<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/1000258615-1055127066.jpg" alt="Suasana rapat rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Jawa Tengah. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Jawa Tengah. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polresta Pati menetapkan satu orang yang diduga melakukan upaya menghalang-halangi tugas wartawan saat meliput rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati pada 4 September 2025. &rdquo;Sebelumnya, kami memang melakukan gelar perkara dan menetapkan satu orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Kasatreskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo seperti dilansir dari Antara di Pati, Jumat (19/9). Menurut dia, tindakan menarik dan menjatuhkan wartawan jelas menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Kasus tersebut, akan diproses berdasar pasal 18 ayat (1) jo pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp 500 juta. &rdquo;Ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi menyangkut kemerdekaan pers yang wajib dilindungi,&rdquo; ujar Heri Dwi Utomo. Polresta Pati, kata dia, akan menuntaskan kasus ini hingga ke pengadilan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pesan kuat bahwa menghalangi kerja pers tidak bisa ditoleransi. Kasus menghalang-halangi upaya peliputan terjadi ketika Pansus DPRD Pati menghadirkan Ketua Dewan Pengawas RSUD RAA Soewondo Pati Torang Manurung, di ruang Badan Anggaran DPRD Pati. Sekitar pukul 10.50 WIB, yang bersangkutan meninggalkan rapat sebelum selesai. Salah satu awak media bernama Umar bersama yang lainnya, termasuk Mutia Parasti Widawati, jurnalis televisi berusaha mengikuti untuk meminta keterangan tambahan di pintu lobi. Namun, upaya wawancara itu tiba-tiba dihalangi tersangka dengan cara menarik kedua tangan Umar, sementara Mutia sampai terjatuh ke lantai. Akibatnya, keduanya tidak bisa melakukan peliputan maupun wawancara dengan Torang Manurung. &rdquo;Waktu itu saya sudah siap dengan kamera ponsel. Tiba-tiba tangan saya ditarik kuat-kuat sampai kehilangan keseimbangan. Kami gagal dapat pernyataan penting yang seharusnya jadi bahan berita,&rdquo; ujar Umar usai membuat laporan polisi. Mutia, yang ikut jadi korban, mengaku terjatuh keras akibat ditarik salah satu pelaku. Dia juga terkejut dan terjatuh ke lantai. Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi memeriksa lima saksi dan satu saksi ahli dari Dewan Pers.

Polresta Pati tetapkan satu orang yang diduga lakukan upaya menghalang-halangi tugas wartawan saat meliput rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati

Polisi Tetapkan Tersangka Halangi Tugas Wartawan saat Pansus DPRD Pati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/WhatsApp-Image-2025-08-13-at-124725-2391235999-905253427.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.&nbsp; Seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan setuju. Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga kompak mendukung langkah tersebut. &ldquo;Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,&rdquo; ujar pimpinan DPRD Pati dalam sidang, yang disambut riuh tanda persetujuan dari seluruh anggota dewan, Rabu (13/8). Keputusan DPRD ini diambil hanya beberapa jam setelah terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati.&nbsp; Aksi tersebut diikuti puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya yang memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen. Kericuhan dalam aksi tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa. Bupati Sudewo sendiri menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi. &ldquo;Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,&rdquo; tegas Sudewo.

DPRD Pati setujui pembentukan Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo setelah aksi demonstrasi besar-besaran.

Makzulkan Bupati Sudewo, DPRD Pati Sepakat Bentuk Pansus Hak Angket dalam Sidang Paripurna Mendadak 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrat dan PKS masih terus berupaya mengusulkan pansus hak angket Jiwasraya. Namun, Partai Demokrat pasrah jika usulan tersebut tidak disetujui DPR dalam rapat paripurna yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di parlemen.  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, sampai sekarang hanya dua fraksi yang mengusulkan pansus Jiwasraya. ”Kalau proses ini dilanjutkan ke paripurna, tentu kami tahu, pasti ini akan berbeda. Tetapi, inilah demokrasi,” terang dia.  Dia sangat menyadari bahwa secara politis, pengusulan hak angket mengalami banyak rintangan. Jika nanti pengambilan keputusan di rapat paripurna dilakukan dengan mekanisme voting, sangat mungkin pansus Jiwasraya tidak terwujud. Menurut dia, peng ambilan keputusan melalui voting juga merupakan demokrasi.  Syarief sangat menghargai proses demokrasi Indonesia yang telah berkembang dengan baik selama ini. Partai Demokrat dan PKS sangat menghormati proses yang ada di DPR. ”Jadi, mari kita sama-sama ting katkan proses demokrasi. Semua proses harus dihormati,” tutur dia.  Suami artis Inggrid Kansil itu mengatakan, jangan sampai usulan pansus Jiwasraya yang diajukan oleh Demokrat dan PKS mencederai demokrasi. Pihaknya menghormati Panja Jiwasraya yang sekarang berjalan. ”Mari kita pelihara demokrasi ini demi kepentingan bangsa dan negara ke depan,” terang wakil ketua MPR itu.  Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, mayoritas fraksi di DPR mendukung panja yang ada di tiga komisi, yaitu komisi III, VI, dan XI. Semua panja sedang bekerja sesuai kewenangan masing-masing. ”Kami di komisi III fokus pada sisi penegakan hukumnya,” papar dia kemarin.  Lebih baik, papar dia, semua pihak mendukung panja yang sudah melakukan tugasnya dengan memanggil berbagai pihak terkait. Komisi III sudah beberapa kali meminta penjelasan Kejaksaan Agung yang menangani kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.  Terkait dengan usulan pansus Jiwasraya yang diusung Demokrat dan PKS, menurut Masinton, sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Jika nanti usulan itu dibawa ke rapat paripurna, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para anggota dewan.  Taufik Basari, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin meributkan antara pansus dan panja. Menurut dia, yang sekarang bekerja adalah panja. Karena itu, dia berharap semua pihak mendukung kerja-kerja panja. ”Kami fokus dengan kerja panja,” ucap dia. Dia mengatakan, yang terpenting sekarang bagaimana menyelesaikan kasus yang merugikan banyak pihak tersebut. Harus dicarikan cara agar para nasabah bisa mendapatkan uang mereka.

Usulkan Pansus Hak Angket Jiwasraya, Demokrat Akui Banyak Rintangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-rekomendasi-penting-dari-pansus-hak-angket-untuk-kpk_m_188764.jpeg" alt="Gedung Merah Putih KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Pansus Hak Angket KPK berhasil melahirkan keputusan untuk&nbsp;lembaga antirasuah tersebut sebagai rekomendasi. Rekomendasi itu dibacakan&nbsp;dalam rapat paripurna DPR. "Rekomendasi ini agar ditindaklanjuti oleh KPK serta lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudadarsa dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu (14/2). Politikus Partai Golkar itu menegaskan, rekomendasi Pansus itu merujuk pada UU Nomor 30/2002 tentang KPK. "Tugas panita angket ini tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK," katanya. Adanya rekomendasi Pansus Angket ini juga ditegaskan Agun bukan untuk memperlemah KPK ataupun pro terhadap koruptor. Melainkan untuk membenahi tata kelola KPK. "Pansus Angket ini telah bekerja sesuai dengan ketentuan dengan menetapkan pedoman penyelidikan dan agenda kerja yang transparan dan terukur," pungkasnya. Berikut ini empat aspek rekomendari dari Pansus Angket kepada KPK: A. Aspek kelembagaan. 1. KPK diminta untuk menyempurnakan struktur organisasi agar mencerminkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. 2. KPK harus meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas-HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik. 3. Menyarankan KPK melalui mekanisme yang berlaku untuk membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.&lrm; B. Aspek Kewenangan 1. KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan, agar membangun jaringan kerja (networking) yang kuat dan menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memerhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara. 3. KPK dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan Negara. C. Aspek Anggaran 1. KPK harus meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK. 2. DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang. D. Aspek Tata Kelola SDM 1. KPK agar memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian. 2. KPK agar semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

Empat Rekomendasi Penting dari Pansus Hak Angket untuk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-beri-pandangan-kpk-tengah-pelajari-rekomendasi-pansus-hak-angket_m_188577.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menerima surat dari pimpinan DPR terkait rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK pada Jumat (9/2). Saat ini, lembaga antirasuah itu tengah mempelajari rekomendasi tersebut. "Tentu surat dengan lampiran beberapa halaman tersebut perlu kami pelajari terlebih dahulu. Nanti akan kami jelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (13/2). Febri menyinggung dalam rekomendasi tersebut, terdapat beberapa poin yang memang sudah dijalankan oleh KPK, misalnya soal koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang memang sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, upaya pencegahan dan penanganan sejumlah aduan terkait fungsi koordinasi dan supervisi sudah dilakukan oleh lembaga anti rasuah. "Jadi secara lengkap nanti kami akan respon, karena KPK tentu menghormati kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR," papar Febri. Meski demikian, Febri menuturkan pihaknya bakal menjelaskan apa yang menjadi tanggungjawab untuk disampaikan kepada publik. "KPK memiliki tanggung jawab pada publik untuk menyampaikan kinerja-kinerja KPK, dalam konteks itulah kita akan merespon dan menjelaskannya," pungkasnya.

Akan Beri Pandangan, KPK Tengah Pelajari Rekomendasi Pansus Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pansus-angket-kpk-cabut-rekomendasi-soal-dewan-pengawas-ini-alasannya_m_186416.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Hak Angket DPR untuk KPK membatalkan adanya rekomendasi mengenai pembentukan dewan pengawas terhadap lembaga antirasuah itu. Wakil Ketua Pansus Angket KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/121278/pansus-hak-angket" target="_blank">Tengku Taufiqulhadi</a> mengatakan, alasan rekomendasi tersebut dibatalkan, karena adanya dewan pengawas itu tidak terlalu penting bagi lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini. "Jadi kami anggap tidak terlalu penting seperti misalnya masalah pengawasan itu kami cabut kembali," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1). Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, alasan mencabut rekomendasi pembentukan dewan pengawas ini, lantaran DPR tidak ingin dianggap melemahkan KPK. "Jadi jangan sampai ini menjadi persoalan untuk melemahkan KPK," katanya. Menurut Taufiqulhadi, adanya pengawasan itu diserahkan kepada masyarakat. Bukan melalui dewan pengawas. Sehingga nantinya rekomendasi pembentukan dewan pengawas tidak ada. "Masalah pengawasan itu kami serahkan kepada KPK dan rakyat Indonesia secara umum," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Pansus Angket KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/121278/pansus-hak-angket" target="_blank">Masinton Pasaribu</a> membocorkan mengenai draf sementera rekomendasi kepada KPK. Salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas KPK. Anggota Komisi III DPR ini mengaku, adanya rekomendasi sementara pembentukan dewan pengawas ini, lantaran lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini tetap berjalan sesuai koridor, dan peraturan yang ada. Sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Pansus Angket KPK Cabut Rekomendasi Soal Dewan Pengawas, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketum-pp-pemuda-muhammadiyah-pansus-timbulkan-kemubaziran-politik_m_185451.jpeg" alt="Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) saat berkunjung ke kantor KPK Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) saat berkunjung ke kantor KPK Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara terkait adanya bocoran rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang disebutkan Anggota DPR Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu. Menurut Dahnil,&nbsp;tidak perlu ada pembuatan Pansus Hak Angket untuk KPK, sebab rekomendasi tersebut hanya berupa saran. "Bila rekomendasinya hanya dalam bentuk saran seperti itu saja, agaknya selama ini kritik kita juga terhadap KPK juga sering disampaikan terkait hal itu. Jadi tanpa perlu buat Pansus Angket, poin-poin itu sering disampaikan oleh berbagai pihak," kata Dahnil ketika dikonfirmasi JawaPos.com Kamis (01/02). Menurut Dahnil Pansus Hak Angket KPK adalah praktik 'kemubaziran politik', karena sekedar upaya solidaritas politik terhadap teman sejawat yang terseret pusaran kasus e-KTP. "Karena sejak awal Pansus ini berpijak pada Kebohongan Miryam yang Sudah terbukti melakukan kesaksian bohong," urainya. Kendati demikian, dia menegaskan dirinya mendukung bila alasan Pansus Hak Angket KPK terkait dengan rekomendasi pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK. "Saya sepakat, khususnya terkait dengan recruitment penyidik, agaknya perlu dipertimbangkan untuk menduplikasi ICAC (Independent Commission Against Corruption) lembaga antikorupsinya Hongkong," bebernya. Sebagai contoh menurut Dahnil, tidak ada pegawai KPK yang punya status ganda. Utamanya pegawai yang berstatus sebagai penyidik. Jika masih ada,&nbsp;maka penyidik yang bersangkutan harus diberhentikan dari institusi asal. Misalnya penyidik berasal dari Kepolisian, maka dia harus berhenti dari kepolisian. Demikian pula dari BPK, Kejaksaan dll. "Agar tidak terjadi double loyality bahkan seringkali lebih loyal Kepada institusi asalnya karena masih ada conflict of interest yang kuat," tukasnya. Hal ini karena menurut Dahnil, seringkali kasus-kasus korupsi terkait dengan lembaga hukum tertentu yang ditangani KPK, menemukan kendala. "Misal kepolisian, seringkali menemukan banyak hambatan," tutupnya.

Ketum PP Pemuda Muhammadiyah: Pansus Timbulkan Kemubaziran Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/plt-koordinator-labuksi-kpk-tak-hadiri-panggilan-pansus-hak-angket_m_164833.jpeg" alt="Ilustrasi: Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai sejumlah wartawan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai sejumlah wartawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus Hak Angket KPK akan memanggil Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Ekseskusi (Labuksi) KPK, Irene Puteri. Pansus ingin meminta keterangan Irene terkait tata kelola barang-barang rampasan, barang sitaan negara yang dilakukan oleh KPK. Meski demikian, Irene Putri memastikan tidak akan memenuhi undangan Pansus Angket untuk hadir dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (26/10). Febri menyatakan, pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK sebagaimana diatur di Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut dia, sebelumnya KPK juga sudah mengirimkan surat ke DPR untuk tidak dapat memenuhi undangan Pansus Angket KPK. "Sebagai respons, surat sudah kami kirimkan ke Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI," kata Febri. Selain itu, kata Febri, dari aspek pelaksanaan tugas pengawasan oleh DPR, dalam rapat dengan Komisi III DPR, KPK sudah menjelaskan banyak hal terkait labuksi. Menurut Febri, pihaknya pun menghormati undangan Pansus Angket. "Namun seperti sikap KPK secara kelembagaan yang pernah disampaikan sebelumnya, KPK berharap kita sama-sama menunggu proses hukum di MK," ujarnya. Seperti diketahui, saat ini KPK masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atas UU MD3 perihal keabsahan pembentukan Pansus Hak Angket. Karena itu, KPK memilih tidak hadir memenuhi tiga kali undangan Pansus Angket. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan, Pansus ingin meminta keterangan Irene terkait tata kelola barang-barang rampasan, barang sitaan negara yang dilakukan oleh KPK. Bagaimana posisinya dari sisi ketentuan perundang-undangan. "Sementara kami juga kroscek bahwa barang-barang yang dirampas dan dilelang itu tidak memiliki aspek legalitas yang cukup. Karena tidak mungkin sebuah barang yang masih dalam penanganan perkara, belum ada kepastian hukum, belum ada identitas yang pasti itu dijadikan sebuah proses lelang apalagi dihibahkan. Itu hal-hal yang amat melanggar peraturan hukum," kata Agun, Rabu (25/10) kemarin. Terkait dengan barang bukti dan eksekusi dari sisi kelembagaan, Agun mengungkapkan sudah diatur dalam KUHAP dan juga PP Nomor 27 tahun 1983 terkait barang rampasan. Seluruh barang-barang rampasan, barang sitaan dikelola oleh rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan).&nbsp;

Plt Koordinator Labuksi KPK Tak Hadiri Panggilan Pansus Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-santai-hadapi-ancaman-panggilan-paksa-pansus-angket_m_163434.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman Pansus Angket KPK di DPR terkait pemanggilan paksa tak membuat komisi antirasuah gusar. Pasalnya mereka yakin Polri tidak akan menggubris permintaan tersebut. "Kami percaya Polri telah berulang kali menyampaikan sesuatu dengan dasar dan pertimbangan hukum yang kuat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/10). Apalagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pemanggilan paksa untuk hadir ke DPR, tidak ada dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan dalam hal penegakan hukum. Kendati demikian, kata Febri, pihaknya menyerahkan kepada Polri dalam hal pengambilan keputusan nantinya. "Kami tentu tidak ingin mencampuri&lrm; keputusan-keputusan yang diambil oleh institusi Polri," tukas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/10), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku akan menggelar rapat internal terkait permintaan Pansus Angket yang meminta Polri memanggil paksa terhadap pimpinan KPK tersebut. Menurut Tito Karnavian, rapat internal dan mendengarkan masukan dari ahli itu dilakukan untuk mengetahui proses pemanggilan paksa pimpinan KPK tidak melanggar aturan apapun. Sebab pihaknya tidak ingin apabila melakukan pemanggilan paksa malah muncul polemik di belakangnya. "Jangan sampai dalam melaksanakan ini (pemanggilan paksa) justru malah disalahkan banyak pihak," kata Tito. Apalagi menurut Tito di dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa DPR bisa melakukan atau memerintahkan pemanggilan paksa terhadap seseorang. "Nah ini menimbulkan keragu-raguan dari kepolisian, karena selama ini tidak mengenal pemanggilan paksa," tegasnya. Sedangkan kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Eddy Wijaya Kusuma menyatakan, pihaknya akan memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila kembali tak hadir pada panggilan ketiga Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dia mengatakan, panggilan paksa dengan meminta bantuan kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). "Setelah ketiga tidak hadir, kita akan minta bantuan Polri untuk panggil paksa. Itu UU, bukan ngarang-ngarang," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Menurut Eddy, karena sudah diatur dalam UU MD3, kepolisian harus menjalankan permintaan pansus. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 204 ayat (3) UU MD3 yang menyebutkan, dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.&nbsp;

KPK Santai Hadapi Ancaman Panggilan Paksa Pansus Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/putuskan-sepihak-pimpinan-dpr-ini-kecewa-dengan-fahri-hamzah_m_159524.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pansus Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi diperpanjang. Namun di balik itu timbul polemik lantaran ada pendapat dari Fraksi PAN, Partai Gerindra, PKS dan Demokrat tidak diakomodir pendapatnya. Akhirnya empat Fraksi tersebut menyatakan walk out dari rapat paripurna pada Selasa (27/9) kemarin, karena menyatakan tidak puas. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan koleganya Fahri Hamzah yang memimpin jalannya rapat tersebut. Pasalnya Fah&lrm;ri tidak mengakomodir adanya perbedaan pendapat dari empat fraksi tersebut. "Sampai ada yang walk out dan ini sangat menyadari penuh karena Pak Fahri tidak bisa mengakomodir dari perbedaan teman-teman," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/9). Apalagi politikus senior Partai Demokrat ini mengatakan, keputusan yang diambil Fahri juga bukan berdasarkan mayoritas. Karena Fraksi yang melakukan penolakan tidak diakomodir. "Saat mengambil keputusan lebih cepat diketok, tidak diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan lobi," katanya. Menurutnya, seharusnya sesuai prosedur apabila pengambilan keputusan tidak bulat, maka harus dilaksanakan lobi. Terlebih ada beberapa fraksi yang tidak setuju dengan laporan Pansus Angket KPK. Seharusnya, sebelum diketok harus dilaksanakan proses lobi dulu. "Prosedurnya seperti itu apabila ada perbedaan harus ada lobi, setelah dilaksanakan tentunya disampaikan hasil lobinya. Bisa saja disetujui dengan catatan atau bisa juga tidak disetujui dan harus dilaksanakan voting dan sebagainya," ungkapnya. Sehingga, saat Fahri Hamzah menjadi pemimpin sidang, tidak ada lobi tersebut dan cepat saja langsung mengetok palu, Pansus diperpanjang. "Ini tentunya di luar atau tidak sesuai prosedur apa yang ada dalam tatib pengambilan keputusan. Sehingga ada beberapa fraksi walk out," pungkasnya. Sekadar informasi, terdapat empat fraksi yang melakukan penolakan mereka adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Empat fraksi tersebut berpendapat tidak ingin lembaga antirasuah ini dilemahkan dan juga tidak ingin Pansus Angket tersebut diperpanjang masa kerjanya.

Putuskan  Sepihak, Pimpinan DPR Ini Kecewa Dengan Fahri Hamzah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus hak angket

Berita Terkini