<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ibu Kota Negara (IKN) Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan berkunjung ke Kawasan BSD dan Alam Sutera terkait pemindahan ibu kota. Doli mengatakan, bakal berkunjung ke BSD Alam Sutera lantaran kawasan tersebut sudah menerapkan konsep smart city dan green city.  "Kita kan ini sekarang membangun ibu kota baru, kota baru. Kota baru ini kan disebut smart city kemudian sustainable city, green city. Kita juga harus melihat contoh-contoh di mana tempat-tempat yang sudah dikategorikan memenuhi slogan-slogan itu," ujar Doli kepada wartawan, Jumat (14/1).  Legislator Partai Golkar ini mengatakan pihak pemerintah sudah lebih dulu berkunjung ke BSD Alam Sutera untuk melakukan kunjungan kerja.  "Bahkan kemudian Pak Presiden sudah meminta lagi Pak Basuki (Menteri PUPR) dan Mak Mensesneg untuk kedua kalinya melihat karena konsepnya dianggap bagus. Nah kemudian pemerintah juga mengusulkan supaya memang pansus juga mempunyai bayangan terhadap kota yang mau dibangun itu," katanya.  Doli berujar Pansus DPR IKN bakal melakukan kunjungan kerja ke BSD Alam Sutera pada 16 Januari 2022. Sehingga diharapkan bisa berjalan lancar. "Apalagi ke depan pembahasan IKN sudah bicara menyoal master plan," ungkapnya.  Doli mengatakan, selain ke BSD dan Alam Sutera pada akhir pekan ini, Pansus juga berencana berkunjung ke wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur pada Jumat 14 Januari 2022 ini. "Sudah cukup saya kira. Kita sudah ke lokasi. Besok kita lihat ke tempat itu," tuturnya.  Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pemerintah telah membentuk master plan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN).  Salah satu targetnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat pindah ke ibu kota negara baru pada semester I 2024. Pemerintah diketahui menargetkan dimulainya pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada semester I 2024.

Terkait Pemindahan Ibu Kota, Pansus DPR Kunker ke BSD dan Alam Sutera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sidang bersama DPR, MPR, dan DPD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan supaya ibu kota dipindah dari di Jakarta ke Pulau Kalimantan. Namun, usulan itu masih dalam rancangan pemerintah. Sehingga, setelah rancangan itu rampung maka akan dibahas oleh DPR.  Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan saat ini parlemen menunggu dari pemerintah mengenai wacana tersebut. Dia berharap pemerintah bisa mengusulkan rancangan undang-undang (RUU). Sehingga nantinya bisa dilanjutkan pembahasannya di DPR.  "Sekarang masih di internal pemerintah, kalau nantinya draf UU sudah diserahkan ke DPR, maka akan segera dibahas lintas komisi berupa Pansus. Mestinya begitu," ujar Mekeng kepada wartawan, Jumat (16/8).  Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)‎ perlu melakukan kajian yang komperhensif mengenai pemindahan ibu kota tersebut. Sebab pemindahan ibu kota bukan pekerjaan yang mudah. "Kalau nanti sudah diserahkan ke DPR (draf UU Pemindahan Ibu Kota), kita bahas dengan detail. Mulai aspek strategis, perencanaan pembangunan, hingga anggaran," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi berwarna keemasan lengkap dengan tutup kepala dan keris. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Selain itu, Mekeng juga setuju dengan pemindahan ibi kota ini. Sebab Jakarta sudah tidak memiliki daya tampung lagi. Sehingga wacana yang awalnya digagas sejak lama tersebut memang perlu direalisasikan. "Jadi kalau dari sisi urgensinya, memang saat ini adalah waktunya tepat. Jakarta sudah sangat padat, banyak bangunan tua, kemacetan di mana-mana. Dibangun jalan baru pun tetap macet," ungkapnya.‎  Terpisah, Anggota Komisi XI DPR, Said Abdullah mengatakan usulan pemindahan itu harus diiplementasikan dengan RUU. Hal itu supaya presiden selanjutnya bisa meneruskan program pemindahan ibu kota ini. "Segera pemerintah ajukan RUU pada DPR, untuk status ibu kota baru," ujar Said.  Said mengatakan, pemindahan ibu kota ini juga mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Sehingga hal ini membantu juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengurangi polusi udara. ‎"Paling tidak kurangi polusi di Jakarta bantuin Anies juga," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jajaran Pimpinan MPR yang di pimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).  Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menambahkan dalam pidato Presiden Jokowi ini di sidang bersama para anggota dewan tidak ada yang protes terkait pemindahan ibu kota ini. Sehingga artinya para anggota dewan setuju dengan usulan Jokowi. "Pemindahan ibu kota ini juga Jokowi melihat antusias publik. Publik juga sama seperti presiden bahwa sudah saatnya ibu kota pindah," ungkapnya.  ‎Sekadar informasi, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang tahunan MPR. Dalam pidatonya Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.  "Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.  Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Usulan Jokowi Pemindahan Ibu Kota, DPR Akan Bahas Lewat Pansus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-santai-hadapi-ancaman-panggilan-paksa-pansus-angket_m_163434.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman Pansus Angket KPK di DPR terkait pemanggilan paksa tak membuat komisi antirasuah gusar. Pasalnya mereka yakin Polri tidak akan menggubris permintaan tersebut. "Kami percaya Polri telah berulang kali menyampaikan sesuatu dengan dasar dan pertimbangan hukum yang kuat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/10). Apalagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pemanggilan paksa untuk hadir ke DPR, tidak ada dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan dalam hal penegakan hukum. Kendati demikian, kata Febri, pihaknya menyerahkan kepada Polri dalam hal pengambilan keputusan nantinya. "Kami tentu tidak ingin mencampuri&lrm; keputusan-keputusan yang diambil oleh institusi Polri," tukas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/10), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku akan menggelar rapat internal terkait permintaan Pansus Angket yang meminta Polri memanggil paksa terhadap pimpinan KPK tersebut. Menurut Tito Karnavian, rapat internal dan mendengarkan masukan dari ahli itu dilakukan untuk mengetahui proses pemanggilan paksa pimpinan KPK tidak melanggar aturan apapun. Sebab pihaknya tidak ingin apabila melakukan pemanggilan paksa malah muncul polemik di belakangnya. "Jangan sampai dalam melaksanakan ini (pemanggilan paksa) justru malah disalahkan banyak pihak," kata Tito. Apalagi menurut Tito di dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa DPR bisa melakukan atau memerintahkan pemanggilan paksa terhadap seseorang. "Nah ini menimbulkan keragu-raguan dari kepolisian, karena selama ini tidak mengenal pemanggilan paksa," tegasnya. Sedangkan kata Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Eddy Wijaya Kusuma menyatakan, pihaknya akan memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila kembali tak hadir pada panggilan ketiga Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dia mengatakan, panggilan paksa dengan meminta bantuan kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). "Setelah ketiga tidak hadir, kita akan minta bantuan Polri untuk panggil paksa. Itu UU, bukan ngarang-ngarang," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Menurut Eddy, karena sudah diatur dalam UU MD3, kepolisian harus menjalankan permintaan pansus. Hal itu tertuang dalam ketentuan Pasal 204 ayat (3) UU MD3 yang menyebutkan, dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.&nbsp;

KPK Santai Hadapi Ancaman Panggilan Paksa Pansus Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-status-hukum-pansus-angket-kpk-bamsoet-minta-bantuan-yusril_m_157276.jpeg" alt="Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR meminta bantuan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi saksi ahli terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang diajukan sejumlah pemohon. Itu terkait langkah DPR menggunakan hak angket pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya memang pernah dihubungi Pak Bambang Soesatyo (Bamsoet-sapaan akrab Bambang Soesatyo) dan dari sekretariat DPR. Tapi saya belum pernah ketemu untuk apa yang harus saya terangkan di sidang MK dan belum tahu kapan jadwal sidangnya. Jadi saya masih menunggu perkembangannya," ujar Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9). Meski begitu, Yusril mengingatkan, bahwa keterangan ahli tidak selalu menguntungkan pihak yang menghadirkannya di persidangan. Karena penjelasan yang disampaikan ahli berdasarkan ilmu yang dimiliki. &ldquo;Keterangan ahli itu tak bisa ngarang-ngarang, mengada-ngada, memperkuat sana atau memperlemah sini, itu enggak. Jadi saya mesti berdiskusi dulu dan membaca keseluruhan isi dari apa yang diajukan pemohon. Apa penjelasan saya nantinya menguntungkan atau tidak, diserahkan kepada mereka," ujar Yusril. Menurut Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini, sebenarnya beberapa waktu lalu dia telah menjelaskan di DPR terkait boleh tidaknya DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. "Saya katakan itu bisa diangket. Siapa saja bisa diangket, presiden bisa diangket, Bank Indonesia bisa diangket. Kalau dari segi itu sudah klir. Nah terkait hasilnya, bisa di follow-up sendiri oleh DPR atau disampaikan ke badan-badan lain yang relevan tentang apa saja yang ditemukan dalam angket itu," pungkas Yusril.

Soal Status Hukum Pansus Angket KPK, Bamsoet Minta Bantuan Yusril

pansus dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus dpr

Berita Terkini

Terkait Pemindahan Ibu Kota, Pansus DPR Kunker ke BSD dan Alam Sutera

Usulan Jokowi Pemindahan Ibu Kota, DPR Akan Bahas Lewat Pansus

KPK Santai Hadapi Ancaman Panggilan Paksa Pansus Angket

Soal Status Hukum Pansus Angket KPK, Bamsoet Minta Bantuan Yusril

Download Aplikasi JawaPos.com