoharjo, Kapanewon Depok,&rdquo; papar Yuwan Sikra. Dia mengatakan, proses penelusuran informasi awal ini melibatkan tiga Panwaslu Kecamatan. Yakni Panwaslu Kecamatan Tempel, Ngemplak dan Panwaslu Kecamatan Prambanan. &rdquo;Hasil dari penelusuran informasi awal itu nanti akan menjadi bahan Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menentukan bentuk dugaan pelanggarannya. Sekaligus nanti menentukan dapat tidaknya diteruskan ke proses penanganan pelanggaran,&rdquo; tandas Yuwan Sikra. Menurut dia, untuk memproses dugaan pelanggaran harus diperkuat dengan bukti-bukti, sementara sampai saat ini belum ada laporan resmi dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Sleman. &rdquo;Hanya sebatas informasi saja sehingga jajaran pengawas harus bekerja ekstra untuk membuktikannya,&rdquo; ucap Yuwan Sikra.

Bawaslu Sleman masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas sejumlah lurah menindaklanjuti laporan Front Masyarakat Madani

Bawaslu Sleman Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas Sejumlah Lurah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG_4926-3676732173.jpg" alt="Panwaslu LN Kuala Lumpur(Antara)" width="100%">
<figcaption>Panwaslu LN Kuala Lumpur(Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur telah menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu melalui sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos, sehingga mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dilansir melalui Antara News pada Kamis (15/2), Ketua Paanwaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al Farizie mengatakan bahwa telah melakukan penelusuran terhadap beberapa isu yang berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode Pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) yang ada diseluruh wilayah Kuala Lumpur. Risky mengungkapkan bahwa selama penelusuranya ia menemukan beberapa pelanggaran administratif yang terjadi terkait pemungutan suara dengan metode Pos yang ditemui ada 1.972 surat suara dikembalikan oleh satu orang tidak diketahui identitasnya. Cara pengembalian itu pun dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur Pos Malaysia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014164399/pemprov-jatim-sikat-enceng-gondok-sepanjang-14-km-di-kali-buntung-sidoarjo">Pemprov Jatim Sikat Enceng Gondok Sepanjang 1,4 Km di Kali Buntung Sidoarjo</a> Sedangkan terkait dengan metode KSK, ia mengatakan ada 136 kotak suara keliling yang terjadi kesalahan dalam proses pendistribusian karena PPLN selaku Panitia Pemilihan Luar Negri menyediakan 500 suara pada seluruh KSK padahal setiap KSK memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang berbeda. Panwaslu, menurut Rizky juga mendapat laporan adanya pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan. &ldquo;ini meresahkan karena bisa mendegradasi pemilu,&rdquo; ujarnya. Tak hanya itu, Panwaslu juga menerima laporan terkait video viral yang menunjukkan tumpukan surat suara sudah tercoblos di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, Namun pihaknya masih melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan PPLN terkait. Terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut, pihaknya Panwaslu mengirimkan suarat rekomendasikan kepada PPLN Kuala Lumpur yang terdiri dari beberapa masukan diantaranya: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014164381/penghitungan-sementara-uya-kuya-puncaki-perolehan-suara-caleg-caleg-pan-di-dapil-dki-jakarta-ii">Penghitungan Sementara, Uya Kuya Puncaki Perolehan Suara Caleg-caleg PAN di Dapil DKI Jakarta II</a> <ol> <li style="font-weight: 400;">Pertama,tidak menghitung hasil pemungutan suara melalui metode Pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur</li> <li style="font-weight: 400;">Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK)</li> <li style="font-weight: 400;">Ketiga melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos dan KSK</li> <li style="font-weight: 400;">Keempat, Pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksudkan harus didahului dengan pelaksanaan pemuktahiran daftar pemilih untuk metode Pos dan KSK.</li> <li style="font-weight: 400;">Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara ditempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada Pemungutan Suara ulang metode pos dan KSK.</li> <li style="font-weight: 400;">Mengevaluasi metode Pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.</li> </ol> Adapun berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi Panwaslu telah berkoordinasi dengan Bawaslu RI termasuk Gakkumdu dan tentunya akan ada tindaka hukum yang diambil. Sementara itu, terkait rekomendasi Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Juru bicara PPLN Kuala Lumpur melalui Puji Sumarsono mengungkapkan baru menerima surat rekomendasi itu dan masih akan dikaji lebih lanjut. &ldquo;Kami akan diskusikan dulu terkait poin-poin rekomendasi dan belum ada Keputusan hingga sampai saat ini masih sedang berjalan perhitungan suara KSK,&rdquo;ujarnya.&nbsp;

Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur telah menyatakan PPLN Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Temui Kecurangan, Panwaslu Kuala Lumpur Usulkan Gelar Pemungutan Suara Ulang Pada Metode KSK dan Pos

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Ganjar-di-Purbalingga-3269369889.jpg" alt="Ganjar bertemu para pendukungnya di Kabupaten Purbalinggga, Senin (15/1)" width="100%">
<figcaption>Ganjar bertemu para pendukungnya di Kabupaten Purbalinggga, Senin (15/1)</figcaption>
</figure> &nbsp; Jawapos.com - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan aparat pemerintah. Ganjar pun meminta Panwaslu berani menindak pejabat yang melanggar. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara pertemuan dengan kelompok tani, UMKM, dan tokoh masyarakat di Hotel Owabong, Kabupaten Purbalingga, Senin (15/1/2024).&nbsp; Awalnya Ganjar mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan hadiah handphone kepada yang bertanya. Ganjar juga mengaku membawa uang. "Ini uang dikasih istri saya," sembari mengeluarkan uang dari sakunya dan menunjukkan kepada masyarakat yang hadir. Namun, terlebih dahulu dia bertanya kepada anggota Panwas yang ikut hadir dan mengawasi acara tersebut. "Lapor ndan. umpama saya kasih hadiah handphone pada mereka yang mau bertanya, boleh nggak,"? ucap Ganjar. Agar masyarakat yang bisa melihat dan mendengar penjelasan anggota Panwas, Ganjar pun memintanya untuk maju di depan panggung.&nbsp; "Sini sini sini, ini harus penjelasan dulu.&nbsp; Jenengan kasih edukasi saja, ngak usah takut, ini pertanyaan umum saja ko ya. Ngak usah takut. Jaadi Panwas ko takut," terang Ganjar. "Kalau seumpama saya kasih handphone, uang Rp 100 ribu di acara kayak gini, melanggar ngak,?" Ganjar kembali bertanya. "Selama itu nanti tidak mengarahkan untuk mencoblos bapak," jawab anggota Panwas itu. "Ya ini kan kumpulan saya, pasti mencoblos saya, ini gimana? Kalau saya kasih di acara seperti ini, dilarang atau tidak?," Ganjar berusaha menegaskan pertanyaanya. "Dilarang tidak, cuma pas lagi kasih 'jangan lupa coblos'," ucap anggota Panwas ragu-ragu. Ganjar kembali menegaskan. "Loh ini memang saya suruh coblos saya. Saya kalau kasih begitu melanggar atau tidak?" paparnya. Anggota Panwaslu itu terlihat ragu-ragu menjawab. "Itu melanggar selama money politic," ungkapnya. Ganjar menegaskan, praktik membagi yang itu merupakan pelanggaran. Jadi, Panwaslu tidak perlu takut untuk menyatakan bahwa tindakan seperti itu melanggar aturan pemilu. Itulah pentingnya ada Panwaslu dalam pemilu. Mereka memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Panwaslu jangan hanya mengawasi atau mengikuti seseorang, kemudian menangkapnya ketika melakukan money politic. "Jadi begitu ngasih langsung ditangkap. Pas terjadi itu ngak ada yang melarang. Makanya ini saya minta dilarang, oke bos (ke Panwaslu). Jangan takut," tegas Ganjar. Pelanggaran pemilu semakin marah. Salah satunya terbongkarnya rekaman percakapan antara Pj bupati dan para pejabat di Kabupaten Batu Bara yang menyatakan dukungannya kepada pasangan salah satu paslon. "Panwas harus bicara. Berani nggak? Kalau yang ngomong pj bupati berani ngak?" tanya Ganjar lagi kepada anggota Panwaslu. "Berani" tegas anggota Panwaslu. "Temenan? Catat ini lo. Kalau berani, hebat," tandas Ganjar. <div class="yj6qo">&nbsp;</div>

Sini sini sini, ini harus penjelasan dulu.  Jenengan kasih edukasi saja, ngak usah takut, ini pertanyaan umum saja ko ya. Ngak usah takut.

Pelanggaran Pemilu Marak, Ganjar: Panwaslu Harus Berani Menindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/IMG_20230630_094024-3161773198.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan ke Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang, Jumat (30/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan ke Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang, Jumat (30/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Ungaran memantau kunjungan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/6). Anggota Panwaslu Kecamatan Ungaran Barat Aulia Hidayatul Chusna mengatakan pemantauan ini merupakan bagian dari pengawasan nontahapan pemilu. "Pengawasan dilakukan karena Menteri Perdagangan ini juga Ketua Umum PAN," kata Aulia Hidayatul Chusna. Dalam kunjungan ke Pasar Bandarjo, Zulkifli Hasan membeli sejumlah barang dagangan para penjual dan memberikan uang kepada para pengunjung pasar untuk berbelanja. Menurut Aulia, bagi-bagi uang yang dilakukan Menteri Perdagangan itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. "Saat memberi uang tidak ada ajakan untuk memilih. Uang yang diberikan merupakan bentuk sedekah," tambah Aulia Hidayatul Chusna. Selain itu, kata Aulia Hidayatul Chusna, Panwaslu memastikan tidak ada atribut partai di sekitar lokasi pasar. "Sudah kami cek ke Dinas Perdagangan, tidak ada atribut maupun kader partai yang bersangkutan," kata Aulia Hidayatul Chusna. Aulia Hidayatul Chusna memastikan tidak terdapat indikasi kampanye dalam kunjungan Menteri Perdagangan tersebut. Terpisah, Menteri Zulkifli Hasan menyebut memborong barang atau bagi-bagi uang saat kunjungan ke pasar merupakan kebiasaan. "Tiap ke pasar saya akan ikut membeli barang dagangan para penjual," kata Zulhas.

Anggota Panwaslu Kecamatan Ungaran Barat Aulia Hidayatul Chusna mengatakan pemantauan ini merupakan bagian dari pengawasan nontahapan pemilu

Panwaslu Pantau Kunjungan Mendag Zulhas di Pasar Bandarjo Kabupaten Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panwaslu kecamatan segera membuka pendaftaran Panwaslu tingkat kelurahan/desa yang bakal mengawasi Pemilu 2024. Rencananya pendaftaran dimulai pada 14 Januari.  Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar menuturkan, pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berlangsung selama enam hari. Yaitu, mulai 14 hingga 19 Januari. Pendaftaran dilakukan di Kantor Panwaslu Kecamatan.  Calon panwaslu kelurahan bisa mengunduh formulir secara online di bit.ly/form-pkd2024. Atau, kata Agil, formulir dapat diambil di kantor panwascam setempat. Surat lamaran untuk mengikuti seleksi disampaikan langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan.  ”Pendaftaran dimulai pukul 08.00-17.00,” ujar Muhammad Agil Akbar.  Target per kelurahan ada satu panwaslu. Total ada 153 kantor kelurahan. Beberapa persyaratan untuk menjadi panwaslu tingkat kelurahan/desa yakni usia minimal 21 tahun, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon, hingga tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.  Jumlah anggota Panwaslu kelurahan/desa merujuk pada pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni satu orang di setiap kelurahan atau desa. Anggota Panwaslu kelurahan/desa bersifat ad hoc.  Tugas, wewenang, dan kewajiban anggota Panwaslu tingkat desa/kelurahan diatur dalam pasal 108 UU Nomor 7/2017. Yaitu, mencegah praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.

Pendaftaran Panwaslu Tingkat Kelurahan/Desa Dibuka 6 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221002_141936.jpg" alt="Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie. (baju merah). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie. (baju merah). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang masa pendaftaran calon anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) mulai Minggu (2/10) hingga Sabtu (8/10). Itu dilakukan di 70 kecamatan.  ”Jadi, mulai hari ini (2/10), masa pendaftaran diperpanjang selama seminggu alias 7 hari khusus di 70 kecamatan,” kata Ketua Bawaslu Kalsel Azhar Ridhanie seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Minggu (2/10).  Dari 13 wilayah kabupaten dan kota, hanya Kota Banjarbaru yang tidak diperpanjang pendaftaran. Sebab, jumlah pendaftar dinilai sudah mencukupi untuk nanti bertugas menyukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.  Adapun 12 wilayah yang membuka perpanjangan, yaitu Kota Banjarmasin dua kecamatan, Kabupaten Banjar 12 kecamatan, Kabupaten Tapin lima kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dua kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah satu kecamatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara empat kecamatan, Kabupaten Balangan satu kecamatan, dan Kabupaten Tabalong empat kecamatan. Selanjutnya, Kabupaten Barito Kuala sembilan kecamatan, Kabupaten Tanah Laut empat kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu sembilan kecamatan, dan Kabupaten Kotabaru 17 kecamatan.  Azhar mengatakan, pendaftar boleh berbeda domisili dari kecamatan yang dipilih asalkan masih satu wilayah kabupaten atau kota sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP. Bagi mereka yang sudah mendaftar, Bawaslu meneliti berkas administrasi yang hasilnya diumumkan pada 12 Oktober.  Dia menyebutkan, pada masa pendaftaran, 21-27 September, tercatat 2.248 orang yang mendaftar untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal demokrasi Pemilu 2024 sebagai panwaslu kecamatan. Untuk uang kehormatan bagi panwaslu kecamatan di Kalsel yang bertugas, disepakati sebesar Rp 1,9 juta per bulan bagi anggota dan Rp 2,2 juta untuk ketua.

Bawaslu Kalsel Perpanjang Pendaftaran Panwaslu di 70 Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/moeldoko-begitu-melanggar-uu-semprit-masih-melanggar-penjarain-aja_m_.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn), Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn), Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemerintah percaya temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyebut kematian para petugas itu sebagian besar karena jantung, stroke.  "Jadi, penyebab kematiannya bisa dibuktikan. Bukan karena diracun," ujar Moeldono dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (15/5).  Moeldoko menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Moeldoko menegaskan, itu adalah pernyataan yang sesat.  "Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban," katanya.  Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah pada pemilu berikutnya. Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yakni petugas KPPS memiliki risiko pekerjaan yang berat.  "Kami harus pikirkan bagaimana risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja," ungkapnya.  ‎Terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Mochammad Afifuddin menyambut baik adanya keputusan dari pemerintah ini. "Baguslah. Ya kan sudah ada yang mengurus itu, biar lembaga-lembaga terkait kan ada Depkes," katanya.  Bawaslu juga memperoleh laporan, tidak adanya data dari isu yang menyebutkan petugas KPPS meninggal dunia akibat diracun. Melainkan faktor utamanya adalah kelelahan.  "Ada yang memang kelelahan didukung oleh sakit yang juga ada. Ada juga psikologinya, tekanan. Jadi, sebenarnya penyebabnya macam-macam," tutur Afif.  Sementara, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah ada atau tidaknya TGPF. "Ya KPU berpandangan bahwa terkait dengan TGPF atau akan dilakukan visum, itu kami memandang dari sisi positif saja," ungkap Wahyu.  Namun demikian, Wahyu tidak menginginkan meninggalnya petugas KPPS dipolitisasi. Seperti adanya isu yang belum lama muncul, soal dugaan petugas KPPS diracun oleh oknum.  "Hanya kami meminta jangan pula gugurnya kawan-kawan kami dipolitisasi sedemikian rupa, sehingga justru menjadi komoditas politik," ungkapnya.  Dalam laporannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek memaparkan, dari jumlah korban meninggal, 39 persen di antaranya meninggal di rumah sakit. Sebagian besarnya meninggal di rumah, yakni sebanyak 61 persen.  Mereka yang meninggal, kata Nila, sekitar 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. Itu dikarenakan adanya penyakit jantung cardiovasculer‎.  Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, kata Nila, pihaknya akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI. Terhadap mereka ini, kata Nila, akan dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya.  Sekadar informasi‎ sampai dengan saat ini petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 469. Sementara 4.602 dilaporkan sakit.  Kemudian dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia ada 92 orang. Untuk petugas kepolisian yang meninggal dunia sebanyak 22 orang. Sehingga total ada 583 orang yang meninggal dunia di hajatan serentak ini.

Pemerintah Putuskan Tak akan Bentuk TGPF Meninggalnya Petugas KPPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panwaslu-pekanbaru-sebut-12286-kotak-suara-aman-dari-banjir_m_.jpg" alt="Panwaslu Pekanbaru dan KPU Pekanbaru saat meninjau pendistribusian kotak suara di Pekanbaru, Riau, akhir November lalu." width="100%">
<figcaption>Panwaslu Pekanbaru dan KPU Pekanbaru saat meninjau pendistribusian kotak suara di Pekanbaru, Riau, akhir November lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa waktu lalu banjir melanda hampir seluruh sudut Kota Pekanbaru. Meski begitu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pekanbaru menyatakan, sebanyak 12.286 kotak suara berbahan karton hingga kini masih dalam kondisi aman. "Kotak suara aman. Terbungkus rapi dengan plastik dan gudang penyimpanan. Ini tak luput dari pengawasan petugas kami, aman dari genangan air," kata Koordinator Bidang Organisasi dan SDM Rizky Abadi, Kamis (19/12) siang. Belasan ribu kotak suara itu, hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru. Kotak suara itu belum didistribusikan. Nantinya, logistik itu akan disebar ke 2.449 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 12 kecamatan se-Kota Pekanbaru. "Kalau kotak suara itu, didistribusikan bersamaan dengan alat kelengkapan pemilihan. Itu biasanya mendekati hari pemungutan suara," sebutnya. Terpisah, Ketua Panwaslu Pekanbaru, Indra Khalid Nasution mengatakan, bahan dasar kotak suara untuk Pemilu 2019 nanti memang berbeda dari sebelumnya. Di mana, kini kotak suara itu terbuat dari karton sedangkan sebelumnya berbahan aluminium. Hal ini pun menuai polemik. Banyak yang menyebutkan kalau kotak suara berbahan karton mudah rusak apalagi terkena air. Tapi hal itu dibantah oleh KPU RI, sebab karton yang digunakan kedap air dan tidak mudah rusak. "Sebetulnya kotak suara berbahan kardus ini bukan kali ini saja. Sudah dipakai beberapa kali Pilkada. Tentunya, Panwaslu akan melakukan pengawasan sesuai protap (prosedur tetap) yang telah ditentukan," kata dia. Selain itu, hingga kini pihaknya masih melakukan penelitian terkait kekurangan dari kotak suara itu. "Iya tapi belum ditemukan masih diteliti. Ditelitinya misalnya ditanya langsung ke masyarakat apa keluhannya. Tapi sekarang belum ditemukan kekurangannya," ucapnya. Secara kondisi, kotak suara itu sudah kokoh dan tak akan rusak jika tidak disengaja. Oleh karena itu, Indra mengimbau kepada masyarakat tak perlu khawatir. &ldquo;Memang kalau dirusak dengan sengaja berbahan seng pun tetap akan rusak. Makanya kami imbau masyarakat untuk tidak khawatir. Kami akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Khusunya untuk daerah Kota Pekanbaru,&rdquo; pungkas Indra.

Panwaslu Pekanbaru Sebut 12.286 Kotak Suara Aman dari Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panwaslu-sisir-pelaku-dugaan-manipulasi-data-pilwalkot-makassar_m_224137.jpeg" alt="Panwaslu kembali memeriksa anggota PPK Tamalate terkait dugaan manipulasi suara Pilwalkot Makassar, di kantor Panwaslu, Jalan Anggrek, Sabtu (30/6)." width="100%">
<figcaption>Panwaslu kembali memeriksa anggota PPK Tamalate terkait dugaan manipulasi suara Pilwalkot Makassar, di kantor Panwaslu, Jalan Anggrek, Sabtu (30/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Syarif Amir, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar, kembali memeriksa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamalate, Kota Makassar. Pemeriksaan dilakukan, terkait dugaan pelanggaran&nbsp;manipulasi data C1 pemilihan Wali Kota Makassar 2018 yang diunggah ke portal KPU. Dugaan manipulasi data tersebut terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Makassar. Portal KPU menunjukkan, di tempat itu pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) unggul dengan perolehan 238 suara. Sedangkan kotak kosong atau lawan dari paslon tunggal, hanya mengantongi satu suara. Padahal, form C1 di TPS tersebut menunjukkan Munafri hanya mengumpulkan 94 suara. Sedangkan kotak kosong unggul dengan mengantongi 138 suara. Perbedaan juga ditampilkan pada hasil pindai suara di TPS 29 kelurahan Pabaeng-baeng, Tamalate. Portal menunjukkan hasil pilkada, Appi-Cicu mengumpulkan 174 suara, dan kotak kosong nol. Adapun menurut form C1 TPS, calon tunggal mendapatkan 81 suara, kalah dari kotak kosong dengan 92 suara. Humas Panwaslu Makassar Mohammad Maulana mengungkapka pemeriksaan 5 anggota PPK tersebut dilakukan guna mendalami dugaan adanya manipulasi data di Pilwalkot Makassar. "Mereka kita periksa untuk mendalami sekaitan dengan dugaan manipulasi form C1 ini. Dari lima orang itu, baru satu orang yang datang penuhi panggilan," ujar Maulana di sela-sela pemeriksaan di kantor Panwaslu Makassar, jalan Anggrek, Sabtu (30/6). Sementara keempat orang lainnya kata Maulana, belum juga memberikan konfirmasi terkait pemeriksaan dalam persoalan tersebut. "Kita masih tunggu empat orang lainnya lagi. Karena belum ada informasi sampai saat ini," tandasnya. Bukti permulaan untuk melakukan pemeriksaan bahkan hingga meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan kata Maulana telah cukup. Dugaan keterlibatan PPK pun saat ini tengah didalami, mengingat PPK lah yang berperan penting dalam proses penyampaian dokumen form C1 yang disetorkan ke KPU. "Yang jadi aktor utama, karena dokumen yang diperoleh KPU itu adalah dokumen yang diserahkan dari PPK," terangnya. Sejauh ini pihaknya belum dapat menyimpulkan dalang di balik dugaan manipulasi suara itu. Kesimpulan akan didapati, setelah proses pemeriksaan terhadap seluruh saksi dalam hal ini, PPK termasuk KPU rampung dilakukan. Namun apabila terbukti ada manipulasi, sesuai aturan, pihaknya bakal melanjutkan proses kasus ini ke ranah pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 198 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. "Ancaman hukumannya minimal tiga tahun penjara. Nanti itu bisa kami simpulkan, sebentar setelah kami memeriksa semuanya, khususnya PPK ini," tegasnya. Ketua KPU Makassar Syarif Amir sebelumnya menyebut ada oknum yang berupaya untuk mempermainkan bahkan merubah data tersebut. "Kemungkinan ada yang merubah memang tapi kita juga belum tahu. Makanya sementara ini, kita juga lakukan penyelidikan," ujar Syarif usai diperiksa di kantor Panwaslu Makassar, siang tadi. Syarif menjelaskan bahwa data yang diunggah ke portal KPU berasal dari form C1-KWK2. Data ini diperoleh dari TPS, yang diserahkan petugas PPS di tingkat kelurahan kepada PPK kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada KPU. "Perbedaan datanya itu kan ada di angka antara paslon dengan kotak kosong. Data aslinya sebenarnya ini, yang hologram masih ada di kotak suara. Makanya yang diselidiki sementara ini, siapa yang bawa makanya sampai terjadi perbedaan," tambah Syarif. Kendati begitu, Syarif mengaku tak ingin menerka-nerka apakah, oknum operator yang sengaja memanipulasi hingga terjadi perbedaan suara yang cukup siginifikan. Ia menyerahkan sepenuhnya, kepada Panwas untuk melakukan penyelidikan. Termasuk memanggil saksi-saksi dari PPS maupun PPK.

Panwaslu Sisir Pelaku Dugaan Manipulasi Data Pilwalkot Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panwaslu-digeruduk-massa-bursah-parhan-mabes-polri-lapor-mk_m_223573.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto." width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri menyayangkan aksi unjuk rasa yang berusaha meringsek masuk kantor Panwaslu Lahat, Sumatera Selatan, Rabu malam (27/6). Sebab, salah seorang anggota polisi terluka akibat kejadian tersebut. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, harusnya sengketa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/28/223587/meski-menang-pilkada-kpk-tetap-proses-hukum-bupati-tulungagung" target="_blank">Pilkada</a> bisa ditempuh melalui jalur hukum. Jika tidak puas dengan hasil suara, bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau tidak puas jangan menggerakkan massa. Justru kalau menggerakkan massa semuanya akan rugi. Kalau tidak puas melapor ke MK," tegasnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/6). Sementara itu Setyo mengaku masih mendata kerugian apasaja yang didapat atas kejadian tersebut. "Kita sedang data lagi karena kejadian tadi malam dan belum mendapatkan laporan terakhir," pungkasnya. Sebelumnya, kerusuhan di depan kantor Panwaslu Lahat terjadi sekitar pukul 20.40 WIB. Sekitar 500 massa mengatasnamakan Masyarakat Kabupaten Lahat protes lantaran pelanggaran <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/26/223030/cegah-money-politik-panwaskab-bojonegoro-bentuk-tim-khusus" target="_blank">money politik</a> yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon kepala daerah nomor urut 3, Cik ujang - Haryanto, belum juga diproses. Adapun massa tersebut sejatinya digerakkan tim sukses nomor urut 4, Bursah Zarnubi - Parhan Berza). Mereka lantas menuntut agar pasangan Cik Ujang-Haryanto didiskualifikasi, ditangkap, dan dipenjarakan.

Panwaslu Digeruduk Massa Bursah-Parhan, Mabes Polri: Lapor MK!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panwaslu

Berita Terkini