<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/tenda-wukuf-di-arafah-868358536.jpg" alt="LEBIH LENGKAP: Subhan Cholid (kanan) meninjau fasilitas untuk jemaah haji di dalam tenda di Arafah, Selasa (30/5)." width="100%">
<figcaption>LEBIH LENGKAP: Subhan Cholid (kanan) meninjau fasilitas untuk jemaah haji di dalam tenda di Arafah, Selasa (30/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menampik temuan tim Pansus Hak Angket Haji DPR. Khususnya terkait penyediaan katering jemaah haji yang disebut tidak bercita rasa Nusantara. Kemenag memastikan, layanan makanan yang disiapkan sudah sesuai dengan kontrak. &rsquo;&rsquo;Jemaah haji mendapatkan menu Nusantara selama di Saudi,&rsquo;&rsquo; kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid di Jakarta kemarin (17/9). Namun, dia mengakui Kemenag tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan lidah atau selera 213 ribu lebih jemaah reguler. Subhan pun mencontohkan menu Nusantara yang disiapkan. Di antaranya, nasi kuning, orek tempe, dan sambal goreng kentang. Kemudian, ada ikan tuna cabai hijau, telur orak-arik, nasi uduk, sampai telur dadar balado. Menu Nusantara lainnya adalah rendang daging, terong balado, dan ikan patin goreng. Selain itu, Subhan menegaskan, seluruh pengadaan layanan haji 2024 di Arab Saudi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan pengadaan layanan misi haji tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) 9/2016. Berdasar regulasi itu, seluruh prosesnya dilakukan tim independen, juga diawasi tim dari Itjen Kemenag serta diperiksa tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wan/c7/dio)

Kemenag menampik temuan tim Pansus Hak Angket Haji DPR. Khususnya terkait penyediaan katering jemaah haji yang disebut tidak bercita rasa.

Tepis Temuan Pansus Hak Angket Haji DPR, Kemenag Klaim Semua Layanan Haji Sesuai Permenag 9/2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dorongan agar penegak hukum segera mengusut ketidakberesan pengalihan kuota haji tambahan 2024 terus mengalir. Pansus Angket Haji DPR sudah memberikan sinyal adanya dugaan penyimpangan di balik tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tersebut. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan, upaya penegakan hukum sejatinya bisa berjalan beriringan dengan investigasi pansus. Karena itu, dia menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai. &rdquo;Nanti (penegak hukum, Red) tinggal berkoordinasi agar (pansus, Red) menyerahkan dokumen-dokumen yang didapatkan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (7/9). Yudi mengungkapkan, berkaca pada kasus Bank Century 2010 lalu, DPR menyerahkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari investigasi pansus kepada KPK. Termasuk dokumen rekaman hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pansus. Dokumen-dokumen itu kemudian didalami oleh KPK. Untuk diketahui, saat itu Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemis agar mendapatkan biaya penyelamatan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kala itu, total penyertaan modal sementara yang diberikan LPS kepada Bank Century sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 sebesar Rp 6,76 triliun. Yudi menerangkan, KPK bisa bergerak mendalami dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan mengacu pengaduan yang diterima. Seperti diketahui, pada awal Agustus lalu, ada laporan terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang dikirim ke KPK. &rdquo;Kalau sudah ada dumas (pengaduan masyarakat), KPK tentu sudah bisa bergerak,&rdquo; ujarnya. Yudi mengatakan, karakter penanganan kasus di KPK memang bersifat rahasia. Karena itu, dia berharap tidak adanya informasi terkait pergerakan KPK itu bukan berarti pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti. &rdquo;Ini kalau mau positive thinking, mudah-mudahan KPK sudah bergerak secara rahasia tanpa diketahui publik,&rdquo; imbuh mantan ketua Wadah Pegawai (WP) KPK itu. (tyo/c17/oni)

Yudi Purnomo Harahap menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji.

Mantan Penyidik KPK Sebut Proses Hukum Dugaan Korupsi Haji Tidak Harus Menunggu Pansus DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/68_mangkir-4104333080.jpg" alt="PENGAWASAN: Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang (tengah) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI memberikan keterangan seusai melakukan sidak ke kantor Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9)." width="100%">
<figcaption>PENGAWASAN: Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang (tengah) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI memberikan keterangan seusai melakukan sidak ke kantor Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pansus Hak Angket Haji DPR menggelar inspeksi mendadak setelah tiga pejabat Kementerian Agama tidak memenuhi panggilan pada Selasa (3/9). Ternyata, saat sidak, salah seorang pejabat diketahui sedang ngantor di kompleks Kemenag di Jakarta. Tiga pejabat yang diundang Pansus Haji DPR itu adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani, serta Kasubdit Data dan SIHDU Kemenag Hassan Affandi. Saat pansus melakukan sidak di kantor bagian Siskohat Kemenag, ternyata Hassan sedang berada di kantor. Wakil Ketua Pansus Haji DPR Marwan Dasopang menyatakan alasan tak hadir saat itu, para pejabat sedang ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi aturan baru terkait dengan pendaftaran haji di Saudi. Dari alasan tersebut, pansus menaruh curiga. Kecurigaan pertama adalah Kemenag sengaja mengulur waktu. Kecurigaan kedua adalah pegawai yang tidak hadir di sidang pansus berada di Jakarta. &rdquo;Ternyata, orangnya ada. Hassan Affandi orangnya itu yang kita panggil, ada orangnya di sini,&rdquo; katanya. Marwan menyatakan akan melayangkan surat teguran kepada Sekjen Kemenag karena mengirim surat penjadwalan ulang sidang pansus dari 3 September menjadi 9 September. Jubir Kemenag Anna Hasbie mengatakan, Hassan memang tidak ke Arab Saudi. Dia menegaskan bahwa Kemenag tidak pernah menyampaikan bahwa Hassan Affandi sedang bertugas ke Arab Saudi. &rdquo;Sepertinya, Pak Marwan Dasopang kurang cermat membaca surat Sekjen Kemenag,&rdquo; katanya. Dia mengatakan, dalam surat balasan yang dikirim Sekjen Kemenag dinyatakan bahwa Saiful Mujab yang sedang berada di Saudi hingga 5 September. Penjadwalan ulang diajukan agar ketiganya bisa bersama-sama memenuhi undangan pansus. (wan/c6/bay)

Pansus Hak Angket Haji DPR menggelar inspeksi mendadak setelah tiga pejabat Kementerian Agama tidak memenuhi panggilan pada Selasa (3/9).

Pansus Haji Pergoki Pejabat Kemenag Ketahuan Ngantor setelah Mangkir dari Panggilan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/pansus-28-1352635806.jpg" alt="Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI/(Foto: Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI/(Foto: Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI mendorong masyarakat agar melapor jika mengalami persoalan terkait dengan penyelenggaraan Haji tahun 2024. Terutama perihal pemberangkatan haji. "Mungkin ada masyarakat yang sebenarnya punya persoalan-persoalan terkait dengan penyelenggaraan Haji 2024, terutama yang seharusnya berangkat, tidak berangkat. Yang mestinya belum berangkat, jadi berangkat atau ketika di sana mengalami persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan,&rdquo; kata Wakil Ketua Pansus Angket Haji 2024 DPR RI Ledia Hanifa kepada wartawan di Jakarta, Selasa.&nbsp; Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan aduan, laporan, maupun masukan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 melalui saluran WhatsApp di 0821-2891-6124 atau melalui email&nbsp;angkethaji_2024@dpr.go.id.&nbsp; Layanan pengaduan itu, kata dia melanjutkan, aktif mulai 20 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024 setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00&ndash;16.00 WIB.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015015173/pansus-haji-ungkap-temuan-soal-pembagian-kuota-tambahan-oleh-kemenag-dari-arab-saudi">Pansus Haji Ungkap Temuan soal Pembagian Kuota Tambahan oleh Kemenag dari Arab Saudi</a> Lebih lanjut dia menjelaskan, saluran aduan, laporan, dan masukan tersebut dibuat oleh Pansus Angket Haji demi memastikan ke depannya penyelenggaraan haji dapat terlaksana lebih baik.&nbsp; "Ini konteksnya Pansus Hak Angket Haji ini adalah ingin perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan lebih baik lagi. Jadi, kalau semua menginginkan jamaah haji yang berangkat berikutnya jadi lebih baik lagi, ayo silakan berikan masukan, catatan-catatan. Mudah-mudahan, bisa meningkatkan layanan haji ke depan," katanya.&nbsp; Sebelumnya, Pansus Angket Haji 2024 DPR RI menetapkan anggota DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua. Penetapan itu dilakukan dalam rapat Pansus Angket Haji yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/8), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar.&nbsp; "Saudara Nusron Wahid menjadi Ketua Pansus Angket Haji. Wakil ketua, tiga orang, Pak Marwan Dasopang, Bu Diah Pitaloka, dan Ibu Ledia," kata Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014958800/rapat-pansus-haji-dpr-digelar-16-agustus-di-kompleks-parlemen-senayan-legislatif-diingatkan-jangan-ada-muatan-politis">Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis</a> Nusron Wahid pun telah menjabarkan tiga ruang lingkup yang menjadi fokus persoalan pihaknya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah.&nbsp; "Yang sudah kita sepakati tadi ada tiga ruang lingkupnya," kata Nusron.&nbsp; Pertama, dia menyebut, pihaknya akan mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan.&nbsp; "Yang harusnya digunakan untuk reguler, -tapi- digunakan untuk jamaah haji khusus," katanya.&nbsp; Ruang lingkup kedua, kata dia, masalah manajemen operasional haji, mulai dari, rekrutmen sumber daya manusia hingga pelayanan dan tingkat kepuasan jamaah. Ruang lingkup ketiga, lanjut dia, pembenahan sistem keuangan haji. Selain itu, Pansus Haji DPR juga akan mendalami manajemen operasional haji 2024 mulai dari sistem rekrutmen, sumber daya manusia, hingga survei tingkat kepuasaan jemaah haji.&nbsp; "Ketiga, kami akan dalami pembenahan sistem keuangan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan menjamin manajemen risiko," kata Nusron.&nbsp; Nusron mengatakan, Pansus Haji akan bekerja sampai akhir September 2024, tepatnya sebelum pergantian anggota DPR periode selanjutnya.&nbsp; Pansus Haji akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Mulai dari regulator, travel haji, perwakilan jemaah haji, dan perwakilan masyarakat yang terlibat haji.&nbsp; "Rabu ini kita akan mulai panggil," kata Nusron. DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V, Selasa, 9 Juli 2024. Pansus ini telah disahkan disahkan setelah anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Setidaknya ada 35 anggota DPR RI yang terdiri lebih dari dua fraksi yang setuju pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki penyelanggaran haji 2024 yang bermasalah. Salah satu masalah yang akan digali oleh panitia khusus adalah soal pembagian kuota haji yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pasal 64 ayat 2 menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Panitia kerja Komisi VIII dan menteri agama awalnya sudah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 pada 27 November 2023. Mereka menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian haji reguler 221.720. Kuota ini termasuk kuota tambahan hasil lobi pemerintah RI terhadap Arab Saudi, yang memberikan tambahan 20 ribu jemaah. Dari hasil kesepakatan itu juga ditetapkan anggaran haji 2024 sebesar Rp 8,3 triliun. Namun di tengah jalan, Kementerian Agama justru mengalokasikan 20.000 kuota tambahan dengan rincian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Walhasil, kuota haji khusus justru melampaui batas 8 persen seperti yang ditetapkan Undang-Undang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mempersilakan Panitia Khusus Haji menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaran haji. "Perihal dugaan korupsi, monggo dibuktikan saja, kira-kira ada korupsi di bagian apa?" kata Hilman kepada Tempo melalui pesan whatsapp, Selasa, 16 Juli 2024. Terkait pembagian kuota haji, Hilman mengatakan Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji menyebutkan bahwa menteri yang mengatur alokasi kuota tambahan itu. Menteri Agama lantas mengalokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. &ldquo;Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat spesial ekstra kuota 20.000," katanya. Selain itu, Hilman mengatakan pembagian alokasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan. Hilman menuturkan pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR RI pada Januari 2024 tentang pembagian kuota haji tersebut, namun tidak tercapai. "Kebijakan (pengalokasian kuota tambahan) sudah kami pertimbangkan matang-matang dan kami sudah berusaha komunikasikan itu dengan komisi VIII DPR RI," ucapnya

Masyarakat dapat menyampaikan aduan, laporan, maupun masukan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

Pansus Angket Haji Minta Masyarakat Melapor Jika Alami Kendala Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_Rapat-Pansus-Angket-Haji_Salman-Toyibi-2JPG-2515992321.jpg" alt="Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kemenag Hilman Latief memberi keterangan dalam forum sidang Pansus Haji DPR, Rabu (21/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kemenag Hilman Latief memberi keterangan dalam forum sidang Pansus Haji DPR, Rabu (21/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Isu jual beli kuota haji menjadi salah satu poin yang diangkat dan ditanyakan Pansus Angket Haji DPR RI dalam sidang perdananya, Rabu (21/8). Sidang itu menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Kemenag Hilman Latief sebagai saksi. Sejumlah anggota pansus menanyakan dan mengkonfirmasi isu yang mereka dengar tentang jual beli kuota haji. &ldquo;Kemenag tidak ada penjualan kuota (haji),&rdquo; kata Hilman, Rabu (21/8). Menurut Hilman, secara sistem, jual beli kuota tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama. Karena itu, bila ada yang mendapat info tersebut bisa melaporkan ke Kementerian Agama. Sehingga bisa ditelusuri datanya, proses penjualannya, caranya, serta dari Kemenag mana oknumnya. Apakah daerah, wilayah, atau pusat. &ldquo;Kami akan tindaklanjuti setiap pengaduan. Kami mohon info lebih valid. Saya khawatir ini yang menjadi kecurigaan atau pandangan negatif terhadap proses bisnis Kemenag dalam penyelenggaraan haji,&rdquo; tandasnya. Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab. Menurut dia, jamaah yang berangkat haji tahun ini sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan Siskohat (sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadahhaji secara terpadu).&nbsp; &ldquo;Kalau ada kasus, laporkan secara tertulis. Apakah orang Kemenag atau bukan. Saya ingin tahu siapa yang main. Kita semua sudah berbasis aplikasi. Kalau ada yang menawarkan, jelas itu penipuan,&rdquo; jelas Saiful. Tahun ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221 ribu jemaah. Terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Menjelang musim haji, Indonesia juga mendapat 20 ribu kuota tambahan. Sehingga total kuota haji Indonesia tahun ini menjadi 241.000 jemaah. Terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.&nbsp; &nbsp;

Isu jual beli kuota haji menjadi salah satu poin yang diangkat dan ditanyakan Pansus Angket Haji DPR RI dalam sidang perdana, Rabu (21/8).

Bantah Isu Jual Beli Kuota di Sidang Pansus Haji DPR, Dirjen PIH: Kemenag Tidak Ada Penjualan Kuota Haji   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/1723195703465-1778328964.jpg" alt="Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal (kanan) dalam diskusi di Jakarta (9/8). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pansus Haji DPR yang akan memulai rapat perdana membahas pelaksanaan Haji 2024 pada 16 Agustus mendatang diingatkan untuk meluruskan niat. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal. "Bagi saya yang terpenting luruskan niatnya," kata Syukron dalam diskusi Pansus Haji 2024: Manfaat atau Mudarat di Jakarta pada Jum'at (9/8).&nbsp;Jangan sampai pembahasannya mengandung muatan politis. Syukron mengatakan, sejak awal dia mengikuti perkembangan Pansus Haji DPR, ada pergeseran isu yang menjadi dasar terbentuknya pansus. Awalnya, yang menjadi sorotan Timwas Haji DPR selaku penggagas Pansus Haji DPR adalah urusan sajian katering jamaah haji.&nbsp; "Awalnya mempersoalkan menu yang mereka nilai tidak sesuai citarasa nusantara," tuturnya. Nyatanya, jamaah merasa puas dengan layanan katering haji. Selain citarasa yang khas nusantara, makanan juga melimpah. Isu masalah katering kemudian menguap begitu saja.&nbsp; Berikutnya isu bergeser pada kepadatan tenda jamaah di Mina. Menurut Syukron, selama belum dibangun tenda bertingkat di Mina, potensi jamaah berdesakan di tenda akan selalu muncul. Karena dari dahulu kapasitas Mina tidak berubah. Sementara jumlah jamaah semakin banyak.&nbsp; Isu kepadatan jamaah di dalam tenda di Mina bergeser ke pembagian kuota tambahan. Seperti diketahui tambahan kuota itu dibagi rata antara haji khusus dan reguler. Masing-masing mendapat kuota tambahan 10 ribu kursi. Menurut Syukron, jika kuota itu diberikan sebagian besar ke jamaah reguler, tenda di Mina bisa semakin padat.&nbsp; Syukron memastikan pihaknya tidak mencampuri urusan Pansus Haji DPR terlalu dalam. Yang penting Pansus Haji DPR menata niatnya. Jangan sampai pembentukan pansus dilandasi semangat mencari-cari kesalahan. Dia membenarkan bahwa evaluasi haji harus terus dilakukan untuk perbaikan layanan haji ke depan. "Muara evaluasi harus untuk pelayanan jamaah. Bukan tujuan lainnya, apalagi muatan politis," tandasnya.&nbsp; Sementara itu jajaran Kemenag sudah bersiap mengikuti rangkaian rapat bersama Pansus Haji DPR. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, mereka terus menyiapkan data untuk disampaikan kepada Pansus Haji DPR. "Kemenag kaget sampai ada Pansus Haji," katanya beberapa waktu lalu. Pansus Haji itu juga disinyalir menjadi penyebab perseteruan antara PKB dan PBNU. konflik itu masih terus berlangsung hingga saat ini.&nbsp;

Rapat Pansus haji DPR Akan dimulai 16 Agustus mendatang. Dalam rapat itu, Parlemen diingatkan agar tidak ada muatan politis saat pembahasan.

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

Pansus Haji DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pansus Haji DPR

Berita Terkini

Tepis Temuan Pansus Hak Angket Haji DPR, Kemenag Klaim Semua Layanan Haji Sesuai Permenag 9/2016

Mantan Penyidik KPK Sebut Proses Hukum Dugaan Korupsi Haji Tidak Harus Menunggu Pansus DPR

Pansus Haji Pergoki Pejabat Kemenag Ketahuan Ngantor setelah Mangkir dari Panggilan DPR

Pansus Angket Haji Minta Masyarakat Melapor Jika Alami Kendala Haji

Bantah Isu Jual Beli Kuota di Sidang Pansus Haji DPR, Dirjen PIH: Kemenag Tidak Ada Penjualan Kuota Haji

Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis

Download Aplikasi JawaPos.com