<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/JKT_EVAKUASI-KORBAN-KEBAKARAN-DI-CEMPAKA-PUTIH_HANUNG-HAMBARA_09122025-9-2670459927.jpg" alt="Suasana toko Terra Drone pasca kebakaran di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, Selasa (09/12/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana toko Terra Drone pasca kebakaran di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, Selasa (09/12/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran. Desakan ini muncul menyusul insiden tragis terbakarnya ruko milik perusahaan Terra Drone di Jakarta pada Selasa (9/12) yang merenggut 22 korban jiwa. William mengatakan, rentetan kebakaran di Jakarta sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Kejadian naas ini adalah yang kesekian kalinya terjadi dalam waktu yang berdekatan. Data terbaru menunjukkan lonjakan tajam peristiwa si jago merah di Ibu Kota. Pada 2025, tercatat ada 1.195 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak drastis dari 788 peristiwa pada tahun 2024. Melihat fakta ini, William mendorong langkah serius untuk meninjau masalah kebakaran di Ibu Kota dan mencari solusi yang nyata. "Kejadian ini merupakan yang kesekian kalinya di Jakarta dalam waktu dekat. Mungkin, kita harus segera mengadakan pansus kebakaran dan penanganannya di Jakarta selama ini. Jangan sampai warga kita terus digentayangi oleh ancaman itu tanpa kita memiliki solusi yang konkrit," ujarnya, Jumat (12/12). Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti potensi masalah kelayakan bangunan, terutama terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF adalah syarat wajib yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. "Semua ini membuat kita bertanya-tanya sudah seberapa aman atau malahan tidak amannya bangunan-bangunan kita ini di Jakarta. Jangan-jangan, ada banyak bangunan yang belum memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi)," imbuhnya. Ia menduga, banyak bangunan tidak memiliki SLF karena tidak dilengkapi sarana keselamatan yang memadai. "Atau lebih parahnya lagi, alat-alat seperti hidran mandiri, water sprinkler, dan sarana seperti tangga darurat memadai sebagai syarat untuk mendapatkan SLF tersebut malahan tidak ada sama sekali, seperti masih ditemukan di banyak tempat," sambungnya. <h2>Tugas Mendesak Pansus Kebakaran Jakarta</h2> Jika Pansus ini disetujui, tugas utamanya adalah menginvestigasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengeluarkan SLF. Pansus kebakaran diharapkan dapat menyisir dan memeriksa gedung-gedung yang belum memiliki sertifikat krusial ini. "Pansus ini perlu menyelidiki apakah Pemprov DKI telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan SLF. Salah satunya adalah dengan menyisir dan memeriksa gedung-gedung yang masih tidak memilik SLF," lanjutnya. Lebih lanjut, William menekankan pentingnya sosialisasi masif dari Pemprov DKI mengenai persyaratan SLF. Ini perlu dilakukan agar semua bangunan di Ibu Kota tidak lagi membahayakan penghuninya. "Jika ternyata memang persyaratan SLF ini masih belum banyak diketahui, maka Pemprov DKI harus melakukan sosialisasi yang seluas-luasnya agar bangunan-bangunan kita tidak lagi berbahaya bagi penghuninya," terusnya.

William Aditya Sarana mendesak pembentukan Pansus Kebakaran setelah insiden tragis kebakaran ruko di Jakarta yang menewaskan 22 orang.

22 Nyawa Melayang di Ruko Terra Drone, Anggota DPRD Desak Pembentukan Pansus Kebakaran Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/9JLBXB7mC345XUFJFkRgJ4H9enGyOVbAQHRwsbrb-1-3506754123.jpg" alt="Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Farah Savira. (Masria Pane/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Farah Savira. (Masria Pane/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta sudah memasuki tahap akhir. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembatasan penjualan rokok. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Farah Savira menuturkan, pembatasan melalui Raperda KTR itu bertujuan untuk melindungi generasi muda dari menjadi perokok aktif. Khususnya, anak di bawah usia 21 tahun. &ldquo;Kami tidak ingin memberikan ruang bagi anak-anak untuk mudah mengakses rokok. Karena itu, salah satu larangan tegas adalah tidak menjual rokok kepada mereka,&rdquo; kata Farah. Pansus juga mengusulkan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Kebijakan itu, lanjut Farah, sudah lama menjadi bagian dari draf Raperda KTR dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat maupun forum pembahasan publik. Namun, kebijakan itu berpotensi berdampak pada PAD. Mulai dari sektor dunia hiburan, cukai hasil tembakau, dan pajak penjualan rokok. &ldquo;Dari dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau, ada potensi penurunan hingga hampir 50 persen. Dari sebelumnya Rp2 triliun bisa jadi hanya Rp1 triliun. Ini masih kami minta data lengkap dari Bapenda,&rdquo; jelasnya. Selain DBH cukai itu, ada juga potensi kehilangan PAD dari pajak lainnya, di antaranya pajak rokok dan sektor hiburan juga akan berkurangan dengan pembatasan itu. Untuk angka pasti, dia belum mendapatkan dari Pemprov DKI. Namun, dari data Bapenda DKI, Jawa Pos mendapat data, target pajak rokok tahun ini mencapai Rp 900 miliar dan pajak kesenian dan hiburan mencapai Rp 600 miliar. Menurutnya, pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencari solusi atas potensi kehilangan pendapatan ini. &ldquo;Memang harus ada creative financing yang sempat dibahas oleh di Rapimgab, dari teman-teman Bapenda, Bapeda, dan lain-lain. Tapi ya kita lihat lagi potensi PAD di Jakarta apa saja, kan masih ada pariwisata, masih ada kuliner, masih ada hal-hal lain yang bisa kita perjuangin,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Farah juga mengakui bahwa Pansus menerima banyak masukan agar ekonomi lokal tetap hidup, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual rokok secara legal. &ldquo;Kami tidak ingin ada pemutusan rantai ekonomi. Karena itu, ada usulan agar tempat umum tertentu masih boleh menjual rokok dengan syarat ketat,&rdquo; ujarnya. Meski dinilai lama, Farah menyebutkan, pansus akan segera merampungkan raperda tersebut dalam bulan ini. Tidak hanya rokok biasa, larangan dalam raperda itu juga termasuk larangan rokok elektrik atau vape.

Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta bahas Ranperda Kawasan Tanpa Rokok yang berpotensi turunkan Pendapatan Asli Daerah di Pemprov DKI Jakarta.

Pansus Akui Raperda KTR Bisa Kurangi PAD, Dorong Creative Financing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/Penyegelan-2101748625.jpg" alt="Pansus perparkiran segel parkir ilegal di Jakarta Barat.&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Pansus perparkiran segel parkir ilegal di Jakarta Barat.&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat pembenahan sistem parkir. Ketua Pansus Jupiter mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi untuk beraudiensi dengan gubernur. &ldquo;Kami sudah bersurat resmi untuk audiensi dengan Gubernur Pramono Anung,&rdquo; ujar Jupiter, kemarin (9/10). Pertemuan tersebut, kata dia, akan melibatkan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pertemuan juga menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. &ldquo;Setelah ada balasan resmi, kami akan menyampaikan kembali rencana pertemuan terbatas bersama UPP Parkir, Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya,&rdquo; ungkap Jupiter. &nbsp;Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang signifikan. Kenaikan target dua kali lipat dari Rp40 miliar menjadi Rp100 miliar, menurut Wibi, perlu kajian secara mendalam. &nbsp;&ldquo;Begitu pansus ini terbentuk, baru muncul target naik dua kali lipat. Ini suatu keanehan,&rdquo; kata Wibi. &nbsp;Wibi menilai, pansus perlu segera berdialog langsung dengan Gubernur untuk menelusuri potensi permasalahan dalam sistem pengelolaan parkir. &ldquo;Kalau ada indikasi oknum di dalam, teman-teman pansus harus segera meminta waktu dan dukungan penuh dari Gubernur,&rdquo; terang Wibi. &nbsp;Langkah audiensi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan memastikan sistem pengelolaan parkir di DKI Jakarta berjalan akuntabel serta berpihak pada kepentingan publik.&nbsp;

Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Gubernur untuk memperkuat sistem parkir.

DPRD DKI Temukan Keanehan Lonjakan Target PAD Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kawasan-Tanpa-Rokok-5-1-2415652441.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DKI Jakarta, Farah Savira, optimistis pembahasan Raperda KTR selesai sesuai target pada bulan ini. Pekan lalu, Pansus KTR telah melanjutkan pembahasan hingga pasal 15. diharapka, dalam waktu dekat seluruh pasal sudah bisa disepakati. "Ini kebetulan amanah yang diberikan ke kami untuk bisa diselesaikan di periode ini, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ini sesuatu yang diperlukan masyarakat Jakarta," ujar Farah, Selasa (16/9). Politikus Golkar ini menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia tak ingin Perda KTR nantinya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. "Jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas atau juga potensi ekonomi yang ada. Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke behavior. Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya," jelasnya. Farah menjelaskan, Raperda KTR diharapkan bisa lahir sebagai aturan komprehensif. Nantinya, aturan teknis akan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). "Sehingga aturan teknis tadi, semisal untuk penegakan hukum, siapa yang berwenang, seperti apa, termasuk tim satgasnya itu siapa-siapa aja, itu nanti juga bisa diturunkan dalam bentuk pergub," ujarnya. Dalam pembahasan lanjutan, Pansus juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam implementasi perda. DPRD pun akan dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan Perda KTR nantinya. "Maka dari itu, ada banyak masukan dan tambahan dari teman-teman, supaya DPRD juga berperan untuk bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan implementasi perda ini ke depan," tambah Farah. <h2>Soroti Larangan Jual Rokok di Sekitar Sekolah</h2> Anggota Pansus Ranperda KTR lainnya, Yusuf, memberi perhatian khusus pada pasal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. "Dekat sekolah itu pasti ada toko yang jaraknya kurang dari 200 meter. Ini kita juga perlu kajian lebih lanjut. Jangan sampai kita juga dalam kebijakan ini banyak merugikan pedagang kecil, usaha-usaha warung kecil," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Yusuf yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menegaskan, aturan ini diharapkan tidak menambah beban berat masyarakat. <h2>Pramono Jamin Perda KTR Tidak Rugikan UMKM</h2> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya juga memastikan Raperda KTR tidak akan menurunkan omzet UMKM. Hal ini pun akan menjadi perhatian pemprov DKI Jakarta ke depan. "Pasti perda itu (Raperda KTR) tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu,' ujar Pramono di Jakarta Selatan, Senin (15/9). Pramono menjelaskan, aturan tersebut hanya akan membatasi aktivitas merokok di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok di ruang publik. "Jadi pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, yang di mana UMKM enggak pernah jualan di situ," kata dia.

Pembahasan Perda Kawsan Tanpa Rokok DKI Jakarta terus berlanjut, dengan penekanan pada perlindungan masyarakat dan UMKM.

Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Tak akan Ganggu Ekonomi, Pansus DPRD DKI Jakarta Targetkan penyusunan Rampung Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ada-sanksi-tambahan-bagi-pns-yang-melanggar-perda-ktr-di-surabaya_m_-640x421.jpg" alt="Ilustrasi raperda KTR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi raperda KTR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta memastikan pembahasan regulasi ini berjalan sesuai target.&nbsp; Pasal-pasal sensitif yang berpotensi menimbulkan polemik, seperti larangan penjualan rokok di sekitar sekolah, akan dikaji secara matang agar tidak menjadi beban masyarakat. Yusuf, anggota Pansus Raperda KTR dari Fraksi PKB, menyoroti pasal 17 yang mengatur berbagai pelarangan. Di antaranya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, larangan penjualan eceran, pembatasan izin penjualan, hingga sponsorship. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016563627/komunitas-nelayan-sebut-perekam-video-tanggul-beton-di-cilincing-adalah-wisatan-tapi-akui-memang-alami-kerugian">Komunitas Nelayan Sebut Perekam Video Tanggul Beton di Cilincing Adalah Wisatan, tapi Akui Memang Alami Kerugian</a> Menurut dia, kondisi geografis Jakarta membuat aturan jarak sulit diterapkan. Sebab, sekolah, permukiman, dan usaha kecil saling berdekatan. "Dekat sekolah itu pasti ada minimarket yang jaraknya kurang dari 200 meter. Ini kita juga perlu kajian lebih lanjut. Jangan sampai kita juga dalam kebijakan ini banyak merugikan pedagang kecil, usaha-usaha warung kecil," ujar Yusuf saat dikonfirmasi. <h3>Jangan Rugikan UMKM dan Warung Kecil</h3> Sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Yusuf menekankan agar pembahasan Raperda KTR tidak merugikan masyarakat kecil. "Memang pembahasan kawasan tanpa rokok ini akan mengerucut sampai ke hal-hal yang kecil. Namun kita juga mempertimbangkan kalau dampaknya terlalu luas untuk kalangan menengah ke bawah terutama UMKM dan warung-warung kecil," kata Yusuf. Yusuf menambahkan, di tengah kondisi ekonomi yang menantang, regulasi sebaiknya tidak menambah beban berat bagi masyarakat. Sementara itu, Andika Wisnuadji, anggota pansus KTR lainnya dari Fraksi Demokrat menegaskan, pembahasan pasal demi pasal tetap dilakukan secara terstruktur. Pihaknya akan terus berdiskusi dengan eksekutif maupun pemangku kepentingan lain. "Tujuannya agar pembahasan berjalan konstruktif dan tidak menimbulkan polemik. Kami juga berkomitmen memastikan Raperda KTR ini tidak berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta tetap memperhatikan masukan dari berbagai pihak," ujar Andika. Andika juga memastikan, pansus akan terus berjalan sesuai target waktu ditentukan. "Tentunya untuk memastikan substansi regulasi dapat diselesaikan tepat waktu dan tetap berkualitas," tegas Andika.

Pansus Raperda KTR DKI Jakarta memastikan pembahasan regulasi tidak merugikan masyarakat, terutama UMKM dan warung kecil

Cegah Polemik, Pansus Raperda KTR DKI Jakarta Pastikan Pasal Sensitif Tak Jadi Beban Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/Screenshot_2025-06-20-19-59-31-569_comandroidchrome-edit-340779065.jpg" alt="Ilustrasi para jamaah haji ketika mendarat di Bandara Internasional Juanda. (PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi para jamaah haji ketika mendarat di Bandara Internasional Juanda. (PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka opsi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025. Ia menyinggung adanya lima poin kritik yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia atas penyelenggaraan ibadah haji. "Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6). Adapun, rincian lima poin yang dibahas dalam nota diplomatik dari Arab Saudi itu pertama adalah soal ketidaksesuaian data jemaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Ia memastikan, permasalahan itu sudah diselesaikan sejak awal Mei 2025. Kedua, pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah. Di mana ada perbedaan syarikah pada sebagian kecil jemaah dalam satu kloter, sehingga jemaah sempat menunggu di Madinah karena beda konfigurasi. Ketiga, penempatan hotel yang tidak sesuai. Keempat, kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi dan kelima adalah soal pembayaran Dam jemaah haji Tamattu. Meski persoalan yang disinggung Arab Saudi dalam nota diplomatik sudah diselesaikan, tak dipungkiri masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan haji yang harus dibenahi. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. "Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain," ujar Puan. Ia memastikan, Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi. "Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII," ujar Puan. Lebih lanjut, Puan menyatakan jika ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, maka DPR dimungkinkan membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut. "Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka opsi pembentukan pansus untuk evaluasi pelaksanaan haji tahun 2025.

Puan Buka Opsi DPR Bentuk Pansus untuk Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/pansus-aset-1720142789.jpg" alt="Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Ryandi zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Ryandi zahdomo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi C DPRD DKI mengusulkan agar DPRD DKI segera membentuk panitia khusus (pansus) aset. Pansus tersebut diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi terkait pengelolaan aset yang ada di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permasalahan aset tiap tahun pasti ada. Gak mungkin tiap tahun gak ada yang gugat di Jakarta terkait permasalahan aset," ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya usai rapat bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, lanjut Dimaz, masih banyak aset-aset milik Pemprov DKI yang tidak memiliki sertifikat. Begitu pula sebaliknya, ada yang memiliki surat namun lokasinya tidak ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permasalahan-permasalahan itulah, kata Dimaz, yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI.&nbsp;"Karena kita tahu bahwa di DKI Jakarta permasalahan aset ini sangat-sangat ruwet dan pelik," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Lusiana Herawati menjelaskan, mengaku tidak mempermasalahkan jika DPRD DKI ingin membuat pansus aset. Pihaknya pun akan siap memberikan informasi mengenai aset-aset yang ada di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada prinsipnya kami kalau mau PANSUS ya kita akan siap," ucap Lusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Lusi mengklaim saat ini seluruh aset di Jakarta telah tercatat semua. Pencatatan dilakukan pada saat serah terima aset dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau asetnya sudah tercatat, secara ketentuan pada saat ditemukan langsung tercatat. Nah, terkait dengan pansus itu kan memang kewenangan dari DPRD," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Apalagi, lanjut Dimaz, masih banyak aset-aset milik Pemprov DKI yang tidak memiliki sertifikat. Begitu pula sebaliknya.

DPRD DKI Dorong Pansus Aset, Komisi C: Permasalahan Aset di Jakarta Sangat Ruwet dan Pelik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/marwan-jafar-berharap-pemberantasan-narkoba-jadi-prioritas_m_119674.jpeg" alt="Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jamaah haji 2024 dalam konteks pembayaran maupun pemberangkatan haji. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015070899/bikin-nagih-intip-3-tempat-makan-iga-bakar-di-jakarta-yang-enak-dan-banyak-disukai">Bikin Nagih! Intip 3 Tempat Makan Iga Bakar di Jakarta yang Enak dan Banyak Disukai</a> "Jadi memang ada konspirasi terkait pemberangkatan dan juga dalam konteks pembayaran haji," kata Marwan Jafar kepada awak media di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin. Pansus Angket Haji DPR RI saat ini masih menggelar agenda Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan tim verifikator kuota haji khusus, regular, dan tambahan, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kendati demikian, rapat yang awalnya dijadwalkan terbuka harus dialihkan untuk dilakukan secara tertutup oleh ketua sidang yakni Ketua Pansus Haji yang juga merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid. "Ini boleh direkam, tapi tertutup, jangan keluar khusus ini," ujar Nusron Wahid. Menurut dia, sidang pada hari ini masih bersifat keterangan saksi, sehingga tidak perlu dilakukan secara terbuka. Sebelumnya dalam pemberian keterangan kepada Pansus Angket Haji, Marwan menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) telah menyatakan tiga ribuan calon haji khusus itu diberangkatkan pada musim haji 2024 karena adanya sisa kuota. Dengan demikian, menurut Marwan, Pansus Angket Haji akan meneliti modus Kementerian Agama memberangkatkan sebanyak 3.503 calon haji khusus dengan masa tunggu nol tahun itu. (*)

Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jamaah haji 2024 dalam konteks pembayaran maupun pemberangkatan haji.

Anggota Pansus Angket Haji DPR Marwan Jafar Sebut Ada konspirasi terkait Pemberangkatan Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/Screenshot_2024-08-05-22-25-39-397_comandroidchrome-edit-3783753765.jpg" alt="Rais Syuriah PBNU sekaligus Anggota Tim Panel Panitia Khusus PBNU, Cholil Nafis (tengah), di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (5/8/2024). (ANTARA/Rio Feisal)" width="100%">
<figcaption>Rais Syuriah PBNU sekaligus Anggota Tim Panel Panitia Khusus PBNU, Cholil Nafis (tengah), di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (5/8/2024). (ANTARA/Rio Feisal)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Anggota Tim Panel Panitia Khusus PBNU, Cholil Nafis, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengumumkan hasil sementara dari pansus yang mengurusi hubungan antara lembaganya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). &ldquo;Ya kami baru mengumpulkan, kan yang bercerita seperti Lukman Edy, cuma satu orang kan. Saya pikir tidak pas untuk menjadi temuan ya,&rdquo; katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa Pansus PBNU baru akan mengumumkan hasil rekomendasi untuk mengharmoniskan hubungan dengan PKB setelah berbicara dengan banyak pihak. &ldquo;Nanti beberapa yang kami himpun, maka nanti akan kami sampaikan sebagai bagian dari temuan karena kami kan mengonfirmasi (dahulu, red.),&rdquo; ujarnya. Sementara itu, ia mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy pada Rabu (31/7), membahas peran Dewan Syuro dalam partai tersebut. &ldquo;Akan tetapi, kalau informasi yang masuk belum bisa kami sampaikan keluar karena kami sangat sumirlah kalau itu menjadi informasi yang bisa kami sampaikan. Jadi, belum bisa kami sampaikan ke luar,&rdquo; katanya menjelaskan. Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa PBNU sebelumnya telah membentuk pansus untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan hubungan dengan PKB sebagai bentuk tindak lanjut hasil pleno yang lalu. "Yang lalu ditunjuk Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam PBNU dan Amin Said Husni sebagai juga Wakil Ketua Umum, kemudian membentuk beberapa orang, tim panel, melakukan pendalaman-pendalaman," jelasnya. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut akan dihimpun menjadi rekomendasi kepada PBNU terkait langkah yang bisa diambil untuk mengharmoniskan hubungan dengan PKB. (*)

PBNU sebelumnya telah membentuk pansus untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan hubungan dengan PKB sebagai bentuk tindak lanjut hasil pleno

PBNU Belum Bisa Umumkan Hasil Rapat Pansus tentang PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan dugaan korupsi penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) mendapat perhatian serius dari DPR. Wakil rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjutinya. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menduga pemanfaatan kuota tambahan haji itu terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. &ldquo;KPK diharapkan menerima laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Meskipun, sebagian pihak menilai pelaksanaan ibadah Haji tahun ini lebih baik,&rdquo; kata Nasir kepada wartawan, Jumat (2/8). Politikus PKS itu menegaskan, pembentukan Pansus Haji Angket DPR dinilai menunjukan ada indikasi dugaan kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraaan ibadah Haji 2024. &ldquo;Dibentuknya Pansus Angket Haji DPR RI di satu sisi menunjukkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berpotensi ke arah tindak pidana KKN dalam penyelenggaraaan ibadah Haji,&rdquo; ucap Nasir. &ldquo;Baik itu dari sisi akomodasi, transportasi, bahan makanan dan soal kouta khusus yang diberikan Pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia,&rdquo; sambungnya. Nasir menyatakan, KPK memang perlu mengawal Pansus Angket Haji DPR, jika ditemukan dugaan praktik rasuah. Karena itu, lembaga anturasuah bisa proaktif menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. &ldquo;Komisi III DPR RI berprasangka baik kepada KPK bahwa lembaga anti rasuah ini punya konsern untuk menertibkan pelaksanaan ibadah Haji. (Pemanggilan, red) bisa saja dilakukan jika telah memenuhi syarat,&rdquo; tegas Nasir Djamil. Sebagaimana diketahui, Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji oleh Kementerian Agama. Pansus Angket Haji 2024 dibentuk dan disepakati DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa 9 Juli 2024. Pembentukan Pansus ini untuk menelusuri temuan Timwas DPR. Sebab diduga, Kementerian Agama mengalihkan secara sepihak kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen. Hal itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kuota haji khusus seharusnya ditetapkan hanya sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Laporan dugaan korupsi penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) mendapat perhatian serius dari DPR.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansus

Berita Terkini