<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/soal-pansus-kpk-misbakhun-siap-amankan-arahan-ketum-airlangga_m_181875.jpeg" alt="Anggota Pansus Angket KPK, Mukhamad Misbakhun" width="100%">
<figcaption>Anggota Pansus Angket KPK, Mukhamad Misbakhun</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraki Golkar Mukhamad Misbakhun, menyatakan kesiapannya mengamankan instruksi ketua umumnya, Airlangga Hartarto terkait Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) bentukan DPR.&nbsp; Diketahui, Airlangga sebelumnya telah memberi arahan agar anggota Fraksi Partai Golkar di DPR mengakhiri masa tugas Pansus Angket KPK. &ldquo;Kami dari Fraksi Partai Golkar yang berada di Pansus KPK sudah mendapatkan arahan secara khusus dari Ketum Airlangga untuk segera menyelesaikan masa tugas Pansus KPK di masa sidang ini yang akan berakhir pada 14 Februari 2018,&rdquo; ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (16/1). Pansus Angket KPK sudah berjalan dalam tiga masa sidang DPR. Sesuai arahan Airlangga, kata Misbakhun, masa tugas anggota FPG di Pansus Angket KPK dalam rangka memperbaiki kinerja KPK dianggap sudah cukup.&nbsp; Lebih lanjut, legislator asal Pasuruan itu menegaskan, tugas pengawasan DPR adalah dalam rangka mencari dan menemukan hal yang harus diperbaiki.&nbsp; Karena itu, tegas Misbakhun, keterlibatan FPG sejak awal dalam Pansus Angket KPK juga demi memperbaiki kinerja lembaga antirasuah itu.&nbsp; &ldquo;Untuk itu, saya dengan sepenuh hati akan mengamankan kebijakan dan keputusan ketua umum Partai Golkar karena sejak awal kehadiran saya di pansus adalah penugasan dari partai melalui mekanisme fraksi,&rdquo; tegasnya. Misbakhun juga mengharapkan, rekomendasi Pansus Angket KPK nanti bisa menjadi masukan bagi komisi yang kini dipimpin Agus Rahardjo itu untuk memperbaiki kinerja dalam penegakan hukum.&nbsp; &ldquo;Harapannya, KPK tidak bekerja sendiri tapi menjaga koordinasi dengan instansi-instansi lainnya tanpa menghilangkan sikap profesionalisme dalam bekerja,&rdquo; paparnya.

Soal Pansus KPK, Misbakhun Siap Amankan Arahan Ketum Airlangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/setelah-pansus-kpk-selesai-polri-siap-bentuk-densus-tipikor_m_178192.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institusi Polri sempat optimis untuk membentuk Datasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, wacana pembentukan tersebut ditunda atas permintaan Presiden Joko Widodo. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, ditundanya Densus Tipikor karena masih bekerjanya Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menetralisir kinerja KPK. "Karena waktunya tidak tepat, niatnya baik (Densus Tipikor) untuk bantu teman-teman KPK," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (29/12). Tito menegaskan, dibentuknya Densus Tipikor bukan untuk mencederai KPK dalam menangani kasus korupsi yang semakin masif di Indonesia. Melainkan dibentuknya Densus Tipikor untuk bersinergi menghantam pelaku korupsi yang memang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Tipikor. "Biarkanlah isu pansus ini selesai dahalu, pada saag yang tepat kita akan bentuk," tegas Tito. Tito menuturkan, dengan sistem dan organisasi yang telah ada sekarang ini seperti Direktorat Tipikor dan Subdit Tipikor. Nantinya, sistemnya akan di bentuk seperti Densus 88 Anti Teror yang langsung dibawah naungan Mabes Polri. "Pada tubuh Densus 88 Anti Teror pembagian tugasnya sudah sangat jelas, ada yang lidik, sidik dan mengamankan barang bukti. Sehingga kinerjanya maksimal," ujar Tito. Lebih jauh, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) ini menuturkan, jika telah resmi dibentuk Densus Tipikor akan dipimpin oleh jenderal bintang dua. "Jadi dipimpin oleh bintang dua di Mabes, nanti ada satgas di setiap Polda dan Polres," tandas Tito.

﻿Setelah Pansus KPK Selesai, Polri Siap Bentuk Densus Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-santai-hadapi-ancaman-panggilan-paksa-pansus-angket_m_163434.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman Pansus Angket KPK di DPR terkait pemanggilan paksa tak membuat komisi antirasuah gusar. Pasalnya mereka yakin Polri tidak akan menggubris permintaan tersebut. "Kami percaya Polri telah berulang kali menyampaikan sesuatu dengan dasar dan pertimbangan hukum yang kuat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/10). Apalagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pemanggilan paksa untuk hadir ke DPR, tidak ada dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan dalam hal penegakan hukum. Kendati demikian, kata Febri, pihaknya menyerahkan kepada Polri dalam hal pengambilan keputusan nantinya. "Kami tentu tidak ingin mencampuri&lrm; keputusan-keputusan yang diambil oleh institusi Polri," tukas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/10), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku akan menggelar rapat internal terkait permintaan Pansus Angket yang meminta Polri memanggil paksa terhadap pimpinan KPK tersebut. Menurut Tito Karnavian, rapat internal dan mendengarkan masukan dari ahli itu dilakukan untuk mengetahui proses pemanggilan paksa pimpinan KPK tidak melanggar aturan apapun. Sebab pihaknya tidak ingin apabila melakukan pemanggilan paksa malah muncul polemik di belakangnya. "Jangan sampai dalam melaksanakan ini (pemanggilan paksa) justru malah disalahkan banyak pihak," kata Tito. Apalagi menurut Tito di dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa DPR bisa melakukan atau memerintahkan pemanggilan paksa terhadap seseorang. "Nah ini menimbulkan keragu-raguan dari kepolisian, karena selama ini tidak mengenal pemanggilan paksa," tegasnya. Sedangkan kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Eddy Wijaya Kusuma menyatakan, pihaknya akan memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila kembali tak hadir pada panggilan ketiga Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dia mengatakan, panggilan paksa dengan meminta bantuan kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). "Setelah ketiga tidak hadir, kita akan minta bantuan Polri untuk panggil paksa. Itu UU, bukan ngarang-ngarang," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Menurut Eddy, karena sudah diatur dalam UU MD3, kepolisian harus menjalankan permintaan pansus. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 204 ayat (3) UU MD3 yang menyebutkan, dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.&nbsp;

KPK Santai Hadapi Ancaman Panggilan Paksa Pansus Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/fahri-kritik-lagi-kpk-kali-ini-bawa-bawa-nama-nazaruddin_m_161793.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri menilai apa yang dilakukan KPK dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bisa dikategorikan tindak terorisme. Fahri mengatakan, KPK dan Nazaruddin bersekongkol untuk menghancurkan nama baik sejumlah pejabat negara dan Anggota DPR RI. "Jadi, kelakuan Nazaruddin dan KPK ini sudah bisa saya sebut sebagai terorisme kepada bangsa Indonesia," kata Fahri lewat akun twitter pribadinya @Fahrihamzah, dilansir RMOl (Jawa PosG rup), kemarin. Menurut dia, KPK dan Nazaruddin kompak mempublikasikan sejumlah nama pejabat negara dan Anggota DPR yang dianggap terlibat kasus korupsi E-KTP. Penyebutan sejumlah nama itu, kata dia, seharusnya dilanjutkan dengan penanganan skandal secara serius. Tujuannya agar diketahui pasti apakah nama-nama yang mereka tuduh itu terlibat korupsi atau tidak. "Nazar dan KPK adalah otaknya," tegas Fahri. Fahri mendesak KPK membuktikan kerugian negara serta dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan Anggota DPR dalam proyek pengadaan E-KTP. "Sekarang KPK terus berusaha menunjukkan seolah ada pesta pora Rp 2,3 triliun di DPR. Dari mana uang itu? Ayo tunjukkan," tantangnya. "Sekarang kerugian negara sudah hilang dari dakwaan Andi Norogong (terdakwa), lalu apa lagi yang jadi masalah? Si A ketemu si B dan lain-lain. Apa?," pungkasnya.

Fahri Kritik Lagi KPK, Kali Ini Bawa-bawa Nama Nazaruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pansus-kpk-dinilai-menjatuhkan-marwah-dpr-sendiri-ini-alasannya_m_158844.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK." width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melakukan upaya massif secara berlebihan kepada lembaga independen antirasuah. Bahkan, aktivitas sejumlah anggota Dewan itu disebut-sebut menjatuhkan marwah lembaga DPR sendiri. Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menduga, tujuan Pansus Hak Angket KPK terus melakukan upaya massif hanya untuk kepentingan pribadi. "Makanya, &lrm;gak perlu ada Pansus, RDP (Rapat Dengar Pendpat) aja. Karena pansus ini saaat beberapa waktu lalu itu sangat besar marwahnya, namun sekarang seperti mudah dibentuk," kata Abdul Fickhar Hadjar saat acara diskusi 'KPK, Isu, Fakta dan Cerita' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9). Fickhar menerangkan adanya Pansus Hak Angket KPK seperti untuk mencari celah kesalahan dan menjatuhkan lembaga independen rasuah. "Seperti suka mencari-cari kesalahan orang atau lembaga lain," tutur pakar hukum dari Universitas Trisakti ini. Mendengar ucapan Fickhar, mantan Anggota Pansus KPK Masinton Pasaribu membantahnya. Ia menilai selama ini persepsi masyarakat hanya melihat sisi negatifnya saja dari pergerakan para anggota Pansus. "Seperti kalau mau melihat bagian atas (Emas) Monas. Seharusnya pakai teropong yang besar, jangan kecil agar perspketifnya luas," cetus politikus PDI-P tersebut.

Pansus KPK Dinilai Menjatuhkan Marwah DPR Sendiri, Ini Alasannya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ini-alasan-fraksi-pdi-p-copot-masinton-dari-pimpinan-pansus-hak-angket_m_158325.jpeg" alt="Surat Pencopotan Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Surat Pencopotan Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai pada Rabu (20/9) ini, Masinton Pasaribu sudah tidak menjadi Wakil Ketua Pansus Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disebabkan karena Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mencopotnya. Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto membenarkan adanya pencopotan Masinton dan digantikan dengan Eddy Kusuma Wijaya. "Iya sementara diganti sebagai pimpinan Angket oleh Pak Eddy," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (20/9). Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, alasan Fraksi PDIP melakukan pencopotan terhadap Masinton tersebut, karena ingin adanya penyegaran saja. "Penyegaran internal saja," katanya. Bambang membantah, apabila pencopotan Masinton dilakukan Fraksi PDIP hanya karena kinerjanya. Masinton sudah bekerja baik di Pansus Angket. Hanya saja perlu adanya penyegaran. "Enggak ada (Masinton dicopot karena kinerja), penyegaran biasa saja," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mencopot Masinton Pasaribu sebagai Wakil Ketua Pansus Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam selembar surat bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 yang diterima JawaPos.com, surat tersebut berisi perihal perubahan penugasan pimpinan Pansus. "Dengan ini Fraksi PDIP DPR mengadakan perubahan penugasan pimpinan Panitia Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK," isi kutipan surat itu, Rabu (20/9). Adapun dalam surat itu Masinton Pasaribu digantikan oleh koleganya, yakni Eddy Kusuma Wijaya. Pergantian pimpinan Pansus itu juga disebutkan mulai berlaku pada tanggal Rabu, 20 September 2017 ini. Adapun surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi partai berlogo pohon beringin, Bambang Wuryanto. Surat ini juga ditembuskan ke pimpinan Angket dan juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR. Sementara surat itu diketahui keluar pada Selasa, 19 September 2017 lalu.

Ini Alasan Fraksi PDI-P Copot Masinton dari Pimpinan Pansus Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tegas-ppp-tolak-usulan-pembekuan-kpk_m_156406.jpeg" alt="Ilustrasi : Gedung KPK Merah Putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi : Gedung KPK Merah Putih</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak wacana Pansus Angket DPR yang ingin membekukan Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) sementara. &lrm;Hal ini dikatakan anggota Pansus Angket KPK, Arsul Sani menanggapi usulan Henry Yosodiningrat, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mewacanakan pembekuan lembaga antirasuah. "PPP akan secara konsisten menolak setiap wacana atau usulan untuk membekukan, membatasi umur ataupun membubarkan KPK," ujar Arsul saat dikonfirmasi, Senin (11/9). Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PPP ini mengingatkan para anggota Pansus Angket KPK tentang maksud dan tujuan adanya pansus ini, yakni untuk memperbaiki kelembagaan dan tata kelolanya baik terkait SDM, anggaran maupun hal-hal terkait pelaksanaan kewenangan dalam penegakan hukum dibidang pemberantasan korupsi. Kata dia, PPP setuju bergabung kedalam Pansus karena kesepakatan awal bahwa Pansus ini sebatas perbaikan kelembagaan dan tata kelola. Namun, jika ternyata menyimpang jauh dari itu, misalnya memasukkan soal pembekuan, pembatasan umur atau pembubaran, maka PPP akan menyatakan menolak baik dalam rapat internal Pansus maupun dalam rapat paripurna DPR. "Soal ini PPP tidak kompromi, karena bagi PPP persoalan KPK pada dasarnya bukan soal eksistensi kelembagaannya yang dihadapkan dengan Polri dan Kejaksaan, tapi lebih pada persoalan segelintir orang di KPK pada level bukan pimpinan," pungkasnya. Sebelumnya, anggota Pansus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Henry Yosodiningrat, mengatakan ada salah satu usulan Pansus Angket akan dibawa ke dalam rapat paripurna 28 September 2019 nanti. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ini (PDIP) ini, salah satu usulan yang akan dibacakan dalam paripurna tersebut adalah, pembekukan lembaga antirasuah tersebut untuk sementara. "Kalau perlu misalnya sementara KPK disetop dulu, ini tidak mustahil," ujar Henry saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9). Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) ini menambahkan, apabila pembekuan tersebut sudah terlaksana, maka untuk yang menangani kasus korupsi adalah Polri dan juga Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab ungkap Henry dua lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk menyidik dan juga penuntutan.

Tegas! PPP Tolak Usulan Pembekuan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/diundang-ke-dpr-komisi-iii-bakal-cecar-pertanyaan-ini-ke-kpk_m_156298.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senin (11/9) besok Komisi III DPR bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Mereka bakal menanyakan sejumlah hal yang dianggap membingungkan. Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan bila Agus bakal dicecar terkait pernyataan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Aris sebelumnya menyebut ada friksi atau perpecahan internal di komisi antikorupsi itu. "Kami bakal meminta penjelasan KPK soal apa yang disampaikan Aris Budiman," ucap di sela-sela kegiatan bedah bukunya "Ngeri-Ngeri Sedap", di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/9). Selain itu, Bambang yang juga politikus dari Partai Golkar itu mengatakan bila mereka juga akan menanyakan sejumlah persoalan ini menjadi perhatian komisi III. Terlebih pernyataannya Agus yang akan menjerat anggota Pansus Hak Angket KPK dengan pasal menghalangi penyidikan. "Termasuk juga statement Pak Agus Rahardjo sebagai ketua KPK yang akan mengenakan pasal obstuction of justice kepada Pansus Hak Angket KPK," sambung dia. Lalu ada juga yang bakal mereka tanyakan yakni soal anggaran dan evaluasi kinerja lembaga anti rasuah itu. Bambang juga mengaku prihatin dengan kondisi internal KPK. "Kami harap KPK segera menyelesaikan persoalan internalnya. Kami minta KPK memaparkan rencananya dalam menertibkan konflik internal," papar pria yang karib disapa Bamsoet itu Tak hanya KPK, Komisi III DPR kata dia juga akan menggelar RDP dengan Jaksa Agung Prasetyo. Komisi akan menanyakan sejumlah hal dan isu aktual. "Termasuk meminta penjelasan soal kosongnya posisi wakil jaksa agung, dan beberapa JAM (jaksa agung muda) yang akan pensiun," tukas dia.

Diundang ke DPR, Komisi III Bakal Cecar Pertanyaan Ini ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tanggapan-kapolri-soal-usulan-pembekuan-kpk_m_156199.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus digoyang. Yang teranyar adalah usulan pembekuan KPK yang dilontarkan legislator PDI Perjuangan, Henri Yosodiningrat. Lantas bagaimana tanggapan Korps Bhayangkara terkait hubungan KPK-DPR? Kepada awak media, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku tidak ingin ikut campur dan masuk ke ranah permasalahan Pansus dengan KPK. "Saya tidak mau berkomentar. Saya menghormati berkaitan masalah KPK dan Pansus, Polri menghormati dua-duanya," ujar Tito saat ditemui dalam acara Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9). Namun demikian, mantan Kapolda Metro Jaya ini berharap Polri dan KPK &lrm;terus bekerja sama dalam memberantas korupsi. "Prinsipnya ingin agar sinergi antara KPK dengan Polri main baik," ungkapnya. Tito mengungkapkan, bila ada permasalahan dengan KPK, maka Polri secepatnya harus menyelesaikannya. Sebab tidak baik dua lembaga saling bersitegang. "Kalau ada permasalahan, Polri bangun melalui mekanisme pertemanan dengan pimpinan KPK," pungkasnya.

Tanggapan Kapolri soal Usulan Pembekuan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tanggapan-kapolri-soal-usulan-pembekuan-kpk_m_156198.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus digoyang. Yang teranyar adalah usulan pembekuan KPK yang dilontarkan legislator PDI Perjuangan, Henri Yosodiningrat. Lantas bagaimana tanggapan Korps Bhayangkara terkait hubungan KPK-DPR? Kepada awak media, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku tidak ingin ikut campur dan masuk ke ranah permasalahan Pansus dengan KPK. "Saya tidak mau berkomentar. Saya menghormati berkaitan masalah KPK dan Pansus, Polri menghormati dua-duanya," ujar Tito saat ditemui dalam acara Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (9/9). Namun demikian, mantan Kapolda Metro Jaya ini berharap Polri dan KPK &lrm;terus bekerja sama dalam memberantas korupsi. "Prinsipnya ingin agar sinergi antara KPK dengan Polri main baik," ungkapnya. Tito mengungkapkan, bila ada permasalahan dengan KPK, maka Polri secepatnya harus menyelesaikannya. Sebab tidak baik dua lembaga saling bersitegang. "Kalau ada permasalahan, Polri bangun melalui mekanisme pertemanan dengan pimpinan KPK," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus kpk

Berita Terkini

Soal Pansus KPK, Misbakhun Siap Amankan Arahan Ketum Airlangga

Setelah Pansus KPK Selesai, Polri Siap Bentuk Densus Tipikor

KPK Santai Hadapi Ancaman Panggilan Paksa Pansus Angket

Fahri Kritik Lagi KPK, Kali Ini Bawa-bawa Nama Nazaruddin

Pansus KPK Dinilai Menjatuhkan Marwah DPR Sendiri, Ini Alasannya...

Ini Alasan Fraksi PDI-P Copot Masinton dari Pimpinan Pansus Hak Angket

Tegas! PPP Tolak Usulan Pembekuan KPK

Diundang ke DPR, Komisi III Bakal Cecar Pertanyaan Ini ke KPK

Tanggapan Kapolri soal Usulan Pembekuan KPK

Tanggapan Kapolri soal Usulan Pembekuan KPK

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus kpk

Berita Terkini

Soal Pansus KPK, Misbakhun Siap Amankan Arahan Ketum Airlangga

﻿Setelah Pansus KPK Selesai, Polri Siap Bentuk Densus Tipikor

KPK Santai Hadapi Ancaman Panggilan Paksa Pansus Angket

Fahri Kritik Lagi KPK, Kali Ini Bawa-bawa Nama Nazaruddin

Pansus KPK Dinilai Menjatuhkan Marwah DPR Sendiri, Ini Alasannya...

Ini Alasan Fraksi PDI-P Copot Masinton dari Pimpinan Pansus Hak Angket

Tegas! PPP Tolak Usulan Pembekuan KPK

Diundang ke DPR, Komisi III Bakal Cecar Pertanyaan Ini ke KPK

Tanggapan Kapolri soal Usulan Pembekuan KPK

Tanggapan Kapolri soal Usulan Pembekuan KPK

Download Aplikasi JawaPos.com

Setelah Pansus KPK Selesai, Polri Siap Bentuk Densus Tipikor