<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Gedung DPR-MPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR-MPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPR RI memiliki sejumlah instrumen untuk mendukung kinerja. Salah satunya panitia kerja (panja), unit kerja sementara yang di bentuk secara internal oleh alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerja dalam menangani suatu masalah spesifik. Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rahman Thaha menyebut, DPR RI punya hak untuk membentuk panja sesuai peraturan DPR tentang tata tertib. Namun dia mempertanyakan rencana komisi III DPR RI membentuk panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. &rdquo;Panja ini seharusnya untuk masalah spesifik. Jika kejaksaan masuk dalam suatu panja, Ada apa sebenarnya. Apakah ada yang sangat spesifik,&rdquo; tanya Abdul Rahman Thaha. Sejauh ini menurut dia, sepak terjang kinerja institusi kejaksaan luar biasa. Bahkan sangat luar biasa. &nbsp;&rdquo;Apa lagi yang harus dipanjakan institusi kejaksaan,&rdquo; tandas Abdul Rahman Thaha. Dia mengatakan, kalau berbicara ada oknum dalam institusi kejaksaan yang masih bermain atau mem-backup kasus hukum, sejauh ini sudah diselesaikan secara internal. &rdquo;Saya melihat Jaksa Agung Burhanuddin tidak segang-segang langsung mencopot oknum tersebut,&rdquo; papar Abdul Rahman Thaha. Dia meyakini, masyarakat mendukung kinerja institusi kejaksaan. Jajaran kejaksaan getol mengejar para koruptor. Bahkan menyelematkan keuangan negara yang sangat fantastis dan menjadi catatan sejarah dengan jumlah triliunan rupiah. &rdquo;Itu baru dari sektor Perkebunan. Belum lagi dari sektor pertambangan. Kejaksaan mengejar denda uang pengganti penertiban kawasan hutan,&rdquo; tutur Abdul Rahman Thaha. Dia menambahkan, Presiden Prabowo telah membentuk Komisi Reformasi Polri karena sesuatu yang spesifik. Sehingga wajar dibentuk Panja oleh Komisi III DPR RI. &rdquo;Bukan rahasia apa yang terjadi di institusi Polri yang kita cintai ini,&rdquo; ungkap Abdul Rahman Thaha. Sehingga menurut dia, ada masukan masyarakat melalui Panja Komisi III DPR RI dapat menjadi rekomendasi untuk diteruskan ke Komisi Reformasi Polri. &rdquo;Saya tidak habis pikir jika kejaksaan dimasukkan panja. Ini berpotensi menganggu kinerja kejaksaan yang saat ini fokus memberantas korupsi. Ini membuat mental para jaksa bisa merosot dan seperti tidak dihargai,&rdquo; ucap Abdul Rahman Thaha.

Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rahman Thaha Pertanyakan Kejaksaan masuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Abdul Rahman Thaha Pertanyakan Rencana Komisi III DPR RI Memasukan Kejaksaan dalam Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Bea-Cukai-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas Ditjen Bea Cukai berjaga di dekat barang bukti saat rilis kasus barang impor ilegal di kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Direktorat Jenderal Bea Cukai mengamankan enam truk yang memuat 878 bal pakaian, 118 set ban dan 57 rol karp" width="100%">
<figcaption>Petugas Ditjen Bea Cukai berjaga di dekat barang bukti saat rilis kasus barang impor ilegal di kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Direktorat Jenderal Bea Cukai mengamankan enam truk yang memuat 878 bal pakaian, 118 set ban dan 57 rol karp</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi III DPR RI secara resmi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika. Pembentukan Panja itu&nbsp;</div> <div dir="auto">sebagai respons terhadap maraknya penyimpangan dalam aktivitas impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mengatakan bahwa penyimpangan dalam aktivitas impor telah berdampak negatif terhadap industri dalam negeri dan penerimaan negara. Ia menyoroti adanya dua jenis importir, yakni pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;API-P seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor bahan baku guna produksi, bukan untuk dijual bebas. Sementara itu, API-U tidak diperbolehkan mengimpor bahan jadi untuk langsung didistribusikan ke konsumen,&rdquo; kata Soedeson kepada wartawan, Jumat (21/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, terdapat dua modus utama penyimpangan dalam aktivitas impor. Modus pertama, importir API-P yang justru memasukkan bahan jadi, bukan bahan baku. Modus kedua, adanya pengurangan pelaporan volume impor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015672034/hari-ini-ratusan-kepala-daerah-mulai-jalani-retreat-di-magelang-dpr-ingatkan-tak-ada-yang-mbalelo">Hari Ini Ratusan Kepala Daerah Mulai Jalani Retreat di Magelang, DPR Ingatkan Tak Ada yang Mbalelo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soedeson menegaskan, dampak dari praktik tersebut sangat luas, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat hingga menyebabkan kebangkrutan pelaku industri tekstil dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran,&rdquo; ucap Soedeson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ketua Dewan Pembina Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) ini juga menuturkan bahwa pengurangan volume pelaporan impor juga berdampak pada penerimaan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika volume impor yang sebenarnya lebih besar dari yang dilaporkan, maka pajak yang seharusnya diterima negara menjadi jauh lebih kecil. Padahal, pemerintah sedang berupaya meningkatkan rasio pajak untuk pembangunan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Soedeson meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku penyimpangan impor ini. Ia menduga, adanya keterlibatan oknum aparat terhadap barang-barang impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami meminta kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Kami juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum aparat, khususnya di bidang bea cukai, dalam waktu dekat Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika akan melakukan sidak mengenai dugaan kasus tersebut," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi III DPR RI secara resmi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika.

Komisi III DPR Bentuk Panja Pengawasan Impor dan Narkotika, Minta Aparat Bertindak Tegas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/JKT-1-REKAPITULASI-SUARA-PILKADA-SERENTAK-DKI-FED-7JPG-1991427285.jpg" alt="Petugas PPK Kecamatan Kemayoran membuka kotak berisi amplop form C hasil perhitungan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024). (Fedrik Tariga" width="100%">
<figcaption>Petugas PPK Kecamatan Kemayoran membuka kotak berisi amplop form C hasil perhitungan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024). (Fedrik Tariga</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Apakah pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta diadakan satu atau dua putaran? Belum ada satu pun yang bisa memastikan. Sebab, proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Hingga kemarin, baru tiga kota yang proses rekapitulasinya sudah tuntas. Yakni, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. "Kami juga masih menunggu hari ini (kemarin, Red). Mudah-mudahan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan bisa selesai juga. Kalau ini bisa selesai, kami melanjutkan rekap tingkat provinsi. Paling lambat 9 Desember," ujar Ketua DKI Jakarta Wahyu Dinata. Dengan demikian, hasil pilgub Jakarta juga bisa diketahui paling lambat 9 Desember.    Sementara itu, dari Jawa Timur, KPU Magetan akhirnya menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati (pilbup). Berdasar rapat pleno terbuka kemarin (4/12), pasangan Nanik-Suyatni (Niat) memperoleh 137.347 suara. Di bawahnya ada pasangan Sujatno-Ida Yuhana Ulfa (Jadi) yang mengantongi 136.083 suara. Lalu, urutan ketiga ada pasangan Hergunadi-A. Basuki Babussalam (Hebat) yang meraih 131.264 suara. Dengan demikian, pasangan Niat ditetapkan sebagai pemenang pilbup Magetan. Meski demikian, dua paslon lain hampir pasti bakal mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indikasinya, saksi mandat Hebat dan Jadi menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara. Selisih tiga paslon di Magetan memang sangat tipis. Bahkan, selisih suara Niat dan Jadi hanya 1.264 suara. Ketua KPU Magetan Noviano Suyide mengatakan, sah-sah saja jika dua saksi paslon menolak tanda tangan. Keberatan mereka bakal dicatat dalam formulir model D berikut alasannya. Meski demikian, dia mengatakan bahwa penetapan hasil pilbup kemarin telah sah. &rsquo;&rsquo;Untuk proses selanjutnya, sesuai dengan tahapan adalah penetapan bupati-Wabup terpilih. Kapan waktunya masih menunggu informasi lebih lanjut,&rsquo;&rsquo; ujarnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Magetan. DPR Bentuk Panja DPR berencana mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Evaluasi akan dilakukan Panitia Kerja (Panja) secara menyeluruh. Mulai penyelenggaraan, pengawasan, hingga penanganan laporan terkait pilkada. Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh mengatakan, dinamika pilkada serentak yang terjadi di banyak daerah memang perlu dievaluasi. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menjadi domain penyelenggara pilkada. Tapi juga instansi terkait lainnya. &rdquo;Dengan panja, (evaluasi pilkada) ini lebih bagus,&rdquo; kata Rahmat saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di Komisi II DPR kemarin (4/12). (tyo/far/rya/ril/her/c19/c7/oni)

Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh mengatakan, dinamika pilkada serentak yang terjadi di banyak daerah memang perlu dievaluasi.

Pilkada 2024 Usai, DPR Bentuk Panja untuk Evaluasi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan pada RUU Kesehatan terus menjadi polemik. Hal itu melahirkan keraguan bahwa layanan kesehatan ke depan bisa semakin baik. Anggota Badan Legislatif DPR Herman Khaeron menyatakan, penghapusan mandatory spending justru tidak memberikan rasa aman. Padahal, seharusnya undang-undang memberikan landasan kuat. &rdquo;Saya sebagai anggota baleg di awal memang ingin (anggaran kesehatan) meningkat ke 10 persen,&rdquo; katanya kemarin (20/6). Alasannya, kehadiran negara masih dibutuhkan dalam pemenuhan akses kesehatan. Menurut dia, mandatory spending penting untuk memberikan ketetapan alokasi anggaran yang lebih pasti. Namun, dengan adanya penghapusan tersebut, pihaknya ragu ke depan bisa dibangun puskesmas hingga ke daerah pelosok. Apalagi, mewujudkan janji sistem kesehatan yang murah untuk rakyat. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan dari Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menjelaskan alasan penghapusan anggaran wajib untuk kesehatan tersebut. Menurut dia, mandatory spending merupakan cara negara menganggarkan dana sesuai dengan pola dan kebutuhan yang ada. Selama ini memang tertulis besaran angkanya. &rdquo;Menurut teman-teman Kemenkeu, kalau kita mau membuat pola anggaran itu betul-betul menyentuh masyarakat di bawah, mandatory spending itu sebenarnya tak cukup membantu,&rdquo; paparnya. Yang selama ini terjadi, justru tidak ada kroscek yang dilakukan oleh pemilik program atas kegiatan yang dijalankan. Selain itu, tidak sinkron dengan basis anggarannya. Menurut Melki, penganggaran kadang tidak cocok dengan kebutuhan di lapangan. &rdquo;Kami pakai program baru sesuai dalam UU ini yang berbasis program, kinerja, output, income, input, dan lainnya,&rdquo; katanya. Artinya, anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau program. Dia menyatakan, bisa jadi yang akan dikeluarkan lebih dari mandatory spending sekarang yang mencapai 5 persen dari APBN. &rdquo;Angkanya bisa lebih dari 10 persen. Selagi programnya bagus, tercapai, output dan inputnya jelas,&rdquo; terang dia. Sektor kesehatan, kata dia, memang menjadi pilot project penghapusan mandatory spending. Sementara itu, Dewan Pembina Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dr Baharuddin SpOG(K) menyatakan bahwa seolah-olah RUU Kesehatan hanya menyangkut kepentingan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IAI, atau IBI. Padahal, aturan itu menjadi calon payung hukum bagi urusan kesehatan yang juga berdampak pada masyarakat. &rdquo;Ini bukan hanya urusan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain. Tapi, ini urusan masyarakat,&rdquo; katanya. Dia mengkritisi RUU Kesehatan tidak memiliki semangat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Contohnya, terkait pengumpulan data kesehatan penduduk Indonesia. Tidak jelas siapa yang akan mengawasi regulasi data kesehatan itu. &rdquo;Otoritas kesehatan data kesehatan ini diawasi siapa, ini blind spot,&rdquo; katanya. Pada kesempatan lain, organisasi profesi (OP) menampik tudingan aksi penolakan pengesahan RUU Kesehatan lantaran mengalami kerugian finansial atas pengurusan surat tanda registrasi (STR) nakes yang hanya perlu diurus sekali seumur hidup. Seperti diketahui, dalam draf RUU Kesehatan, pengurusan STR yang biasanya dilakukan lima tahun sekali nanti cukup diurus sekali untuk selamanya. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menegaskan, pembayaran terkait pengurusan STR dilakukan pada konsil, bukan OP. Konsil merupakan lembaga negara dan biaya tersebut masuk dalam penerimaan negara bukan dari pajak. &rdquo;Jadi, tidak ada kerugian finansial yang kaitannya dengan OP,&rdquo; tegasnya. Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah. Menurut dia, tidak ada OP yang sengaja mempersulit, bahkan menagih biaya untuk pengurusan STR kepada anggotanya. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons masih adanya kelompok yang menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. Dia mengatakan, undang-undang tersebut adalah usulan atau inisiatif DPR. &rdquo;Ya, memang undang-undang itu tidak mungkin memenuhi keinginan semuanya,&rdquo; katanya di Istana Wakil Presiden kemarin. Akhir 2022, kata dia, dilakukan public hearing dengan mengundang semua organisasi profesi. Termasuk para dokter yang muda hingga tua. Kemudian, usulan tersebut dimasukkan ke pemerintah pada Februari 2023. Setelah itu, pada Maret&ndash;April lalu, pemerintah melakukan uji publik dengan mengundang organisasi profesi terkait. &rdquo;Memang dari puluhan ribu yang ikut, ribuan yang memberi masukan. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima di undang-undang,&rdquo; jelasnya. Terkait regulasi mandatory spending atau anggaran wajib kesehatan yang dihapus, Budi mengatakan bahwa hal itu sudah melalui diskusi panjang. Pemerintah antara lain mengacu pada pengalaman mandatory spending di bidang lain. Budi mencontohkan, ketika ada mandatory spending 10 persen dari APBN dengan nominal Rp 100 triliun, programnya harus benar-benar disiapkan dulu. Bukan sebaliknya, anggaran disediakan baru programnya menyusul. &rdquo;Akibatnya, yang terjadi biasanya itu disalurkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu pertama yang kita amati,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Budi menyatakan, sebuah anggaran harus dilandasi pada program yang jelas. Ketika anggaran wajib kesehatan dihapus, bukan berarti tidak ada program kesehatan lagi. Program kesehatan tetap ada dan disusun berdasar kebutuhan anggarannya. Dengan begitu, penggunaan anggaran lebih efektif karena program sudah ditetapkan di awal. (wan/mia/lyn/c6/fal)

Penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan pada RUU Kesehatan terus menjadi polemik. Hal itu melahirkan keraguan.

Mandatory Spending Dihapus di RUU Kesehatan, Susun Program Dulu, Baru Tetapkan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/garuda-indonesia.jpg" alt="Ilustrasi: Maskapai penerbangan Garuda Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Maskapai penerbangan Garuda Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Penyelamatan Garuda. Hal ini sebagai wujud kepedulian permasalahan yang dihadapi maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk serta dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.  Ketua Panja Penyelamatan Garuda, Martin Manurung mengatakan, sejak dibentuk pada 16 Februari 2022, Panja Penyelamatan Garuda telah melaksanakan serangkaian rapat dengan berbagai pihak. Mulai dari Wamen BUMN II, jajaran Direksi Garuda serta 7 BUMN yang terlibat dengan proses restrukturisasi Garuda.  "Selama 3 bulan, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI telah melakukan pembahasan berbagai aspek terkait restrukturisasi Garuda Indonesia," terang dia secara daring dikutip, Minggu (24/4).  Adapun, berikut 9 rekomendasi untuk penyelamatan Garuda Indonesia:  1. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI mendukung pelaksanaan skema penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang telah disusun oleh Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk serta meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melaporkan secara berkala progres penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Komisi VI DPR RI sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.  2. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk secara konsisten melaksanakan implementasi Business Plan yang telah disepakai meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo dan produk ancillary.  Komisi VI DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi Business Plan tersebut. Apabila terdapat rencana perubahan Business Plan, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia untuk segera melaporkan kepada Komisi VI DPR RI untuk dapat dilakukan pembahasan.  3. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI mendesak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk melaksanakan penerapan Good Corporate Governance secara baik dan konsisten dalam rangka menjamin kelangsungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. secara berkelanjutan.  4. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN (penyertaan modal negara) ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU.  5. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI memahami kemungkinan adanya Program Privatisasi terkait restrukturisasi yang sedang dilakukan berupa konversi hutang menjadi saham dan masuknya tambahan modal.  Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan, selama kepemilikan negara minimal 51 persen.  6. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI memahami adanya opsi masuknya investor strategis dalam proses penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI apabila investor strategis akan masuk, selama kepemilikan negara minimal 51 persen.  7. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak baik pada masa restrukturisasi perusahaan seperti saat ini maupun pasca crestrukturisasi perusahaan.  8. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan sinergi BUMN terkait, dalam rangka mendukung restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  9. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait untuk menuntaskan permasalahan hukum yang telah terjadi sebelumnya di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  Dalam kesempatan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kesepakatan untuk penyelamatan Garuda Indonesia. Ia menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.  "Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda. Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan," jelas dia.

Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Indonesia, Suntik Dana Rp 7,5 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT_VAKSIN-ANAK-DENGAN-SUPER-HERO_MIFTAHULHAYAT-12-2936.jpg" alt="Petugas medis menyuntikkan vaksin covid-19 kepada anak-anak di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Minggu (16/01/2022). Sebanyak 350 anak karyawan OJK mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis ke dua dengan bertemakan superhero untuk menghilangkan sti" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menyuntikkan vaksin covid-19 kepada anak-anak di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Minggu (16/01/2022). Sebanyak 350 anak karyawan OJK mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis ke dua dengan bertemakan superhero untuk menghilangkan sti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR komisi IX Fraksi PKB, Nur Nadlifah menyatakan, pihaknya akan serius mengawasi vaksinasi Covid-19 yang tengah berlangsung. Hal itu khususnya terkait dengan adanya isu bisnis dalam vaksinasi di Indonesia.  Ia mengatakan bahwa jika memang vaksinasi ini kental dengan nuansa bisnis. "Kita akan mengawasi itu pasti, jika vaksin ini kental dengan bisnis ini akan menjadi evaluasi bagi kita. Kita akan kejar juga," ujar Nur Nadlifah kepada wartawan, Jumat (21/1).  Selain isu bisnis, Ia juga mengatakan bahwa vaksin yang sudah kadaluarsa hasil dari bantuan juga akan menjadi evaluasi penting. "Vaksin yang sudah expired itu dari bantuan. Kami juga akan tetap memantau dan juga menanyakan kenapa harus expired," ungkapnya  Isu-isu tersebut, kata Nur, akan menjadi bahan pembahasan penting setelah terbentuknya Panitia Kerja (Panja) kemarin Kamis (20/1). "Akan menjadi masukan (pembahasan) buat kami, kebetulan Panja baru terbentuk kemarin dan ini juga temen-temen fraksi belum menentukan anggota panjanya," tegasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Ada Dugaan Bisnis Vaksinasi Covid, Komisi IX DPR akan Bahas di Panja

panja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panja