<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/IMG_20240623_232609-1503613317.jpg" alt="Kedatangan pesawat Garuda Indonesia jenis A340-300 yang mengangkut 319 jamaah haji. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kedatangan pesawat Garuda Indonesia jenis A340-300 yang mengangkut 319 jamaah haji. Firman/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Panitia khusus (Pansus) hak angket terkait pengawasan haji 2024 telah disahkan DPR RI, dalam rapat paripurna, pada Selasa (9/7). Pansus ini bakal mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membongkar permasalahan pelaksanaan haji 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota pansus angket haji, Achmad Baidowi menjelaskan, terdapat sejumlah alasan DPR RI membentuk pansus angket pengawasan haji. Terutama menyangkut pembagian kuota haji tambahan yang tak didasarkan Undang-Undang (UU) dan adanya ketidaksesuaian antara kesimpulan hasil rapat Panja Komisi VIII dengan kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang (KPK) juga akan dilibatkan," kata pria yang karib disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Fraksi PPP ini menyatakan DPR merupakan lembaga politik. Sehingga ia tak mempermasalahkan adanya tudingan soal pembentukan Pansus Angket Haji 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, memang politik, karena DPR adalah lembaga politik. Kalau angket dinilai syarat politis itu hal yang wajar. Karena langkah panitia angket itu adalah langkah politik yang dilakukan lembaga politik," ucap Awiek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Awiek menegaskan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 dilakukan demi memperbaiki tata kelola pelaksanaan haji di Tanah Air.&nbsp;"Tentunya politik kebijakan haji yang akan datang itu lebih baik dari yang ada hari ini," pungkasnya.</div>

Pansus ini bakal mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membongkar permasalahan pelaksanaan haji 2024.

Pansus Angket DPR akan Gandeng KPK Bongkar Permasalahan Pelaksaan Ibadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-keberatan-rekomendasi-pansus-angket-ini-poin-poinnya_m_188752.jpeg" alt="Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa bersama Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa bersama Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah memberikan rekomendasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya ada empat aspek yang diberikan kepada KPK. Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pimpinan lembaga anti rasuah tidak bisa hadir dalam rapat paripurna pembacaan angket ini. Namun, KPK telah mengirimkan surat kepada dirinya, terkait respons dari rekomendasi Pansus Angket ini. Sikap mereka, kata Agun, tidak sepenuhnya setuju terhadap rekomendasi itu. "KPK tidak sepenuhnya setuju terhadap laporan yang diampaikan pansus angket KPK," ujar Agun saat membacakan rekomendasi Pansus Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2). Dalam surat tersebut juga disebutkan, lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo itu akan menjalankan isi dari rekomendasi tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. "Ke depan KPK juga akan melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk dimplementasikan untuk penguatan lembaga, dan mendorong upaya pemberantasan korupsi," katanya. Surat yang dikirimkan oleh lembaga antirasuah diketahui bernomor. B/854/H.K.01/01-55/02/2018 terkait hal penjelasan pelaksanana tugas dan kewenangan KPK. "Pada prinsipnya KPK beri respons seperti yang saya bacakan," pungkasnya. Berikut ini empat aspek rekomendari dari Pansus Angket kepada KPK. A. Aspek kelembagaan. 1. Kepada KPK untuk menyempurnakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. 2. Kepada KPK untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas-HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik. 3. Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances.&lrm; B. Aspek Kewenangan. 1. Kepada KPK, dalam menjalankan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan, agar membangun jaringan kerja (networking) yang kuat dan menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Kepada KPK, dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara. 3. Kepada KPK, dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan Negara. C. Aspek Anggaran 1. Kepada KPK untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK. 2. DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang. D. Aspek Tata Kelola SDM 1. Kepada KPK agar memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian. 2. Kepada KPK agar semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

KPK Keberatan Rekomendasi Pansus Angket, Ini Poin-poinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kewenangan-penuntutan-kpk-dihilangkan-orangnya-prabowo-bilang-gini_m_155558.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket DPR mewacanakan adanya penghapusan kewenangan penuntutan yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, fokus penuntutan hanya bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa mengaku sangat tidak setuju adanya wacana tersebut. Karena, apabila KPK dihilangkan penuntutannya sama saja membuat lemah lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini. "Itu enggak boleh. Itu sama saja membuat KPK lumpuh&lrm;. Gerindra dalam hal ini tidak setuju," ujar Desmond saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengaku, Fraksi Partai Gerindra akan menolak keras adanya wacana itu. Dia menduga wacana itu akan sulit terwujud karena akan ada penolakan dari sejumlah fraksi di DPR. &ldquo;Menghapus (penyidikan KPK) dihilangkan itu harus ada peraturannya. Jadi (Pansus Angket) perlu berjuang keras menghapus itu," katanya. Lebih lanjut Desmond juga menegaskan Partai Gerindra akan menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK, yang melemahkan lembaga antirasuah itu. Di mana salah satu fungsi kewenangan penuntutan hilang. &ldquo;Yang jelas dari UU KPK, Partai Gerindra tidak ingin adanya perubahan," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK, Misbakhun mengatakan Pansus Hak Angket merekomendasikan pencabutan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan,&nbsp;penghilangan penyidikan itu adalah salah satu rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 28 September mendatang. Misbakhun mengatakan, rekomendasi itu muncul setelah pansus tersebut mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke DPR. Menurut dia, kerja lembaga antirasuah itu kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni Polri dan Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu Pansus ingin &lrm;masalah&nbsp;penuntutan mejadi kewenangan dari Korps Adhyaksa saja.

Kewenangan Penuntutan KPK Dihilangkan, Orangnya Prabowo Bilang Gini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-daftar-barang-sitaan-kpk-yang-tersebar-di-sejumlah-rupbasan_m_153920.jpeg" alt="Salah sau mobil mewah sitaan KPK" width="100%">
<figcaption>Salah sau mobil mewah sitaan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari sekian banyak barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian besar yang dilaporkan ke rumah penyimpanan barang sitaan (Rupbasan) di lima wilayah DKI Jakarta, berupa barang bergerak.&nbsp; Hal itu diketahui saat Pansus Angket KPK memanggil Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ma'Mun dalam agenda Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).&nbsp; Sementara untuk tanah, bangunan, dan benda-benda berharga seperti perhiasan tidak pernah dilaporkan. "Tidak ada," jawab Kepala Rupbasan Jakarta Barat dan Tanggerang, Sardjono. Begitupula dikatakan kepala Rupbasan di empat wilayah DKI Jakarta lainnya. Yakni, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Di Jakarta Barat sendiri, tercatat hanya&nbsp;16 unit kendaraan roda empat&nbsp;yang dilaporkan KPK. Di Jakarta Selatan, ada 66 unit roda empat dan 1 unit Harley Davidson. Untuk Rupbasan wilayah Jakarta Pusat, tercatat 55 item yang dilaporkan dan diserahkan KPK. Terdiri dari 4 mesin, 2 kendaraan roda dua, dan sisanya minibus, sedan, truk, hingga mobil molen. Rupbasan wilayah Jakarta Utara mencatat 14 unit mobil. Sementara Jakarta Timur ada 31 kendaraan&nbsp;roda dua&nbsp;yang dilaporkan KPK dan dalam perawatan Rupbasan. Adapun untuk perawatannya, Rupbasan mengocek dana senilai Rp 20 juta per tahun. Jumlah tersebut dianggap tidak relevan lantaran barang sitaan terbilang banyak dan berbeda-beda dalam perawatannya. Karena itu, Plt Dirjen PAS Kemenkumham Ma'mun mengatakan ke KPK mereka tidak mampu merawatnya dengan maksimal. KPK pun akhirnya membantu dalam bentuk natura seperti aki dan transport. "Karena disimpan di basement dirjen imigrasi di Kuningan, KPK memberi Rp. 250 ribu per bulan, diberikan per tiga bulan," ungkap Ma'mun. Mengetahui hal itu, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, harusnya soal perawatan bukan lagi urusan KPK. Harusnya diserahkan ke lembaga lain yang berwenang. "Bikin cabang Rupbasan di KPK. Jangan lalu kasih uang Rp. 200 ribu. Direktur Rupbasan seperti mengemis. Ini kan tebalik-balik republik ini,&rdquo; pungkas Agun.

Ini Daftar Barang Sitaan KPK yang Tersebar di Sejumlah Rupbasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ajak-bernegara-dengan-baik-dan-benar-ini-saran-yusril-untuk-kpk_m_143329.jpeg" alt="Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan KPK hadir memenuhi panggilan Pansus Angket di DPR. Sebab, sesama lembaga harus saling menghormati.  Apalagi, kata mantan Menkumham, ilegal atau tidaknya pansus tersebut, bukanlah KPK yang menentukan.&nbsp;  &ldquo;Kurang positif sekiranya pansus mengundang KPK di DPR, tapi tidak mau datang dengan alasan itu ilegal. Saya rasa ilegal atau tidaknya bukan KPK yang memutuskan tapi pengadilan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).  Kata dia, sikap KPK yang ogah datang memenuhi panggilan pansus angket, bisa menjadi preseden buruk.&nbsp;  "Kalau dikatakan dia batal demi hukum, terus tidak mau datang kan bisa sebaliknya, kalau KPK manggil orang untuk diperiksa lalu orang itu bilang ilegal, kan bahaya juga negara ini," tutur dia.  Jika dikatakan prosedur pengambilan keputusan terhadap Pansus Angket KPK cacat, kata Yusril, itu bisa diajukan ke pengadilan.&nbsp;  "Bukan lantas kalau ada prosedurnya, terus cacat, terus tidak kita patuhi," imbuhnya.  Karenanya, Yusril menyarankan supaya KPK menghormati panggilan dari pansus angket di DPR.&nbsp;  "Cobalah membangun bagaimana hidup bernegara yang baik dan benar. Menurut saya harus dicontohkan dari pimpinan lembaga-lembaga negara itu," sambungya.  Sementara, soal apakah DPR bisa meminta bantuan Kepolisian untuk memanggil paksa KPK yang tak mau datang, Yusril mengaku pesimis.&nbsp;   "Polisinya saja sekarang nggak mau. Katanya aturannya nggak jelas bila dibandingkan dengan Undang-Undang 78," pungkas dia. (dna/JPG)

Ajak Bernegara dengan Baik dan Benar, Ini Saran Yusril untuk KPK

pansus angket dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus angket dpr

Berita Terkini

Pansus Angket DPR akan Gandeng KPK Bongkar Permasalahan Pelaksaan Ibadah Haji

KPK Keberatan Rekomendasi Pansus Angket, Ini Poin-poinnya

Kewenangan Penuntutan KPK Dihilangkan, Orangnya Prabowo Bilang Gini

Ini Daftar Barang Sitaan KPK yang Tersebar di Sejumlah Rupbasan

Ajak Bernegara dengan Baik dan Benar, Ini Saran Yusril untuk KPK

Download Aplikasi JawaPos.com