<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/WhatsApp-Image-2023-09-18-at-213749-126047524.jpeg" alt="Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar sidang perdana DKPP terkait pemberhentian delapan mantan PPS Kecamatan Tamalate sebagai pengadu dan anggota KPU Makassar sebagai teradu melalui video virtual di Kantor Bawaslu Sulsel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. DKPP juga memeriksa delapan eks anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tamalate usai diberhentikan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami telah mendalami keterangan dari para pihak, baik pengadu maupun teradu. Dan saya anggap cukup untuk pemeriksaan,&rdquo; ujar Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo seperti dilansir dari Antara. Dari penjelasan tersebut, pihaknya memberikan batas waktu kepada pengadu yaitu delapan mantan anggota PPS di Kecamatan Tamalate maupun teradu empat anggota KPU Kota Makassar untuk menyiapkan kesimpulan paling lambat tiga hari ke tim persidangan DKPP. Anggota KPU Kota Makassar Endang Sari dalam pemeriksaan mengatakan, keputusan memberhentikan delapan anggota PPS tersebut karena terbukti melakukan pertemuan dengan bakal calon legislatif DPRD Sulsel di Rumah sakit Ananda. itu dilakukan setelah yang bersangkutan mendaftar ke KPU. &rdquo;Pertemuan itu di tempat privat, di rumah sakit. Kami juga mempelajari rekomendasi Bawaslu Makassar di mana ada ungkapan aman, tidak ada CCTV dan mereka menerima uang,&rdquo; tutur Endang. Dari pendalaman, pertemuan tersebut untuk mengkonsolidasikan pemenangan salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 14 Februari 2024. Selain itu, dari keterangan saksi, ada pembicaraan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mesti memiliki minimal 12 suara. &rdquo;Bagi kami, pertemuan itu mencederai penyelenggara pemilu dan pelanggaran kode etik dan itu tidak bisa kami toleransi. Semua (mantan PPS) membenarkan pemeriksaan Bawaslu. Jadi, langkah kami langsung memberhentikan mereka,&rdquo; ungkap Endang Sari. Untuk posisi teradu yakni Ketua KPU Kota Makassar M. Faridl Wajdi serta tiga anggotanya masing-masing Endang Sari, M. Gunawan Mashar, dan Abd Rahman. Sedangkan delapan orang eks PPS di Kecamatan Tamalate yang menjadi pengadu masing-masing mantan Ketua PPS Tanjung Merdeka A. Burhanuddin, mantan Ketua PPS Balang Baru Ahmad, mantan Ketua PPS Maccini Sombala Israq, mantan Ketua PPS Bongaya Muchlis Jerry Ruslim. Selanjutnya, mantan Ketua PPS Parang Tambung Muhammad Nur Syahid, mantan Ketua PPS Pa'baeng-baeng Suhardi, mantan anggota PPS Bongaya Budi Setiawan, dan mantan anggota PPS Parang Tambung Hardi. Mereka bertemu dengan pemilik rumah sakit tersebut yang merupakan bacaleg dari PDI Perjuangan. Salah satu teradu dalam sidang tersebut yakni Muhammad Nur Syahir mantan Ketua PPS Parang Tambung berdalih bahwa pertemuan di Rumah Sakit Ananda pada akhir Mei tidak ada kaitan dengan politik melainkan membahas organisasi sayap Nahdlatul Ulama yakni Ansor. &rdquo;Beliau (dokter Fadli) dewan penasihat organisasi saya. Mereka (PPS) akan direkrut menjadi calon kader agar sumber daya SDM kami bertambah. Jadi, tidak ada masalah politik hanya masalah pengkaderan saja (Ansor),&rdquo; kata Muhammad Nur Syahir berdalih.

DKPP memeriksa empat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan delapan eks anggota PPS Kecamatan Tamalate usai diberhentikan

DKPP Periksa Empat Anggota KPU Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang Pemilu 2024, penyelenggara pemilu menggandeng masyarakat untuk bekerja sama menyukseskan dan memiliki peran. Salah satunya menjadi panitia pemungutan suara (PPS). Namun, pesta demokrasi yang tinggal sekitar 216 hari lagi itu harus diwarnai dengan banyaknya PPS yang mengundurkan diri. Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Subairi mengatakan, aksi pengunduran diri yang terjadi beberapa hari lalu karena adanya pelanggaran hukum jika diteruskan. Yakni aturan pemilu yang melarang perkawinan di antara sesama penyelenggara pemilu. &rdquo;Sejauh ini, kami belum bisa memastikan jumlah dari teman-teman PPS yang mengundurkan diri. Update terakhir pada 10 Juli, kami melakukan klarifikasi terhadap PPS Airlangga, Kecamatan Gubeng karena perkawinan sesama badan ad hock atau badan penyelenggara yang perempuan sebagai PPS sedang pria sebagai PPK,&rdquo; ujar Subairi. Sejumlah alasan yang membuat mundurnya PPS Surabaya berdasar keterangan Subairi antara lain, diterima pekerjaan baru, merawat orang tua, hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Soeprayitno menyatakan, berdasar hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU mulai 26 Mei-15 Juni, setidaknya 70 persen atau 588 dari total 841 dokumen bacaleg dinyatakan belum memenuhi syarat. Banyak penyebab mengapa dokumen bacaleg tak memenuhi syarat. &rdquo;Seperti lain karena ijazah yang tidak dilegalisir hingga surat sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan sebelum 1 April 2023,&rdquo; terang Soeprayitno. &rdquo;KPU memberi waktu dua hari untuk petugas partai politik melakukan perbaikan dokumen yaitu 8-9 Juli. Perbaikan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan (silon),&rdquo; ujar Soeprayitno atau yang akrab disapa Nano itu.

KPU Surabaya mengakui banyak panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024 yang mengundurkan diri karena berbagai alasan

Jelang Pemilu 2024, Banyak PPS Surabaya Angkat Kaki dan Dokumen Bacaleg Dikembalikan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/WhatsApp-Image-2023-07-09-at-194805-2809710577.jpg" alt="Ilustrasi Puskesmas Kedungdoro." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Puskesmas Kedungdoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puskesmas Kedungdoro, Kota Surabaya, memastikan ketersediaan tabung oksigen memadai. Bahkan, tabung oksigen portable juga tersedia di mobil ambulance yang disiapkan bagi pasien ketika dalam kondisi darurat. Akan tetapi, muncul informasi yang menyebutkan jika oksigen di Puskesmas Kedungdoro tidak tersedia dan bahkan terjadi penolakan pasien saat berobat. Informasi itu muncul saat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya, berinisial DR berobat ke Puskesmas pada Jumat (7/7) pagi. Kepala Puskesmas Kedungdoro, Kota Surabaya, Diah Roichan Arifiani membantah informasi tersebut. Dia memastikan, jika informasi terkait tidak tersedianya oksigen di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang dipimpinnya tidak benar. &rdquo;Kondisi tabung oksigen di Puskesmas Kedungdoro per 7 Juli yakni, 1 tabung kecil di ruang tindakan kondisi penuh, 3 tabung kecil di lorong samping kondisi penuh, 2 tabung besar di lorong samping kondisi penuh dan 3 tabung kecil (portable) di ambulance kondisi penuh,&rdquo; kata Diah Roichan Arifiani saat dihubungi pada Minggu (9/7). Dia menjelaskan, fakta sebenarnya terkait pasien berinisial DR yang berobat tersebut. Awalnya, pasien DR datang ke Puskesmas Kedungdoro diantar menggunakan mobil patroli polisi pada 7 Juli. &rdquo;Saat tiba itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter puskesmas yang bertugas saat itu. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum lemah,&rdquo; beber Diah Roichan Arifiani. Berdasar pemeriksaan terhadap pasien DR, dokter menyarankan untuk segera dirujuk ke RS terdekat. &rdquo;Pasien sekitar pukul 13.30 WIB, oleh dokter puskesmas yang bertugas dimonitor ke RS Pusura ternyata sudah pulang atas permintaan sendiri. Dan Sabtu (8/7) pagi, pasien sudah dihubungi dan menyatakan kondisinya sudah sehat,&rdquo; jelas Diah Roichan Arifiani. Karena itu, pihaknya sangat menyayangkan informasi yang disampaikan mengenai penolakan pasien dan tidak tersedianya oksigen. Padahal, faktanya saat itu pasien DR sudah dilakukan pemeriksaan dan oksigen di Puskesmas Kedungdoro Surabaya juga memadai. &rdquo;Kemarin pagi (pasien) ditelepon sama teman karena kebetulan pasien ini adalah kader Surabaya hebat (KSH) dan sudah sehat. Malah pasien kaget dengar beritanya viral ke mana-mana,&rdquo; ucap Diah Roichan Arifiani. Sebelumnya, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegalsari Surabaya Isnaini menyebutkan, penolakan anggota PPS di Puskesmas Kedungdoro karena tidak ada ketersediaan oksigen dan IGD (Instalasi Gawat Darurat). Seorang anggota PPS Kedungdoro, Tegalsari, berinisial DR, mengalami kondisi lemah hingga membuatnya pingsan pada Jumat (7/7). Peristiwa itu terjadi pasca DR mengikuti giat sinergitas jelang pemilihan umum (Pemilu) bersama Polsek Tegalsari. DR yang merupakan anggota PPS diantar rekan-rekannya menuju ke Puskesmas Kedungdoro untuk mendapat penanganan.

Kepala Puskesmas Kedungdoro Diah Roichan Arifiani membantah informasi ada penolakan pasien dengan alasan oksigen di Puskesmas tidak tersedia

Anggota PPS Kedungdoro Surabaya Berobat Ditolak Puskesmas, Begini Faktanya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berbagai persiapan menjelang Pemilu 2024 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Setelah melantik panitia pemungutan suara (PPS), KPU Surabaya membuka pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Panterlih).  Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Naafilah Astri Swarist mengatakan, pembukaan panterlih sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman dan pendaftaran dibuka mulai 26-28 Januari. Batas berkas pendaftaran berakhir pada 31 Januari.  Untuk pelantikan, kata Naafila, dijadwalkan pada 6 Februari. Kebutuhan panterlih disesuaikan dengan sejumlah proyeksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) coklit sebanyak 8.160 titik. ”Satu panterlih satu TPS,” tutur Naafilah Astri Swarist kepada JawaPos.  Pendaftaran panterlih tetap dibuka pada 28-29 Januari. Naafila menyampaikan, masyarakat bisa mendaftarkan diri di Kantor Sekretariat PPS di masing-masing kelurahan. Minimal jenjang pendidikan untuk melamar sebagai panterlih yakni SMA/sederajat.  Selain itu, anggota panterlih tidak boleh menjadi anggota partai politik. Naafila menyebutkan, calon panterlih harus memberikan surat pernyataan terkait tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. ”Atau, paling tidak lima tahun sudah tak menjadi anggota partai politik,” tambah dia.  Naafila menambahkan, per TPS, diproyeksikan paling banyak ada 300 pemilih. Jumlah proyeksi TPS masih dinamis. Angka itu bisa saja berubah. Misal, karena ada kemungkinan pemilih yang baru memiliki KTP, baru berusia 17 tahun.  ”Jumlah TPS ditetapkan saat ditetapkan pemilih sementara tapi untuk jumlah pemilih bisa saja berkurang dan bertambah sampai penetapan DPT (pemilih tetap),” papar Naafilah Astri Swarist.

Jelang Pemilu 2024, KPU Surabaya Buka Pendaftaran Panterlih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-24-at-09.25.41.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (24/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (24/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pagi ini (24/1), ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik di halaman Balai Kota Surabaya. Selain pelantikan, PPS juga diambil sumpah untuk tugas mereka. Ada momen unik di tengah-tengah momen pelantikan berlangsung.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada para PPS untuk berganti posisi. PPS diarahkan untuk duduk di area jajaran Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). ”Silakan panjenengan duduk di sini, biar kami (Forkopimda dan OPD) yang berdiri,” ujar Eri.  Permintaan itu disambut tepuk tangan dari para PPS. Eri mengatakan, pihaknya ingin melihat wajah orang-orang hebat, para PPS. Dia menilai, nasib Pemilu 2024 ada di tangan para PPS.  Dia yakin para PPS dan PPK yang dipilih dan dilantik adalah orang-orang pilihan untuk menjaga rasa persaudaraan di Surabaya. Eri meminta agar para PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) segera berkoordinasi dengan para camat dan kelurahan serta KPU.  Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu mengimbau kepada masyarakat agar memberikan hak pilihnya pada 2024 kelak.  Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menuturkan, integritas PPS dan PPK adalah bagian dari iman. Dia menyampaikan, ada 529 orang yang dilantik sebagai PPS. ”Setelah ini mereka langsung bekerja,” kata Eri.  Syamsi menambahkan, tahap pembentukan PPS dimulai sejak 18 Desember 2022 dan berakhir pada 20 Januari 2023. KPU Surabaya menetapkan calon anggota PPS peringkat 1-3 dari masing-masing kelurahan sebagai calon anggota PPS terpilih dan calon anggota PPS peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti antar waktu anggota PPS.

Pelantikan, Wali Kota Surabaya Persilakan PPS Duduk di Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/MUBAROK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Acara resepsi pernikahan Rani Nur Hidayati dan Abdullah Mubarok di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Minggu (15/1) siang mendadak harus dihentikan sesaat. Sebab, sang pengantin laki-laki bergegas meninggalkan istrinya sendirian di pelaminan.  Bukan karena ada masalah. Namun, Mubarok harus mengikuti wawancara kerja calon anggota Badan Ad hoc. Yakni, sebagai panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024. Karena jadwal yang bentrok dengan resepsi nikah, pemuda 23 tahun itu tak sempat berganti pakaian.  Mubarok pun meluncur ke lokasi wawancara di kantor Kecamatan Jabon. Dia masih mengenakan pakaian pengantin warna silver, peci, plus rangkaian bunga melati. ’’Saya nggak nyangka, Mas. Tetapi, ya lucu juga,’’ ujar Mubarok, lantas terkekeh kemarin (16/1).  Mubarok baru mengetahui jadwal tes wawancara PPS di kecamatan dua hari sebelum resepsi. ’’Nah, begitu mendapat informasi, saya agak kebingungan bagaimana ngatur waktunya. Sementara untuk resepsi pernikaan kan tentus sudah disiapkan dari sebulan lalu,’’ tuturnya.  Setelah berkonsultasi dengan istri, keluarga, dan mertua, akhirnya Mubarok mengambil keputusan. Berangkat wawancara PPS, walaupun di tengah-tengah pelaksanaan resepsinya. ’’Saat hari H itu, acara resepsi dimulai pukul 12.00 WIB sampai malam,’’ ujarnya.  Jarak rumah dan kantor Kecamatan Jabon, lumayan jauh. Butuh waktu sekitar 15–20 menit jika mengendarai sepeda motor. Karena itu, dia harus ngebut. Tes wawancara PPS berakhir pukul 15.00 WIB. Setelah wawancara, acara resepsi pernikahan masih berlanjut sehingga dia memilih tidak berganti pakaian. ’’Pakaian pas di pelaminan saya dobeli jaket berangkat ke kecamatan,’’ ungkapnya.  Saat masuk ke ruang wawancara, Mubarok mengaku menjadi pusat perhatian. ’’Saya juga lupa kalau masih pakai kalung bunga melati, terus salah satu panitia izin ngerekam, saya bolehin aja,’’ ujar Mubarok, lantas kembali tertawa.

Pengantin di Sidoarjo, Tinggalkan Istri di Pelaminan demi Tes Kerja