<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/arif-4140379230.jpg" alt="Staf Ahli Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Arief Wibisono" width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Arief Wibisono</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Panitia Seleksi (Pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membuka pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK. Sejumlah persyaratan pun disiapkan, mulai dari batas usia, pengalaman di sektor jasa keuangan, hingga rekam jejak hukum.</p> <p>Ketua Sekretariat Pansel OJK sekaligus Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono, menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara komprehensif sesuai ketentuan Undang-Undang OJK yang telah diperbarui melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).</p> <p>&ldquo;Persyaratannya adalah WNI. Kemudian akhlak, moral, integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit,&rdquo; ujar Arief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2).</p> <p>Selain itu, calon ADK OJK juga wajib sehat jasmani dan berusia paling tinggi berusia 65 tahun pada 2 Juni 2026. Lalu, harus memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.</p> <p>Selanjutnya, rekam jejak hukum menjadi syarat mutlak. Kandidat tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht atas tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.</p> <p>&ldquo;Meskipun dia misalnya kena pidana dua tahun, tetapi ancamannya di KUHP itu lebih dari lima tahun atau lebih, tidak memenuhi klasifikasi ini,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Tak hanya itu, pansel juga menegaskan bahwa calon tidak boleh berstatus sebagai pengurus maupun anggota partai politik selama proses pencalonan, yang berlangsung sejak pendaftaran hingga uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.</p> <p>&ldquo;Dalam hal calon anggota DK OJK adalah pengurus dari parpol, maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota DK OJK,&rdquo; jelas Arief.</p> <p>Selanjutnya, pelamar hanya diperkenankan memilih satu jabatan yang dilamar, yakni Ketua DK OJK, Wakil Ketua DK OJK, atau Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. &ldquo;Harus memilih satu jabatan. Jadi tidak bisa mendaftar lebih dari satu posisi,&rdquo; katanya.</p> <p>Selain itu, pelamar wajib menulis makalah secara mandiri sebagai gambaran kerangka berpikir dan visi terhadap penguatan sektor jasa keuangan.</p> <p>Pelamar juga diminta untuk melampiran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan Mabes Polri atau Polda. Pansel tidak menerima SKCK yang diterbitkan di level di bawahnya. "Serta izin tertulis jika dia merupakan pimpinan instansi dan melampirkan beberapa pernyataan.</p> <p class="class-paragraph">Dari sisi administrasi, calon wajib mengunggah sejumlah dokumen, antara lain:<br />&bull; Pas foto terbaru<br />&bull; Scan KTP<br />&bull; SPT dua tahun terakhir (2023&ndash;2024)<br />&bull; Menyerahkan LHKPN<br />&bull; Scan ijazah asli<br />&bull; Dokumen pengalaman keilmuan dan sertifikat keahlian (jika ada berasal dari referensi dari asosiasi atau organisasi profesi)<br />&bull; SKCK yang diterbitkan Mabes Polri atau Polda<br />&bull; Izin tertulis dari pimpinan instansi.</p> <p>&nbsp;</p>

Pansel OJK buka pendaftaran ADK, wajibkan anggota parpol mundur sebelum daftar. Simak syarat pengalaman, usia, dan dokumen.

Ingin Jadi ADK OJK? Pansel Pastikan Anggota Parpol Wajib Mundur Sebelum Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/upscalemedia-transformed-85-1-1521849778.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi III DPR akan menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (<em>fit and proper test</em>) calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025&ndash;2030 mulai hari ini, Senin (17/11).</p> <p>Ada tujuh nama yang akan menjalani rangkaian fit and proper test. Nama-nama itu merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel), kemudian diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>&ldquo;Jam 11.00 nanti kita ada pengundian nomor urut dan pembuatan makalah,&rdquo; kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansel Calon Anggota KY di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara.</p> <p>Nama-nama calon anggota KY itu&nbsp; diusulkan oleh Presiden melalui surat tertanggal 22 Oktober 2025. Pengusulan itu terkait dengan berakhirnya masa jabatan anggota KY periode 2020&ndash;2025 pada 21 Desember mendatang.</p> <h2>Daftar Tujuh Nama Calon Anggota KY Usulan Presiden</h2> <ol> <li>Willem Saija dari unsur mantan hakim</li> <li>Setyawan Hartono dari unsur mantan hakim</li> <li>Anita Kadir dari unsur praktisi hukum</li> <li>Desmihardi dari unsur praktisi hukum</li> <li>Andi Muhammad Asrun dari unsur akademisi hukum</li> <li>Abdul Chair Ramadhan dari unsur akademisi hukum</li> <li>Abhan dari unsur tokoh masyarakat</li> </ol> <p>Nama-nama yang diusulkan merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh pansel yang dibentuk Presiden. Sebelumnya, pansel telah membuka pendaftaran calon anggota KY masa jabatan 2025&ndash;2030 pada 2&ndash;23 Juni 2025.</p> <p>Selama itu, pansel telah menerima sebanyak 236 peserta dan 176 di antaranya lolos ke tahap seleksi kualitas. Namun, hanya 166 calon yang hadir mengikuti seleksi kualitas pada 8 Juli 2025.</p> <p>Dari seleksi kualitas itu, pansel menjaring 42 nama untuk mengikuti seleksi&nbsp;<em>profile assement</em>. Asesmen menghasilkan 21 nama untuk mengikuti seleksi wawancara dan tes kesehatan.</p> <p>Berdasarkan rangkaian seleksi tersebut, sebanyak tujuh nama terpilih untuk diusulkan oleh Presiden kepada DPR.</p> <p>Ketua Pansel Calon Anggota KY Dhahana Putra memastikan seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.</p> <p>&ldquo;Dalam upaya untuk menyebarkan informasi terkait seleksi anggota KY, kami melakukan suatu sosialisasi dengan membuka masukan dari NGO (lembaga swadaya masyarakat), akademisi, lembaga negara, dan juga masyarakat,&rdquo; kata Dhahana.</p> <p>&nbsp;</p>

Pengusulan calon anggota KY itu terkait dengan berakhirnya masa jabatan anggota KY periode 2020–2025 pada 21 Desember mendatang.

7 Calon Anggota KY Jalani Fit and Proper Test Hari Ini, 17 November 2025 di Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/lps-3350456892.jpg" alt="ILUSTRASI Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 menuai sorotan. Hal itu karena proses yang dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) dinilai cacat hukum.</p> <p>Salah satu yang dipermasalahkan adalah perubahan status pendaftaran Dwityapoetra Soeyasa Besar. Meski awalnya mendaftar sebagai calon anggota, namanya justru dimasukkan sebagai calon ketua oleh panitia seleksi (pansel).</p> <p>Selain itu, dua dari tiga nama calon anggota DK LPS yang dinyatakan lulus diketahui masih menjabat di lembaga jasa keuangan. Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 24/2004 secara tegas melarang anggota DK LPS merangkap jabatan eksekutif.</p> <p>Pengamat ekonomi Achmad Maruf menyebutkan, keputusan pansel berpotensi menyalahi undang-undang yang berlaku. Bahkan, hal ini bisa menyeret Presiden Prabowo Subianto ke dalam pelanggaran hukum. Jika nama-nama tersebut tetap diloloskan ke DPR.</p> <p>&rdquo;Ini menjerumuskan Presiden, jika hasil seleksi di istana tetap meloloskan nama-nama yang bermasalah itu ke DPR,&rdquo; tegas Maruf.</p> <p>Dia menduga ada kelompok tertentu yang memanfaatkan posisi strategis di pansel untuk meloloskan kandidat tertentu. Menurut dia, pansel yang tidak independen menjadi akar masalah. Pansel yang membuat aturan, tapi melanggar aturan yang dibuat.</p> <p>Berdasarkan pengumuman resmi pansel, dua calon anggota yang dinyatakan lulus namun masih aktif di lembaga keuangan. Yakni, Agresius R. Kadiaman sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Serta Ferdinan Dwikoraja Purba yang menjabat Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk.</p> <p>Satu calon lain, Teguh Supangkat, masih menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan di OJK. Ada pula Dwityapoetra Soeyasa Besar, yang awalnya mendaftar sebagai calon anggota namun diusulkan jadi Ketua DK LPS. Dia saat ini masih menjabat Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS.</p> <p>Nama lain yang mencuat adalah Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Iman berlatar belakang STAN dan mantan pejabat LPS.</p> <p>Terakhir, Purbaya Yudhi Sadewa yang masih menjabat Ketua DK LPS saat ini. Yang dikenal sebagai teknokrat alumni teknik elekro Institut Teknologi Bandung (ITB). Gelar Master of Science dan Doktor bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat (AS).</p> <p class="class-paragraph">Maruf menekankan, independensi mutlak diperlukan dalam tubuh LPS. Mengingat perwakilan dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), sudah masuk dalam struktur melalui jabatan <em>ex officio</em>. LPS harus berdiri sebagai institusi yang netral dan kredibel dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.</p> <p>&rdquo;Calon harus profesional, punya integritas, dan bebas dari kepentingan kelompok mana pun,&rdquo; tegas dosen Universitas Muhammadiyah Jogjakarta itu.</p> <p>Dia juga mengingatkan agar seleksi jabatan publik tidak dijadikan arena transaksional. &rdquo;Banyak masalah pejabat publik berawal dari proses seleksi yang tidak bersih. Kalau ini dibiarkan, hasilnya cacat hukum dan berdampak buruk bagi kepercayaan publik,&rdquo; ujar Maruf.</p> <p>Terpisah, Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga Wasiaturrahma mengritisi rangkap jabatan dalam seleksi ini. Pejabat publik dilarang merangkap jabatan di sektor usaha untuk menghindari konflik kepentingan.</p> <p>&rdquo;Kalau mereka dari industri ingin masuk ke lembaga regulator, sebaiknya mengundurkan diri terlebih dahulu. Aturannya jelas,&rdquo; ungkap Wasiaturrahma.</p> <p>Jika seleksi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aturan, lanjut dia, hasilnya bukan hanya cacat hukum. Tapi bisa merusak kredibilitas institusi keuangan negara secara menyeluruh.</p>

Proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030 berpotensi melanggar undang-undang

Seleksi DK LPS Harus Patuh Aturan, Independen, dan Jangan Ada Rangkap Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/dhahana-putra-kemenkumham-140632287.jpg" alt="Kepala Pansel KY, Dhahana Putra" width="100%">
<figcaption>Kepala Pansel KY, Dhahana Putra</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial akan melibatkan sejumlah lembaga dalam menelusuri latar belakang calon. Hal itu untuk memastikan nama yang disodorkan ke Presiden Prabowo Subianto bersih dan berintegritas.</p> <p>Kepala Pansel KY Dhahana Putra mengatakan, ada sejumlah lembaga yang akan diminta mentracking calon. Di antaranya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), KPK serta Badan Intelijen Negara (BIN).</p> <p>"Salah satu komitmen kita untuk mendapatkan suatu figur yang tidak ada masalah sebelumnya," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Senin (5/5).</p> <p>Diakuinya, tantangan KY ke depan tidak lah mudah. Sebab, dunia peradilan di Indonesia masih dinodai oleh kasus yang dilakukan oknum hakim.</p> <p>Oleh karenanya, sebagai lembaga pengawas hakim, komisioner KY harus punya kemampuan dan integritas. "Jadi pansel ini akan mencari 7 calon nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden, setelah itu Presiden akan menyampaikan ke DPR guna fit and proper test," imbuhnya.</p> <p>Anggota Pansel KY Widodo menambahkan, selain lembaga negara, pihaknya juga akan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat Sipil diharapkan bisa membantu meneliti para calon atau terlibat sebagai calon.</p> <p>Dhahana mengatakan, mulai 6 Mei hingga tanggal 28 Mei 2025, pihaknya akan melakukan sosialiasi. "Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025," ujarnya.</p> <p>Sosialisasi, akan ditempuh melalui berbagai metode. Selain publikasi di media masa, pihaknya juga akan berkunjung ke tempat atau lembaga yang punya sosok-sosok potensial untuk daftar.</p> <p>"Panitia seleksi mengundang Warga negara indonesia untuk mendaftar," kata Dhahana.</p> <p>Masa kerja anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025 sendiri akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2025. Sehingga sebelum deadline tersebut, pihaknya sudah harus mendapatkan tujuh nama tersebut.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial (Pansel KY). Pansel bertugas untuk memilih tujuh nama yang akan disetorkan kepada Presiden Prabowo dan di fit and proper test di DPR.</p> <p>Pansel KY terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025. Adapun Ketua Pansel KY dijabat oleh Dhahana Putra.</p> <p class="class-paragraph">Dia didampingi oleh empat anggota yang terdiri dari unsur akademisi, masyarakat dan Mahkamah Agung. Yakni Yanto, Basuki Rekso Wibowo, Widodo, dan Maulana Bungaran.</p>

Pansel Komisi Yudisial akan melibatkan lembaga seperti PPATK dan KPK untuk menelusuri calon yang bersih dan berintegritas.

Pansel KY akan Libatkan KPK, PPATK hingga BIN dalam Tracking Calon

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> IM57+ Institute menyoroti 10 nama calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan panitia seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (1/10) kemarin. IM57+ Institute yang merupakan wadah organisasi mantan para pegawai KPK itu menyebut, masih terdapat orang yang bermasalah dari 10 nama Capim KPK yang disetorkan Pansel ke Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 10 nama tersebut, masih ditemui pihak-pihak yang mempunyai problem etik yang belum tuntas dan bahkan terbukti gagal membawa KPK pada kinerja yang baik," kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada wartawan, Rabu (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menekankan, 10 nama yang diusulkan oleh Pansel merupakan pilihan presiden, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 9 UU KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015151270/masuk-dalam-kasta-tertinggi-astrologi-tiongkok-5-shio-elite-dan-bergengsi-ini-selalu-bersinar-di-puncak-rezeki-dan-kejayaan">Masuk dalam Kasta Tertinggi Astrologi Tiongkok: 5 Shio Elite dan Bergengsi Ini Selalu Bersinar di Puncak Rezeki dan Kejayaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai pengumuman pansel ke Publik menjadi distorsi sehingga seakan Presiden tidak bertanggungjawab atas pilihan ini," tegas Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menyebut, 10 nama yang diusulkan itu selanjutnya akan di proses politik, di mana DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk menentukan pilihannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada proses ini harus dicegah adanya proses transaksional yang bermuara pada naik atau tidaknya perkara," ucap Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015151251/kabar-duka-marissa-haque-meninggal-dunia">Kabar Duka, Marissa Haque Meninggal Dunia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak menginginkan, KPK kembali diisi oleh orang-orang yang bermasalah, sehingga menjadi sandera politik ketika menjabat. DPR harus menunjukan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanpa adanya sikap tersebut maka perbaikan KPK hanya akan menjadi slogan politik tanpa isi perubahan KPK ke arah yang lebih baik," ujar Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, lanjut Praswad, konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode 2019-2024. Karena itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015151260/kenali-8-cara-kerja-trauma-masa-lalu-yang-diam-diam-memengaruhi-hubungan-anda-di-masa-kini-menurut-psikologi">Kenali 8 Cara Kerja Trauma Masa Lalu yang Diam-diam Memengaruhi Hubungan Anda di Masa Kini, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Double loyalty</em> akan menjadi persoalan yang membuat mudahnya intervensi penanganan kasus ketika berhubungan dengan kasus hukum yang berasal dari instansi asalnya serta kasus yang dititipkan melalui institusi asalnya. Monoloyalitas adalah harga mati untuk menjaga indepedensi KPK," pungkas Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Pansel telah menyerahkan 10 nama Capim dan 10 nama Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/10).&nbsp;Masih terdapat wajah lama seperti Johanis Tanak yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan 10 nama capim KPK itu setelah&nbsp;Pansel menggelar berbagai serangkaian tes seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, profile asesmen, hingga wawancara. Selanjutnya Presiden Jokowi akan menyerahkannya ke DPR RI untuk melakukan <em>fit and proper test</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015151258/artis-senior-istri-rocker-ikang-fawzi-marissa-haque-dimakamkan-di-tanah-kusir">Artis Senior, Istri Rocker Ikang Fawzi, Marissa Haque, Dimakamkan di Tanah Kusir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut 10 nama Capim KPK yang disetorkan Pansel ke Presiden Jokowi:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Agus Joko Pramono</div> <div dir="auto">2. Ahmad Alamsyah Saragih</div> <div dir="auto">3. Djoko Poerwanto</div> <div dir="auto">4. Fitroh Rohcahyanto</div> <div dir="auto">5. Ibnu Basuki Widodo</div> <div dir="auto">6. Ida Budhiati</div> <div dir="auto">7. Johanis Tanak</div> <div dir="auto">8. Michael Rolandi Cesnanta Brata</div> <div dir="auto">9. Poengky Indarti</div> <div dir="auto">10. Setyo Budiyanto</div> </div>

Masih terdapat orang yang bermasalah dari 10 nama Capim KPK yang disetorkan Pansel ke Presiden Jokowi.

IM57+ Institute Sebut Pansel Masih Pilih Orang Bermasalah dari 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi

<div id="m#msg-f:1811699036215922273" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/JKT-1-Hasil-profile-assessment-seleksi-capim-KPK-FED-8JPG-2085129136.jpg" alt="Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota menyampaikan keterangan pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota menyampaikan keterangan pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Panitia seleksi (Pansel) telah menyerahkan 10 nama Calon pimpinan (Capim) dan 10 nama Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan itu diserahkan langsung ke Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 12.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015148893/kebebasan-pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-jadi-hadiah-istimewa-di-hut-ke-5-kogabwilhan-iii">Kebebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Jadi Hadiah Istimewa di HUT ke-5 Kogabwilhan III</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan 10 nama Capim dan 10 nama Calon Dewas KPK itu setelah Pansel menggelar berbagai serangkaian tes seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, profile asesmen, hingga wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah serahkan dan bapak Presiden meminta kami untuk menyampaikan kepada teman-teman media dan sekaligus nanti akan menyampaikan 10 calon pimpinan dan 10 calon Dewas KPK melalui website seperti biasa," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ateh belum bisa mengungkap nama-nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi nantinya akam menyerahkannya ke DPR RI untuk melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengumumannya dalam waktu dekat, secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Tapi presiden akan meneruskan. Kami menyerahkan dan Presiden akan meneruskan nama-nama itu kepada DPR," ujar Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wakil Ketua Pansel, Arief Satria menjelaskan, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Pansel yang telah melakukan proses seleksi Capim dan Dewas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief menjelaskan, kriteria dalam menentukan Capim dan Calon Dewas KPK yakni mereka yang berintegritas, kapabilitas dan akseptabilitas. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap para peserta juga menjadi dasar pemilihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan, jadi aspeknya sangat luas sekali dan pertimbangan-pertimbangan itu pun juga atas masukan dari berbagai kalangan," ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Panitia seleksi (Pansel) telah menyerahkan 10 nama Calon pimpinan (Capim) dan 10 nama Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK

Pansel Serahkan 10 Nama Capim dan 10 Calon Dewas KPK ke Presiden Jokowi

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-01-1570390398.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Proses tes wawancara calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik lantaran digelar secara tertutup. Sehingga publik tidak bisa mengetahui secara gamblang jawaban-jawaban yang disampaikan 20 capim KPK yang mengikuti tes wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengamini bahwa tes wawancara seleksi capim KPK pada periode-periode sebelumnya digelar secara terbuka. Menurutnya, KPK juga punya kepentingan untuk mengetahui setiap tahapan proses seleksi capim KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK sebenarnya memiliki kepentingan untuk tahu latar belakang visi-misi, program yang ditawarkan oleh masing-masing calon pimpinan, termasuk masyarakat juga ya, ingin mengetahui bagaimana kinerja atau track record para calon pimpinan ini dan juga Dewas tentunya, nggak hanya capim tapi juga Dewas," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/9) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015099915/ramalan-shio-hari-ini-rabu-18-september-2024-untuk-monyet-ayam-anjing-dan-babi">Ramalan Shio Hari Ini, Rabu 18 September 2024 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK, kata Tessa, berharap proses seleksi capim dan Dewas dapat berjalan transparan. Sehingga, publik bisa mengetahui kualitas dan kapasitas pimpinan KPK ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sebenarnya KPK berharap agar proses yang dilakukan dapat transparan dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat, khususnya KPK, yang mana KPK berkepentingan untuk hal tersebut," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena capim atau dewas ini kan, akan menjadi bagian internal dari KPK. Sehingga harapan kami, KPK mendorong agar pelaksananya dapat lebih terbuka sebagaimana yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015099906/membuat-fengshui-yang-baik-simak-elemen-apa-saja-yang-dibutuhkan-untuk-12-shio">Membuat Fengshui yang Baik, Simak Elemen Apa Saja yang Dibutuhkan Untuk 12 Shio</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Tessa menyatakan pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi kinerja Pansel. Sebab, KPK bukan bagian dari Pansel yang saat ini tengah menyeleksi capim dan calon Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana prosedur atau jalannya proses seleksi itu dilakukan," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pansel&nbsp;menggelar tes wawancara terhadap 20 lcapim KPK secara tertutup. Tes wawancara itu digelar di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, pada 17-18 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015099912/gabung-klub-australia-brisbane-roar-yang-pernah-diperkuat-shin-tae-yong-rafael-struick-dapat-pesan-penting">Gabung Klub Australia Brisbane Roar yang Pernah Diperkuat Shin Tae-yong, Rafael Struick Dapat Pesan Penting</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh menjelaskan, pihaknya tidak ingin ada gangguan selama proses tes wawancara berlangsung. Ia pun tak ingin capim yang menjalani tes wawancara belakangan mengetahui isi materi wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti bisa mengganggu capim. Jangan sampai capim yang diwawancarai belakangan bisa intip-intip pertanyaan," ujar Ateh dikonfirmasi, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tes wawancara terhadap 20 capim KPK dibagi menjadi dua hari, pada Selasa (17/9), tes wawancara diikuti oleh Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar, I Nyoman Wara, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, dan Johan Budi Sapto Pribowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015099903/13-drama-korea-tentang-pengacara-yang-seru-dan-penuh-intrik-cocok-ditonton-para-pencinta-hukum">13 Drama Korea tentang Pengacara yang Seru dan Penuh Intrik, Cocok ditonton Para Pencinta Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada&nbsp;Rabu (18/9) diikuti oleh Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, Poengky Indarti, Sang Made Mahendra Jaya, Setyo Budiyanto, Sugeng Purnomo, Wawan Wardiana, dan Yanuar Nugroho.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Pansel mengaku mengundang 40 masyarakat sipil untuk melihat dan memantau langsung jalannya proses tes wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada undangan dari masyarakat sipil 40 orang," pungkasnya.</div> </div>

Proses tes wawancara calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik lantaran digelar secara tertutup.

Tes Wawancara Capim Digelar Tertutup, KPK Ingatkan Pansel Kedepankan Transparansi

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak 20 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjalani tes wawancara di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, pada 17-18 September 2024. Sementara, 20 calon dewan pengawas (Dewas) KPK akan menjalani tes kesehatan.</p> <div dir="auto">Ketua Pansel Capim dan Calon Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, berbagai persoalan akan didalami oleh pansel. Salah satunya termasuk kemunduran kinerja KPK, yang belakangan disuarakan berbagai elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya termasuk hal itu (isu kemunduran KPK)," kata Yusuf Ateh kepada JawaPos.com, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015096190/bantah-ada-intervensi-ini-alasan-vina-anggi-sitorus-mundur-dari-miss-universe-indonesia-2024">Bantah Ada Intervensi, Ini Alasan Vina Anggi Sitorus Mundur dari Miss Universe Indonesia 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf Ateh memastikan proses seleksi tes wawancara berlangsung secara terbuka. Ia pun mengaku telah mengundang 40 orang masyarakat sipil untuk memantau langsung jalannya tes wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semi terbuka. Ada undangan dari masyarakat sipil 40 orang," ucap Yusuf Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Pansel KPK tidak menyediakan live streaming dalam proses tes wawancara ini. Sebab, khawatir peserta yang belum menjalani tes wawancara akan mengetahui persoalan yang ditanyakan pansel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai capim yang diwawancarai belakangan bisa intip-intip pertanyaan," ujar Yusuf Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015096189/doanya-ampuh-menembus-langit-5-weton-yang-keinginannya-mudah-tercapai-hingga-dijuluki-kaki-tangan-langit">Doanya Ampuh Menembus Langit: 5 Weton yang Keinginannya Mudah Tercapai hingga Dijuluki Kaki Tangan Langit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, 20 capim KPK akan diuji oleh&nbsp;oleh mantan Ketua KPK 2003-2007 Taufiequrahman Ruki dan juga dari unsur masyarakat sipil yakni Dadang Trisasongko dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Tes wawancara bagi capim KPK terbagi menjadi dua hari, pada 17-18 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tes hari ini akan diikuti oleh Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar, I Nyoman Wara, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, dan Johan Budi Sapto Pribowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada Rabu (18/9) besok akan diikuti oleh Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, Poengky Indarti, Sang Made Mahendra Jaya, Setyo Budiyanto, Sugeng Purnomo, Wawan Wardiana, dan Yanuar Nugroho.</div>

Ketua Pansel Capim dan Calon Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, berbagai persoalan akan didalami oleh pansel.

Pansel Akan Dalami Isu Kemunduran KPK ke 20 Capim yang Jalani Tes Wawancara

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan panitia seleksi (Pansel) untuk melihat rekam jejak Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK, yang akan mengikuti profile assesment pada 28 dan 29 Agustus 2024. Hal ini setelah 40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK lolos tahapan seleksi tes tertulis yang telah diselenggarakan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"ICW menyoroti tentang tes lanjutan yang akan digelar akhir Agustus mendatang. Sebab, ada beberapa nama yang penting ditelusuri secara mendalam rekam jejaknya," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Minggu (11/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivis antikorupsi itu menekankan, catatan etik para peserta harus menjadi perhatian pansel. Ia menyebut, Pansel harus mampu memilih Capim dan Calon Dewas KPK yang bersih dari pelanggaran etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014963100/prediksi-starting-eleven-persebaya-surabaya-vs-pss-sleman-potensi-besar-menurunkan-6-legiun-asing-sekaligus">Prediksi Starting Eleven Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, Potensi Besar Menurunkan 6 Legiun Asing Sekaligus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICW mendesak Pansel secara aktif menelusuri rekam jejak Capim dan Calon Dewas KPK. Terlebih, bagi para Capim dan Calon Dewas KPK yang berlatar belakang aparat penegak hukum. Ia khawatir ada loyalitas ganda bagi mereka yang belatar belakang Polri, Kejaksaan dan Hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila pada akhirnya pansel tetap meloloskan sejumlah kandidat yang berasal dari kalangan penegak hukum, maka ICW mendorong agar pansel mendesak mereka untuk tidak hanya menanggalkan jabatan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam UU KPK, akan tetapi juga meminta mundur dari institusi asalnya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pansel mengumumkan secara resmi&nbsp;hasil tes tertulis Capim dan Calon Dewas KPK.&nbsp;Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, ada 40 orang dari 229 Capim KPK yang lulus tes tulis. Sementara untuk calon Dewas KPK, ada 40 orang yang lolos dari 142 peserta yang jalani tes tulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014963104/toyota-starlet-bangkit-dari-kematian-berubah-nama-jadi-starlet-cross-begini-spesifikasinya">Toyota Starlet Bangkit dari Kematian, Berubah Nama Jadi Starlet Cross, Begini Spesifikasinya</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah tersebut kami pansel menyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang Calon Pimpinan dan 40 Calon Dewas KPK yang akan mengikuti tahap berikutnya," ujar Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf menjelaskan, peserta yang dinyatakan lolos tes tertulis diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni profile assesment, yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panitia Seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus," pungkasnya.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan panitia seleksi (Pansel) untuk melihat rekam jejak Calon Pimpinan dan Calon Dewas KPK.

ICW Desak Pansel Telusuri Rekam Jejak Capim dan Calon Dewas KPK Jelang Tes Asesmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Untitled222-1865327190.jpg" alt="Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna." width="100%">
<figcaption>Anggota Tim Ahli bidang Hukum dan Perundang-undangan Wantimpres Henry Indraguna.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Praktisi Hukum Prof Dr Henry Indraguna meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi, dan berani menolak intervensi kekuasaan.</p> <p>&rdquo;Pansel para penggawa antikorupsi ini harus steril, tanpa koneksi, anti intervensi. Pansel harus cermat, teliti memilih kandidat dengan tepat. Tidak sekadar memilih kandidat yang pintar tapi minim integritas,&rdquo; tegas Henry Indraguna menanggapi proses seleksi Capim KPK.</p> <p>Henry mewanti-wanti pansel bahwa pimpinan KPK yang akan mereka cari bukan sekadar pintar atau menguasai pengetahuan hukum dan pengalaman di bidang hukum. Akan tetapi yang paling esensial adalah orang yang benar dan tepat menegakkan lembaga anti rasuah sesuai arah dan jalannya yang tepat berdasar konstitusi.</p> <p>&rdquo;Yang berhak menjadi pimpinan KPK ke depan adalah fitur yang memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik tanpa cacat moral, apalagi cacat hukum. Tentu harus mengantongi ilmu yang mumpuni, surplus pengalaman, serta memiliki keberanian tinggi melawan korupsi karena independensi yang dimiliki,&rdquo; papar Henry Indraguna.</p> <p>Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Anggota Dewan Pengawas KPK (Pansel KPK) telah menerima 318 pendaftar calon pimpinan KPK dan 207 pendaftar calon anggota Dewas KPK. Dari total tersebut, 74 persen pendaftar capim KPK dan 71 persen pendaftar Dewas KPK telah lolos seleksi tahap administrasi. Pansel Capim KPK telah mengumumkan 236 orang yang lolos seleksi administrasi sebagai capim KPK periode 2024-2029. Sebanyak 236 Capim KPK yang lolos seleksi administrasi terdiri atas 221 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.</p> <p>Dari sebanyak itu, empat orang eks pegawai KPK dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, pendaftar Capim dan Dewas KPK yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes tertulis pada Rabu (31/7).</p> <p>&rdquo;Yang perlu dicamkan dan menjadi perhatian serius ke panitia seleksi adalah calon yang mereka pilih akan menentukan nasib KPK lima tahun ke depan. Apakah KPK akan terpuruk citra seperti sekarang ini atau kembali bangkit dan berjaya, sepenuhnya bergantung juga kepada pansel,&rdquo; tandas Henry Indraguna.</p> <p>Pengacara senior itu mengaku senang melihat banyaknya pendaftar untuk ikut seleksi calon pimpinan KPK. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, lintas profesi, usia, gender, seperti advokat, polisi, dan Jaksa.</p> <p>&rdquo;Dengan pengalaman kandidasi ini seharusnya mereka bisa mengangkat kembali citra KPK menjadi lebih baik ke depannya,&rdquo; jelas Henry.</p> <p>&rdquo;Sekalipun mereka berasal dari jaksa, hakim, advokat, polisi, dan internal KPK, jika&nbsp; mereka tidak punya integritas, lebih bagus harus digagalkan sejak awal,&rdquo; imbuh dia.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kalau integritas masa lalu mereka buruk, ya jangan diloloskan. Jangan sampai KPK ternodai gara-gara memilih tidak secara teliti dan cermat,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Dia menambahkan, calon pimpinan KPK harus mempunyai kompetensi tinggi. Pimpinan KPK harus kompeten dalam menjalankan tugas. Sebab, untuk pekerjaan berat dan penuh tantangan sebagai pimpinan KPK kompetensi sangat penting.</p> <p>&rdquo;Yang tidak punya kompetensi jangan diloloskan,&rdquo; tegas Henry.</p> <p>&rdquo;Sangat berbahaya kalau dipegang orang-orang yang punya kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,&rdquo; ucap politikus Partai Golkar itu.</p>

Pansel Capim KPK diminta bekerja secara cermat, teliti, cerdas, objektif, profesional, tanpa koneksi, dan berani tolak intervensi kekuasaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pansel

Berita Terkini