<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/masan.jpg" alt="DPRD Kabupaten Kudus rapat dengar pendapat soal kisruh tes seleksi perangkat desa. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupaten Kudus rapat dengar pendapat soal kisruh tes seleksi perangkat desa. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia seleksi (pansel) perangkat desa dari puluhan desa di Kabupaten Kudus menuntut Universitas Padjadjaran (Undpad) menggelar tes ulang seleksi perangkat desa. Sebab, Unpad dinilai terbukti wanprestasi.  ”Kami memang menuntut tes seleksi perangkat desa ulang karena Unpad melakukan wanprestasi dengan tidak menampilkan hasil tes para peserta secara langsung saat itu juga atau real time,” kata Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Lau Kahar seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, kata dia, Unpad juga tidak menyediakan display nilai para peserta. Sehingga, untuk mengetahui nilai terlebih dahulu membuka tautan skor para peserta tes seleksi berbasis komputer atau computer assisted test (CAT).  Hal demikian, menurut dia, tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani pemerintah desa dengan Unpad.  Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengungkapkan, dari hasil rapat dengar pendapat dengan para peserta tes maupun panitia pengisian perangkat desa, bisa disimpulkan bahwa proses seleksi kacau. Sebab, banyak terjadi permasalahan, salah satunya melanggar PKS.  ”Unpad melakukan wanprestasi sehingga panitia seleksi perangkat desa mengusulkan menggelar tes ulang,” ujar Masan.  Untuk menyelesaikan permasalahan itu, kata dia, panitia seleksi perangkat desa bisa bermusyawarah mufakat dengan pihak Unpad. Kalaupun ada yang belum puas, bisa diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara (TUN) atau pengadilan.  ”Kapan prosesnya, ketua panitia yang memutuskan. Kami sebagai wakil rakyat hanya sebatas memfasilitasi penyelesaian. Nanti juga berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta Unpad untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur mufakat atau pengadilan,” papar Masan.  Terkait dengan tuntutan tes ulang, perwakilan Unpad Ramadhan Pancasilawan mengakui tidak bisa memutuskan. Sebab, akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kampus.  ”Sanggahan dari berbagai pihak akan ditampung terlebih dahulu. Keputusan apakah akan digelar tes ulang atau tidak, pihak universitas yang akan memutuskan,” tutur Ramadhan Pancasilawan.  Dari 68 desa yang menjalin kerja sama dengan Unpad dalam seleksi perangkat desa, kata dia, hampir semua menyampaikan sanggahan. Sementara itu, jawaban sudah disampaikan.  Dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus, Unpad ditunjuk oleh 68 dari 90 desa sebagai penyelenggara seleksi perangkat desa berbasis CAT dengan jumlah peserta tes mencapai 3.800 orang.

Panitia Seleksi Perangkat Desa di Kudus Tuntut Unpad Gelar Tes Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/2503-aap.jpg" alt="Sekretaris Tim Pansel Sekdaprov Jatim Aries Agung Paewai. BPSDM Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Pansel Sekdaprov Jatim Aries Agung Paewai. BPSDM Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim panitia seleksi mengumumkan sebanyak tujuh nama pendaftar calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan lolos. Mereka telah mengikuti asesmen dan satu orang harus tersisih.  ”Ada delapan orang yang mengikuti tes asesmen. Hasilnya hanya satu orang yang dinyatakan tidak lolos,” ujar Sekretaris Pansel Sekda Provinsi Jatim Aries Agung Paewai seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (25/3).  Dari delapan peserta yang diasesmen tim assesor Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 18 Maret, tujuh orang yang lolos dapat meneruskan ke tahap selanjutnya. Ketujuh nama yang lolos yaitu Adhi Karyono, Bobby Soemiarsono, Indah Wahyuni, Jumadi, Mohammad Yasin, Mokhammad Sodiq Triwidiyanto, dan Nurkholis. Sedangkan, satu nama yakni Benny Sampirwanto dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses seleksi.  Menurut Aries, asesmen tim BKN telah menunjukkan hasil cukup ketat. Sebab, hampir semua pelamar memiliki kualifikasi dan kemampuan yang baik.  ”Namun, tim assesor BKN tetap memiliki standar penilaian calon Sekda Provinsi Jatim yang harus dimiliki pelamar. Sehingga dari pertimbangan tim assesor BKN kepada pansel, tim hanya memilih tujuh pelamar yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya,” ucap Aries Agung Paewai.  Tujuh pelamar yang lolos tersebut telah diumumkan pansel melalui surat Nomor 800/2068/Pansel-JPTM/2022 tertanggal 25 Maret 2022 tentang Hasil Seleksi Assesment Pengisian JPT madya Sekdaprov Jatim. Berikutnya, ketujuh nama calon akan mengikuti tahap penulisan makalah atau policy brief yang akan dilaksanakan pada 28 Maret.  ”Kemudian mereka mengikuti tes wawancara bersama tim pansel pada 30 Maret,” terang Aries Agung Paewai.  Tahap penulisan, makalah dan wawancara, lanjut Aries, merupakan tahap terakhir sebelum tim pansel menentukan tiga nama terbaik yang akan diusulkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.  Aries Agung yang juga Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim tersebut menyampaikan, ketiga nama terbaik akan diteruskan Gubernur Khofifah kepada Tim Penilai Akhir (TPA) di Jakarta. ”Insya Allah sampai saat ini seluruh proses seleksi di tingkat pansel berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Apabila lancer, pada 1 April tiga nama terbaik sudah bisa diputuskan dan diumumkan tergantung dari penilaian yang akan dilakukan,” ujar Aries.

Tim Pansel Umumkan Tujuh Nama Calon Sekda Provinsi Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647249241216.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bursa jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) masih bergulir. Besok, Selasa (15/3) hingga Kamis (18/3), seleksi lanjutan akan digelar.  Seleksi lanjutan itu akan diikuti delapan orang yang mendaftar. Mereka sampai tahap itu setelah lolos verifikasi administrasi.  Bakal calon sekdaprov di antaranya Adhi Karyono. Dia merupakan pejabat Kemensos. Kemudian Benny Sampirwanto, asisten I Sekdaprov Jatim. Ada juga Bobby Soeimarsono yang merupakan kepala BPKAD Jatim. Lalu Indah Wahyuni, kepala BKD Jatim.  Selanjutnya Jumadi, kepala Dishut Jatim. Kemudian Mohammad Yasin yang sebelumnya merupakan kepala Bappeda Jatim. Ketujuh Mokhammad Sodiq Triwidiyanto, Sekda Kabupaten Ngawi. Dan terakhir Nucholis, kepala Dinas ESDM Jatim.  Dari nama-nama tersebut, enam di antaranya merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Lalu, satu pejabat eselon dua dari Kabupaten Ngawi. Serta seorang lagi dari pejabat Kementerian Sosial RI.  Sekretaris Pansel Sekdaprov Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, tes berlangsung tiga hari. Materi tes beragam. Mulai dari tes tulis, wawancara, hingga tes psikologi.  ”Pelaksanaannya bersamaan. Tes dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Nasional,” kata Aries Agung ketika dihubungi pada Senin (14/3).  Aries yang juga kepala BPSDM Jatim, itu menjelaskan, pelaksanaan tes tidak berseling. Artinya, materi hari pertama dijalani semua peserta. Berbeda pada assessment yang pernah digelar pemprov. Ada pembagian kelompok dalam menjalani tes. ”Ini semua sama dan berbarengan,’’ ungkap Aries Agung.  Delapan nama yang muncul itu merupakan hasil verifikasi dan rapat panitia seleksi (pansel) terbuka pada Sabtu (12/3). Sebenarnya, ada sembilan orang yang mendaftar. Namun satu orang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.  Dari delapan nama tersebut, ada satu yang cukup menonjol. Yakni Jumadi, yang sekarang menjabat kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur. Dia pernah menjadi penjabat (Pj) sementara Sekdaprov Jawa Timur.  Saat ini, jabatan sekdaprov ditempati Wahid Wahyudi. Dia berposisi sebagai PK. Status definitifnya adalah kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dia tidak ikut mendaftarkan diri.  Aries menjelaskan sesuai aturan, Wahid Wahyudi tidak memenuhi syarat. Pada surat keputusan pengangkatannya sebagai Pj Sekdaprov menyatakan dirinya ditunjuk untuk menyelenggarakan proses penjaringan sekdaprov.  ”Jadi tidak bisa mendaftar, tugas utamanya menyelesaikan tugas utama sekdaprov,’’ jelas Aries.  Selain itu, persyaratan usia, Wahid Wahyudi sudah tidak memenuhi syarat. Sesuai aturan, usia maksimal bakal calon sekdaprov adalah 58 tahun.  Aries menegaskan aturan usia sangat ketat. ”Kurang atau lebih sehari dari batasan usia, tidak diperbolehkan,’’ tegas Aries.  Aries meyakini proses seleksi dilaksanakan sesuai jadwal. Dasarnya, proses seleksi awal berjalan dengan baik. Tidak molor. Tahap selanjutnya diperkirakan juga bakal sama. ’’Kami berharap, kelancaran ini berlangsung hingga akhir,’’ ucap Aries.  Terpisah, Wahid Wahyudi mengatakan, fokus melaksanakan tugas sekdaprov. Langkah tersebut sesuai instruksi dan aturan yang ditetapkan.  Terkait seleksi dan asesmen bakal calon sekda definitif, dia menyerahkan kepada tim. ”Ada tim dari BKD dan panitia tersendiri yang menangani itu,’’ ungkap Wahid.

Besok, Seleksi Lanjutan Bakal Calon Sekdaprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wawan-Aries-Widodo_1-1.jpg" alt="Ketua Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya Wawan Aries Widodo. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya Wawan Aries Widodo. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekitar 28 nama atau peserta dinyatakan lolos atau memenuhi persyaratan administrasi (MSA) pada seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada, Kota Surabaya, Jawa Timur, 2021.  ”Pelamar yang lolos tahap seleksi administrasi berdasar perpanjangan ketiga ada sebanyak 28 orang,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Surya Sembada Wawan Aries Widodo seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (26/9).  Adapun 28 orang tersebut terdiri atas tujuh orang melamar posisi direktur utama (dirut), lima orang direktur operasi (dirop), dan 16 orang direktur pelayanan (diryan). Pengumuman tersebut berdasar Berita Acara Tim Seleksi Administrasi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 05/TSA-PANSEL/IX/2021 tanggal 23 September 2021, Keputusan Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021, dan Keputusan Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021.  Menurut Wawan, sejak lowongan direksi PDAM Surabaya dibuka hingga perpanjangan ketiga, ada sebanyak 102 orang yang melamar. Total yang lolos tahap pertama seleksi administrasi ada sebanyak 54 orang. ”26 orang pertama yang lolos diumumkan pada 10 September. Kemudian, 28 orang sisanya diumumkan kemarin (25/9). Lalu, sebanyak 48 orang dinyatakan tidak lolos pada tahap seleksi administrasi,” terang Wawan Aries Widodo.  Wawan memastikan, para pelamar yang sudah dinyatakan lolos telah dihubungi pansel melalui saluran telepon dan email. Selanjutnya, mereka akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang akan diselenggarakan secara online pada 27–29 September.  Dia menjelaskan, pada seleksi direksi PDAM Surya Sembada, terdapat tiga tahap seleksi. Yakni administrasi, UKK, dan wawancara akhir. Tahap UKK akan diselenggarakan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Psikologi Terapan (LP3T) Universitas Airlangga (Unair).  ”UKK adalah suatu metode untuk mengetahui seseorang dianggap layak atau patut menduduki suatu jabatan tertentu dalam tujuan mewujudkan visi dan misi suatu instansi,” papar Wawan Aries Widodo.  Wawan menambahkan, proses seleksi direksi PDAM Surya Sembada dilakukan secara selektif. Oleh sebab itu, seluruh pelamar yang lolos harus memberikan kemampuan terbaik untuk menjadi direksi PDAM Surya Sembada.  ”Mereka harus membuktikan bahwa mereka layak untuk berkompetisi menjadi direksi PDAM Surya Sembada,” ucap Wawan Aries Widodo.

Ada 28 Nama Lolos Seleksi Administrasi Direksi PDAM Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG20210913084324-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya memperpanjang masa pendaftaran calon direksi PDAM. Dalam rekrutmen itu panitia memastikan seluruh tahapan seleksi bersifat gratis dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Siapapun boleh mendaftar, baik itu anak pejabat atau mantan pejabat maupun staf direksi PDAM.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, setiap orang yang memenuhi persyaratan, berhak mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon Direksi PDAM Surya Sembada. Tidak ada praktik KKN dalam penyelenggaraan seleksi tersebut.  ’’Ada isu yang mendaftar si inilah, atau si itulah nanti minta jabatan. Saya pastikan itu tidak akan pernah terjadi, Pansel tidak melihat latar belakang para peserta. Silakan para peserta bertarung dengan sehat, selama memiliki kemampuan dan lolos seleksi, siapapun itu berhak. Nanti ada tesnya, silakan ikut. Jangan ada stigma mengejar jabatan, minta-minta jabatan,” kata Wali Kota Eri, Selasa (14/9).  Eri kembali menegaskan, semua bisa mendaftar dan punya hak sama mengikuti seleksi Direksi PDAM Surya Sembada, baik itu anak pejabat atau mantan pejabat. Namun, siapapun yang mendaftar harus memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan.  ’’Semua bisa mendaftar dan punya hak sama, apakah anak pejabat, atau mantan pejabat. Jadi kalau mereka mendaftar jangan berburuk sangka. Saya meminta semua anak-anak muda potensial untuk mendaftar tanpa melihat batas umur minimal 35 tahun sesuai perda dan perwali,’’ ucap Eri.  Dia menjelaskan, dalam rekrutmen itu, pansel mengubah persyaratan pendaftaran dengan menambahkan syarat usia pendaftar, yakni minimal 35 tahun. Itu setelah pansel menerima masukan dari ahli hukum dan jaksa pengacara negara (JPN) agar persyaratan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  ’’Setelah ada pendapat hukum, PP 54/2017 harus dimasukkan, dalam evaluasi pansel memperhitungkan batas umur minimal 35 tahun. Saya lebih senang tidak ada batas umur, tapi nanti dibilang KKN,’’ ujar Eri.  Eri juga meminta maaf kepada seluruh pemuda yang memiliki kemampuan namun terkendala dengan batasan umur. Meski demikian, dia ingin memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda potensial tersebut.  ’’Saya minta maaf untuk pemuda-pemuda yang potensial dan hebat tidak bisa mengikuti seleksi karena batas umur minimal itu. Sebagai pemimpin saya harus memberikan kesempatan pemuda potensial,’’ tutur Eri,  Wali Kota Eri juga meminta dan mempersilakan kepada seluruh pegawai PDAM mulai dari jajaran manager hingga staf yang memenuhi persyaratan, ikut mendaftar seleksi Calon Direksi PDAM.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu berharap agar siapapun yang menjadi dirut PDAM harus mengutamakan kepentingan warga Surabaya. Dia ingin, tidak ada lagi wilayah di Kota Pahlawan yang tidak teraliri air PDAM.  ’’Dalam waktu satu tahun ke depan investasinya harus digunakan untuk seluruh warga Surabaya. Tidak ada lagi wilayah di Surabaya yang tidak teraliri air PDAM. Kalau ada direksi yang terpilih, nanti kita minta buat pakta integritas, jadi kalau dia tidak menjalankan itu, dia bersedia untuk mengundurkan diri dan dicopot dari jabatannya,” ucap Eri.

Eri Tegaskan Tidak Ada yang Minta Jabatan dalam Seleksi Direksi PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_BARBUK-OTT-HAKIM-BALIKPAPAN_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Catatan kurang sedap mengiringi perjalanan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023. Mencuat jejak rekam (track record) beberapa anggota pansel yang dinilai kurang sejalan dengan nilai-nilai antikorupsi.  Direktur AMAR Law Firm and Public Interest Law Office Alghiffari Aqsa mengatakan, ada beberapa catatan tentang anggota pansel. Ada sejumlah masalah. Di antaranya, dugaan menyontek makalah, laporan kekayaan tidak transparan, hingga kurang independen.  Rekam jejak itu dinilai bisa berpotensi membuat Pansel Capim KPK ibarat ''saringan bolong''. "Orang yang bermasalah pun (yang ikut seleksi capim KPK 2019-2023, Red) berpotensi besar lolos karena 'saringannya bolong'," sindir aktivis yang tergabung dalam tim advokasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/05/2019/komposisi-pansel-menuai-penolakan/">penyidik senior KPK</a> Novel Baswedan tersebut kepada Jawa Pos kemarin (19/5).  Atas dasar itu, Alghif mendesak Presiden Joko Widodo untuk merombak kembali Pansel Capim KPK. Sebab, tetap mempertahankan komposisi pansel yang sekarang dikhawatirkan berisiko terhadap masa depan KPK selama empat tahun mendatang. "Masa depan pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan," ujarnya.  Sama dengan suara koalisi masyarakat sipil antikorupsi sebelumnya, Alghif menilai permasalahan besar dalam komposisi pansel terletak pada tidak relevannya kompetensi beberapa anggota pansel dengan isu dan kebutuhan KPK.  Menurut Alghif, komposisi pansel mestinya memberikan harapan baru bagi publik di tengah keterpurukan internal KPK saat ini. Seperti diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/05/2019/seleksi-capim-kpk-harus-transparan/">pimpinan KPK</a> saat ini belum menunjukkan kemampuannya dalam melindungi dan menyelesaikan persoalan internal pegawai.  Sementara itu, Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Ganarsih mempertanyakan maksud tudingan bahwa banyak anggota pansel yang tidak paham isu pemberantasan korupsi. Dia pun bertanya balik.  "Terus yang memahami isu itu (terkini di KPK) siapa?" katanya kepada Jawa Pos.

Kritik Rekam Jejak Pansel Capim KPK

panitia seleksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panitia seleksi