<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-rekomendasi-pansus-hak-angket-kpk-dewan-pengawas-sudah-ada_m_188802.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pembentukan lembaga pengawas independen tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba dan harus dibentuk dengan analisis yang dalam. Hal ini menyusul adanya rekomendasi dari Pansus Hak Angket yang meminta lembaga antirasuah pimpinan Agus Rahardjo cs tersebut, segera membentuk dewan pengawas eksternal untuk mengawasi kegiatannya sehari-hari. Menurut juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/113011/pansus-hak-angket-kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, sebenarnya tidak perlu ada dewan pengawas ekternal, karena KPK sudah ada deputi khusus di bawah naungan pimpinan KPK. &ldquo;Selama ini pengawasan terhadap KPK juga sudah cukup masif dilakukan, baik melalui rapat bersama DPR bahkan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan fungsi pengawasan DPR tersebut,&rdquo; ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (14/2) Febri menyebut, dalam internal KPK sudah ada deputi khusus dibawah Pimpinan KPK. Sebagai contoh, bila Pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik, maka ada mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal yang disebut komite etik. &ldquo;Kita tentu tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya sudah dilaksanakan,&rdquo; tukasnya. Namun, karena sudah menjadi keputusan Pansus Hak Angket, maka KPK tengah mempertimbangkannya. Yang pasti kata Febri,&nbsp;KPK mengingatkan agar fungsi pengawasan tersebut tidak mengganggu ranah yudisial. Sehingga jangan sampai ada aktor lain yang masuk dalam ranah proses hukum yang tengah dijalankan oleh KPK. Sebelumnya, Pansus hak angket KPK telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pengawasan lembaga antikorupsi ini. Dalam surat rekomendasi tersebut, dikatakan bahwa panitia pansus meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk dewan pengawas untuk mengawasi kinerja lembaga antitasuah ini, agar selalu terukur dan seimbang.

Soal Rekomendasi Pansus Hak Angket, KPK: Dewan Pengawas Sudah Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-kpk-tak-bentuk-lembaga-pengawas-eksternal-dpr-akan-lakukan-ini_m_188791.jpeg" alt="Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Arsul Sani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rupanya mencantumkan kembali usulan pembentukan pengawas eksternal di hasil penyelidikan panitia khusus (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekomendasi itu dinilai sebagai agenda untuk penguatan lemabaga anti rasuah itu. Menanggapi hal itu, Anggota Pansus KPK, Arsul Sani mengatakan, pihaknya mendukung penuh jika nantinya ada pembentukan lembaga pengawas eksternal yang ada di tubuh lembaga anti rasuah itu. Sebab, kata Arsul, pihaknya melihat bahwa saat ini seluruh lembaga yang ada di tanah air memiliki lembaga pengawas eksternal. Sehingga lembaga yang dinahkodai Agus Raharjo itu pun dinilainya diperlukan pembentukan lembaga yang sama. "Tentu pertanyaannya (nanti) kan sudah ada DPR? lah DPR kan itu pengawas umum tidak sehari-hari. Nah yang sehari-hari dan eksternal itu perlu ada," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2). Lebih lanjut, Arsul menambahkan, pihaknya memberikan contoh konkret dalam prolegnas prioritas 2018. Dalam agenda itu, parlemen juga mengusulkan lembaga pengawas yang sifatnya lebih eksternal dan diperkuat kepada mahkamah konstitusi (MK). "Jadi ini bukan hanya terhadap KPK, kemudian DPR bersikap seperti itu, terhadap MK pun kita akan melakukan hal sama," ungkapnya. Oleh karena itu, Arsul menegaskan, pihaknya mengharapkan KPK dapat melaksanakan hasil rekomendasi yang dinilainya telah mengikat itu. Pasalnya, jika tidak dilaksanakan, maka parlemen dapat melakukan langkah hak konstitusionalnya. "Apakah hak interpelasi, hak angket lagi atau hak mengajukan pertanyaan itu bisa," pungkasnya. Sebagai Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR pada (14/2), resmi menyetujui laporan akhir serta rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu akan merekomendasikan perbaikan dan memperkuat KPK dalam empat aspek penting, yakni aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran.

Jika KPK Tak Bentuk Lembaga Pengawas Eksternal, DPR Akan Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-surat-dari-pansus-hak-angket-begini-jawaban-kpk_m_188721.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini telah membalas surat Ketua DPR Bambang Soesatyo &nbsp;dengan melampirkan 13 halaman uraian tentang pelaksanaan tugas dan dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Surat balasan ini dikirim menyusul adanya surat dari Ketua DPR tertanggal 9 Februari, terkait rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, secara umum surat balasan yang diberikan kepada Pihak DPR berisi tentang penjelasan lembaga antirasuah menghormati fungsi pengawasan DPR dan juga Putusan MK yang menguji UU MD3. "Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan," ujar Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (14/2).&nbsp; Kemudian, kata Febri pihak KPK memandang perlu untuk menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 UU KPK.&nbsp; "Karena itulah dilampirkan uraian tentang 4 hal (aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan). Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," jelasnya. Setelah itu, KPK juga mengingatkan bahwa tanggungjawab dalam pemberantasan korupsi, termasuk tentang IPK Indonesia merupakan tanggungjawab DPR dan pemerintah juga serta pemangku kepentingan lain. "Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," tuturnya. Karena pemberantasan korupsi dilakukan sebagai pekerjaan bersama, maka KPK mengajak DPR untuk melakukan hal hal yg lebih substantial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat, serta mencegah pelemahan terhadap KPK.&nbsp; "Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan," urainya. Febri juga menambahkan, KPK juga menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. Hal yang sama juga KPK &nbsp;harapkan menjadi perhatian DPR, mengingat dari 3 aktor terbanyak yang diproses KPK adalah dari pelaku korupsi dari swasta (184), eselon I-III (175) dan Anggota DPR/DPRD (144). Mantan aktivis antikorupsi ini juga mengatakan perlu memperhatikan mengenai survey persepsi korupsi di sejumlah sektor. "Selain itu, survey persepsi korupsi juga perlu diperhatikan, karena masyarakat masih melihat sejumlah sektor dipersepsikan korupsi," tukasnya. Terakhir, Febri berharap, semua hal di atas diharapkan menjadi perhatian bersama agar benar-benar bisa berkontribusi pada rakyat Indonesia. "13 halaman lampiran surat yg disampaikan ke DPR tersebut menguraikan lebih lanjut data-data yang objektif, agar DPR dan publik mendapatkan informasi berimbang dan lebih lengkap,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dapat Surat dari Pansus Hak Angket, Begini Jawaban KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-beri-pandangan-kpk-tengah-pelajari-rekomendasi-pansus-hak-angket_m_188577.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menerima surat dari pimpinan DPR terkait rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK pada Jumat (9/2). Saat ini, lembaga antirasuah itu tengah mempelajari rekomendasi tersebut. "Tentu surat dengan lampiran beberapa halaman tersebut perlu kami pelajari terlebih dahulu. Nanti akan kami jelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (13/2). Febri menyinggung dalam rekomendasi tersebut, terdapat beberapa poin yang memang sudah dijalankan oleh KPK, misalnya soal koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang memang sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, upaya pencegahan dan penanganan sejumlah aduan terkait fungsi koordinasi dan supervisi sudah dilakukan oleh lembaga anti rasuah. "Jadi secara lengkap nanti kami akan respon, karena KPK tentu menghormati kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR," papar Febri. Meski demikian, Febri menuturkan pihaknya bakal menjelaskan apa yang menjadi tanggungjawab untuk disampaikan kepada publik. "KPK memiliki tanggung jawab pada publik untuk menyampaikan kinerja-kinerja KPK, dalam konteks itulah kita akan merespon dan menjelaskannya," pungkasnya.

Akan Beri Pandangan, KPK Tengah Pelajari Rekomendasi Pansus Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ide-dewan-pengawas-dinilai-bisa-intervensi-kpk_m_185632.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalola Ester angkat bicara perihal adanya bocoran rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang disebutkan Anggota DPR Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu. Dia tidak sepakat jika Pansus merekomendasikan adanya konsep dewan pengawas seperti yang tercantum dalam RUU KPK. Hal ini menurutnya, akan menganggu kebijakan internal KPK. "Kalau konsep dewan pengawas seperti yang pernah ada dalam RUU KPK beberapa waktu lalu, kami tidak sepakat. kewenangannya terlalu eksesif, cenderung bersifat intervensi terhadap pengambilan kebijakan internal di KPK, khususnya terkait penindakan," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com Jumat, (01/02). Sementara menurut pakar hukum Abdul Fickhar Hajar, jika ada dewan pengawas eksternal, maka lembaga yang dibentuk oleh DPR untuk KPK hanya akan menghambur-hamburkan uang negara dan niat itu mengada-ada. "Jika dibuat lembaga pengawas, itu mengada-ada dan menghamburkan anggaran negara saja," tandasnya. Hal ini karena menurut Fickar, sudah ada lembaga penegak hukum yang mengawasi dan menjalankan mekanisme hukum, seperti praperadilan, gugatan perdata atau laporan pidana. Oleh karena itu, jika ada oknum KPK yang melanggar hukum, maka berdasarkan UU KPK, pengawas internal berhak melakukan mekanisme hukum. "Dalam konteks melaksanakan tugasnya berdasarkan UU KPK, maka pengawasnya adalah mekanisme hukum," ucapnya. Fickar menengarai, munculnya ide adanya dewan pengawas mempunyai tujuan tertentu. Salah satunya yakni, DPR ingin mengamputasi KPK, sebab DPR trauma, sudah banyak oknum anggotanya menjadi &lsquo;pasien&rsquo; lembaga antirasuah. "Dari situ kelihatan niatnya DPR apa," tukasnya. Lebih lanjut Fickar mengatakan, lembaga pengawas secara teori tidak punya kewenangan menghentikan langkah penegakan hukum korupsi. Sehingga jika dipaksakan, maka bisa mengganggu kinerja KPK. "Jika pengawasan dimaksudkan untuk membatasi langkah KPK itu pasti melemahkan," tandasnya. Sementara itu, terkait adanya bocoran rekomendasi Pansus Hak Angket KPK di mana nantinya diminta adanya Dewan Pengawas (DP), juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui bahwa pihak KPK sama sekali belum menerima surat rekomendasi tersebut. "Belum lihat rekomendasi pansus apa aja isi surat belum pernah diterima. Kalau memang ada yang ingin disampaikan terkait rekomendasi tersebut, silahkan sampaikan saja," jelasnya. Menurut Febri, jika rekomendasi Pansus salah satunya terkait adanya Dewan Pengawas, maka hal itu sudah ada di KPK. Febri menegaskan, jika pihak tersangka, menilai kinerja KPK serampangan, maka perlu diuji, di tahapan persidangan seperti PN. Tipikor di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK). "Pengawas KPK sudah lengkap," pungkasnya. &nbsp;

Ide Dewan Pengawas Dinilai Bisa Intervensi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-ajak-kpk-susun-rekomendasi-pansus-hak-angket-icw-logika-aneh_m_184991.jpeg" alt="Peneliti ICW Lalola Ester" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Lalola Ester</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Lalola Ester</a> angkat bicara perihal pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mengatakan akan melibatkan KPK dalam menyusun rekomendasi pansus hak angket. Menurut Lola, logika permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam penyusunan rekomendasi pansus sangat aneh dan tidak perlu hadir. "Wah, itu logika yang sangat aneh. KPK tidak perlu hadir," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com Selasa (30/01). Hal ini karena menurut Lola, KPK bukan bagian dari lembaga negara eksekutif yang bisa diuji lewat mekanisme angket DPR RI.&nbsp; "Lebih aneh lagi jika penyusunan rekomendasinya mengajak KPK, ini rekomendasi mau dikasih ke siapa? Dari awal, kami menganggap angket DPR tidak legitimasi," ketusnya. Sementara itu, terkait adanya rencana dari DPR tersebut, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu permintaan tersebut. "Silahkan saja jika memang ada rencana tersebut," katanya saat dikonfirmasi Senin (29/1). Namun demikian kata Febri, pihaknya belum menerima surat dari DPR yang berencana melibatkan KPK dalam hal tersebut. "Yang pasti sampai saat ini belum ada informasi tentang penerimaan suratnya. Jika sudah ada surat, tentu akan kami pelajari dulu," tuturnya. Saat ditanya, apakah KPK sudah punya sikap akan ikut terlibat atau tidak dalam memberi masukan untuk pansus, Febri mengaku belum bisa memberi jawaban. "Suratnya kan belum diterima, bagaimana bisa ada simpulan," tukasnya. Sebelumnya, Ketua DPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Bambang Soesatyo</a> mengatakan akan melibatkan KPK dalam menyusun rekomendasi Pansus Angket KPK. Oleh karena itu, DPR akan menyerahkan draf rekomendasi Pansus Angket kepada KPK untuk meminta masukan. Menurutnya, hal itu dianggap penting agar rekomendasi yang dihasilkan bisa dilaksanakan dan dapat memperbaiki kinerja KPK. &nbsp;

DPR Ajak KPK Susun Rekomendasi Pansus Hak Angket, ICW: Logika Aneh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/serangan-teranyar-2017-dpr-bentuk-pansus-angket-kpk_m_178943.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 2017 tampaknya menjadi tahun ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya penyerangan secara perorangan yang diterima penyidiknya, Novel Baswedan, tapi serangan turut diterima lembaga antirasuah itu.  Pada April 2017 lalu, muncul rencana dari DPR untuk membuat Pansus Angket terhadap KPK. Itu lantaran KPK saat rapat kerja dengan Komisi III DPR enggan membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani.  Dalam rekaman tersebut, ada pernyataan Miryam yang mengaku ditekan sejumlah anggota Komisi III DPR  untuk mencabut BAP-nya. Seperti yang disebutkan Novel Baswedan pada persidangan Tipikor akhir Maret lalu, nama-nama tersebut yakni, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Sarifuddin Sudding.  Ada satu lagi, tapi pada saat diperiksa Novel, Miryam lupa namanya. Namun belakangan terungkap dia adalah Hasrul Azwar.  Geram, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/04/179246/tangkap-bupati-hulu-sungai-tengah-segini-barbuk-yang-didapat-kpk" target="_blank" rel="noopener">KPK</a> tak mengindahkan permintaan tersebut lantaran terpaku aturan pokok perkara belum bisa dipublikasikan lantaran masih berproses. Akhirnya Komisi III usai rapat dengan Agus Rahardjo cs berkesimpulan akan mendesak dibentuknya Pansus Angket terhadap lembaga antirasuah tersebut. Sontak, wacana itu menjadi polemik sendiri di DPR.  Begitu ketika diparipurnakan, interupsi bermunculan. Sebagian menolak adanya pansus angket karena dianggap akan melemahkan KPK. Belum selesai melontarkan interupsi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat  langsung mengetok palu mengesahkan pembentukan angket tersebut.  Di satu sisi, sejumlah anggota fraksi yang mendukung pembentukan Pansus Angket KPK bertepuk tangan. Di sisi lain, beberapa pimpinan fraksi mengajak anggotanya untuk keluar dari ruang sidang (walkout). Mereka adalah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  Setelah disahkan, Pansus Angket KPK resmi dibentuk melalui rapat paripurna kembali pada akhir Mei 2017. Fraksi yang sudah mengirim namanya adalah PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Sementara yang lainnya belum menyetor perwakilan.  Legalitas pansus turut dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, pansus harus didukung seluruh fraksi yang ada di DPR dengan mengirimkan perwakilannya.  7 Juni 2017, Pansus Angket KPK memilih Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketuanya. Padahal diketahui, dia merupakan saksi kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/21/176568/terbukti-korupsi-e-ktp-andi-narogong-divonis-8-tahun-penjara" target="_blank" rel="noopener">korupsi e-KTP</a>. Bahkan namanya disebut-sebut mencicipi uang panas tersebut. Penunjukannya pun sempat dipermasalahkan sejumlah kalangan.  Datangi lembaga, panggil sejumlah pihak  Juni 2017, pansus mulai bekerja dengan mendatangi napi koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung. Diketuai Anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa,  pihaknya mengaku mendapat cukup banyak informasi termasuk berkas dalam bentuk buku, testimoni yang ditandatangani napi yang bersangkutan, serta merekam keterangan para napi tersebut.  Namun dia enggan membeberkan materi kegiatan pansus tersebut karena masih harus diuji terlebih dahulu. Akan tetapi, napi kasus korupsi yang memberikan keterangan kepada pansus katanya bersedia jika dipanggil.  Tak hanya mendatangi Lapas, mereka juga mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  pada Juli 2017 untuk mengetahui laporan audit keuangan KPK.  Dalam perjalannya, sejumlah pihak pun hadir. Mulai dari pakar hukum, pakar tata negara, sejumlah lembaga seperti Rupbasan, hingga yang paling menyita perhatian yakni tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Muchtar Effendi.  Dalam kesaksiannya, Muchtar mengaku mendapat sejumlah ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan. Bahkan, dia mengaku akan ditembak dan dibunuh oleh Novel.  Ancaman Novel dirinya akan ditembak terjadi pada 2 Juli 2014 lalu ketika dia hendak berangkat salat Isya dan Tarawih di masjid Mall Of Indonesia (MOI). Kata Muchtar, ancaman penembakan itu dilontarkan Novel karena dirinya tidak tidak mau menyaksikan perampasan mobil jazz milik istrinya.  Kala itu Muchtar menegaskan kepada Novel bahwa mobil itu bukan miliknya tapi tetap saja diangkut penyidik KPK tersebut. "Ancaman kedua, saya akan ditembak, saksi istri saya dan satpam MOI," ujarnya saat rapat dengar pendapat Pansus Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).  Berbeda dengan pamannya, Miko Panji Tirtayasa alias Miko mengaku diperlakukan istimewa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika dia menjadi saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.  Dia bahkan mengaku dijanjikan mendapat bagian dari aset sitaan Akil dan Mukhtar Effendi jika bisa menjebloskan Akil, Mukhtar, Romi Herton, dan Budi Antoni Al-Jufri.  "Saya akan diberikan aset 50 persen, 50 persen oleh Bapak Abraham Samad, Bapak Novel Baswedan bila mana bisa menjebloskan Bapak Mukhtar Effendi, Bapak Akil Mochtar, Bapak Romi Herton maupun Bapak Jufri," kata Niko di samping pamannya, Muchtar Effendi ketika bersaksi di Pansus Angket KPK.  Namun, Miko juga mengaku mendapatkan ancaman dan sempat disekap KPK untuk diajak kerja sama.  Tudingan serupa soal kinerja KPK juga sempat disampaikan Yulianis, mantan anak buah terpidana korupsi M Nazaruddin. Salah satunya dia mengatakan ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar ke komisioner KPK Adnan Pandu Pradja. Namun, hal ini dibantah oleh Adnan Pandu ketika dikonfirmasi wartawan.  Ketua DPR Setya Novanto tersangka, Pansus Angket KPK Jalan Terus  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).  "KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).  Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.  Namun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah memastikan bahwa penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Dewan. Termasuk kerja Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK di DPR.  "Penyelidikan kepada KPK melalui Pansus Angket terus dilakukan dan sebagian temuan sudah ada", kata Fahri.  Fraksi Gerindra Tarik Diri  Pada 24 Juli, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, fraksinya menarik diri karena sudah berjalan cukup lama, masih ada fraksi partai yang tidak mengirimkan anggotanya. Yakni, PKS, PKB, dan Demokrat. Padahal, syarat adanya pansus harus didukung seluruh farksi dengan mengirimkan perwakilan.  "Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK, alasan pertama pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di DPR.  Pihaknya juga tidak setuju pansus mengunjungi Lapas Sukamiskin. Dia juga mengendus adanya upaya pelemahan terhadap KPK.  Masih Garang Soal Barang Sitaan KPK  Ketegangan antara pansus dengan KPK masih berlanjut. Dari Agustus hingga Oktober, barang sitaan KPK menjadi salah satu fokus yang dicecar pansus angket.  Mereka mendatangi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) di lima wilayah di Jakarta. Mereka juga sempat memanggil kepala lembaga di lima wilayah tersebut untuk hadir di pansus.  Ditemukan, ada barang sitaan koruptor yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. KPK sendiri mengakuinya. Mereka berlasan ada keterbatasan Rupbasan untuk mengelola barang sitaan tersebut.  Pansus diperpanjang, Novanto Menang  Masa kerja Pansus Angket KPK diperpanjang melalui rapat paripurna, 26 September 2017. Alasannya, karena sampai saat ini pansus belum memiliki cukup kesimpulan. Lagi-lagi keputusan itu diikuti dengan drama walkout dari FraksI Gerindra, PAN, dan PKS.  Selang tiga hari, Novanto memenangkan gugatan penetapan tersangkanya oleh KPK melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September 2017. Hakim tunggal Cepi Iskandar mutuskan penetapan tersangka Ketua DPR itu tidak sah.  Novanto Terdakwa, Golkar Mundur  Empat bulan tidak ada kinerja yang signifikan ditambah lagi Novanto dimejahijaukan di pengadilan Tipikor, Partai Golkar melalui pemimpin yang baru, Airlangga Hartanto memutuskan untuk menarik anggotanya di Pansus Angket KPK.  Diungkapkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Airlangga menginginkan pada masa sidang perdana paripurna DPR 9 Januari 2018 nanti, Partai Golkar sudah tidak ada ‎dukungan terhadap Pansus Angket KPK.  Namun demikian, apabila Fraksi Partai Golkar tidak setuju Pansus Angket KPK diakhiri, maka Airlangga sudah menyiapkan langkah khusus dengan menarik para anggotanya di pansus. "Kalau tidak maka arahan ketua umum menarik angota di pansus," ungkapnya.  Alasan menarik dari Pansus Angket KPK karena Airlangga tidak ingin bahwa lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini dilemahkan. Padahal Partai Golkar mendukung sepenuhnya terhadap penegakan korupsi.  "Karena Partai Golkar tidak sedikit pun ingin memperlemah KPK," pungkasnya.

Serangan Teranyar 2017, DPR Bentuk Pansus Angket KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sikap-ketua-kpk-ketika-pansus-minta-bantuan-auditor-bpk_m_161258.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (berpeci)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (berpeci)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus Hak Angket DPR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) &lrm;melakukan audit kepada lembaga antirasuah tersebut. Atas hal itu, banyak yang mengangapnya sebagai manuver Pansus untuk melemahkan KPK. Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo tak sependapat dengan pandangan itu. Menurutnya, KPK akan dengan terbuka mempersilahkan BPK melakukan audit terhadap lembaganya. "Jangan dipandang semuanya menjadi kelemahan. Itu sesuatu yang biasa kalau KPK diperiksa," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10). Agus menambahkan, mereka telah melakukan meeting entry dengan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara tersebut. &lrm;"Sesuatu yang wajar kalau KPK diperiksa. Karena BPK pun setiap tahun memeriksa KPK," ucapnya. Dia juga menyebut bila pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan cuma sekadar berdasarkan sampling, melainkan diperiksa secara keseluruhan. "Dan yang anda perlu ketahui kalau BPK periksa KPK itu bukan sampling tapi 100 persen diperiksa. Jadi kalau ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu kita fasilitasi saja," tukas dia.

Sikap Ketua KPK Ketika Pansus Minta Bantuan Auditor BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/perpanjangan-pansus-hak-angket-kpk-tak-lepas-dari-sidang-praperadilan_m_159753.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa kerja dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diperpanjang. Hal ini diputuskan dari rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu. Ery Riyana Hardjapamekas selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengatakan, perpanjangan itu tak lepas dari bergulirnya perkara korupsi E-KTP. Terlebih KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. &ldquo;Perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket tidak bisa dipisahkan dengan persidangan praperadilan oleh Setya Novanto. Hubungan yang paling nyata adalah pada persidangan Selasa 26 September 2017, penasehat hukum Setya Novanto membawa bukti-bukti yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK,&rdquo; tutur dia dalam keterangannya, Kamis (28/9). Apalagi kata dia, seiak awal pembentukan Pansus Hak Angket ini sulit dipisahkan dari pemeriksaan kasus E-KTP yang melibatkan Setya Novanto sebagai tersangka dan beberapa anggota DPR lainnya. Beberapa di antara mereka kata dia bahkan disebut namanya dalam persidangan.&nbsp; "Beberapa sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, baik untuk kasus e-KTP sendiri maupun tindak pidana lain seperti memberi kesaksian paisu atau menghalang-haiangi penyidikan,&rdquo; sambung mantan pimpinan KPK ini. Dia menegaskan, dinamika pengungkapan pemeriksaan kasus e-KTP sama sekali tidak bisa dipisahkan dari pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Kondisi ini kata dia, sudah sedemikian genting karena ada variabel aksi politik melalui Pansus Hak Angket yang dilakukan bersamaan dengan pelemahan dalam bentuk-bentuk lain.&nbsp; Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa praperadilan Setya Novanto tidak terkait dengan Pansus Hak Angket KPK. "Putusan praperadilan Setya Novanto akan memberikan corak pada rekomendasi Pansus Hak Angket,&rdquo; tegasnya. Dia menuturkan, jika praperadilan Setya Novanto dikabulkan, maka keberadaan dan rekomendasi Pansus Hak Angket bakal semakin dikuatkan. Sehingga perhatian harus diberikan pada sidang praperadilan Setya Novanto yang akan diputuskan pada Jumat (29/9) besok.

Perpanjangan Pansus Hak Angket KPK Tak Lepas dari Sidang Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/masinton-sebut-pencitraan-kpk-tutupi-kinerja-pansus-hak-angket_m_158832.jpeg" alt="Anggota Pansus KPK Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Anggota Pansus KPK Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Pansus KPK terus melakukan serangan terhadap lembaga antirasuah tersebut. Kali ini dikemukakan oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu. Menurut dia, mekanisme pengawasan KPK tidak berjalan baik sehingga terkesan semena-mena dalam bertindak. "Fungsi pengawasan itu tidak jelas. Lembaga mempunyai kewenangan besar tanpa pengawasan bisa bahaya," kata Masinton pada acara diskusi 'KPK, Isu, Fakta dan Cerita' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9). Anggota Komisi III DPR itu sebelumnya mengira ketiadaan pengawasan itu hanya kecenderungan saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan temuan Pansus Hak Angket KPK di lapangan, kinerja KPK ternyata bernar bermasalah. "Salah satunya adalah friksi pada tingkat pimpinan," ujarnya. Selain itu, ada pula permasalahan dalam perlindungan saksi. Seharusnya, penyediaan rumah aman untuk saksi berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Mereka tidak pernah melapor ke LPSK untuk perlindungan saksi," ucapnya. Tidak hanya itu, terkait barang sitaan di lembaga independen antirasuah anggota Fraksi PDIP itu menilai adanya mafia di institusi KPK. "Kalau bahan sitasaan, saya sebut mafia sita aset, setelah saya diskusi di sini, mereka menyerahkan ke arsip nasional. Aset-aset itu lantas dilelang ke publik," ungkapnya. Lebih lanjut dikatakannya, segala usaha yang dilakukan oleh anggota Pansus Hak Angket KPK seperti kotak pandora yang &lrm;membuka segala permasalahan selama 15 tahun belum terungkap. "Pansus ini seperti kotak pandora. Namun, semunya masih saja ditutupi dengan pencitraaan," sesalnya.

Masinton Sebut Pencitraan KPK Tutupi Kinerja Pansus Hak Angket

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus hak angket kpk

Berita Terkini