<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_VAKSIN-BOOSTER_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="Petugas medis menunjukan Vaksin Covid-19 Sinopharm pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Dengan menyelenggarakan program vaksinasi booster, Bank DBS Indonesia turut berperan mendukung" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menunjukan Vaksin Covid-19 Sinopharm pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Dengan menyelenggarakan program vaksinasi booster, Bank DBS Indonesia turut berperan mendukung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IX DPR begitu serius meminta Pemerintah menghadirkan vaksin halal untuk dosis tiga (booster). Permintaan itu disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin.  Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah untuk membuat kebijakan konkret persediaan vaksin halal di program Booster sebagaimana yang diharapkan masyarakat.  “Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” ungkap Anggota Fraksi PKS itu saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR RI, Selasa (12/4).  Dilansir Antara, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah terkesan hanya berbasa-basi dalam menjawab keinginan masyarakat. "Jawabannya hanya normatif. Ini harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” ungkapnya.  Senada dengan itu, Anggota Panja Saleh Daulay merasa heran terhadap pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.  Menurut dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan vaksin di bulan Ramadan. “Padahal sudah di bulan Ramadan ini MUI sudah pasang badan. Tapi vaksin halal sampai saat ini tidak dijawab,” ujarnya.  Saleh Daulay meminta Pemerintah segera menjawab ketersidaan vaksin halal saat ini. “Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” pintanya.  Ketegasan serupa juga Anggota Panja dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago. Dia mengancam menaikkan status Panja Pengawasan Vaksin menjadi Pansus Pengawasan Vaksin. "Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke Pansus,” ungkapnya saat rapat.

DPR: Kami Minta Kebijakan Konkret tentang Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX <a href="https://www.jawapos.com/tag/dpr/">DPR</a> diminta untuk tetap fokus mengawal prose vaksinasi di Tanah Air. Diduga dengan kehadiran Panja tersebut, kini pihak-pihak tertentu mulai terusik.  Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mendorong Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR untuk tetap kompak dan fokus dalam bekerja menuntaskan permasalahan vaksinasi. Panja diharapkan menuntaskan agendanya untuk dihadirkannya vaksin halal untuk dosis tiga (booster) dan penggunaan vaksin buatan dalam negeri.  "Anggota panja agar tetap on the track terkait isu <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-kedaluwarsa/">vaksin kedaluwarsa</a>, vaksin dalam negeri, dan vaksin halal," Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting itu kepada wartawan, Senin (11/4).  Pangi menduga, kini ada pihak-pihak tertentu merasa terusik atau terganggu bisnisnya dengan kehadiran Panja vaksinasi. Kini oknum atau para pihak itu mulai menyerang moral anggota dewan.  "Beberapa dalam sidang <a href="https://www.jawapos.com/tag/panja-vaksin/">Panja Vaksin</a> sudah terlihat bagaimana Kemenkes, BPOM, Kemenlu, Kemenkeu, dan Biofarma terlihat lemah. Asal-asalan, cenderung koruptif. Ada potensi kerugian negara. Ada upaya pertahankan vaksin dari luar, sehingga sama sekali tidak memperhatikan vaksin dalam negeri dan faktor kehalalan," ujar Pangi mensinyalir.  Persoalan vaksinasi memang menjadi sorotan Panja. Sebab, program <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-booster/">vaksinasi booster</a> yang dilakukan Pemerintah tidak satupun memakai vaksin yang mendapat fatwa halal MUI.  Selain itu, sorotan dari Panja Pengawasan Vaksinasi yaitu terkait penggunaan vaksin kadaluarsa yang disuntikkan ke dalam tubuh masyarakat. Menurut sebagian besar anggota Panja, hal itu sangat berbahaya bagi rakyat.

Pengamat Ingatkan Panja DPR Tetap Fokus Awasi Program Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/d3c5e9b2-2f4a-46c1-a379-27d34cebadab.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. Dokumentasi Pribadi/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah. Dokumentasi Pribadi/ANTARA</figcaption>
</figure><h3>Nur Nadlifah: Dosa Kalau Tidak Sediakan Vaksin Halal</h3> JawaPos.com - Panja Pengawasan Vaksin DPR menyoroti kinerja Bio Farma sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah dalam hal vaksinasi. Terutama dalam produksi vaksin yang sudah mendapat fatwa halal.  Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Nur Nadlifah mengatakan, Bio Farma sebagai BUMN pada 2021 mampu memproduksi vaksin Sinovac yang telah mendapatkan fatwa Halal oleh MUI. Untuk program vaksinasi lanjutan (booster), vaksin sinovac tidak termasuk dalam jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah.  "Sebenarnya berapa kemampuan Bio farma untuk memproduksi vaksin sinovac. Ini akan berlanjut, karena dalam kebijakan Kemenkes vaksin sinovac tidak masuk untuk booster," ujar Nadlifah seperti dilansir Antara.  Pernyataan itu dikemukakan saat Rapat Panja Pengawasan Vaksin dengan Biofarma dan BPOM RI, Rabu (6/4).  "Vaksin sinovac ini sudah mendapatkan fatwa Halal. Sementara, vaksin sinovac yang dijadikan rekomendasi. Karena vaksin booster (saat ini) semuanya belum disediakan vaksin halal," sambung Nadlifah.  Nadlifah ketika menanyakan ke Kemenkes bahwa produksi vaksin Sinovac terbatas. Vaksin Sinovac hanya diperuntukkan untuk vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun.  "Kenapa produksinya tidak ditambah? Sehingga booster ini ada pilihan vaksin halalnya. Ini berapa kali saya ulang karena mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim. Kita dosa kalau tidak menyediakan vaksin halal," kata legilator PKB itu.  Dia menjelaskan, kondisi saat ini sudah berbeda ketika gelombang varian delta tahun lalu. Jika kondisi darurat, vaksin yang tidak mendapatkan fatwa halal pun boleh digunakan.  "Tapi hari ini tidak. Maka dosa pemerintah jika tidak menggunakan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal. Ini saya ingatkan kita sebagai sesama muslim," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir dalam tanggapannya menjelaskan soal kapasitas produksi khusus vaksin covid-19. Pihaknya sudah mendedikasikan kapasitas produksi 250 juta dosis per tahun.  "Ini yang kita produksi optimal sejak kita mendapatkan CPOB mulai Q1 dan kita produksi terus sampai Oktober 2021 untuk memenuhi target 125 juta dosis di bio farma," jelasnya.

Panja Komisi IX DPR Soroti Kinerja Bio Farma soal Produksi Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_VAKSIN-BOOSTER_MIFTAHULHAYAT-02.jpg" alt="Warga saat mengikuti Vaksin Covid-19 pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Program vaksinasi dosis ketiga (booster) Sinopharm ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank DBS Indon" width="100%">
<figcaption>Warga saat mengikuti Vaksin Covid-19 pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Program vaksinasi dosis ketiga (booster) Sinopharm ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank DBS Indon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panja Pengawasan Vaksinasi DPR menyoroti vaksin zifivax. Anggota Panja Vaksin Anas Thahir mempertanyakan progres dari uji dari Vaksin Zifivax. Menurut dia vaksin itu sudah mengantongi izin darurat dan mendapatkan fatwa halal dari MUI.  "Vaksin Zifivax sudah diuji para peneliti dan halal. Namun, tidak dimasukkan oleh pemerintah untuk program booster," ujar Anas di sela-sela RDP dengan Kemenkes dan Kemenkeu, Kamis (31/3).  Anggota Fraksi PPP itu mempertanyakan kontrak pengadaan vaksin dan rentang waktunya. "Dengan kontrak pengadaan vaksin tersebut, bagaimana dengan pengembangan vaksin dalm negeri. Apakah yakin proses pengembangan vaksin bisa selesai tahun ini," sambung Anas.  Menurut dia, jika Vaksin terus diimpor, maka dapat menghambat pengembangan vaksin dalam negeri, baik yang kerjakan oleh BUMN maupun swasta. Dia mencontohkan vaksin Zifivax yang direncanakan membangun pabrik di Indonesia.  Saleh Daulay, anggota Panja Vaksin lainnya menambahkan, mendapatkan vaksin Halal adalah hak warga negara. Negara wajib melindungi hak tersebut karena sesuai dengan UU yang berlaku.  "Untuk itu, pemerintah wajib memastikan ketersediaan tersebut. Jika belum ada, maka pemerintah harus mengupayakan hal tersebut, jangan sampai rakyat kita mempertanyakan kinerja pemerintah," tegas anggota Fraksi PAN itu.

Soal Booster, Panja Soroti Vaksin Zifivax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah vaksin halal di Tanah Air sangat terbatas. Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR Nur Nadlifah menyoroti keterbatasan tersebut.  Nur Nadlifah mempertanyakan, kenapa pengadaan vaksin halal seperti Sinovac sangat sedikit sekali. Kondisi itu sangat berbeda jika dibandingkan Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca.  "Ada 3 skema pengadaan vaksin. Di antaranya penugasan kepada Biofarma. Kalau saya lihat dari 3 skema itu, pengadaan vaksin sinovac ini kenapa kecil. Padahal vaksin itu yang sudah mendapatkan fatwa halal MUI," kata Nur Nadlifah di Jakarta, Rabu (30/3).  Anggota Fraksi PKB itu menuturkan, bahwasanya masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Mereka umumnya lebih condong memilih vaksin halal dalam upaya vaksinasi demi mendapat herd immunity.  "Saya menemukan di lapangan banyak masyarakat tidak mau divaksin booster karena masih menunggu vaksin halal. Kalau di Arab Saudi, pfizer dinyatakan halal. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan mereka?" tegas dia.  Menurut Nadlifah, ketersediaan vaksin halal sangat penting. Apalagi pemerintah sangat mengharapkan masyarakat ikut vaksinasi lanjutan atau booster. "Kalau vaksinya tidak halal, masyarakat jadi ragu-ragu," imbuhnya. Pasalnya kini kondisinya tidaklah darurat. Sangat berbeda dengan saat pandemi covid pada varian delta. Ketika itu tidak ada pilihan selain vaksin yang ada.  "Jika memang pemerintah tidak ada lagi anggaran untuk pengadaan vaksin halal, mengapa vaksin yang ada saat ini tidak dimintakan fatwa halalnya ke MUI," tandasnya.

Panja DPR Pertanyakan Jumlah Vaksin Halal Sangat Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_VAKSIN-BOOSTER_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="Petugas medis menunjukan Vaksin Covid-19 Sinopharm pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Dengan menyelenggarakan program vaksinasi booster, Bank DBS Indonesia turut berperan mendukung" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menunjukan Vaksin Covid-19 Sinopharm pada program “Sentra Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Booster Bank DBS Indonesia” di Jakarta, Sabtu (12/3/2022). Dengan menyelenggarakan program vaksinasi booster, Bank DBS Indonesia turut berperan mendukung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksinasi Covid-19 menunggu tindak lanjut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal vaksin dosis ketiga atau lanjutan (booster) menggunakan vaksin halal.  Anggota Panja Vaksinasi Covid-19 Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah menegaskan, pihaknya terus menyuarakan vaksin halal dalam rapat kerja Panja Vaksinasi dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin.  Nur Nadlifah mengklaim telah menyampaikan aspirasi umat Islam tentang penggunaan vaksin halal untuk dosis booster kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.  "Menkes masih sangat normatif dan hingga kini belum ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut," ujar Nadlifah kepada JawaPos.com, Sabtu (26/3).  “Semua kami tanyakan ke Menkes. Mulai dari desakan prioritas vaksin halal, stok vaksin hingga biaya importasi vaksin,” imbu legislator asal Dapil Jawa Tengah itu.  Nadlifah mempertanyakan penggunaan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan fatwa halal MUI, tetapi cuma digunakan untuk anak-anak usia 6 – 11 tahun. Padahal BPOM sudah memberikan izin penggunaan booster Sinovac bagi mereka yang memang sudah menggunakan sinovac sebagai vaksin primer.  “Soal booster Sinovac juga ditanyakan. Mengapa jenis ini tidak dipakai untuk orang dewasa yang dulu gunakan Sinovac sebagai vaksin primer,” ungkapnya.  Di tempat lain, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (22/3) mulai menyidangkan perkara gugatan yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terkait Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).  Surat edaran itu menyatakan tiga jenis vaksin yang dipakai untuk booster. Yakni, vaksin Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna. “Ketiga jenis vaksin yang ditentukan dalam program booster itu tak satu pun yang memiliki sertifikat halal. Ini merugikan umat Islam selaku mayoritas penduduk di Indonesia yang mengonsumsi vaksin,” kata Kuasa Hukum YKMI Amir Hasan.

Panja DPR Tunggu Tindak Lanjut Menkes soal Vaksin Booster Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Vaksin-Booster-Covid-19-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Warga menerima vaksin booster di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Puskesmas Kecamatan Kramat Jati menyiapkan sebanyak 150 dosis vaksin ketiga (booster) pada hari pertama kepada masyarakat dengan prioritas Lansia di atas 60 tahun" width="100%">
<figcaption>Warga menerima vaksin booster di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Puskesmas Kecamatan Kramat Jati menyiapkan sebanyak 150 dosis vaksin ketiga (booster) pada hari pertama kepada masyarakat dengan prioritas Lansia di atas 60 tahun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IX DPR menunggu progres kerja dari panitia kerja (panja) program vaksinasi. Semenjak dibentuk panja tersebut belum terlihat menggelar rapat dengan mitra kerja.  “Panja baru dibentuk. Belum mulai RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan berbagai mitra dan pihak yang terkait,” kata Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/2).  Sebagaimana diketahui, Panja Vaksinasi dibentuk Komisi IX DPR pada 20 Januari 2022. Tugasnya untuk mengevaluasi pelaksanaan program vaksinasi.  Menurut Netty, ada beberapa isu yang menjadi fokus Panja Vaksin. Mulai dari peta jalan (roadmap) vaksinasi, jenis vaksin, vaksin kadaluarsa, hingga vaksin halal. Isu-isu tersebut ditunggu hasil laporannya.  Netty mengatakan tujuan dari pembentukan Panja Vaksin tersebut agar program vaksinasi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan efektif.  “Dari raker (rapat kerja) dan RDP selama ini, tampaknya beberapa tema seperti roadmap vaksinasi, jenis vaksin, vaksin dalam negeri, kedaluarsa, dan vaksin halal akan menjadi perhatian anggota Panja. Yang paling penting kita ingin memastikan program vaksinasi ini berjalan dengan baik dan efektif memberikan pelindungan bagi rakyat,” ungkapnya.  Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengungkapkan, Panja Vaksin mempertimbangkan berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama dalam penggunaan vaksin halal.  Sebagaimana diketahui, publik dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menggunakan vaksin halal dalam program vaksinasi booster atau dosis lanjutan. Permintaan itu mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan sudah tidak lagi dalam kondisi darurat.  “Kajian dan pertimbangan sudah kami terima dan relevan untuk kami jadikan bahan untuk dipertimbangkan pemerintah. Perlu direspons," kata Darul saat menerima audiensi Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI di Gedung Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.  Senada dengan itu, anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara mengatakan, isu vaksin halal menjadi perhatian di Panja Vaksin. Menurut dia, Panja Vaksin nantinya memanggil berbagai stakeholder dalam program vaksinasi. Seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun BUMN yang bertugas mengadakan vaksin di Indonesia.  “Pada prinsipnya, di Panja Vaksin tentu berbagai hal, salah satunya masalah ini (vaksin halal). Dalam Panja, kami akan undang semua stakeholder,” ujar dia.

Jelang RDPU, Panja Tetap Fokus Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/vaksin-astrazeneca.jpg" alt="CAIRAN KEBAL: Seorang nakes mengambil vaksin yang akan disuntikkan kepada warga. Rencananya RSUD dr Soetomo akan mengadakan uji klinis vaksin Merah Putih. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CAIRAN KEBAL: Seorang nakes mengambil vaksin yang akan disuntikkan kepada warga. Rencananya RSUD dr Soetomo akan mengadakan uji klinis vaksin Merah Putih. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Deni Indra Sukmawan mendukung langkah Komisi IX DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan vaksin. Harapannya agar proses vaksinasi dari hulu ke hilir berjalan sesuai rencana, serta tercapai target vaksinasinya.  "Panja Pengawasan Vaksinasi harus tetap ada. Serta paling penting, DPR bisa memperjuangkan aspek keadilan sosial dari vaksinasi, terutama ketersedian vaksin halal untuk masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam," kata Deni saat dihubungi, Rabu (9/2).  Deni juga meminta Panja Vaksin tidak layu serta serius dalam bekerja. Di negara-negara demokrasi seperti India dan Amerika Serikat, Senat dan Representatifnya pun masih mengawal proses vaksinasi.  "Tata Kelola Vaksinasi harus transparan dan akuntabel. Mengingat sektor ini rawan penyelewengan dan penyalahgunaan," tegas Deni.  Seperti diketahui, Komisi IX telah membentuk Panja Pengawasan Vaksin untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah. Panja ini bakal melakukan evaluasi atas pengadaan, anggaran, distribusi hingga aspek kehalalan vaksin.  Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan agenda panitia kerja (Panja) Pengawasan Vaksin masih terus berlangsung. Selain itu dia juga mengatakan rapat Panja Vaksinasi masih terus digelar hingga saat ini.  Tak hanya Irma, Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKB, Nur Nadlifah juga menyampaikan Panja ini akan tetap fokus mengawal program vaksinasi. Pembahasan Panja Vaksinasi ini, menurut Nadlifah, akan fokus kepada pengadaan, distribusi, proses dan juga perihal Vaksin Halal.

Kalangan Akademisi Minta Panja Vaksin Tak Mudah Layu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/suntik-vaksin-lansia.jpg" alt="PRIORITAS: Susmini menerima vaksinasi tahap ketiga di Puskesmas Tenggilis, Jalan Rungkut Mejoyo, Surabaya Rabu (12/1). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PRIORITAS: Susmini menerima vaksinasi tahap ketiga di Puskesmas Tenggilis, Jalan Rungkut Mejoyo, Surabaya Rabu (12/1). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia kerja (Panja) Vaksinasi yang dibentuk Komisi IX DPR masih bekerja. Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah mengklaim pihaknya masih bekerja mengawasi program vaksinasi.  Nur Nadlifah mengatakan, Panja Vaksinasi tetap fokus mengawal program vaksinasi. Di antaranya meliputi Vaksin Halal, pengadaan, distribusi, dan proses vaksinasi itu sendiri.  "Kemudian ada hibah. Itu dari mana, kenapa dipindahkan ke Indonesia. Selanjutnya terkait vaksin halalnya, bagaimana sertifikasi halalnya,” kata Nur Nadlifah dari Fraksi PKB itu.  Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyebut bahwa rapat Panja Vaksinasi masih terus digelar hingga saat ini.  “Ini (masih) berlangsung. Panja Vaksinasi masih bekerja,” kata dia kepada media, Rabu (9/2).  Anggota Fraksi Partai Nasdem itu membantah rumor yang menyebut panja vaksin ini tidak bekerja efektif. Dirinya memastikan alat kelengkapan DPR ini akan bekerja sebagaimana mestinya.  Sebagaimana diketahui, Komisi IX resmi membentuk Panja Pengawasan Vaksin. Panja itu untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah. Panja melakukan evaluasi atas pengadaan, anggaran, distribusi hingga aspek kehalalan vaksin.

Komisi IX Sebut Salah Satu Fokus Panja Vaksinasi soal Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Irma-Nasdem-DPR-RI.jpg" alt="dpi ri" width="100%">
<figcaption>dpi ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IX DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Vaksin. Hal ini dilakukan setelah marak terjadinya penyuntikan vaksin kosong dan beredarnya vaksin palsu.  Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago pun mengatakan bahwa saat ini Panja Vaksin sedang menyusun agenda terkait pengawasan vaksinasi dan penyaluran vaksin.  "Keputusan panja memang sudah diketok (pengawasan program), tetapi pembahasan belum di mulai," ujar dia kepada JawaPos.com, Minggu (30/1).  Dirinya mengatakan bahwa target dari terbentuknya Panja Vaksin adalah aliran dana yang jelas. Mengingat bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin, nilai impornya mencapai Rp 44,08 triliun dengan 465,07 juta dosis vaksin.  "Pastinya terkait anggaran, asal vaksin (beli atau hibah) dari mana. Regulasinya dan lain-lain," tutur dia.  Terkait dengan penggunaan vaksin halal yang juga didorong oleh semulah pihak, menurutnya kemungkinan akan masuk dalam agenda Panja. Namun, saat ini yang diprioritaskan adalah efikasi dari vaksin tersebut.  "Tentu untuk masa mendatang, tetapi saat ini masih harus ditoleransi, karena vaksin halal buatan Bio Farma akan digunakan untuk vaksinasi anak-anak," pungkas politisi Partai NasDem itu.  Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami isu terkait program vaksinasi.  "DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak," ungkap dia dalam keterangannya, Sabtu (22/1).  "Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat Komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja vaksin," sambung dia.

Bentuk Panja Vaksin, Komisi IX Akan Dorong Penggunaan Vaksin Halal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Panja Vaksin

Berita Terkini