<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/BAWASLU-20-A-2679282666.jpg" alt="Anggota Bawasl RI, Herwyn JH Malonda. Foto: Bawaslu RI." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawasl RI, Herwyn JH Malonda. Foto: Bawaslu RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meminta Pengawas Pemilihan (Panwaslih) membangun koordinasi dengan para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Bawaslu juga meminta seluruh petugas Panwaslih berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024. Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena Panwaslih Pemilu di daerah memiliki banyak data dan pengalaman terkait proses Pemilu 2024 silam, salah satunya terkait data pemilih. "Data tentang pemilihan ada di kawan-kawan Panwaslih Pemilu, itu bisa saja dikoordinasikan. Bisa saja saat pemilu sudah dicoret karena tidak memenuhi syarat, lalu muncul lagi di pemilihan, tolong itu dikoordinasikan," ungkap Herwyn dikutip, Selasa (20/08/2024). Di sisi lain, Herwyn juga meminta petugas Panwaslih untuk berbagi cerita pengalaman soal tantangan atau permasalahan yang mungkin akan muncul ketika pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Salah satunya mengenai data pemetaan setiap kerawanan masing-masing daerah tempat pelaksanan Pilkada 2024 mendatang. "Persoalan yang dialami oleh kawan-kawan pemilu juga harus diinformasikan dan disampaikan kepada kawan-kawan pemilihan. Hal itu sebagai bentuk pemetaan kerawanan, tipologi dan tren pola pelanggaran mirip antara pemilu dan pemilihan," ujarnya. Lebih lanjut, Herwyn mengungkapkan, pihaknya juga akan memerintahkan jajaran Panwaslih untuk memberikan data pengawasan kepada Pantarlih agar dapat memetakan titik kerawanan pelaksanan Pilkada serentak 2024. Ia menambahkan, sharing data dan pengalaman itu dilakukan guna untuk pembelajaran pemetaan pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar November mendatang. "Sementara itu, Panwaslih Pemilihan diarahkan untuk memberikan data pengawasan kepada Panwaslih Pemilu yang disusun bersama badan lain yang mengurusi kearsipan," ujar Herwyn. "Sebagai bentuk sumber informasi perjalanan pelaksanaan pemilihan tahun 2024 di Aceh yang dapat memberikan legacy pengembangan demokrasi di masa depan," tandas Herwyn. &nbsp;

Bawaslu meminta Pengawas Pemilihan (Panwaslih) membangun koordinasi dengan para Pantarlih di pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Bawaslu Instruksikan Panwaslih Berbagi Data Pengalaman Pemilu 2024 Guna Cegah Titik Kerawanan Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/Screenshot_20240212_175626_Gallery-3035377561.jpg" alt="Ilustrasi gedung Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasar data, terdapat 11 temuan pelanggaran yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jabar &rdquo;Bawaslu Jabar telah mengidentifikasi sejumlah temuan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan tahap Pilkada 2024 di wilayah Jawa Barat,&rdquo; kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri seperti dilansir dari Antara di Bandung. Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Jabar tersebut, kata Syaiful, terjadi saat perekrutan petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) dan proses pencocokan daftar pemilih (coklit) data pemilih. Di antaranya seperti Pantarlih yang terdaftar dalam Sistem Informasi Politik (Sipol), kemudian Pantarlih memiliki hubungan dengan sesama penyelenggara, serta proses coklit yang tidak sesuai ketentuan. &rdquo;Terdapat empat temuan pada proses rekrutmen pantarlih untuk pemutakhiran data pemilih. Satu orang pantarlih terdaftar dalam Sipol di Kabupaten Bogor, satu orang memiliki hubungan perkawinan dengan penyelenggara di Kabupaten Karawang, dan proses administrasi rekrutmen yang tidak sesuai prosedur di Kabupaten Pangandaran sebanyak dua orang,&rdquo; papar Syaiful Bachri. Syaiful melanjutkan, untuk coklit yang tidak sesuai prosedur ada tujuh pelanggaran, kemudian stiker tidak ditempel selepas proses coklit ada satu pelanggaran di Kabupaten Bandung, tiga orang tidak ikut coklit sehingga berpotensi kehilangan hak pilih di Kabupaten Pangandaran. &rdquo;Kemudian stiker hasil coklit yang ditempel tidak berisi data pemilih di Kota Bogor,&rdquo; terang Syaiful Bachri. Bawaslu Jabar mengimbau kepada KPU kabupaten/kota yang ditemukan pelanggaran, untuk segera mengevaluasi dan peninjauan ulang. Dengan mengungkap temuan-temuan tersebut, Bawaslu berharap dapat memastikan proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi asas pemilu yang demokratis.

Bawaslu Jawa Barat temukan beberapa pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam proses Pilkada 2024

Bawaslu Jabar Temukan Ada Pelanggaran Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/WhatsApp-Image-2024-07-07-at-164917-1907956090.jpg" alt="Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat terima petugas coklit pemilu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat terima petugas coklit pemilu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KPU Surabaya menargetkan penuntasan tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data. Penuntasan itu akan dilakukan petugas Pantarlih di Surabaya pada Sabtu (13/7). Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Subairi menyampaikan, pihaknya bakal berharap target data coklit sudah 100 persen. &rdquo;Harapannya pada 13 Juli sudah selesai 100 persen tidak ada kendala dan semua berjalan lancar,&rdquo; kata Subairi di Surabaya. Subairi mengatakan, saat ini proses tersebut berjalan lancar. Sebab, 1 TPS ada 2 pantarlih yang pemilihnya lebih dari 400. &rdquo;Sehingga cukup lancar karena sinergi dan koordinasinya sesama pantarlih dan juga keterbukaan masyarakat Surabaya sangat membantu pantarlih dalam coklit,&rdquo; ungkap Subairi. Subairi menambahkan, saat ini, pihaknya tengah berupaya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Melalui sejumlah program yang disiapkan, dia optimistis jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Surabaya meningkat jika dibandingkan dengan Pilkada 2020. KPU Surabaya menilai pentingnya informasi terkait segala tahap Pilkada yang disampaikan media massa kepada masyarakat. &rdquo;Kami (KPU Surabaya) meminta kepada rekan-rekan mungkin ada ide atau usul terkait sosialisasi pilkada tahun ini,&rdquo; ujar Subairi.

KPU Surabaya targetkan penuntasan tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data oleh petugas Pantarlih pada Sabtu (13/7)

KPU Surabaya Targetkan Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Selesai 100 Persen

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/pantarlih-2658419549.jpg" alt="Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Yuyun melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) rumah Anggota Bawaslu RI Puadi di Jakarta Barat (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Yuyun melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) rumah Anggota Bawaslu RI Puadi di Jakarta Barat (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai bekerja memastikan data pemilih untuk Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Salah satu pantarlih itu adalah Yuyun, 41.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia adalah pantarlih yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di TPS 078 yang terdiri dari 4 RT di RW 11, yaitu RT 2, 3, 4, dan 5, Kompleks BPK, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu rumah yang diurusi Yuyun adalah rumah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita masa mulai kerja per tanggal 24 Juni sampai 24 Juli," katanya saat ditemui wartawan usai melakukan Coklit di rumah Puadi, Jumat (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam melakukan tugas coklit ini, Yuyun mengaku tak ada kesulitan yang berarti. Apalagi kebanyakan data warga sebagai pemilih sudah sesuai dengan data pemilih pada Pilpres 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan si data kami pegang kabanyakan sudah sesuai dengan data pemilih yang ada," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja, memang ada beberapa rumah yang tidak dihuni sesuai data yang ada karena pindah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang pindah alamat. Yang pindah alamat di RT aku ada 3 KK. RT 4. Satu keluarga 3 orang," ungkap Yuyun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di lokasi yang sama, Puadi mengapresiasi pantarlih yang melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan coklit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tadi sudah dikroscek dan dicatat berkaitan tentang kesesuaian didaftar pemilih terutama di KK dan KTP bahwa saya sudah resmi terdaftar sebagai daftar pemilih untuk Pilkada serentak di Pilgub DKI Jakarta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puadi melanjutkan, warga yang sudah dilakukan Coklit, maka 27 November 2024 mendatang bisa ikut proses pemungutan suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menerangkan bahwa pelaksanaan Coklit ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan karena disaksikan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat DKI, Kabupaten atau Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa Bawaslu memastikan melakukan pengawasan secara melekat, bahkan kami juga instruksikan kepada jajaran untuk buat posko aduan terkait daftar pemilih bagi masyarakat belum terdaftar di Pemilu serentak agar bisa lapor ke Bawaslu setempat," pungkasnya.&nbsp;</div>

Dalam melakukan tugas coklit ini, Yuyun mengaku tak ada kesulitan yang berarti. Apalagi kebanyakan data warga sebagai pemilih sudah sesuai.

Cerita Pantarlih Lakukan Coklit untuk Pilkada, Rumah Komisioner Bawaslu Turut Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/Yuyun-Pantarlih-1878958135.jpg" alt="Yuyun, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibayar Rp 1 juta untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit)" width="100%">
<figcaption>Yuyun, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibayar Rp 1 juta untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibayar Rp 1 juta untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Hal itu diungkap Yuyun pantarlih di TPS 078 yang terdiri dari 4 RT di RW 11, yaitu RT 2, 3, 4, dan 5, Kompleks BPK, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.&nbsp; "Kita petugas terima sejuta sebulan kerja per orang," ujar Yuyun saat ditemui wartawan, Jumat (5/7). Upah satu juta itu diterima Yuyun, katanya, bila dirinya menyelesaikan tugas coklit kepada sebanyak 592 pemilih dari 4 RT tersebut.&nbsp; "Targetnya jumlah di daftar pemilih kita di TPS 078 totalnnya 592 pemilih," ungkapnya. Namun begitu, perempuan yang pernah menjadi pentarlih saat Pilpres 2024 lalu itu juga menyebut bahwa tugas itu tidaklah begitu berat. Pasalnya, saat Pilpres 2024 lalu, tugas untuk melakukan coklit itu sudah bisa dirampungkannya sebelum satu bulan. "Biasanya sebelum sebulan sudah ada yang selesai," pungkas Yuyun. Untuk diketahui, pantarlih sudah mulai bekerja pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024 mendatang untuk memastikan data pemilih pada Pilkada 2024 mendatang.

Perempuan yang pernah menjadi pentarlih saat Pilpres 2024 lalu itu juga menyebut bahwa tugas itu tidaklah begitu berat untuk dilakukan.

Harus Lakukan Coklit 592 Pemilih di Daerahnya, Yuyun Dapat Upah Pantarlih KPU Rp 1 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/JKT_Pelantikan-KPUD_MIFTAHUL-HAYAT07-2083059909.jpeg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan bahwa perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) akan dilaksanakan usai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terbentuk. "Kalau sudah ada (Pantarlih), nanti dilanjutkan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih (mutarlih)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, (6/5). Sementara itu, Hasyim menjelaskan bahwa pada 6-7 Mei 2024 sedang dilaksanakan tes tertulis untuk seleksi PPK Pilkada serentak 2024. Adapun untuk PPS, kata dia, sedang dilakukan pendaftaran hingga 8 Mei 2024. Selain itu, ia mengatakan bahwa PPK dan PPS nantinya akan membantu dua tugas KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selama masa tahapan Pilkada serentak 2024. "Akan membantu dua tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran data pemilih, dan untuk verifikasi faktual dukungan, kalau ada bakal calon perseorangan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah di KPU Provinsi atau di KPU Kabupaten/Kota," ujarnya. &nbsp; Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024: 1. Pada tanggal 27 Februari&mdash;16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 2. Pada tanggal 24 April&mdash;31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 3. Pada tanggal 5 Mei&mdash;19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. Pada tanggal 31 Mei&mdash;23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 5. Pada tanggal 24&mdash;26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon; 6. Pada tanggal 27&mdash;29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon; 7. Pada tanggal 27 Agustus&mdash;21 September 2024: Penelitian persyaratan calon; 8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon; 9. Pada tanggal 25 September&mdash;23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; 10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 11. Pada tanggal 27 November&mdash;16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, pada 6-7 Mei 2024 sedang dilaksanakan tes tertulis untuk seleksi PPK Pilkada serentak 2024.

Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU sebut Pantarlih Direkrut Usai PPK dan PPS Terbentuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, coret 1.055 nama dari daftar pemilih pada Pemilu 2024. Sebab, nama-nama itu tidak memenuhi syarat.  Anggota KPU Tanjungpinang Hafidz Diwa Prayoga di Tanjungpinang mengatakan, penghapusan daftar nama pemilih itu dilakukan saat pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebanyak 1.055 nama yang dihapus tersebut, dengan rincian warga meninggal dunia sebanyak 361 orang, anggota TNI 58 orang, anggota Polri 32 orang, dan salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 605 orang.  ”Jumlah nama pemilih yang dihapus dalam daftar pemilih potensial masih mungkin bertambah karena masih ada 48.034 nama yang belum diteliti pantarlih,” ujar Hafidz Diwa Prayoga seperti dilansir dari Antara.  Selain mencoret nama daftar nama pemilih yang tidak memenuhi syarat, kata Prayoga, pantarlih juga melakukan perubahan data pemilih sebanyak 2.896 orang. Itu sesuai dengan kondisi sekarang berdasar hasil coklit tersebut.  ”Perubahan data pemilih sesuai identitas kependudukan karena sangat penting sebagai dasar dalam penetapan TPS sesuai dengan tempat tinggal pemilih. Jangan sampai ada pemilih yang harus mencoblos di TPS yang jaraknya jauh dari tempat tinggal pemilih,” ujar Hafidz Diwa Prayoga.  Yoga, sapaan akrab Hafidz Diwa Prayoga mengemukakan, jumlah anggota pantarlih di Tanjungpinang mencapai 636 orang. Itu sama dengan jumlah TPS yang tersebar di empat kecamatan.  Dia menambahkan, jumlah data pemilih yang akan diteliti pantarlih mulai 12 Februari - 14 Maret sebanyak 166.747 orang. Saat ini, pelaksanaan coklit sebanyak 118.713 nama pemilih.  Berdasar hasil penelitian sementara, kata Hafidz Diwa Prayoga, jumlah pemilih pemula di Tanjungpinang sebanyak 2.110 orang. Terdiri atas 1.089 laki-laki dan 1.021 perempuan.  Dia menjelaskan, sampai saat ini petugas pantarlih tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melaksanakan tugas. Mereka dilengkapi atribut pantarlih, termasuk kartu tanda pengenal.  ”Petugas pantarlih terkadang harus melakukan coklit hingga malam hari untuk menyesuaikan waktu kesediaan warga,” ucap Hafidz Diwa Prayoga.

Pantarlih di Tanjungpinang Coret 1.055 Nama Terdaftar Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bawaslu Surabaya memperkuat kapasitas panwascam menghadapi Pemilu 2024. Kemarin (2/3) mereka mendapatkan edukasi hukum dalam menangani potensi pelanggaran pemilu. Misalnya, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana.  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan, penguatan kapasitas panwascam dibutuhkan. Sebab, saat ini sedang berlangsung tahapan pemutakhiran daftar pemilih.  Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana pemilu. Itu terjadi jika pantarlih lalai sehingga mengakibatkan warga tidak masuk sebagai calon pemilih. ”Ini harus hati-hati. Yang bersangkutan bisa dilaporkan melakukan pidana pemilu,” kata Novli.  Potensi pelanggaran itu bisa dilaporkan ke Bawaslu Surabaya. Kemudian, laporan akan diteruskan ke gakkumdu untuk ditelaah apakah memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak. Yang bisa melapor adalah masyarakat atau pengawas pemilu. ”Tentu setiap laporan akan diproses di gakkumdu,” paparnya.  Selain Bawaslu, momen itu juga dihadiri Kasipidum Kejari Tanjung Perak Hasudungan Parlin Sidauruk. Dia bertindak sebagai koordinator bagian hukum gakkumdu. Parlin menyatakan, pihaknya akan bersikap tegas dengan berbagai laporan masyarakat. ”Intinya, kejaksaan akan profesional dalam menindaklanjuti setiap laporan,” papar Parlin.  Menurut dia, potensi money politics menjadi titik paling rawan saat pemilu. Bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam wujud sembako. ”Menjanjikan sesuatu ke pemilih juga pelanggaran. Maka, masyarakat kami ajak untuk mau melapor,” jelas Parlin.

Lalai saat Coklit, Pantarlih Bisa Kena Pidana Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PANTARLIH-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 12 Februari. Tahapan coklit oleh petugas pantarlih itu berlangsung hingga 14 Maret mendatang. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah persoalan di lapangan.  Neni Nur Hayati, direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, mengungkapkan, beragam jenis dugaan pelanggaran banyak ditemukan di daerah. Yang paling meresahkan, terjadi praktik perjokian dalam coklit. Petugas yang semestinya menyisir dari rumah ke rumah (door-to-door) justru menyuruh atau membayar orang lain untuk menggantikan tugasnya.  ”Ada joki, (misalnya) di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Neni dalam diskusi di Jakarta kemarin (1/3).  Dia meyakini, praktik tersebut juga sangat mungkin terjadi di daerah lainnya. Dari temuannya, total ada 176 kasus. Namun, pihaknya menyebut bisa jadi jumlah riilnya jauh lebih banyak. Penyebabnya, persoalan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pemantau.  Penggunaan joki, lanjut Neni, tentu sangat berbahaya. Selain menyalahi aturan, juga berpotensi membuka peluang kesalahan. Sebab, para joki tidak pernah mengikuti bimbingan teknis seputar coklit.  Neni menambahkan, pelanggaran lain adalah pemberian tanda yang tidak sesuai. Merujuk ketentuan, semestinya setiap keluarga yang selesai diverifikasi diberi penanda berupa stiker. Namun, di banyak tempat, itu tidak dilakukan.  Ada juga petugas yang tidak menjalankan SOP seperti berkas tidak lengkap. Bahkan, ada ratusan petugas yang tidak dilengkapi surat keputusan (SK) penugasan. Nah, menjelang tahapan coklit berakhir, Neni mengusulkan agar dilakukan perbaikan.  Meski terlihat pelanggaran ringan, proses yang tidak tertib tersebut bisa menghasilkan data pemilih bermasalah. ”Jika tidak akurat, potensi digugat ke MK,” tuturnya.  Sementara itu, Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, temuan tersebut menjadi catatannya. Dia pun berharap, data-data dugaan pelanggaran bisa disampaikan ke KPU untuk dicek ke lapangan. ”Kalau ada joki, sampaikan ke saya datanya,” ujarnya.  Betty membantah jika KPU dinilai kurang melakukan kontrol. Sebab, secara sistem pihaknya sudah menerapkan monitoring berjenjang. Setiap hari masing-masing penyelenggara di berbagai level mengevaluasi pelaksanaan coklit.  Lalu, setiap 10 hari dilaksanakan evaluasi menyeluruh yang melibatkan KPU RI. Nah, dari hasil evaluasi, sejauh ini Betty mengklaim tidak ada laporan yang signifikan.

DEEP Indonesia Temukan Kasus Joki Pantarlih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-24-at-16.10.54.jpg" alt="Petugas melakukan coklit data pemilih di Kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan coklit data pemilih di Kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, melakukan pencocokan dan penilitian (coklit) data pemilih di Kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di kawasan Jemursari, Surabaya, Jumat (24/2).  Proses coklit di kediaman Khofifah dikawal Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam. Coklit dilakukan dalam rangka proses tahap Pemilu 2024.  Mengawali proses coklit, Pantarlih mencocokkan KTP dan KK Khofifah. Petugas mencocokkan data berurutan mulai dari nama, NIK, alamat domisili, hingga jumlah keluarga daftar pemilih yang terdapat dalam satu kartu keluarga Khofifah.  Secara khusus, Khofifah mengimbau masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Pantarlih hingga PPDP dalam melakukan tugas. Sehingga data yang disampaikan bisa tepat dan digunakan pada Pemilu 2024.  Gubernur juga mengimbau masyarakat agar memastikan seluruh jumlah anggota keluarga yang memiliki hak pilih terdaftar pada pelaksanaan pesta demokrasi pada 2024.  ”Kepada masyarakat Jatim, saya mohon mendukung  ketika menerima petugas Pantarlih untuk memberikan data terkait data pemilih. Cukup menunjukkan KTP dan KK yang kemudian data akan diverifikasi para petugas yang akan datang door to door rumah ke rumah,” jelas Khofifah.  Kemendagri berpesan agar seluruh daerah menyiapkan kebutuhan anggaran melalui APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota dalam rangka persiapan Pemilu 2024.  ”Pak Mendagri berpesan kepada seluruh gubernur agar mempersiapkan dan membantu kebutuhan Pemilukada 2024. Para gubernur juga diharapkan meneruskan pesan kepada bupati/wali kota jangan sampai kebutuhan Pemilukada 2024 terlewatkan,” ucap Khofifah.  Di akhir proses coklit, Khofifah mendapatkan stiker sebagai tanda bukti Data Pemilih Tahun 2024 dengan tertanda Khofifah Indar Parawansa sebagai kepala keluarga, Jalaludin Managali, Yusuf Managali, dan Ali Managali.  Ketua KPU Provinsi Jatim Choirul Anam mengatakan, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah dimulai pada 12 Februari - 14 Maret. KPU Provinsi terus berproses melakukan pemutakhiran data hingga melakukan efektif dan efisiensi jumlah tempat pemungutan suara (TPS).  ”Kami berharap dukungan masyarakat menyiapkan KTP dan KK ketika Pantarlih datang ke rumah-rumah warga,” papar Choirul Anam.

Kediaman Gubernur Jatim Khofifah Didatangi Petugas Coklit KPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pantarlih

Berita Terkini