<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah mengumumkan kuota seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023. Dari 80 persen yang diprioritaskan untuk kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta guru kategori P1 jadi prioritas utama. Guru kategori P1/prioritas 1 adalah mereka yang sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi CASN 2021, tetapi tak mendapat penempatan. Tahun lalu mereka sempat dinyatakan mendapat penempatan, tapi mendadak dibatalkan. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengungkapkan, pemerintah masih punya utang pengangkatan sekitar 62 ribu guru P1 menjadi PPPK. Karena itu, mereka harus jadi prioritas utama dalam formasi tahun ini. &rdquo;Kami minta mendahulukan P1 yang sudah lulus tes. Mereka sudah hampir tiga tahun mengalami diskriminasi atas ketidakprofesionalan panselnas dan pemda,&rdquo; ujarnya kepada koran ini kemarin (13/6). Pemerintah harus mencari cara agar mereka mendapat formasi di daerah. Pasalnya, banyak dari mereka merupakan guru swasta dan sudah dikeluarkan oleh yayasan tempatnya bekerja lantaran mendaftar seleksi PPPK. Artinya, mereka kini tidak menerima gaji. &rdquo;Saat mereka ingin memperbaiki nasib dengan menjadi PPPK, malah ternyata tidak bisa langsung meski lolos,&rdquo; keluhnya. Terkait permasalahan formasi yang tak kunjung dipenuhi pemerintah daerah (pemda) sesuai kuota, Satriwan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Sebab, masalah ini terus berlarut dari tahun-tahun sebelumnya. Pemda tak mengajukan formasi PPPK guru sesuai dengan kebutuhan di daerahnya dan kuota yang dibuka pusat. Tahun ini saja, hanya 46 persen formasi yang diajukan dari total kuota tersedia. Menurut dia, jika Jokowi sudah memberikan instruksi langsung, pemda akan nurut. &rdquo;Kalau presiden turun tangan, pemda pasti akan sami&rsquo;na wa atho&rsquo;na,&rdquo; katanya. Selain itu, dia meminta Jokowi membuka keran rekrutmen CPNS untuk guru di akhir masa jabatannya. Dengan begitu, guru tak hanya diberi jatah PPPK. Hal ini juga didasari aturan soal PPPK yang hanya bersifat kontrak, di mana maksimal dikontrak selama 5 tahun dan minimal 1 tahun. Padahal, janji pengangkatan 1 juta guru oleh Mendikbudristek bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Tentu, ketika kontrak diakhiri, kekurangan guru ASN kembali terjadi. Nasib guru pun kembali tak jelas. Belum lagi, tak semua daerah memberikan kontrak maksimal kepada guru PPPK. DKI Jakarta, misalnya, hanya mengontrak para guru PPPK selama satu tahun. &rdquo;PPPK hanya emergency exit. Sehingga kami meminta untuk rekrutmen CPNS guru dibuka kembali,&rdquo; paparnya. Satriwan menegaskan, profesi guru ini sejatinya tak kalah penting dengan profesi lainnya. Misal, dosen yang seleksi CPNS-nya masih dibuka. Atau tenaga teknis lainnya yang dibuka sampai 18 ribu kuota. &rdquo;Lucu sekaligus ironis, untuk guru hanya PPPK. Padahal, guru profesi yang sangat penting, yang menentukan nasib bangsa ke depan malah ditutup,&rdquo; keluhnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menjanjikan bahwa para guru P1 akan dituntaskan tahun ini. Mereka akan kembali menjadi prioritas utama dalam seleksi PPPK guru 2023. &rdquo;Kebutuhan guru PPPK tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan tahun ini,&rdquo; tegasnya. Pihaknya telah mengajukan sekitar 601 ribu formasi untuk kebutuhan tahun ini. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa formasi yang tidak terserap sebelumnya dan guru pensiun tahun depan. Sayang, dari jumlah tersebut, baru 278 ribu atau 46 persen formasi yang diajukan oleh pemda. Karena itu, dia berharap pemda mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Sejumlah pemda diketahui mengajukan formasi PPPK guru tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. (mia/c17/oni)

Guru kategori P1/prioritas 1 adalah mereka yang sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi CASN 2021.

Panselnas CPNS Diminta Prioritaskan Guru P1 untuk Formasi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SCORE-CPNS.jpg" alt="LIVE SCORE: Salah seorang peserta CAT melihat live score tes CPNS di Kantor Badan Pengembangn Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bali, Selasa (4/2). (DIAN SURYANTINI/BALI EXPRESS/JPG)" width="100%">
<figcaption>LIVE SCORE: Salah seorang peserta CAT melihat live score tes CPNS di Kantor Badan Pengembangn Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bali, Selasa (4/2). (DIAN SURYANTINI/BALI EXPRESS/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa penantian peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 segera berakhir. Sebab, panitia seleksi nasional (panselnas) bakal mengumumkan hasil seleksi tes pada 23–24 Desember 2021.  Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS 2021 melalui surat bernomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021. Mengingat, pengolahan serta rekonsiliasi hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) telah dirampungkan panselnas.  Hasil integrasi nilai itu dihitung 40 persen untuk SKD dan 60 persen SKB. Bagi peserta seleksi yang memiliki nilai sama dari hasil pengolahan integrasi tersebut, kelulusan akhirnya ditentukan nilai kumulatif SKD peserta tertinggi. Jika nilai kumulatif SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan. Mulai nilai tes karakteristik pribadi (TKP), tes inteligensia umum (TIU), hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tertinggi.  Jika nilai masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada indeks prestasi kumulatif (IPK) peserta tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister. Penentuan bagi lulusan SMA/sederajat berdasar nilai rata-rata tertinggi yang tertulis di ijazah. Namun, bila nilai masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.  Hasil seleksi tengah diberikan kepada instansi terkait untuk kemudian dapat diumumkan setiap instansi. ”Pengumuman hasil seleksi oleh PPPK instansi pada 23–24 Desember 2021,” tutur Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama kemarin (20/12).  Setelahnya, ada masa sanggah yang diperuntukkan peserta yang merasa keberatan dengan hasil yang diumumkan. Masa sanggah akan berlangsung pada 25–27 Desember 2021. Diikuti jawaban sanggah mulai 25 Desember 2021–3 Januari 2022.  Selanjutnya, hasil kembali diumumkan pada 4–6 Januari 2022. Peserta yang lolos diharuskan menyampaikan kelengkapan dokumen dan daftar riwayat hidup untuk kemudian diusulkan penetapan NIP-nya. Penetapan NIP akan dimulai 22 Januari hingga 22 Februari 2022.  Jadwal seleksi ini sejatinya mundur dari target awal. Sebelumnya, seluruh proses seleksi diharapkan rampung pada akhir 2021. Menurut Satya, seluruh rangkaian tersebut mundur lantaran proses kesiapan seleksi diselenggarakan dalam masa pandemi Covid-19. ”Karena kesiapan dan permintaan instansi,” ungkapnya.  Disinggung tentang kursi kosong, Satya mengisyaratkan adanya formasi yang tidak terisi pada seleksi CPNS 2021. Sebab, tidak ada peminat. Sayangnya, dia enggan membeberkan jenis formasi tersebut. Nanti formasi yang kosong ini tidak diisi dan tetap dikosongkan.

Hasil Seleksi CPNS 2021 Diumumkan 23–24 Desember

panselnas cpns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panselnas cpns

Berita Terkini

Panselnas CPNS Diminta Prioritaskan Guru P1 untuk Formasi PPPK

Hasil Seleksi CPNS 2021 Diumumkan 23–24 Desember

Download Aplikasi JawaPos.com