<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menterippn_kepalabappenas-dengan-pansus-ruuikn-17012022-gp-4.jpg" alt="Rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Selasa (18/1) dini hari menyetujui RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.  ”Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung seperti dilansir dari Antara saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1) dini hari.  Seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan.  Doli mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD, dan pandangan pemerintah. Menurut dia, tim ahli pansus sudah selesaikan merumuskan draf RUU IKN hasil masukan dari fraksi-fraksi dan DPD yang disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN.  ”Jadi draf RUU IKN sudah disiapkan, nanti bisa ditandatangani fraksi-fraksi, DPD, dan pemerintah,” ujar Doli.  Ketua Panja RUU IKN Saan Mustofa dalam Raker tersebut menyampaikan laporan kinerja Panja membahas RUU tersebut. Di antaranya ada beberapa substansi yang dikembalikan ke Panja untuk dibahas.  Menurut dia substansi-substansi tersebut seperti kelembagaan ibu kota negara, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan dibahas di panja. Pembahasannya di Panja dilakukan dengan sistem klaster yaitu kelembagaan, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan.  Saan menjelaskan, Panja juga menyepakati perlunya pengaturan terkait hak-hak nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat yang perlu diatur dalam RUU IKN. Selain itu, Panja memutuskan kedudukan kantor perwakilan negara sahabat dan organisasi asing diharapkan bisa ditempat di IKN Nusantara selambat-lambatnya 10 tahun sejak pemindahan ibu kota.  Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR Junimart Girsang memastikan RUU tersebut akan diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II (penetapan menjadi UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pagi.  ”Dijadwalkan RUU IKN diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pukul 10.00 WIB,” kata Junimart.  Pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR tersebut akan memberikan persetujuan RUU IKN disahkan menjadi undang-undang. Proses tersebut dilakukan setelah Pansus mengambil keputusan Tingkat I bersama pemerintah pada Selasa (18/1) dini hari.

Pansus-Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa Dalam Rapat Paripurna DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Teras-Narang.jpg" alt="Rapat pembahasan IKN bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (13/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat pembahasan IKN bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (13/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) menggelar rapat kerja dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I, Selasa (18/1) dini hari.  ”Maka kemudian kami sampaikan pada Selasa (18/1) dini hari ini melaksanakan rapat Pansus dari semua rangkaian agenda kerja yang sudah kita lakukan,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia seperti dilansir dari Antara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1) dini hari.  Dia mengatakan, rapat kerja itu mengagendakan mendengarkan laporan Panitia Kerja RUU IKN, mendengarkan pendapat mini fraksi, pendapat DPD, dan pendapat pemerintah. Setelah itu, dilanjutkan pengambilan keputusan RUU IKN pada tingkat I yang dilanjutkan penandatanganan naskah RUU.  Rapat kerja itu dihadiri perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, perwakilan Kementerian Keuangan, dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak sekadar berisi kantor pemerintahan. Melainkan sebagai kota pintar baru yang akan menjadi magnet global dan pusat inovasi.  ”Ibu kota negara (IKN) baru ini bukan sekadar kota yang berisi kantor pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, dan menjadi pusat inovasi,” ujar Presiden Jokowi pada acara Dies Natalis Ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, Senin (17/1).  Presiden menyampaikan, IKN baru merupakan transformasi besar-besaran yang akan dilakukan. Kepala negara menekankan pembangunan IKN baru bukan semata-mata memindahkan fisik kantor pemerintahan.  Menurut Presiden, tujuan utama pemindahan IKN adalah membangun kota pintar baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara menuju Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.  ”Karena dari sisi ini kita akan memulai secara fisik pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Ini harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, produktif, dirancang sejak awal, dan warganya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, karena zero emision, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu,” papar Presiden Jokowi.

Pansus RUU IKN Gelar Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) belum lama dibahas di dewan. Namun, rencananya Selasa (18/1) depan, RUU tersebut disahkan di rapat paripurna DPR. Pembahasan kilat panitia khusus (pansus) RUU IKN DPR bersama pemerintah itu menuai reaksi.  Manajer Kampanye Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana mengatakan, cepatnya pembahasan RUU IKN rawan mengulang inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja. Ada potensi cacat formil terkait dikebutnya pembahasan RUU tersebut.  Merunut perjalanannya, RUU IKN hanya dibahas sekitar 40 hari. Itu dihitung sejak kali pertama pansus RUU IKN ditetapkan pada 7 Desember 2021. Selama pembahasan, pansus kerap menggelar rapat maraton. ”Rapat-rapat ini tidak jarang dilakukan sedari pagi hingga menjelang tengah malam, bahkan di hari libur,” ujarnya kemarin (14/1).  Selain itu, kata Wahyu, belum ada partisipasi publik yang bermakna. Pansus dinilai tidak melibatkan unsur publik secara komprehensif. ”(Pembahasan) tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil,” jelasnya.  Di sisi lain, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia membantah RUU IKN dibahas tergesa-gesa. Dia mengklaim bahwa pembahasan sudah sesuai jadwal. Politikus Partai Golkar itu beralasan, pembangunan IKN membutuhkan kepastian hukum. Tanpa hal tersebut, akan sulit bagi pemerintah menggandeng swasta maupun donatur dalam pembangunannya. Untuk itu, pansus bersama pemerintah sepakat agar kerja cepat. ”Kami (swasta, Red) mau bantu, tetapi kepastian harus klir dulu. Kepastian hukum itu ya undang-undang, start semuanya undang-undang,” ucapnya kemarin.  Di sisi lain, Penajam Paser Utara (PPU) selaku lokasi IKN baru kini berada dalam sorotan setelah penangkapan Bupati Abdul Gafur Mas’ud dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Lembaga antirasuah tersebut tengah mendalami dugaan aliran dana kasus suap Gafur ke Partai Demokrat. Itu terkait dengan jabatan Gafur sebagai ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan tersangka lainnya, Nur Afifah Balqis, sebagai bendahara Demokrat Balikpapan.  ”Apakah ada dugaan aliran dana ke partai, itu tentu nanti yang akan didalami dalam proses penyidikan. Tapi, informasi sampai saat ini belum kami dapatkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.  Dalam perkara tersebut, Afifah ditengarai berperan menampung uang Gafur. Uang itu disimpan dalam sebuah rekening atas namanya. Uang dari rekanan proyek tersebut dikelola dan dipergunakan untuk keperluan Gafur. Saat OTT, KPK menemukan uang Rp 447 juta dalam rekening bank atas nama Nur Afifah.

Dikebut, RUU IKN Segera Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/B01D6202-C0B1-44A6-A28E-F69D97503AB3-1.jpg" alt="Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Humas Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Humas Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kalimantan Timur. Pansus melakukan peninjauan lokasi pembangunan IKN, juga menggelar pertemuan dan diskusi dengan LSM serta tokoh masyarakat.  Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pertemuan yang dilakukan untuk menyerap aspirasi dengan mendiskusikan hal-hal penting berkaitan masa depan negara Indonesia. Salah satunya mempercepat proses pembangunan dalam proses pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim.  ”Pansus RUU IKN, datang ke Kaltim bagian dari kunjungan kerja. Salah satu program di dalam pembahasan RUU IKN,” kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung seperti dilansir dari Antara.  Ahmad Doli menambahkan, Pansus RUU IKN bekerja siang malam dengan konsentrasi tinggi memadukan kesepakatan dan keinginan antara pemerintah dengan pimpinan DPR, agar RUU IKN bisa segera disahkan menjadi UU IKN. ”Dengan implementasi kerja dan konsentrasi tinggi, kami bekerja siang dan malam, termasuk reses dalam pembahasan RUU IKN ini, dan salah satunya kami datang ke Kaltim untuk berjumpa LSM yang mewakili masyarakat Kaltim, juga mewakili Kalimantan,” ucap Ahmad Doli Kurnia Tanjung.  Melalui pertemuan dan diskusi tersebut, lanjut Ahmad Doli, diharapkan banyak masukan dalam RUU sebelum disahkan menjadi UU IKN. Pansus sebelumnya sudah mengundang para ahli sebagai masukan selama melakukan pembahasan.  ”Termasuk kunjungan kerja langsung ke negara-negara yang punya pengalaman didalam pemindahan ibu kota negara. Semua itu kami lakukan untuk memperkaya wawasan supaya RUU IKN yang nantinya disahkan betul-betul refresentatif dan ideal,” ujar Ahmad Doli.  Penyampaian aspirasi dan masukan itu dari 15 lembaga swadaya masyarakat, seperti Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Paser, KBBKT-PPU, Gepak PPU, PDKT, FDB, LAPB, dan LSM lainnya.  Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) bekerja sangat hati-hati dalam proses pembahasan RUU tersebut.  ”Kalau menurut saya, Pansus RUU IKN kerja sampai malam ya, sehingga pembahasannya juga cukup hati-hati,” kata Dasco.  Dia menjelaskan, kehati-hatian DPR bersama pemerintah membahas RUU IKN terlihat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU. Dalam proses tersebut terjadi dinamika seperti perdebatan, ketidaksesuaian dan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan, namun akhirnya ditemukan solusi terbaik.  ”Ada ketidaksesuaian dan ketidaksepakatan lalu dibahas dan kemudian ditemukan solusi. Itu berjalan sesuai mekanisme dan kami monitor,” terang Dasco.  Dasco menilai, terkait adanya persepsi pembahasan substansi RUU IKN yang bolak-balik karena akan dibahas kembali di tingkat panitia kerja (Panja), Pansus sudah menjalankan mekanisme yang berlaku.  ”Langkah pansus sudah sesuai mekanisme untuk mencari solusi-solusi atas kebuntuan saat pembahasan RUU IKN,” papar Dasco.

Diskusi dengan Tokoh Masyarakat Kaltim, Pansus RUU IKN Dapat Masukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/AD3DBF5F-8836-4F5D-B687-9C168BD7E5BD.jpg" alt="Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas bersama Pansus RUU IKN DPR ke titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/1). Tim Komunikasi IKN/Antara" width="100%">
<figcaption>Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas bersama Pansus RUU IKN DPR ke titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/1). Tim Komunikasi IKN/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat meninjau titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jumat (14/1).  ”Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara itu seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara–Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Jembatan Pulau Balang,” kata Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (14/1).  Peninjauan melalui udara yang dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu juga melihat lokasi Jalan Lingkar KIPP, calon lokasi Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi yang menjadi area fokus tinjauan udara.  Tinjauan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR.  Pansus RUU IKN melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house. Puncak kunjungan kerja tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda yang bersatu menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN. Diharapkan IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.  Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.  ”Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” ucap Sidik.

Bappenas-Pansus RUU IKN Kunjungi Lokasi Penting Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2020-11-30-at-17.24.48-2.jpg" alt="Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Naim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Naim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap agar nama ibu kota diumumkan pada saat pengesahaan RUU menjadi Undang-Undang IKN.  ”Nama ibu kota negara itu di akhir lah, di level pemerintah. Katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti disampaikan di saat-saat akhir. Mudah-mudahan saat pengesahan nanti,” kata Doli seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Doli menjelaskan, pembahasan RUU IKN masih berlanjut dengan membahas empat poin yang masih menjadi perdebatan. Yakni status pemerintah daerah khusus ibu kota negara yang akan disebut sebagai otorita. Kemudian pendanaan dan pembiayaan.  ”Sebagian besar anggota pansus meminta agar pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara tak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujar Doli.  Selanjutnya, menurut dia, soal pertanahan. ”Supaya ini betul-betul clear and clean. Ini betul-betul tanah negara, bukan tanah yang kemudian konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik,” ucap Doli.  Pembahasan terakhir adalah terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan mayoritas anggota pansus. Doli menyatakan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan ibu kota negara.  ”Karena ini masalah penting, masterplan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong masterplan itu pada hal-hal prinsip,” kata Doli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.  Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang saat ini sedang disusun, perlu menjelaskan lebih rinci rencana bentuk pemerintahan baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini sedang didiskusikan dengan berbagai pihak, bentuk pemerintahan di IKN baru ditetapkan sebagai pemerintahan daerah khusus.  ”Tetapi belum jelas seperti apa. Misalnya apakah akan ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sana, tetapi tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau ada tetap ada DPRD seperti di Jakarta,” ucap Trubus.  Menurut dia, hal-hal tersebut perlu diperjelas dalam RUU agar saat menjadi undang-undang, pembangunan IKN baru memiliki dasar yang kuat. Sehingga, penjelasan seperti itu tidak hanya diperinci dalam aturan teknis.  Selain bentuk pemerintahan, hal lainnya yang perlu disertakan dalam RUU IKN adalah kejelasan visi IKN di Kaltim yang saat ini tercantum salah satunya adalah menggerakan ekonomi. Trubus berpendapat, visi tersebut kurang tepat dan tidak dijelaskan lantaran penggerak ekonomi seharusnya difokuskan kepada Jakarta saat IKN pindah.  ”Kaltim bisa fokus menjadi kota pemerintahan atau layanan internasional. Itu yang jadi masalah, di Kaltim seharusnya tidak berfokus kepada ekonomi saat menjadi IKN,” ungkap Trubus.  Kemudian, dia menyarankan beberapa hal lain yang perlu dijelaskan lebih perinci dalam RUU IKN adalah peran masyarakat lokal saat pembangunan IKN, sumber daya, kementerian/lembaga mana saja yang pindah, hubungan antara Jakarta sebagai IKN lama dan Kaltim sebagai IKN baru, rencana induk, dan pembiayaan anggaran.  Untuk rencana induk, salah satunya adalah penjelasan mengenai studi kelayakan calon IKN baru, sedangkan untuk anggaran yaitu kejelasan investor mana saja yang akan dipertimbangkan agar program IKN tidak mangkrak.  ”Sinkronisasi RUU IKN juga perlu dilakukan dengan UU Pemerintah Daerah, karena sifatnya desentralisasi. Ini harus dilibatkan supaya tidak ada kecemburuan sosial. Jadi masih banyak yang harus ditonjolkan dalam RUU agar tidak mengambang," tutur Trubus.

Ketua Pansus Harap Nama Ibu Kota Diumumkan saat Pengesahan RUU IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20191203153412-3952x2964-01.jpg" alt="Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa mengatakan, masih tersisa empat substansi RUU IKN yang dibahas kembali di panitia kerja (Panja).  ”Dari hasil laporan tim perumus, masih ada daftar inventaris masalah (DIM) yang bersifat substansi dan itu dikembalikan lagi ke Panja,” kata Saan seperti dilansir dari Antara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).  Saan menjelaskan, substansi itu di antaranya terkait status ibu kota negara. Awalnya, kata dia, sudah disepakati jika statusnya pemerintah daerah khusus (Pemdasus) atau pemerintahan daerah khusus IKN.  Namun, setelah pemerintah melakukan semacam penyempurnaan, ditambahkan frasa baru yakni pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut IKN otorita. ”Itulah yang masih menjadi persoalan, karena masih banyak anggota pansus mempertanyakan frasa baru otorita itu,” jelas Saan.  Selanjutnya persoalan lain, terkait rencana induk dimana sebelumnya telah ada rencana induk IKN. Rencana induk itu memuat hal-hal bersifat detail. Namun, masih ada sejumlah anggota dewan yang mempersoalkan, karena nanti panduan membangun ibu kota itu adalah rencana induk tersebut.  Kemudian terkait pemindahan ibu kota, Saan mengemukakan, sebagian anggota dewan masih mempertanyakan terkait waktu pemindahan dilakukan.  Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Komisi II DPR RI menyepakati pembahasan RUU IKN dilanjutkan tim perumus (timus).  ”Disepakati dibawa ke timus, dengan catatan kalau belum selesai pembahasan di timus untuk hal-hal yang substansi, akan dibawa kembali ke Panja,” ujar Saan Mustopa.  Sebanyak tujuh fraksi dan perwakilan DPD yang setuju pembahasan dilakukan di timus. Sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS tidak menyetujui pembahasan di timus, tetapi tetap di panitia kerja.

Wakil Ketua Pansus Sebut Pembahasan RUU IKN Dikembalikan ke Panja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post-2.jpg" alt="IBU KOTA BARU: Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>IBU KOTA BARU: Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono menyatakan, pembangunan IKN akan turut meratakan pengembangan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur.  ”Kita setuju perlu adanya pemerataan konektivitas dari setiap kabupaten/kota mulai dari Berau sampai Paser yang menjadi pintu masuk tetangga kita dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara,” kata Budisatrio Djiwandono seperti dilansir dari Antara.  Budi menjelaskan, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan di tanah seluas 260 ribu hektare sebagai tempat berdirinya IKN melainkan juga daerah-daerah penyangga sekitarnya.  Selain itu, pemerintah harus memperhatikan mengenai ketahanan pangan bagi Kalimantan Timur dengan mendatangkan beras, gula, daging, dan lain-lain dari luar Kaltim. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Timur beserta aparatur sipil negara (ASN) yang akan menetap di IKN tidak terganggu ketersediaan pangannya.  ”Berapa banyak komoditas yang kita datangkan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung, ini kita siapkan. Jangan sampai nanti ada jutaan orang PNS yang akan menetap tapi pangannya terganggu,” ujar Budisatrio Djiwandono.  Menurut dia, itu merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim yang selama ini bergantung pada minyak, gas, dan batubara. Sehingga, pemerintah serta para stakeholder dapat mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan.  ”Kita sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya, dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” jelas Budisatrio Djiwandono.

Pansus IKN Sebut Infrastruktur hingga Pangan Harus Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Desain-istana-IKN-IG-Suharso-Monoarfa-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono menyebutkan, aktivitas penambangan ilegal di Kalimantan Timur mengancam keberlangsungan pembangunan IKN baru.  ”Ancaman terhadap deforestasi dan nyata terjadi di Kaltim adalah pertambangan ilegal. Ini adalah daerah penyangga IKN, jadi kalau ini tidak diperhatikan, tidak menutup kemungkinan IKN akan terjadi bencana alam seperti banjir,” kata Budisatrio Djiwandono seperti dilansir dari Antara.  Budi menjelaskan, pertambangan ilegal meningkat karena perkembangan ekonomi yang cepat. Sehingga, permintaan sumber daya alam (SDA) berupa minyak, gas, dan batu bara turut melonjak.  Menurut dia, kekayaan Kalimantan Timur berupa lahan dan hutan pun kini mulai terancam akibat degradasi lahan-lahan seiring masifnya penambangan ilegal. Degradasi lahan-lahan di Kalimantan Timur meningkat di tengah upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam menurunkan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan.  Budisatrio Djiwandono menegaskan, pertambangan ilegal tidak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan Kalimantan Timur. Melainkan juga terhadap pembangunan IKN karena berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir.  Budi menuturkan, pembangunan IKN merupakan momentum yang bagus untuk memperhatikan kebutuhan daerah penyangga di sekitarnya. ”Ini adalah kesempatan momentum untuk kita bersama-sama memperhatikan kebutuhan daerah penyangga IKN,” ujar Budisatrio Djiwandono.  Dia menjelaskan, nanti pembangunan IKN tidak hanya fokus pada lahan seluas 260 ribu hektare yang menjadi tempat berdirinya IKN. Melainkan juga terhadap wilayah Kalimantan Timur lainnya.  Pengembangan itu di antaranya terkait dengan pemerataan konektivitas dan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan air dan listrik serta kesediaan pangan. ”Saya sangat setuju pembangunan jangan di IKN saja tapi nanti kabupaten/kota penyangga di Balikpapan, Samarinda, Mahakam Hulu, Penajem Paser ketinggalan,” ucap Budisatrio Djiwandono.

Pansus IKN Sebut Tambang Ilegal di Kaltim Ancam Pembangunan Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/B257C2F4-B19F-4F66-A599-54141A9EB8D9.jpg" alt="Anggota Pansus RUU IKN DPR Safaruddin. Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Pansus RUU IKN DPR Safaruddin. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) DPR melakukan konsultasi publik di Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (11/1).  Hadir dalam konsultasi publik tersebut, anggota Pansus DPR Safaruddin yang juga menjabat anggota Fraksi PDIP DPR, Budisatrio Djiwandono (Fraksi Gerindra), serta sejumlah rektor universitas di Kaltim dan para akademisi. Salah satu poin yang menjadi menu utama konsultasi publik RUU IKN tersebut, mengenai potensi kesenjangan pembangunan ke daerah penyangga.  ”Kami menerima masukan-masukan dari akademisi. Saya kira sudah ada yang terakomodir seperti jangan sampai pembangunan IKN tidak bersinergi dengan Kaltim,” kata Safaruddin seperti dilansir dari Antara.  Dia berharap, keberadaan IKN dengan kelengkapan fasilitas yang akan dibangun tidak timpang dengan daerah penyangga, khususnya wilayah Kaltim. Selain itu, partisipasi sumber daya manusia (SDM) lokal terhadap pembangunan IKN juga menjadi perhatian.  ”Jangan sampai masyarakat IKN jadi penonton pembangunan IKN. Jangan terpinggirkanlah, harus menyiapkan SDM menyambut ibu kota negara,” ujar Safaruddin.  Dalam konsultasi publik tersebut, Safaruddin juga menyinggung mengenai pengesahan RUU IKN. Ketua DPD PDIP Kaltim itu, menyebut pihaknya menargetkan pengesahan RUU IKN dapat dilakukan pada Januari 2022.  ”Mudah-mudahan bulan ini selesai. Masih ada waktu,” papar Safaruddin.  Masukan-masukan untuk Pansus RUU IKN tidak hanya Unmul, pansus juga menjadwalkan konsultasi publik ke Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Sumatera Utara.  ”Masalahnya ini kan tidak bisa langsung mematok tanggal sekian, karena kami masih menerima masukan-masukan, besok masih ke Unhas dan Universitas Sumatera Utara,” ucap Safaruddin.  Nanti, masukan-masukan hasil konsultasi publik itu disuarakan masuk ke rancangan undang-undang. Menurut Safaruddin, potensi pengesahan RUU IKN mundur bisa saja terjadi.  ”Masih masukan-masukan, bisa saja ini mundur, tapi kan waktunya kami harapkan bulan ini sudah disahkan,” tutur Safaruddin.

Pansus RUU IKN Konsultasi Publik di Unmul Samarinda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pansus RUU IKN

Berita Terkini