<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/klub-malam.jpg" alt="Klub malam dengan pengunjung yang sedang berpesta. (Euronews)." width="100%">
<figcaption>Klub malam dengan pengunjung yang sedang berpesta. (Euronews).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan manual dan/atau elektronik untuk orang dewasa serta bar tutup satu hari sebelum Ramadhan hingga satu hari setelah hari kedua Lebaran. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi usaha yang berlokasi di hotel bintang empat dan lima serta kawasan komersial tertentu, dengan syarat tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menjelaskan, untuk usaha yang diperbolehkan beroperasi, jam operasional juga diatur secara spesifik, yakni pada rentang waktu 20.30-01.30 WIB. Begitu juga sejumlah usaha lain dengan batas waktu berbeda sesuai ketentuan dalam pengumuman. Selain pengaturan jam operasional, pelaku usaha wajib melakukan proses tutup buku atau "closed bill"&nbsp;satu jam sebelum batas waktu operasional berakhir. Kemudian, pada hari-hari tertentu lainnya, yakni hari pertama Ramadhan, malam Nuzulul Quran, malam takbiran serta hari pertama dan kedua Idul Fitri, sejumlah usaha tetap diwajibkan tutup. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/017204237/gelar-forum-indonesia-partners-roundtable-sessions-2026-perkuat-kemitraan-dengan-indonesia-untuk-layanan-pasien-lintas-negara">Gelar Forum Indonesia Partners Roundtable Sessions 2026, Perkuat Kemitraan dengan Indonesia untuk Layanan Pasien Lintas Negara</a> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga melarang pelaku usaha menampilkan konten pornografi, pornoaksi dan erotisme, menyediakan perjudian atau narkoba serta menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. &ldquo;Pengaturan ini bukan pembatasan semata, melainkan penyesuaian yang proporsional agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan tetap menghormati nilai-nilai keagamaan masyarakat,&rdquo; ujar Andhika. Adapun kebijakan yang dikeluarkan melalui Pengumuman Nomor e-0038/PW.01.02 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H/2026 M tersebut diterbitkan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci Ramadhan sekaligus untuk menjaga ketertiban dan suasana kondusif di ibu kota. Andhika menambahkan, kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian sektor pariwisata Jakarta yang saat ini menunjukkan tren positif.

Pemprov DKI Jakarta mewajibkan kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan wajib tutup selama Ramadhan 2026.

Diskotek dan Panti Pijat di Jakarta Wajib Tutup Selama Ramadhan 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/IMG_20250930_122350-3261941266.jpg" alt="Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Yuliarso dan jajaran saat turun ke THM H2 Resto and KTV untuk melakukan penyegelan. (Pemko Pekanbaru/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Yuliarso dan jajaran saat turun ke THM H2 Resto and KTV untuk melakukan penyegelan. (Pemko Pekanbaru/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menutup panti pijat di salah satu rumah, di Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, dan mengamankan sejumlah orang. Sebab, di Lokasi itu diduga menyajikan aktivitas prostitusi. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Yuliarso mengatakan, pemilik rumah panti pijat tersebut juga diamankan untuk dilakukan penindakan. Beberapa karyawan yang diduga menjadi penyedia jasa layanan prostitusi dipulangkan ke daerah asal. &rdquo;Kami mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas di lokasi tersebut. Sehingga kami turun, dan didapati dugaan prostitusi berkedok pijat,&rdquo; kata Yuliarso seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Dia menuturkan, Satpol PP melakukan penertiban sekaligus menutup panti pijat tersebut, pada Kamis (23/10) malam. Puluhan anggota diturunkan untuk melakukan penyegelan. Menurut dia, masyarakat di lingkungan sekitar sudah geram dan hampir terjadi keributan di lapangan. Oleh karena itu pihaknya langsung turun dan mengambil tindakan tegas berupa penutupan tempat usaha tersebut. &rdquo;Pemilik kita bawa ke Mako untuk dimintai keterangan, dan dibuat pernyataan serta kami tutup panti pijat itu. Untuk tenaga kerja di sana pulang kampung akhirnya,&rdquo; jelas Yuliarso. Dia menambahkan, penindakan ini sebagai bentuk komitmen Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh warga, untuk turut serta berperan aktif menjaga ketertiban dan melaporkan setiap aktivitas yang dinilai mengganggu ketenteraman umum.

Satpol PP Kota Pekanbaru tutup panti pijat karena diduga menyajikan aktivitas prostitusi. Petugas mengamankan sejumlah orang

Satpol PP Pekanbaru Tutup Tempat Panti Pijat Sajikan Prostitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/ilustrasi-prostitusi-surabaya-1999465319.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga RW 6 Kelurahan Tembok dukuh, Sawahan, merasa resah dengan keberadaan rumah spa 129 di Jalan Tidar. Sebab, diduga ada praktik prostitusi di lokasi tersebut. Kecurigaan tersebut bermula dari posting-an para pekerja pada akun istagram @129spa_surabaya.&nbsp;Dalam posting-an tersebut para pekerja spa 129 mengenakan pakaian seksi atau sangat terbuka, tidak wajar digunakan oleh para terapis. Kemudian tempat usaha spa itu berada dekat dengan sekolah dan permukiman penduduk.&nbsp;Merasa curiga ada praktik prostitusi, warga setempat mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya. Rabu (7/5), hearing digelar. Kabid Pariwisata Disbudporapar Surabaya, Farah Andita, mengatakan rumah spa 129 berizin tempat usaha panti pijat. Bukan spa. Tempat usaha tersebut telah menyalahi aturan. "Mereka membuat izin ke kami, yaitu pijat tradisional. Ternyata di lapangan, yaitu spa. Kemudian, para pekerja mengenakan pakaian seksi. Ini sudah menyalahi aturan, dan kami akan bersurat ke Satpol PP untuk segera memberikan tindakan sanksi kepada rumah spa itu," kata Farah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Machmud, mengatakan, meski belum terbukti adanya praktik prostitusi, namun sikap yang dilakukan pihak manajemen rumah spa 129 telah menyalahi aturan. Mereka melanggar izin, dan menyuruh pekerja berpakaian seksi, serta secara terang-terangan mengupload ke medsos. "Jadi, wajar kalau warga curiga adanya praktik prostitusi di sana (Spa 129). Terkait hal ini, Disbudporapar dan Satpol PP harus segera memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha," kata Machmud di DPRD Surabaya, Rabu (7/5). Apalagi selain dekat dengan permukiman penduduk, rumah spa sangat dekat dengan sekolah. Machmud menilai hal tersebut sangat membahayakan, sebab dapat memberikan pengaruh buruk terhadap para anak-anak. Pihaknya akan mengusut tuntas persoalan tersebut. Kalau perlu, untuk memastikan kebenarannya, investigasi lapangan akan dilakukan. Humas Spa 129 Surabaya, Himawan Probo, mengakui bahwa izin usaha yaitu panti pijat. Namun selain pijat tradisional, pihaknya juga memberikan layanan jasa spa. Karena itu, setelah teguran yang diberikan oleh Disbudporapar Surabaya, pihaknya akan beroperasi sesuai dengan izin yang dikeluarkan, yaitu panti pijat. "Tapi, kami menjamin tidak ada praktik prostitusi di sana (spa 129). Usaha murni hanya melayani refleksi kesehatan serta perawatan tubuh," katanya.

Dewan meminta Pemkot Surabaya untuk memberikan sanksi tegas kepada spa 129 yang diduga terlibat praktik prostitusi.

Pakaian Terapis di Spa 129 Bikin Orang Curiga Ada Praktik Prostitusi, Dewan Desak Pemkot Beri Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/ncskdjbfksljdfbknl-2210137372.jpg" alt="ILUSTRASI SPA. (IST)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI SPA. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mengajak pemilik usaha panti pijat dan spa yang beroperasi di daerah tersebut untuk&nbsp;mematuhi aturan yang berlaku. &ldquo;Melalui kegiatan ini, Pemkot ingin memberikan pembinaan serta menyamakan pemahaman kepada para pemilik usaha terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk usaha panti pijat dan spa,&rdquo; tutur Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser,&nbsp;Sabtu (26/4). Ajakan itu disampaikan M. Fikser dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemilik usaha panti pijat dan spa yang digelar di Kantor Satpol PP pada Kamis - Jumat (24-25/4).&nbsp;Dalam rakor tersebut, terdapat sesi pemaparan materi tentang perizinan usaha. Sebab berdasarkan pengawasan di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi izin atau izinnya tidak sesuai ketentuan. "Kami berharap dengan rakor ini, mereka (pelaku usaha panti pijat dan spa) dapat turut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya, dengan selalu mematuhi aturan dan norma yang berlaku," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Fikser juga mengimbau pelaku usaha panti pijat atau spa untuk memasang spanduk berisi larangan praktik asusila atau prostitusi secara jelas di tempat usaha mereka. &ldquo;Kami juga menegaskan agar (panti pijat atau spa) tidak menerima pengunjung di bawah usia 18 tahun, serta melarang membawa narkoba dan minuman beralkohol ke dalam tempat usaha,&rdquo; seru Fikser. Ia memahami betul bahwa layanan pijat adalah kebutuhan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya tidak melarang operasional panti pijat selama tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku. "Kendati demikian, kami menekankan pentingnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Saya berharap rakor ini bisa membangun sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha," tukasnya. (*)

Satpol PP Surabaya mengajak pemilik panti pijat dan spa untuk mematuhi aturan. Di antaranya memasang spanduk larangan berbuat asusila.

Demi Kenyamanan Bersama, Satpol PP Surabaya Minta Panti Pijat dan Spa Pasang Spanduk Larangan Prostitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/pasted-image-02-166542413.png" alt="Ilustrasi police line." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Seorang kakek-kakek berinisial MHM usia 77 tahun ditemukan meninggal usai melakukan hubungan badan di sebuah panti pijat di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, kejadian ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu&nbsp;(21/12), sekitar pukul 10.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade Ary menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi pertama, S, korban datang ke panti pijat sekitar pukul 09.15 WIB untuk pijat refleksi. Setelah masuk ke kamar, korban meminta layanan tambahan berupa hubungan badan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015448930/jika-kamu-ingin-berhubungan-lagi-dengan-keluarga-atau-teman-lama-seiring-bertambahnya-usia-segera-tinggalkan-7-kebiasaan-ini">Jika Kamu Ingin Berhubungan Lagi dengan Keluarga atau Teman Lama Seiring Bertambahnya Usia, Segera Tinggalkan 7 Kebiasaan Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai berhubungan intim, korban tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan terjatuh ke lantai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu saksi 1 (S) minta bantuan saksi 2 (L) untuk memberikan bantuan, namun korban sudah tidak dapat tertolong dan sudah meninggal dunia," ujar Ade Ary, Minggu (22/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat sakit. Sebab, berdasarkan hasil pengecekan di lokasi kejadian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan kepada korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015448924/pria-yang-bertahan-dalam-suatu-hubungan-hingga-mendapatkan-pengganti-yang-lebih-baik-sering-menunjukkan-7-perilaku-ini">Pria yang Bertahan dalam Suatu Hubungan Hingga Mendapatkan Pengganti yang Lebih Baik, Sering Menunjukkan 7 Perilaku Ini </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusit Malaka mengatakan, saat ini jenazah MHM telah diambil oleh pihak keluarga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kasus sudah diambil alih keluarganya anak-anak beliau, untuk umur 77 tahun almarhum," tambah Rusit.</div>

Seorang kakek-kakek berinisial MHM usia 77 tahun ditemukan meninggal usai melakukan hubungan badan di sebuah panti pijat.

Kakek Usia 77 Tahun Meninggal di Panti Pijat Kramat Jati Usai Hubungan Badan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-09-at-14.08.47_21.jpg" alt="Ilustrasi tempat hiburan malam. Pixabay/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat hiburan malam. Pixabay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat mewajibkan tempat hiburan seperti diskotek, kelab malam, mandi uap, hingga rumah pijat tak beroperasi sementara. Hal ini diberlakukan sejak satu hari sebelum Ramadan hingga satu hari setelah hari kedua Idul Fitri.  Seperti diberitakan Antara, larangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif DKI Jakarta nomor e-0009/SE/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.  "Diharapkan para pengusaha hiburan khususnya yang ada di Jakbar mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat edaran itu," kata Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta Barat, Dedi Sumardi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu.  Berdasarkan surat edaran yang diterima, larangan beroperasi selama bulan Ramadan berlaku pada jenis usaha yang berdiri sendiri atau tidak bergabung dengan usaha lain seperti hotel bintang empat dan bintang lima.  Pemerintah juga mengatur jam operasional tempat hiburan malam yang bergabung dengan hotel bintang empat dan bintang lima.  Berikut daftar aturannya:  1. Kelab malam buka dari 20.30 WIB sampai 24.00 WIB 2. Diskotek buka dari 20.30 WIB sampai 24.00 WIB 3. Mandi uap buka dari 11.00 WIB hingga 22.00 WIB 4. Rumah pijat buka dari 11.00 WIB sampai 23.00 WIB 5. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa buka mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB 6. Bar / rumah minum yang berdiri sendiri mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB 7. Bar/ rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud pada butir pertama sampai lima 8. Usaha karaoke eksekutif beroperasi pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, sedangkan untuk usaha karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan selama bulan Ramadan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB  Lebih lanjut, Dedi akan bekerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan penindakan tempat hiburan malam yang melanggar perda.  Dia berharap seluruh tempat usaha hiburan malam mengikuti peraturan tersebut demi menghormati umat Islam yang tengah menjalani ibadah Ramadan.

Diskotek hingga Panti Pijat Diwajibkan Tak Beroperasi Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Sekolah-Singapura-ST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Singapura melaporkan munculnya klaster Covid-19 terbaru di sebuah sekolah menengah pertama atau secondary school CHIJ Katong Convent. Sedikitnya 8 kasus dinyatakan terinfeksi Covid-19.  Siswa di sekolah tersebut ditempatkan pada pembelajaran berbasis rumah untuk sementara waktu setelah dua dari mereka dinyatakan positif terkena virus Korona. Dua klaster aktif terbaru terkait dengan Kasus 67.738 dan kasus 67.704. Kasus sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (MOH) pada Minggu (8/8).  Selain klaster sekolah, ada pula klaster Pelabuhan Perikanan Jurong yang terbesar di Singapura bertambah empat kasus lagi hingga mencapai total 1.147. Sekarang ada total 130 klaster aktif, masing-masing berkisar antara tiga dan 1.147 infeksi.  Klaster di Panti Pijat  Kemudian ada pula 3 kasus baru ditambahkan ke klaster panti pijat Nimble/Knead, sehingga totalnya menjadi 7 kasus. Dan, tiga kasus baru juga terkait dengan kasus 67.343, sehingga total cluster menjadi 35 klaster.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/08/2021/raup-untung-saat-pandemi-dokter-di-singapura-jadi-miliarder-mendadak/">Raup Untung saat Pandemi, Dokter di Singapura Jadi Miliarder Mendadak</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/08/2021/tunda-vaksin-pria-singapura-menyesal-saat-orang-tuanya-kena-covid-19/">Tunda Vaksin, Pria Singapura Menyesal saat Orang Tuanya Kena Covid-19</a>  Singapura mencatat 73 kasus baru Covid-19 yang ditransmisikan secara lokal pada Minggu (8/8), termasuk 21 kasus yang tidak terkait. Sebanyak 542 kasus saat ini dirawat di rumah sakit.  Ada 37 pasien yang sakit parah dan membutuhkan bantuan oksigen. Lalu 8 pasien berada dalam kondisi kritis di unit perawatan intensif (ICU), naik dari 4 hari sebelumnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/03/08/2021/peneliti-singapura-temukan-kombinasi-obat-untuk-lawan-covid-19-delta/">Peneliti Singapura Temukan Kombinasi Obat untuk Lawan Covid-19 Delta</a>  Dan, 6 dari 45 kasus ini divaksinasi lengkap, 4 di antaranya memerlukan dukungan oksigen dan dua perawatan ICU karena mereka memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Secara keseluruhan, 34 lansia berusia di atas 60 tahun, 29 di antaranya tidak divaksinasi sepenuhnya atau sebagian divaksinasi, jatuh sakit parah.  "Ada bukti lanjutan bahwa vaksinasi membantu mencegah penyakit serius ketika seseorang terinfeksi," kata Kemenkes Singapura.  Selama 28 hari terakhir, 95 kasus lokal membutuhkan dukungan oksigen, dirawat di ICU atau meninggal. Dari pasien ini, 59 tidak divaksinasi, sementara 27 divaksinasi sebagian dan 9 divaksinasi lengkap.

Singapura Hadapi Masalah Baru, Muncul Klaster Covid-19 di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_Petugas-Satpol-PP-Tanjung-Priok-melakukan-razia-protokoler-kesehatan-di-Salon-Spa_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Petugas Satpol PP Tanjung Priok melakukan razia protokoler kesehatan di Salon Spa di Jakarta Utara, Kamis (15/10/20). Diizinkan kembali spa dan salon beroperasi namun harus mengikuti protokoler kesehatan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Tanjung Priok melakukan razia protokoler kesehatan di Salon Spa di Jakarta Utara, Kamis (15/10/20). Diizinkan kembali spa dan salon beroperasi namun harus mengikuti protokoler kesehatan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait rencana pembukaan tempat rekreasi hiburan umum (RHU). Pembukaan itu dilakukan sebagai upaya memulihkan perekonomian yang sempat terpuruk selama pandemi Covid-19.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya Eddy Christijanto di Surabaya, Rabu (10/3), mengatakan pihaknya sudah mengundang sejumlah pakar mulai dari Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat (Persakmi) serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait rencana pembukaan RHU.  ’’Sempat ada sejumlah perbedaan pendapat saat pertemuan itu. Ada yang sepakat membuka RHU karena sudah satu tahun pengusaha hiburan tutup sehingga tidak mendapatkan pemasukan. Tapi juga ada yang menolak dengan pertimbangan kesehatan,’’ katanya, seperti dikutip dari Antara.  Meski demikian, lanjut dia, agar ekonomi terus bergerak, Pemkot Surabaya merancang RHU kembali beroperasi dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Pengelola yang hendak membuka kembali usahanya diminta mematuhi sejumlah persyaratan. Langkah itu dilakukan sebagai upaya membendung laju penyebaran virus korona.  Ada sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi oleh pengelola RHU seperti karaoke, spa, panti pijat, serta hiburan malam. Untuk hiburan malam, ada 33 poin SOP yang harus dipenuhi di antaranya mengajukan surat kepada Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang isinya menerangkan bentuk kegiatan di RHU itu. ’’Setelah itu satgas melakukan asesmen. Hasil telaah itu harus dipenuhi pengelola,’’ tegasnya.  Selain itu, lanjut dia, pengelola RHU juga harus mengatur akses keluar masuk pengunjung, membatasi kapasitas di dalam ruangan serta merancang sirkulasi udara di dalam ruangan.  Selain aturan di dalam SOP yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini, lanjut dia, ada tiga tambahan persyaratan yaitu pertama, seluruh pengunjung dan karyawan harus terbebas dari Covid-19 dengan dibuktikan dengan menunjukkan surat uji usap.  Kedua, pengunjung dan karyawan diwajibkan telah mengikuti suntik vaksin yang bertujuan mengurangi risiko serangan Covid-19 sehingga tidak muncul kluster RHU.  Syarat ketiga ditujukan pada pengelola RHU yaitu, sebelum hiburan malam dibuka, pengusaha diminta membayar deposit dengan jumlahnya cukup besar mencapai Rp100 juta. Eddy menerangkan mengapa deposit dibutuhkan yakni sebagai antisipasi pelanggaran. ’’Uang jaminan itu sebagai pembayaran denda. Karena ketika tanpa deposit, ada peluang melanggar aturan,’’ katanya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/8KqP0CGo2aA

RHU di Surabaya Akan Dibuka, Termasuk Spa, Panti Pijat, dan Karaoke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/razia-panti-pijat.jpeg" alt="Terapis dan pengelola panti pijat Eiffel, di kawasan Bintaro Sektor 7, Pondok Aren, Kota Tangsel diamankan Satpol PP. (Dok Tangerang Ekspres/JPG)" width="100%">
<figcaption>Terapis dan pengelola panti pijat Eiffel, di kawasan Bintaro Sektor 7, Pondok Aren, Kota Tangsel diamankan Satpol PP. (Dok Tangerang Ekspres/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP Kota Tangsel menggerebek griya pijat Eiffel di kawasan Bintaro Sektor 7, Pondok Aren, Kota Tangsel. Penggerebekkan dilakukan lantaran tetap buka di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Dalam penggerebekan tersebut petugas mendapati 15 terapis. Sebagian di antara terapis itu ditemukan sedang melayani pelanggan dalam keadaan tidak berbusana. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tangsel Muksin Al Fachry mengatakan, ada 16 wanita, yakni 15 terapis dan satu kasir.  “Kami temukan beberapa sedang pijat dan tidak berbusana baik laki maupun terapis perempuan,” ujarnya seperti dikutip Tangerang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (24/10).  Muksin menambahkan, anggotanya juga mendapati 15 orang pria dalam penggerebekan di griya pijat tersebut. Jumlah itu terdiri dari satu orang manajer, tiga office boy, serta 11 pelanggan. “Semua yang terjaring dibawa ke kantor Satpol PP Tangsel untuk dimintai keterangan. Termasuk terapis dan pelanggannya.  Setelah didata dan dimintai keterangan, terapis dan pelanggannya lalu dipulangkan ke rumah masing-masing. “Seharusnya kita kirim pusat rehabilitasi sosial di Pasar Rebo. Cuma karena masih tutup karena Covid-19, jadi tidak bisa kirim ke sana,” jelasnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Tangsel Sapta Mulyana mengatakan, belasan pekerja terapis dan pelanggannya diamankan pihaknya dari lokasi. “Di Bintaro kita temukan sebuah tempat spa yang masih buka,” ujarnya.  Sapta menambahkan, setelah kita cek ternyata dapatkan temuan disitu kita amankan 16 pasangan. Juga ditemukan alat bukti-bukti lain bila mereka melakukan hal lain kecuali melakukan spa. Alat bukti yang ditemukan berupa alat kontrasepsi dan sejumlah alat yang diduga untuk menggunakan narkotika.

Panti Pijat Eiffel Digerebek, Terapis Tidak Berbusana Layani Pelanggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Gay-The-Blaze.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Personel Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menggerebek praktik pijat plus-plus khusus gay (homoseksual) di Kompleks Setia Budi II Jalan Ringroad, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.  Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut Kombes Pol Irwan Anwar dalam keterangannya di Medan, Rabu, mengatakan dalam penggerebekan tersebut petugas mengamankan 11 orang berserta barang bukti berupa handphone, uang dan alat kontrasepsi.  Ia menyebutkan penggerebekan itu dilakukan pada Sabtu (31/5). Ke 11 orang yang diamankan tersebut seluruhnya adalah laki-laki dan satu orang berinisial A sebagai perekrut dan menyediakan tempat sedangkan lainnya adalah sebagai terapis (tukang pijat).  "Praktik pijat plus-plus tersebut kegiatannya tertutup dan juga terbatas. Mereka memiliki komunitas dalam menjalankan kegiatan bagi kelompok itu," ujarnya seperti dikutip dari Antara.  Irwan mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku, praktik pijat plus-plus ini sudah dua tahun beroperasi. Khusus kepada A, petugas kepolisian akan mempersangkakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. "Selain itu, juga bisa dijerat dengan Pasal 296 KUH Pidana yang menyebakan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul," katanya. (*)

Waah, Polda Sumut Gerebek Praktik Pijat Plus Khusus Gay

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panti pijat

Berita Terkini