<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-02-at-22.27.28.jpeg" alt="Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman" width="100%">
<figcaption>Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, memanggil Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M. Djamil dan Kabid Kedaruratan Logistik Penta Satria terkait dengan honor pemakaman jenazah Covid-19.  ”Kami meminta pihak BPBD menjelaskan regulasi anggaran terkait dengan honor pemakaman jenazah Covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara di Jember.  Pemanggilan tersebut akibat polemik pencairan honor pemakaman jenazah Covid-19 ke sejumlah pejabat teras, termasuk Bupati Jember Hendy Siswanto yang sempat menjadi perbincangan banyak pihak.  Djamil enggan terbuka menyampaikan penjelasan yang diminta kepada anggota Pansus Covid-19. Sebab menurut dia, kasus tersebut sudah masuk ranah hukum yang ditangani Polres Jember. ”Apa yang selama ini viral sudah masuk dalam proses ranah hukum, oleh karena itu kami harus menghormati proses tersebut dan kami tidak bisa sampaikan,” ujar Djamil.  Dia mengaku khawatir ada materi-materi yang bersinggungan dengan yang sedang diproses dalam ranah hukum. Sehingga, pihaknya tidak bisa menyampaikan dalam forum Pansus Covid-19.  ”Ada proses administrasi dalam bentuk review dan sebagainya, yang juga sama-sama bersamaan dengan proses hukum yang ada, sehingga kami sedang menyiapkan bahan materi dan sebagainya yang sekiranya nanti bisa memberikan dukungan terhadap proses yang sedang berlangsung,” tutur Djamil.  Pihaknya sedang menyusun gambaran tentang kedaruratan yang harus dilakukan dalam situasi yang juga darurat yang dimaksudkan adalah saat mengemban amanah sebagai pelaksana tugas kepala BPBD Jember pada 12 Maret 2021. ”Semua tentu ingat bahwa pada saat itu tidak memiliki APBD dan kami tidak memiliki satu pun cantolan penggunaan anggaran untuk berlangsungnya satu pelayanan masyarakat dalam urusan darurat pada masa darurat,” terang Djamil.  Di dalam upaya pengelolaan keuangan negara dan daerah, pihaknya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ”Dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa kewenangan tentang pelaksanaan APBD itu ada di tangan otorisator yaitu bupati, bukan di tangan kepala OPD,” tutur Djamil.  Apalagi dengan status pelaksana tugas kepala yang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebelum ada DPA, kewenangan itu sama sekali tidak bisa dilakukan. ”Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan. Di sana dibutuhkan fungsi diskresi. Fungsi diskresi itu kewenangannya terbatas pada pejabat berwenang saja dan dalam hal ini kepala daerah, tidak pada yang lain,” papar Djamil.  Dia menjelaskan, hal tersebut yang bisa menjadi acuan bersama untuk memahami persoalan dan regulasi yang ada itu diformulasikan menjadi kebijakan yang memiliki konsekuensi tersendiri.  Sebelumnya, Polres Jember melakukan penyelidikan terhadap anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19 dan memanggil tujuh saksi untuk dimintai keterangan.

Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/antarafoto-rs-khusus-ibu-bersalin-positif-covid-19-050221-afa-7.jpg" alt="Pekerja mempersiapkan fasilitas rumah sakit khusus Covid-19. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja mempersiapkan fasilitas rumah sakit khusus Covid-19. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta minta pemkot bergerak lebih cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan darurat dalam penanganan Covid-19. Sebab, penularan yang terjadi saat ini seperti alarm kegawatdaruratan yang harus segera direspons.  ”Dalam kondisi seperti saat ini, perlu dilakukan sejumlah kebijakan yang lebih cepat dalam penanganan Covid-19. Kami merekomendasikan agar pemerintah bisa membuat rumah sakit lapangan dan mengalihfungsikan gedung pemerintah sebagai shelter penanganan pasien,” kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokki Ardiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Minggu (27/6).  Menurut dia, kebutuhan shelter atau rumah sakit lapangan di Jogjakarta sudah sangat mendesak. Sebab, temuan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 makin hari makin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur perawatan bagi pasien Covid-19 sudah maksimal. Baik untuk perawatan di ruangan perawatan intensif (ICU) maupun di ruang isolasi padahal antrean pasien semakin menumpuk.  ”Pada hari ini (27/6), beberapa rumah sakit bahkan menutup ICU karena keterbatasan ruangan dan tempat tidur,” terang Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, antrean pasien untuk masuk Shelter Tegalrejo, shelter utama untuk pasien Covid-19 di Jogjakarta, juga diketahui cukup banyak yaitu tercatat 36 pasien. ”Ketersediaan oksigen juga menipis, termasuk ventilator. Beberapa tenaga kesehatan juga ada yang terpapar Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri,” ppapar Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain meningkatkan kapasitas tempat pelayanan kesehatan, Fokki juga mendorong Pemerintah Kota Jogjakarta meningkatkan target capaian vaksinasi Covid-19 agar segera terbentuk kekebalan komunitas. ”Salah satu hal yang juga diperlukan adalah keberadaan juru bicara Covid-19 yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi pandemi dan perkembangan kasus di Yogyakarta didukung dengan keilmuan yang tepat,” tutur Antonius Fokki Ardiyanto.  Dia memastikan, kemampuan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih cukup terlebih saat ini masih ditetapkan dalam status tanggap darurat.  Sebelumnya Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jogjakarta Heroe Poerwadi mengatakan, sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan yang siap menambah 30 tempat tidur untuk penanganan pasien. ”Sedangkan untuk kebutuhan shelter, diupayakan tambahan di masing-masing wilayah dengan memanfaatkan Balai RW atau Balai RK,” ujar Heroe.  Pada Sabtu (26/6) terdapat tambahan 206 kasus baru Covid-19 di Kota Jogjakarta dengan 30 pasien sembuh atau selesai isolasi, dan dua pasien meninggal dunia. Total kasus aktif di Kota Jogjakarta tercatat 1.524 kasus dengan 1.521 pasien menjalani isolasi dan tiga rawat inap di rumah sakit.

Pansus Covid-19 Jogjakarta Minta Pemkot Gerak Cepat Tangani Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-23-at-18.11.56.jpeg" alt="Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, menemukan bantuan Covid-19 senilai Rp 1,2 miliar berupa tenda lipat sebanyak 1.223 unit tidak disalurkan kepada para pedagang yang terdampak pandemi. Temuan tersebut berdasar hasil inspeksi mendadak Pansus Covid-19 DPRD Jember ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2).  ”Saya khawatir tenda-tenda yang dibeli dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar itu rusak, karena menyimpannya ditumpuk begitu saja tanpa ada alas paletnya,” kata anggota Pansus DPRD Jember Agusta Jaka Purwana seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, tenda lipat yang seharusnya dibagikan kepada para pedagang terdampak pandemi tidak boleh ditumpuk begitu saja. Sebab, pipa penyangganya bisa bengkok akibat bebannya cukup berat.  Ketua Pansus Covid-19 David Handoko Seto sangat menyesalkan tidak terdistribusikannya tenda-tenda lipat seharga Rp 800 ribu per unit itu. Padahal tenda-tenda yang dibeli dengan uang rakyat itu seharusnya dibagikan dan dinikmati pedagang yang terdampak pandemi.  ”Sampai sekarang data penerima bantuan tenda itu belum jelas baik nama maupun alamat. Bahkan kapan didistribusikan tidak jelas juga,” ujar David.  David meminta Satgas Covid-19 membuat kajian terkait bantuan tenda tersebut. Apalagi jumlah tenda itu sangat banyak dan minta mempertanggungjawabkan bantuan yang mangkrak itu.  Sekretaris Satgas Covid-10 Jember Mad Satuki mengatakan, tenda tersebut sebenarnya hendak dibagikan kepada para pedagang yang terdampak pandemi.  ”Namun, kami khawatir lalu lintas akan terganggu jika para pedagang mendirikan tenda tersebut. Memang benar bantuan itu belum disalurkan karena perencanaan yang kurang matang,” kata Mad Satuki.  Satgas Covid-19 Jember membeli 1.600 unit tenda untuk pedagang pasar. Namun, hanya 377 tenda yang dibagikan kepada para pedagang di Pasar Tanjung Jember.  ”Kami akan berkonsultasi lebih dulu kepada Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo untuk mendistribusikan tenda itu kepada para pedagang yang terdampak pandemi,” ujar Mad Satuki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GXC63O-NWbc

Pansus Temukan Bantuan Covid-19 Jember Rp 1,2 Miliar Tak Disalurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pansus-DPRD-RL-panggil-DKP-1.jpg" alt="Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong saat menggelar rapat dengar pendapat dengan DKP Rejang Lebong. Nur Muhamad/Antara" width="100%">
<figcaption>Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong saat menggelar rapat dengar pendapat dengan DKP Rejang Lebong. Nur Muhamad/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia khusus (Pansus) pengawasan anggaran penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menemukan indikasi penggelembungan anggaran dalam sejumlah kegiatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Indikasi penggelembungan itu, terlihat dari laporan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Rejang Lebong kepada Pansus Covid-19 DPRD Rejang Lebong, pada Kamis (4/6).  ”Kita minta laporan penggunaan anggaran yang sudah diserap sebesar Rp 2,6 miliar, dari kurang lebih Rp 9 miliar jumlah anggaran yang dialokasikan untuk DKP Rejang Lebong. Itu pembelian apa saja dan sudah didistribusikan kemana saja,” kata Wakil Ketua II DPRD Rejang Lebong Edi Irawan seperti dilansir dari Antara.  Dia menambahkan, laporan penggunaan anggaran tersebut penting diketahui agar penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong yang jumlahnya total mencapai Rp 110,4 miliar tidak bermasalah di kemudian hari. Untuk itu, pihaknya memberikan waktu guna menyerahkan laporan penggunaan anggaran yang sudah diserap DKP Rejang Lebong sebesar Rp 2,6 miliar dari total alokasi anggaran lebih kurang Rp 9 miliar.  Sementara itu, kepala DKP Rejang Lebong Taman S.P. mengatakan, alokasi anggaran yang diterima mencapai Rp 9 miliar. Terbagi untuk tiga kegiatan inti, yakni pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah, pemanfaatan pekarangan untuk 18.000 rumah tangga, dan 150 hektare pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman jagung.  ”Untuk kegiatan pemanfaatan lahan tidur ini berdasar proposal masuk, kedua surat pernyataan kepemilikan lahan, surat pernyataan kades untuk melaksanakan program, begitu juga petani. Artinya, apa yang dikhawatirkan ketua pansus, anggota pansus, Insya Allah bisa kita akomodir,” kata Taman.  Sedangkan untuk kekhawatiran pansus terhadap 18.000 kepala keluarga (KK) penerima bantuan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah akan dilakukan pencoretan karena datanya masih data awal. Yang sudah diverifikasi untuk tiga dari 15 kecamatan di Rejang Lebong sebanyak 6.000 KK dan 12.000 KK lagi masih dalam proses.  Dia mengklaim, kebutuhan beras Kabupaten Rejang Lebong per pekan mencapai 760 ton, sehingga cadangan beras pemkab harus diperkuat mengingat stok beras Bulog daerah itu hanya berkisar 700 ton. Program optimasi lahan itu baru sebatas jenis tanaman jagung. Sedangkan, untuk padi belum dilaksanakan.  Sebelumnya, Pansus DPRD Rejang Lebong akan memanggil sembilan OPD pengelola anggaran Covid-19 di daerah itu yang nilainya mencapai Rp 100,4 miliar. Hingga Kamis (4/6), yang sudah dipanggil adalah dinas perhubungan, satpol PP, dinas ketahanan pangan, dan RSUD Curup.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1yhsPJtUXe4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ngF7O8kB56w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B02o5AH0djc

Pansus Covid-19 Temukan Indikasi Penggelembungan Anggaran

pansus Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus Covid-19

Berita Terkini

Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman

Pansus Covid-19 Jogjakarta Minta Pemkot Gerak Cepat Tangani Kasus

Pansus Temukan Bantuan Covid-19 Jember Rp 1,2 Miliar Tak Disalurkan

Pansus Covid-19 Temukan Indikasi Penggelembungan Anggaran

Download Aplikasi JawaPos.com