<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/JKT_-Pansus-Haji-Sidak-Ke-Kantor-Siskohat-Kemenag_MIFTAHUL-HAYAT10-911510727.jpeg" alt="Ketua Pansus Haji Nusron Wahid (kedua kiri) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Haji Nusron Wahid (kedua kiri) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pansus Angket Haji telah membacakan hasil kerjanya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta. Ada lima rekomendasi yang dibacakan Nusron Wahid selaku Ketua Pansus.</p> <p>Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto turut merespon kasus ini. Pihaknya tetap menghormati hasil kerja pansus.</p> <p>&ldquo;Saya melihat rekomendasi Pansus intinya adalah revisi regulasi untuk perbaikan. Ini tentu kita hormati dan apresiasi,&rdquo; kata Sunanto, Selasa (1/10).</p> <p>Sunanto lalu memberi tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan Pansus. Rekomendasi pertama, dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.</p> <p>&ldquo;Sedari awal Kementerian Agama sudah meminta agar ada revisi regulasi, utamanya Undang-undang No 8 Tahun 2019. Sebab, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler, Kemenag merasakan betul kebutuhan akan revisi regulasi, terlebih melihat dinamika kebijakan penyelenggaraan haji di Arab Saudi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sunanto mencontohkan, Arab Saudi sejak 2023 mengumumkan kuota haji lebih awal dari biasanya. Pada saat yang sama, Kementerian Arab Saudi menerbitkan jadwal tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan kalender hijriah. Sementara proses pengelolaan program dan anggaran pemerintah Indonesia menggunakan kalender masehi.</p> <p>&ldquo;Dalam hal tertentu, ada momen yang menuntut penyelenggara mengambil kebijakan lebih cepat dan melakukan persiapan lebih awal. Hal seperti ini belum terakomodir dalam regulasi,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Contoh lainnya terkait pembiayaan bagi jamaah penggabungan mahram atau pendamping. Regulasi saat ini tidak membedakan biaya yang harus dibayar jamaah yang ikut penggabungan mahram meski masa tunggu mereka lebih singkat dari jamaah yang masuk kuota.</p> <p>Masa antrean jamaah yang berangkat dengan penggabungan mahram dan pendamping, secara regulasi paling lama lima tahun. Namun pembiayaannya disamakan dengan jemaah yang sudah menunggu dalam waktu yang lebih lama, bisa 12 sampai 13 tahun.</p> <p>&ldquo;Hal semacam ini perlu direspons dalam perbaikan regulasi. Saat ini kemenag terus melakukan harmonisasi regulasi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Rekomendasi kedua, diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Sistem penetapan kuota selama ini bersifat terbuka dan mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2019, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9. Penetapan kuota haji memang wewenang atribusi yang diberikan undang-undang kepada Menteri Agama. Pasal 64 juga jelas bahwa alokasi kuota haji khusus sebesar 8% itu dari Kuota Haji Indonesia yang itu adalah kuota pokok, bukan kuota tambahan,&rdquo; kata Sunanto.</p> <p>Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia setidaknya tiga kali menerima kuota tambahan. Praktik pembagiannya tidak pernah sama. Tahun 2019, Indonesia mendapat 10.000 kuota tambahan dan itu seluruhnya diberikan untuk jemaah haji reguler.</p> <p>Tahun 2023, Indonesia mendapat 8.000 kuota tambahan. Sebanyak 92 persen untuk jamaah haji reguler dan 8 persen untuk jamaah haji khusus. Sementara pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan, dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.</p>

Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto turut merespon kasus ini. Pihaknya tetap menghormati hasil kerja pansus.

Pansus Angket Haji Terbitkan Lima Rekomendasi, Begini Tanggapan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/JKT1-Evaluasi-Haji-2023-eca5-2554284968.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (6/11/23)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (6/11/23).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tak hanya Pansus Angket Haji, Komisi VIII DPR juga dibuat kesal oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas. Itu lantaran Yaqut tidak hadir dalam rapat kerja (raker) di DPR terkait agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan haji 2024, kemarin (23/9). Agenda itu pun akhirnya terpaksa ditunda.</p> <p>Padahal, sesuai Undang-Undang tentang Haji dan Umrah, menteri wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada presiden dan DPR paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2019 tersebut.</p> <p>Tak hanya absen raker, menag juga tidak memenuhi undangan Pansus Angket Haji DPR yang dijadwalkan kemarin. Sebelumnya menag juga tidak memenuhi panggilan pansus haji pada 10 September dan 19 September lalu. Artinya, menag sudah tiga kali mengabaikan undangan pansus.</p> <p>Lantas kemana menag? Lewat juru bicaranya, Sunanto, Yaqut kemarin tengah berada di Paris, Perancis menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian dunia. Menurut Sunanto, undangan dari DPR diterima ketika posisi Yaqut sedang menjalankan tugas negara di Eropa.</p> <p>Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menjelaskan, sebagaimana ketentuan undang-undang, laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tidak dapat diwakili oleh pejabat lain di instansinya. Karena itu, dalam raker kemarin dia menolak jika menag diwakili wamenag.</p> <p>Wisnu mengungkapkan, ketidakhadiran menag membuat raker terpaksa ditunda. Implikasinya, persiapan pelaksanaan haji 2025 menjadi molor. Terutama pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sebab, BPIH baru dapat dibahas setelah LPJ haji 2024 diserahkan ke DPR.</p> <p>Ketika persiapan dibahas terlalu mepet dengan pelaksanaan, kata Wisnu, maka bisa merugikan para jamaah haji yang berangkat tahun depan. &rdquo;Jamaah berisiko dirugikan akibat persiapan haji (2025) yang kurang matang,&rdquo; kata Wisnu kepada Jawa Pos, kemarin (23/9).</p> <p>Wisnu pun meminta menag hadir dalam raker tersebut. Komisi VII DPR kemarin membuat jadwal raker baru. Yakni Jumat (27/9) pekan ini. &rdquo;Ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaran haji dan mendorong persiapan haji yang lebih baik di tahun mendatang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Di sisi lain, Anggota Pansus Angket Haji Luluk Nur Hamidah mengkritik sikap menag yang kembali mangkir undangan pansus. Luluk menyebut menag telah melecehkan DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah.</p> <p>Luluk pun curiga menag sengaja menghindari panggilan pansus yang ingin meminta klarifikasi atas carut marut penyelenggaraan haji 2024. &rdquo;Sepertinya menag sengaja menghindari panggilan pansus dengan cara melakukan kunjungan ke luar negeri,&rdquo; ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos, kemarin.</p> <p class="class-paragraph">Luluk pun mendukung rencana memanggil paksa menag dengan menggandeng pihak kepolisian jika kembali mangkir. Hal itu dimungkinkan berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).</p> <p>Sunanto mengatakan, pihaknya membantah jika menag disebut mangkir dari panggilan pansus. Menurutnya, forum perdamaian dunia yang dihadir menag menghadirkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di mana menag mendapat amanah langsung untuk mewakili Presiden Joko Widodo.</p> <p>Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyebut menag mengawali lawatan di luar negeri dengan berkunjung di Arab Saudi. Di sana dia bertemu dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan itu berlangsung 18 September. Persiapan haji 2025 salah satu yang menjadi pembahasan.</p> <p>Sementara terkait rapat evaluasi haji di Komisi VIII DPR, Cak Nanto menegaskan bahwa menag sejatinya sudah menugaskan atau mendelegasikan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki. Namun, DPR memang menolak jika agenda tersebut diwakilkan. <strong>(tyo/wan)</strong></p>

Tak hanya Pansus Angket Haji, Komisi VIII DPR juga dibuat kesal oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas, karena mangkir dari raker.

Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas Absen Raker, Komisi VIII dan Pansus Haji DPR Kesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/05f790ad-eca1-426d-831c-948dd28bb3ca-1455095585.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kementeriannya membuka pendaftaran CPNS mulai 1-14 September./Kemenag via Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kementeriannya membuka pendaftaran CPNS mulai 1-14 September./Kemenag via Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas membantah disebut sengaja mangkir dari panggilan Pansus Hak Angket Haji DPR RI. Dia berdalih belum panggilan yang dilayangkan pansus kepadanya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Sunanto mengatakan, pihaknya menghargai pernyataan Marwan Ja'far sebagai anggota dewan. Namun, ia mempertanyakan terkait sudah dua kali pemanggilan kepada Yaqut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin, sebagai anggota DPR Pak Marwan pasti bicara berdasarkan data dan informasi yang valid. Namun, saya ingin tahu sumber informasi tentang pemanggilan dua kali itu dari mana?" ujar Sunanto, Rabu (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami penasaran dari mana Pak Marwan mendapat info ada dua kali pemanggilan itu? Karena saya sudah cek, belum ada panggilan untuk Menteri Agama," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini menjelaskan, Menteri Agama akhir-akhir ini memang memiliki banyak aktivitas di Kemenag. Selain gelaran MTQ Nasional dan lainnya, Menteri Agama juga disibukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan acara MTQ disiarkan di TV dan terlihat jelas kapan dan siapa saja yang hadir di sana," tandasnya.</div> </div>

"Saya yakin, sebagai anggota DPR Pak Marwan pasti bicara berdasarkan data dan informasi yang valid," kata Jubir Kemenag.

Bantah Disebut Mangkir dari Pansus Angket Haji DPR, Menag Berdalih Belum Terima Panggilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/pansus-28-1352635806.jpg" alt="Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI/(Foto: Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI/(Foto: Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI mendorong masyarakat agar melapor jika mengalami persoalan terkait dengan penyelenggaraan Haji tahun 2024. Terutama perihal pemberangkatan haji. <br /><br />"Mungkin ada masyarakat yang sebenarnya punya persoalan-persoalan terkait dengan penyelenggaraan Haji 2024, terutama yang seharusnya berangkat, tidak berangkat. Yang mestinya belum berangkat, jadi berangkat atau ketika di sana mengalami persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan,&rdquo; kata Wakil Ketua Pansus Angket Haji 2024 DPR RI Ledia Hanifa kepada wartawan di Jakarta, Selasa.&nbsp; <br /><br />Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan aduan, laporan, maupun masukan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 melalui saluran WhatsApp di 0821-2891-6124 atau melalui email&nbsp;angkethaji_2024@dpr.go.id.&nbsp; <br /><br />Layanan pengaduan itu, kata dia melanjutkan, aktif mulai 20 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024 setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00&ndash;16.00 WIB.&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015015173/pansus-haji-ungkap-temuan-soal-pembagian-kuota-tambahan-oleh-kemenag-dari-arab-saudi">Pansus Haji Ungkap Temuan soal Pembagian Kuota Tambahan oleh Kemenag dari Arab Saudi</a></strong> <br /><br />Lebih lanjut dia menjelaskan, saluran aduan, laporan, dan masukan tersebut dibuat oleh Pansus Angket Haji demi memastikan ke depannya penyelenggaraan haji dapat terlaksana lebih baik.&nbsp; <br /><br />"Ini konteksnya Pansus Hak Angket Haji ini adalah ingin perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan lebih baik lagi. Jadi, kalau semua menginginkan jamaah haji yang berangkat berikutnya jadi lebih baik lagi, ayo silakan berikan masukan, catatan-catatan. Mudah-mudahan, bisa meningkatkan layanan haji ke depan," katanya.&nbsp; <br /><br />Sebelumnya, Pansus Angket Haji 2024 DPR RI menetapkan anggota DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua. Penetapan itu dilakukan dalam rapat Pansus Angket Haji yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/8), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar.&nbsp; <br /><br />"Saudara Nusron Wahid menjadi Ketua Pansus Angket Haji. Wakil ketua, tiga orang, Pak Marwan Dasopang, Bu Diah Pitaloka, dan Ibu Ledia," kata Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014958800/rapat-pansus-haji-dpr-digelar-16-agustus-di-kompleks-parlemen-senayan-legislatif-diingatkan-jangan-ada-muatan-politis">Rapat Pansus Haji DPR Digelar 16 Agustus di Kompleks Parlemen Senayan, Legislatif Diingatkan Jangan Ada Muatan Politis</a></strong> <br /><br />Nusron Wahid pun telah menjabarkan tiga ruang lingkup yang menjadi fokus persoalan pihaknya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah.&nbsp; <br /><br />"Yang sudah kita sepakati tadi ada tiga ruang lingkupnya," kata Nusron.&nbsp; </p> <p>Pertama, dia menyebut, pihaknya akan mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan.&nbsp; <br /><br />"Yang harusnya digunakan untuk reguler, -tapi- digunakan untuk jamaah haji khusus," katanya.&nbsp; <br /><br />Ruang lingkup kedua, kata dia, masalah manajemen operasional haji, mulai dari, rekrutmen sumber daya manusia hingga pelayanan dan tingkat kepuasan jamaah. Ruang lingkup ketiga, lanjut dia, pembenahan sistem keuangan haji. <br /><br />Selain itu, Pansus Haji DPR juga akan mendalami manajemen operasional haji 2024 mulai dari sistem rekrutmen, sumber daya manusia, hingga survei tingkat kepuasaan jemaah haji.&nbsp; <br /><br />"Ketiga, kami akan dalami pembenahan sistem keuangan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan menjamin manajemen risiko," kata Nusron.&nbsp; <br /><br />Nusron mengatakan, Pansus Haji akan bekerja sampai akhir September 2024, tepatnya sebelum pergantian anggota DPR periode selanjutnya.&nbsp; <br /><br />Pansus Haji akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Mulai dari regulator, travel haji, perwakilan jemaah haji, dan perwakilan masyarakat yang terlibat haji.&nbsp; <br /><br />"Rabu ini kita akan mulai panggil," kata Nusron. <br /><br />DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V, Selasa, 9 Juli 2024. <br /><br />Pansus ini telah disahkan disahkan setelah anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Setidaknya ada 35 anggota DPR RI yang terdiri lebih dari dua fraksi yang setuju pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki penyelanggaran haji 2024 yang bermasalah. <br /><br />Salah satu masalah yang akan digali oleh panitia khusus adalah soal pembagian kuota haji yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pasal 64 ayat 2 menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. <br /><br />Panitia kerja Komisi VIII dan menteri agama awalnya sudah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 pada 27 November 2023. Mereka menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian haji reguler 221.720. <br /><br />Kuota ini termasuk kuota tambahan hasil lobi pemerintah RI terhadap Arab Saudi, yang memberikan tambahan 20 ribu jemaah. Dari hasil kesepakatan itu juga ditetapkan anggaran haji 2024 sebesar Rp 8,3 triliun. <br /><br />Namun di tengah jalan, Kementerian Agama justru mengalokasikan 20.000 kuota tambahan dengan rincian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Walhasil, kuota haji khusus justru melampaui batas 8 persen seperti yang ditetapkan Undang-Undang. <br /><br />Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mempersilakan Panitia Khusus Haji menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaran haji. <br /><br />"Perihal dugaan korupsi, monggo dibuktikan saja, kira-kira ada korupsi di bagian apa?" kata Hilman kepada Tempo melalui pesan whatsapp, Selasa, 16 Juli 2024. <br /><br />Terkait pembagian kuota haji, Hilman mengatakan Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji menyebutkan bahwa menteri yang mengatur alokasi kuota tambahan itu. Menteri Agama lantas mengalokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. <br /><br />&ldquo;Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat spesial ekstra kuota 20.000," katanya. <br /><br />Selain itu, Hilman mengatakan pembagian alokasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. <br /><br />MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan. Hilman menuturkan pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Komisi VIII DPR RI pada Januari 2024 tentang pembagian kuota haji tersebut, namun tidak tercapai.<br /> <br />"Kebijakan (pengalokasian kuota tambahan) sudah kami pertimbangkan matang-matang dan kami sudah berusaha komunikasikan itu dengan komisi VIII DPR RI," ucapnya <br /><br /><br /></p>

Masyarakat dapat menyampaikan aduan, laporan, maupun masukan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

Pansus Angket Haji Minta Masyarakat Melapor Jika Alami Kendala Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_Rapat-Pansus-Angket-Haji_Salman-Toyibi-3JPG-1522690227.jpg" alt="Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengikuti Rapat Pansus Angket Haji, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Salma" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengikuti Rapat Pansus Angket Haji, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Salma</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menjelaskan polemik soal pembagian kuota haji tambahan 2024.</p> <p>Menurut dia, inisiatif pembagian separo kuota haji tambahan 2024 untuk haji khusus yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus Angket Haji di DPR RI berasal dari Kemenag.</p> <p>Hal ini diungkap saat Hilman Latief hadir sebagai saksi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket Haji di DPR pada Rabu (21/8).&nbsp;</p> <p>Dalam rapat itu, Hilman menceritakan kronologi pengalokasian separo kuota tambahan untuk haji khusus. Alokasi itu menjadi rumusan yang diajukan oleh Kemenag dalam pertemuan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji Arab Saudi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dari hasil pertemuan antara Menteri Agama dengan Menteri Haji (Arab Saudi), kemudian disampaikan aspirasinya dan kemungkinan membagi kuota. Termasuk juga pengalihan 10.000 (kuota haji tambahan) itu," kata Hilman dalam keterangannya, Minggu (25/8).</p> <p>Ketua Pansus Angket Haji DPR Nusron Wahid yang memimpin RDP itu menyebut, keterangan Hilman menjadi bukti bahwa inisiatif pengajuan pembagian kuota haji tambahan berasal dari Kemenag. Bukan dari Pemerintah Arab Saudi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Oke, yang membuat rumusan Kemenag. Jadi ini pengakuan bagus, bahwa Kementerian Agama-lah yang merumuskan bahwa 10.000 (haji reguler) 10.000 (haji khusus) itu kepada Kementerian Haji (Arab Saudi)," ucapnya.</p> <p>Kuota haji khusus telah menjadi polemik antara Kementerian Agama dengan DPR RI beberapa bulan terakhir. Berawal dari penetapan kuota haji khusus sebanyak 27.680 atau sekitar 11,5 persen dari total 241.000 jamaah.&nbsp; Itu setelah ada tambahan kuota sebanyak 20 ribu jamaah.</p> <p>DPR menilai jumlah ini berbeda dengan yang telah disepakati dengan DPR. Serta melebihi jumlah kuota haji khusus yang telah diatur oleh pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019, di mana kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8 persen.</p> <p>Sementara, Kemenag menyatakan pengaturan kelebihan tersebut adalah bagian dari kuota haji tambahan. Di mana ketentuan pengisian kuotanya adalah wewenang dari Menteri Agama.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Atas perbedaan tersebut, DPR RI membentuk Pansus Angket Haji yang telah dimulai sejak 19 Agustus lalu dan akan berakhir pada 23 September 2024.</p>

Dirjen PHU Kemenag mengakui bahwa inisiatif pembagian separo kuota haji tambahan 2024 untuk haji khusus berasal dari kemenag

Dirjen PHU Jelaskan Pembagian Kuota Haji Tambahan, Akui Alokasi Haji Khusus Inisiatif Kemenag   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/_MG_0700JPG-1506628725.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR. Nusron dalam kerjanya akan didampingi oleh tiga wakil ketua, yakni Diah Pitaloka dari PDIP, Marwan Dasopang dari PKB, dan Ledia Hanifah dari PKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini diambil dalam rapat perdana Pansus Haji yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin di ruang Pansus Paripurna, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketua Pansus Haji Nusron Wahid, dan wakilnya ibu Diah Pitaloka (PDIP), pak Marwan Dasopang (PKB), dan ibu Ledia Hanifah (PKS). Setuju ya?" tanya Cak Imin kepada anggota Pansus Haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014994153/pasangan-yang-berpura-pura-jatuh-cinta-tetapi-sebenarnya-sudah-tidak-mencintai-biasanya-sering-menunjukkan-8-perilaku-halus-ini">Pasangan yang Berpura-pura Jatuh Cinta Tetapi Sebenarnya Sudah Tidak Mencintai, Biasanya Sering Menunjukkan 8 Perilaku Halus Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota pansus, diiringi ketokan palu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat Pansus pada hari ini dihadiri oleh 17 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Karena itu, rapat perdana Pansus Haji dimulai dengan agenda penetapan Pimpinan Pansus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Anggota Pansus Haji Luluk Nur Hamidah mengatakan, pihaknya menggelar rapat resmi perdana dengan agenda memilih dan menetapkan pimpinan pansus. Dia berharap, pimpinan Pansus bisa bekerja efektif, maksimal dan cepat demi perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014994132/buat-orang-tua-bangga-10-tanggal-lahir-anak-yang-bakal-jadi-bos-besar-hingga-jadi-juragan-tanah-di-masa-depan-menurut-primbon-jawa">Buat Orang Tua Bangga! 10 Tanggal Lahir Anak yang Bakal Jadi Bos Besar hingga Jadi Juragan Tanah di Masa Depan, Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu yang kita harapkan pimpinan Pansus yang memiliki pengetahuan, kecakapan menggerakkan tim secara efektif dan memahami urgensi pembentukan pansus," pungkas Luluk.</div>

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR.

Legislator Golkar Nusron Wahid Terpilih jadi Ketua Pansus Angket Haji DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/haji-06-1535118544.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menyapa jamaah haji Indonesia di tanah suci. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menyapa jamaah haji Indonesia di tanah suci. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).</p> <p>"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" kata Cak Imin, sapaan karibnya, Selasa</p> <p>Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.</p> <p>Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.</p> <p>"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," ucapnya.</p> <p>Dia menyebut gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag) karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.</p> <p>"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," kata dia.</p> <p>Sebelumnya, Minggu (28/7), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.</p> <p>"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta, Minggu.</p> <p>Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.</p> <p>Sejauh ini, katanya, dia juga masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut, yang disetujui pembentukannya saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu (9/7).</p> <p class="class-paragraph">"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.<br /><br /></p>

Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

Cak Imin Pastikan Pansus Angket Haji Tak Ada Urusan dengan PKB atau PBNU

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1805894727233532898" data-legacy-message-id="190fd3afb68173e2"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1i8" class="ii gt"> <div id=":1i9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-092059_32507a7c-956626242.jpg" alt="BISA MELIHAT: Meski dijaga ketat oleh petugas keamanan, para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>BISA MELIHAT: Meski dijaga ketat oleh petugas keamanan, para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pembentukan pansus haji masih menuai perdebatan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, Pansus Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menyampaikan, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membentuk pansus. Dengan harapan bisa memberikan transparansi kepada publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketertutupan kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," ujar Marwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan menegaskan, Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Pansus dibentuk bukan atas sentimen pribadi anggota DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014845521/respons-menag-soal-pansus-haji">Respons Menag soal Pansus Haji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan menambahkan, Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti, dugaan terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," tutupnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan

Komisi VIII DPR: Pansus Angket Haji Dibuat karena Kemenag Tak Beri Data dan Keterangan Memadai Terkait Pelaksanaan Haji

pansus angket haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus angket haji

Berita Terkini