<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/PPK-Bojo-2752420461.jpg" alt="Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Mustofirin. /ANTARA/M Yazid" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Mustofirin. /ANTARA/M Yazid</figcaption>
</figure> <div id=":1gq" class="ii gt"> <div id=":1gp" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Melansir ANTARA, menurut pernyataan Mustofirin, Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, pendaftaran PPK telah dimulai sejak tanggal 23 April 2024 dan akan berakhir pada tanggal 29 April. "Pendaftaran PPK telah dibuka sejak tanggal 23 April 2024 dan ditutup hari ini tanggal 29 April," kata Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Mustofirin, di konfirmasi di Bojonegoro, Senin. Dalam penjelasannya, Mustofirin mengungkapkan bahwa setiap kecamatan membutuhkan 5 anggota PPK. Oleh karena itu, semua masyarakat yang tertarik dan memenuhi syarat diundang untuk mendaftar, bahkan diimbau untuk melebihi kuota yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen PPK di setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika kuota pendaftar tidak terpenuhi, pendaftaran akan diperpanjang selama tiga hari tambahan. "Jika tidak memenuhi kuota pendaftar, akan dilakukan perpanjang pendaftaran tiga hari," kata Firin, panggilan akrab komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro dua periode itu. Setelah pendaftaran, peserta yang memenuhi syarat akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi, termasuk tes tulis, tanggapan masyarakat, tes wawancara, hingga penetapan dan pelantikan PPK yang terpilih. Mustofirin juga menyebutkan bahwa besok akan dilakukan pengecekan jumlah pendaftar terakhir, dengan target minimal 140 PPK di seluruh Bojonegoro. "Besok hari terakhir pendaftaran akan dilakukan pengecekan jumlah pendaftar. Setidaknya jumlah PPK yang dibutuhkan nantinya 140 PPK se-Bojonegoro," ujarnya. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagai bagian dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 akan berlangsung dari tanggal 17 April hingga 5 November 2024. Dengan demikian, pembukaan pendaftaran PPK ini menandai langkah awal dalam mempersiapkan jalannya Pilkada 2024 di Kabupaten Bojonegoro. </div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1f2" class="hq gt">***</div>

Berikut adalah jumlah formasi PPK Bojonegoro yang dibutuhkan pada Pilkada 2024 dan rangkaian tahapan seleksinya.

Simak! Ini Jumlah Formasi PPK Bojonegoro yang Dibutuhkan pada Pilkada 2024 dan Tahapan Seleksinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/pilkada-332124286.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":4sq" class="ii gt"> <div id=":4sr" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur, telah mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang akan bertugas dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun tahun 2024. Melansir ANTARA, Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana, yang merujuk pada Keputusan KPU No. 476/2024 mengenai Metode Pembentukan PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Proses pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 23 hingga 29 April 2024 melalui aplikasi Siakba. Dalam situasi di mana terjadi kekurangan pendaftar, yaitu kurang dari dua kali kebutuhan yang ditentukan selama periode tersebut, KPU RI akan memberikan perpanjangan waktu selama 3 hari untuk perekrutan PPK, yaitu dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 2024. "Pelaksanaan rekrutmen atau pendaftaran mulai 23 hingga 29 April 2024 melalui aplikasi Siakba," ujar Wisnu di Madiun, Rabu. Diperlukan total 15 orang PPK di Kota Madiun, dengan lima orang di setiap kecamatan yang terdiri dari tiga kecamatan. Wisnu menekankan bahwa proses seleksi akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU tersebut. "Dari ketentuan keputusan KPU tersebut, PPK harus dilakukan seleksi. Karena KPU tidak menggunakan PPK lama pada Pemilu 2024, kami melakukan perekrutan ulang," katanya. Meskipun begitu, persyaratan usia minimum 17 tahun, pendidikan minimal SMA, serta kesehatan jasmani dan rohani yang baik tetap harus dipenuhi. Para PPK yang telah bertugas pada Pemilihan Umum 2024 berhak untuk mendaftar kembali, asalkan tidak memiliki catatan atau sanksi pelanggaran etik, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. "Seluruh badan ad hoc yang sebelumnya bertugas pada Pemilu 2024, sepanjang tidak ada catatan atau sanksi maupun pelanggaran etik, bisa mendaftar kembali. Tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan," tambahnya. Selain itu, KPU juga telah memulai rekrutmen PPK untuk Pemilihan Umum 2024 mulai tanggal 23 hingga 29 April 2024, dengan total 36.385 orang PPK yang akan ditempatkan di 7.277 kecamatan. Sebelumnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 secara resmi dimulai oleh KPU RI di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Minggu (31/3). Berikut adalah jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024: 1. 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. 2. 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 3. 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 4. 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 5. 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 6. 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon. 7. 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon. 8. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon. 9. 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye. 10. 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara. 11. 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div> <div id=":4ro" class="hq gt">&nbsp;</div>

KPu Kota Madiun buka pendaftaran untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), simak syarat dan kebutuhan jumlah formasinya.

KPU Kota Madiun Buka Pendaftaran PPK, Berikut Syarat dan Kebutuhan Jumlah Formasinya

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berita Terkini

Simak! Ini Jumlah Formasi PPK Bojonegoro yang Dibutuhkan pada Pilkada 2024 dan Tahapan Seleksinya

KPU Kota Madiun Buka Pendaftaran PPK, Berikut Syarat dan Kebutuhan Jumlah Formasinya

Download Aplikasi JawaPos.com