<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/1000287729-1400886790.jpg" alt="Panji Gumilang (tengah) usai mengikuti sidang putusan di Indramayu, Jawa Barat. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Panji Gumilang (tengah) usai mengikuti sidang putusan di Indramayu, Jawa Barat. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Panji Gumilang, terpidana kasus penodaan agama sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, Jawa Barat, Rabu (17/7).</p> <p>&rdquo;Bebas pada 17 Juli 2024 atau tadi pagi,&rdquo; kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Robianto seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Rabu (17/7).</p> <p>Robianto menyebutkan, Panji Gumilang bebas murni setelah menjalani vonis 1 tahun penjara di Lapas Indramayu. Dengan demikian, pimpinan Ponpes Al Zaytun itu tidak perlu melakukan wajib lapor.</p> <p>&rdquo;Panji Gumilang bebas murni, jadi yang bersangkutan tidak perlu melakukan wajib lapor,&rdquo; ujar Robianto.</p> <p>Selama menjalani vonis di Lapas Indramayu, kata dia, Panji Gumilang juga telah mendapatkan remisi 15 hari pada Lebaran 2024. &rdquo;Dia mendapatkan remisi Idul Fitri selama 15 hari,&rdquo; terang Robianto.</p> <p>Sebelumnya, vonis 1 tahun penjara dalam kasus penodaan agama telah dijatuhkan kepada Panji Gumilang. Vonis tersebut dibacakan pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Indramayu pada 20 Maret 2024.</p> <p>Hakim Ketua Yogi Dulhadi dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 156a huruf a KUHP juncto Undang-Undang Penodaan Agama.</p> <p>&rdquo;Pidana penjara selama 1 tahun dijatuhkan kepada terdakwa Abdussalam Panji Gumilang. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,&rdquo; kata Yogi.</p> <p>Vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut Panji Gumilah dijatuhi hukuman bui selama 1 tahun 6 bulan. Vonis 1 tahun penjara tersebut, kemudian dikurangi selama masa penahanan pada proses peradilan.</p>

Panji Gumilang, terpidana kasus penodaan agama sekaligus Ponpes Al Zaytun, dinyatakan bebas dari Lapas Kelas IIB Indramayu, Rabu (17/7)

Terpidana Kasus Penodaan Agama Panji Gumilang Bebas usai Ditahan di Lapas Indramayu

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Screenshot_20231115_100319_YouTube-2438053560.jpg" alt="Suasana persidangan dengan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). (ANTARA/Fathnur Rohman)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan dengan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). (ANTARA/Fathnur Rohman)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Praperadilan ini terkait gugatan Panji atas penetapan tersangka perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam pokok perkara: menolak permohonan Praperadilan seluruhnya. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," kata Hakim Tunggal Estiono saat membacakan putusan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas putusan ini, Pengacara Panji, Alvin Lim merasa kecewa. Dia menilai hakim tidak mempertimbangkan secara adil bukti-bukti dari dari penggugat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggapannya tentu kecewa. Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang kami berikan," ucap Alvin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berdalih tidak ada kecukupan bukti saat Panji ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit III Unit I Dittipideksus Bareskrim Polri. Sehingga, seharusnya status tersangka digugurkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kuasa Hukum Panji Gumilang, Alvin Lim dalam permohonannya menyatakan bahwa penetapan Panji Gumilang&nbsp;sebagai tersangka tidak berdasar bahkan kejaksaan juga mengembalikan berkas perkara TPPU yang disangkakan dengan alasan berkas tidak lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Alvin, P-19 (berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa penyidik tidak memberikan dua alat bukti dalam penetapan tersangka TPPU kepada Panji Gumilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu kata Alvin, pada permohonan praperadilan yang diajukan di PN Jaksel, meminta penetapan tersangka kepada Panji Gumilang terkait kasus TPPU harus batal demi hukum, dan segera mengembalikan seluruh aset yang sudah dibekukan dan diblokir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan dinyatakan batal demi hukum," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alvin juga meminta, dalam permohonannya agar Hakim yang mengadili agar memulihkan segala hak hukum pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.</div>

PN Jaksel memutuskan menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang.

PN Jaksel Tolak Praperadilan Panji Gumilang Terkait Status Tersangka Pencucian Uang

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menak gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Praperadilan ini terkait gugatan Panji atas penetapan tersangka perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam pokok perkara: menolak permohonan Praperadilan seluruhnya. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," kata Hakim Tunggal Estiono saat membacakan putusan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas putusan ini, Pengacara Panji, Alvin Lim merasa kecewa. Dia menilai hakim tidak mempertimbangkan secara adil bukti-bukti dari dari penggugat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014651052/penjabaran-kamar-rawat-inap-bpjs-kesehatan-sesuai-sistem-kris-pada-perpres-59-tahun-2024-tak-ada-kelas-1-2-dan-3">Penjabaran Kamar Rawat Inap BPJS Kesehatan Sesuai Sistem KRIS pada Perpres 59 tahun 2024, Tak Ada Kelas 1, 2, dan 3</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggapannya tentu kecewa. Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang kami berikan," ucap Alvin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berdalih tidak ada kecukupan bukti saat Panji ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit III Unit I Dittipideksus Bareskrim Polri. Sehingga, seharusnya status tersangka digugurkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kuasa Hukum Panji Gumilang, Alvin Lim dalam permohonannya menyatakan bahwa penetapan Panji Gumilang&nbsp;sebagai tersangka tidak berdasar bahkan kejaksaan juga mengembalikan berkas perkara TPPU yang disangkakan dengan alasan berkas tidak lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Alvin, P-19 (berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa penyidik tidak memberikan dua alat bukti dalam penetapan tersangka TPPU kepada Panji Gumilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu kata Alvin, pada permohonan praperadilan yang diajukan di PN Jaksel, meminta penetapan tersangka kepada Panji Gumilang terkait kasus TPPU harus batal demi hukum, dan segera mengembalikan seluruh aset yang sudah dibekukan dan diblokir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan dinyatakan batal demi hukum," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alvin juga meminta, dalam permohonannya agar Hakim yang mengadili agar memulihkan segala hak hukum pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.</div>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menak gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang.

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Screenshot_20231115_100319_YouTube-2438053560.jpg" alt="Suasana persidangan dengan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). (ANTARA/Fathnur Rohman)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan dengan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). (ANTARA/Fathnur Rohman)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Gugatan praperadilan yang diajukan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri, ditolak&nbsp;PN Jakarta Selatan.<br /><br />"Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan secara seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan&nbsp;Estiono, saat membacakan putusan praperadilan Panji Gumilang di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/5).<br /><br />Ia mengatakan, dalam eksepsi yang diajukan oleh pemohon juga tidak dapat diterima, sehingga seluruh permohonan termohon terkait kasus Panji Gumilang ditolak.<br /><br />Untuk itu, Hakim Tunggal PN Jaksel Estiono memerintahkan pemohon agar membayarkan biaya perkara dalam sidang praperadilan itu kepada Panji Gumilang sebesar nihil.<br /><br />"Mengadili dalam eksepsi pemohon dinyatakan bukan kewenangan praperadilan tidak dapat diterima. Membebankan kepada pemohon biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 14 Mei," tuturnya.<br /><br />Sementara itu, Kuasa Hukum Panji Gumilang Alvin Lim mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak secara keseluruhan permohonan yang telah diajukan.<br /><br />Ia menilai hakim telah diintervensi oleh pihak-pihak luar, karena sehari sebelum putusan ada beberapa lembaga yang mengomentari perkara tersebut.<br /><br />"Tentu kami kecewa dengan putusan ini. Hakim tidak mengambil keterangan dari kedua belah pihak," katanya.<br /><br />Sidang putusan praperadilan Panji Gumilang dibacakan oleh Hakim Tunggal Estiono, di mana dalam pertimbangannya menyebutkan sejumlah alasan terkait penolakan gugatan praperadilan.<br /><br />Salah satu poin utama yaitu penetapan tersangka kepada Panji Gumilang sudah memenuhi dua unsur alat bukti sehingga telah dinyatakan sah.</p> <p dir="ltr">Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Abdurrahman Panji Gumilang (APG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan tindak pidana awal penggelapan uang yayasan.</p> <p dir="ltr">Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara pada Kamis.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kesimpulan hasil gelar perkara tersebut APG telah memenuhi untuk di atas, dan meningkatkan statusnya menjadi tersangka pasal-pasal tadi,&rdquo; kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Mabes Polri Jakarta, Kamis 26 November 2023.</p> <p dir="ltr">Whisnu menjelaskan dalam kasus ini, Panji Gumilang sebagai Pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mengajukan pinjaman kepada salah satu bank, kemudian uang tersebut masuk ke rekening pribadi, sementara cicilan pinjaman tersebut dibayarkan dari uang Yayasan Pesantren Indonesia.</p> <p dir="ltr">Dari analisis gelar perkara tersebut, kata dia, penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari Bank JTrush sejumlah Rp73 miliar.</p>

"Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan secara seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Estiono

Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Terkait TPPU Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>PN Jakarta Selatan pada hari ini menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri.</p> <p><br />"Selasa ini kami akan bacakan putusan praperadilan No 47/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel atas nama pemohon Panji Gumilang," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto di Jakarta, Selasa.<br /><br />Menurut dia pembacaan putusan praperadilan Panji Gumilang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka TPPU akan dipimpin Hakim Tunggal PN Jaksel Estiono.<br /><br />Djuyamto menjelaskan&nbsp;ruang sidang yang akan digunakan yaitu ruang sidang pertama, dan pembacaan putusan tersebut dibacakan pada sekitar jam 14.00 WIB.<br /><br />"Putusan akan dibacakan pada pukul 14.00 WIB di ruang sidang utama," tuturnya.<br /><br />Kuasa Hukum Panji Gumilang, Alvin Lim dalam permohonannya menyatakan bahwa penetapan Panji Gumilang&nbsp;sebagai tersangka tidak berdasar bahkan kejaksaan juga mengembalikan berkas perkara TPPU yang disangkakan dengan alasan berkas tidak lengkap.<br /><br />Selain itu, kata Alvin, P-19 (berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa penyidik tidak memberikan dua alat bukti dalam penetapan tersangka TPPU kepada Panji Gumilang.<br /><br />Untuk itu kata Alvin, pada permohonan praperadilan yang diajukan di PN Jaksel, meminta penetapan tersangka kepada Panji Gumilang terkait kasus TPPU harus batal demi hukum, dan segera mengembalikan seluruh aset yang sudah dibekukan dan diblokir.<br /><br />"Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan dinyatakan batal demi hukum," tuturnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014649303/curhatan-konsumen-neta-terkait-mobil-listrik-neta-v-ii-di-luar-dugaan">Curhatan Konsumen Neta Terkait Mobil Listrik Neta V-II di Luar Dugaan</a></strong><br /><br />Alvin juga meminta, dalam permohonannya agar Hakim yang mengadili agar memulihkan segala hak hukum pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. (*)</p>

Jakarta Selatan pada hari ini menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumil

PN Jakarta Selatan Gelar Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) Jeje Zaenudin mendukung langkah tegas Polri mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang yang telah ditetapkan tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PG, kita sangat mendukung langkah tegas Polri untuk terus mengusut dugaan TPPU itu," kata Jeje kepada wartawan, Senin (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeje mengatakan, jika dugaan TPPU Panji Gumilang terbukti hal tersebut sangat merugikan nama baik Islam dan institusi pesantren. Menurutnya, kasus ini tentu merugikan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena jika dugaan TPPU yang dilakukan PG itu terbukti, sungguh sangat merugikan nama baik Islam dan institusi pesantren yang dijadikan topeng untuk melakukan kejahatan," ucap Jeje.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jeje optimistis Bareskrim Polri mampu mengalahkan gugatan praperadilan Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia berharap hakim menolak gugatan praperadilan Panji Gumilang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan bukti awal yang kuat dan prosedur yang benar dilakukan oleh Polri maka gugatan PG semoga tertolak," papar Jeje.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panji Gumilang sudah ditetapkan tersangka TPPU oleh Bareskrim dengan gelar perkara pertama pada Oktober 2023. Panji Gumilang dijerat Pasal 70 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima ditetapkan tersangka, Panji Gumilang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang praperadilan masih berlangsung hingga hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terkait Panji Gumilang hingga Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Aset-aset Panji Gumilang juga telah disita penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

""Karena jika dugaan TPPU yang dilakukan PG itu terbukti, sungguh sangat merugikan nama baik Islam dan institusi pesantren," kata Jeje.

Persis Dukung Polri Bongkar TPPU Panji Gumilang Berkedok Pengurusan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi meyakini, Bareskrim Polri memiliki bukti kuat untuk menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). MUI menghormati langkah Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Panji Gumilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MUI percaya bahwa Kepolisian memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka TPPU," kata Zainut kepada wartawan, Minggu (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap Panji Gumilang, termasuk kasus dugaan TPPU. Selain itu, pihaknya juga menghormati langkah Panji Gumilang mengajukan praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika dari pihak PG mengajukan praperadilan saya kira itu hal biasa. MUI menghormati upaya hukum yang dilakukan PG," tegas Zainut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut berharap, proses praperadilan dapat berjalan secara jujur, adil, profesional, dan transparan. Praperadilan Panji Gumilang saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MUI berharap proses peradilan berjalan secara jujur, adil, profesional dan transparan," ucap Zainut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Panji Gumilang sudah ditetapkan tersangka TPPU oleh Bareskrim dengan gelar perkara pertama pada Oktober 2023. Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terkait Panji Gumilang hingga Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panji Gumilang dijerat Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan atau Pasal 372 KUHP&nbsp;juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP&nbsp;juncto Pasal 56 KUHP&nbsp;juncto Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5&nbsp;juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div> </div>

"MUI percaya bahwa Kepolisian memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka TPPU," kata Zainut.

MUI Yakin Polisi Punya Bukti Kuat Tetapkan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap, aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus dugaan TPPU yang melibatkan pemilik Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum.</p> <p>&ldquo;Komisi III sebagai komisi yang bermitra dengan penegak hukum tentu berharap agar kasus TPPU Panji Gumilang ini menjadi prioritas untuk dieksekusi," kata Nasir kepada wartawan, Sabtu (11/5).</p> <p>Pernyataan Nasir merespons praperadilan yang diajukan oleh Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan yang diajukan Panji Gumilang itu terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri.</p> <p>Nasir menyayangkan, kasus TPPU yang dilakukan Panji Gumilang berbalut kegiatan keagamaan. Dia menyebut Panji Gumilang sangat mencoreng nilai-nilai dan moralitas keagamaan karena tindakannya tersebut.</p> <p>"Saya pikir semua orang berfikir sama bahwa TPPU itu kejahatan. Yang buat kita miris dan sakit hati, TPPU itu dibalut dengan kegiatan keagamaan," tegas Nasir.</p> <p>Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan meyakini Polri pasti memiliki dua alat bukti yang sudah terpenuhi sehingga berani menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>"(Bareskrim) Polri kalau sudah berani menetapkan tersangka, berati dua alat bukti sudah terpenuhi, siapa pun penegak hukum," tegas Trimedya.</p> <p>Trimedya meyakini Bareskrim Polri bekerja secara profesional dan proporsional dalam menangani kasus dugaan penggelapan dan TPPU Panji Gumilang.</p> <p>"Secara profesional dan proporsional, semua dalam kerangka penegakan hukum," ujarnya.</p> <p>Trimedya menyerahkan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait praperadilan yang diajukan Panji Gumilang. Menurutnya, argumentasi Bareskrim Polri dalam mengusut kasus dugaan TPPU ini sudah benar.</p> <p>"Praperadilan silakan saja itu kan hak seseorang tersangka, hak hukum dia, nanti pengadilan yang memutuskan," ucapnya.</p> <p class="class-paragraph">Sebagaimana diketahui, Panji Gumilang sudah ditetapkan tersangka TPPU oleh Bareskrim dengan gelar perkara pertama pada Oktober 2023. Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terkait Panji Gumilang hingga Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).</p> <p>Panji Gumilang dijerat Pasal 70 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap, aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus dugaan TPPU yang melibatkan Panji Gumilang.

Anggota Komisi III DPR RI Berharap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Screenshot_20231115_100319_YouTube-2438053560.jpg" alt="Suasana persidangan dengan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). (ANTARA/Fathnur Rohman)" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan dengan terdakwa Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023). (ANTARA/Fathnur Rohman)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menilai, permohon praperadilan yang diajukan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang meyakini, kemungkinan besar akan ditolak hakim jika mempermasalahkan jenis pidananya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panji Gumilang menggugat Subdit III Unit III Dittipideksus Bareskrim Polri karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Panji juga dijerat dengan pasal penggelapan sebagai tindak pidana asal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mempersoalkan jenis tindak pidananya TPPU atau bukan nanti pada sidang pokok perkaranya,&nbsp; apakah terbukti atau tidak TPPU-nya," kata Fickar kepada wartawan Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi jika diajukan di praperadilan itu menjadi prematur dan permohonannya kemungkinan besar akan ditolak," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fickar menjelaskan, praperadilan itu kewenangannya untuk menguji penerapan hukum formil atau hukum acara yaitu mempersoalkan keabsajan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan sebagai tersangka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di luar itu permintaan tidak akan dikabulkan karena bukan ranah praperadilan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, dalam sidang praperadilan Panji Gumilang terhadap Subdit III Unit III Dittipideksus Bareskrim Polri menghadirkan tiga orang saksi dan seorang ahli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangannya, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah mengatakan dirinya sepakat dalam perkara yang menjerat Panji terdapat adanya tindak pidana asal. Ia menyebut di dalam proses penyidikan, tersangka pada tahun 2015 memiliki addendum pinjam kredit dengan Jtrust Invesment yang mana ini merupakan mensrea atau niat jahat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panji Gumilang sebagai Pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) disebut mengajukan pinjaman kepada salah satu bank. Uang tersebut masuk ke rekening pribadi, namun cicilan pinjaman tersebut dibayarkan dari uang YPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada 2019 juga telah menerima pinjaman dari bank sejumlah Rp 73 miliar. Panji ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada 6 November 2023. Hal itu berdasarkan hasil analisis laporan PPATK.</div>

Panji Gumilang menggugat Subdit III Unit III Dittipideksus Bareskrim Polri karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU.

Pakar Nilai Praperadilan Panji Gumilang Prematur dan Bakal Ditolak Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Dia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana penodaan agama.</p> <p>Ketua Majelis Hakim PN Indramayu Yogi Dulhadi menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama. Tindakan Panji Gumilang itu telah melanggar ketentuan yang diatur pada pasal 156 a huruf a KUHP.</p> <p>&rdquo;Mengadili terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun,&rdquo; kata Yogi Dulhadi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dalam persidangan, majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kendati begitu, pihaknya meminta terdakwa tetap ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>&rdquo;Kami menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan,&rdquo; tutur Yogi Dulhadi.</p> <p>Selain itu, kata dia, barang bukti dalam perkara tersebut berupa satu keping <em>Compact Disc-Recordable </em>(CD-R) berisi cuplikan video beserta dokumen lain diminta untuk dimusnahkan.</p> <p>&rdquo;Selanjutnya, barang bukti sebuah akun <em>YouTube</em> atas nama Al Zaytun Official sampai dengan barang lainnya dirampas untuk negara,&rdquo; ujar Yogi.</p> <p>Majelis Hakim menambahkan, setelah dijatuhi vonis, terdakwa harus membayar biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp 5.000.</p> <p>Sementara itu, setelah persidangan, terdakwa Panji Gumilang enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait vonis yang ditetapkan majelis hakim PN Indramayu kepada dirinya.</p> <p>&rdquo;Kan sudah dengar semua, pikir-pikir saja dulu,&rdquo; ucap Panji.</p>

PN Indramayu jatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, terdakwa tindak pidana penodaan agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panji gumilang

Berita Terkini

Terpidana Kasus Penodaan Agama Panji Gumilang Bebas usai Ditahan di Lapas Indramayu

PN Jaksel Tolak Praperadilan Panji Gumilang Terkait Status Tersangka Pencucian Uang

PN Jaksel Tolak Praperadilan Panji Gumilang Terkait Status Tersangka Pencucian Uang

Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Terkait TPPU Ditolak

PN Jakarta Selatan Gelar Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Hari Ini

Persis Dukung Polri Bongkar TPPU Panji Gumilang Berkedok Pengurusan Pesantren

MUI Yakin Polisi Punya Bukti Kuat Tetapkan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU

Anggota Komisi III DPR RI Berharap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas

Pakar Nilai Praperadilan Panji Gumilang Prematur dan Bakal Ditolak Hakim

Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Dalam Kasus Penodaan Agama

Download Aplikasi JawaPos.com