<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/IMG-20240906-WA0005_copy_1280x1024-3762401728.jpg" alt="Pansus Pemilihan Rektor UI mengumumkan calon terpilih periode 2024&ndash;2029. (Humas UI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pansus Pemilihan Rektor UI mengumumkan calon terpilih periode 2024&ndash;2029. (Humas UI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Indonesia (UI) melalui Panitia Khusus Pemilihan Rektor (Pansus Pilrek) resmi mengumumkan tujuh calon terpilih yang lolos tahap penyaringan untuk menjadi Rektor UI Periode 2024&ndash;2029. Proses seleksi yang berlangsung semakin ketat itu menghadirkan calon-calon dengan latar belakang akademis dan pengalaman luar biasa, yang diharapkan mampu membawa UI menuju capaian yang lebih tinggi di kancah nasional maupun internasional. &rdquo;Kami harus tahu dengan jelas apa latar belakangnya dan apa yang pernah dilakukan. Tidak mungkin seseorang yang belum pernah melakukan apa-apa tiba-tiba akan lompat jauh dan melakukan sesuatu yang sangat besar. Tentu kita harus memperhatikan track record-nya,&rdquo; kata Ketua Pansus Pilrek UI Prof Bambang Wibawarta&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Kampus UI Depok, Jumat (6/9). Dia menyebut, Rektor UI terpilih harus memiliki kemampuan entrepreneurship untuk menghimpun dana dari potensi yang dimiliki UI agar pembiayaan universitas tidak hanya mengandalkan biaya pendidikan dari mahasiswa. Selain itu para calon rektor harus memiliki terobosan yang mampu meningkatkan kualitas atau posisi UI di tingkat nasional maupun global. Serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar peluang kerja sama dengan berbagai mitra strategis semakin terbuka. &rdquo;Dunia ini sangat dinamis. Semakin cepat perubahannya, tentu kita menghadapi tantangan yang berbeda. Rektor UI terpilih harus bisa menjawab tantangan-tantangan ini dengan membangun sistem yang baik, membuat kerja sama yang baik, dan memiliki kemampuan lain yang dibutuhkan UI,&rdquo; ujar Bambang Wibawarta.&nbsp; Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI&nbsp;Yahya Cholil Staquf mengapresiasi bakal calon rektor yang telah mengikuti proses penjaringan dan penyaringan Calon Rektor UI. &rdquo;Alhamdulillah, yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon rektor UI adalah figur-figur yang memiliki kapasitas dan rekam jejak prestasi eksepsional yang sangat relevan dengan kebutuhan dan tantangan-tantangan UI ke depan,&rdquo; tutur Yahya Cholil Staquf. MWA, lanjut dia, harus melakukan diskusi yang ketat dalam penyaringan menjadi tujuh bakal calon rektor itu dan selanjutnya akan menerapkan metode yang lebih ketat lagi hingga terpilih figur yang sungguh-sungguh terbaik untuk memimpin UI. UI juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut memberikan asupan publik terkait track record dari para calon melalui laman www.pemilihanrektor.ui.ac.id pada 10&ndash;16 September 2024, yang akan menjadi pertimbangan MWA UI dalam proses penyaringan tiga calon rektor. Pada tahap penyaringan berikutnya, UI akan mengundang panelis pakar untuk turut serta dalam proses presentasi yang mengacu pada arah pengembangan UI ke depan dan memberikan rekomendasi kepada MWA. Panelis Pakar yang diundang adalah yang bergerak di bidang manajemen pendidikan tinggi, tata kelola universitas, dan manajemen inovasi atau perubahan. Tujuh calon rektor UI itu yaitu Agus Setiawan (Fakultas Ilmu Keperawatan UI),&nbsp;Ari Fahrial Syam&nbsp;(Fakultas Kedokteran UI),&nbsp;Heri Hermansyah&nbsp;(Fakultas Teknik UI),&nbsp;Kemas Ridwan Kurniawan&nbsp;(Fakultas Teknik UI),&nbsp;Khreshna Imaduddin Ahmad Syuhada (Institut Teknologi Bandung/ITB),&nbsp;Riri Fitri Sari (Fakultas Teknik UI), dan&nbsp;Teguh Dartanto&nbsp;(Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI).

Panitia Khusus Pemilihan Rektor (Pansus Pilrek) mengumumkan tujuh calon terpilih yang lolos tahap penyaringan menjadi Rektor UI 2024–2029

UI Umumkan 7 Calon Rektor Tersaring untuk Periode 2024– 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/satpol_2.jpg" alt="Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Semarang melakukan inspeksi mendadak di salah satu gerai penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang, Kamis (9/3). Dok Satpol PP Semarang/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Semarang melakukan inspeksi mendadak di salah satu gerai penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang, Kamis (9/3). Dok Satpol PP Semarang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang bersama satuan polisi pamong praja gelar inspeksi mendadak ke beberapa gerai penjualan minuman beralkohol.  Sidak tersebut merupakan bagian dari penyusunan revisi peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang tengah dibahas kalangan legislatif. Ketua Panitia Khusus Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Joko Santoso menyebutkan, ada temuan pelanggaran di dua gerai yang didatangi.  ”Saya menduga banyak pelanggaran yang terjadi terkait peredaran dan pengendalian minuman beralkohol, terutama terkait perizinan dan pembayaran pajak daerah,” papar Joko Santoso seperti dilansir dari Antara.  ”Kemungkinan, ada (gerai) yang lain. Pasti semua ada pelanggaran. Itu dua saja (gerai yang didatangi) semuanya melanggar. Izinnya distributor, tapi menjual langsung,” tambah dia.  Dalam sidak tersebut, lanjut dia, petugas mengecek sejauh mana persoalan perizinan minuman beralkohol. Baik distributor maupun penjual eceran di dua gerai penjualan minuman beralkohol.  Joko menilai peredaran, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol, di Kota Semarang belum terkontrol. Termasuk mengenai pajak sehingga akan perlu dilakukan pembenahan.  Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Marthen Stevanus Dacosta mengatakan, langkah penyegelan dilakukan terhadap satu gerai yang melanggar perizinan penjualan minuman beralkohol. Dari pemeriksaan izin, pihak gerai hanya mengantongi perizinan penjualan minuman beralkohol golongan A.  ”Namun ternyata mereka juga menjual minuman beralkohol golongan B dan C. Sebenarnya sudah dipanggil satpol PP beberapa waktu lalu. Sudah ada surat pernyataan bersangkutan untuk menutup outlet. Tapi, dari sidak ini, penjual masih melakukan transaksi jual beli,” ucap Marthen.  Karena itu, kata dia, satpol PP mengambil tindakan untuk melakukan penutupan sementara hingga penjual sudah mengurus perizinan sebagaimana yang sudah ditentukan pemerintah.

DPRD-Satpol PP Kota Semarang Sidak Gerai Minuman Beralkohol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_9346.jpg" alt="Ketua pansus reklame Arif Fathoni. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua pansus reklame Arif Fathoni. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam penyelenggaraan reklame, Ketua Pansus perubahan perda terkait reklame, Arif Fathoni menuturkan, masyarakat bakal dilibatkan perannya secara aktif.  Bagaimana caranya? Anggota Komisi A sekaligus ketua Fraksi Golkar itu menyatakan, setiap reklame akan dipasang barcode. Di dalam barcode itu, masyarakat bakal bisa melihat pemilik reklame tersebut izinnya masih berlaku atau tidak.  ”Apabila tidak berlaku, masyarakat bisa melaporkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya agar menjaga isi dompet Pemkot Surabaya tetap gemuk,” jelas Fathoni.  Pada 2022, dalam APBD murni Pemkot Surabaya, PAD reklame di angka Rp 148 miliar. Badan Pendapatan Daerah Surabaya tidak mengubah angka PAD tersebut di perubahan anggaran keuangan (PAK).  Pada pengujung 2022, ternyata realisasi PAD dari sektor pajak tidak sampai di angka 100 persen. Dari APBD murni dan PAK yang tidak berubah, realisasi PAD 2022 sektor pajak hanya menyumbang Rp 126 miliar untuk PAD Surabaya atau 84,98 persen.  Pakar ekonomi dari Unair Imron Mawardi mendorong Pemkot Surabaya segera membentuk atau membuat perwali yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam perwali, penentuan tarif perlu juga diakomodir.  ”Nilai strategis dan letak reklame menentukan tarif. Karena selama ini untuk reklame, pemkot menggunakan pihak ketiga. Ini harus dipertimbangkan dan diperhitungkan lebih detail lagi,” ucap Imron.  Imron menambahkan, pajak reklame di jalan utama di ring satu dengan ring dua berbeda. Karena itu, tarif reklame perlu dihitung lagi.  Sebelumnya, pansus yang membahas perubahan Perda 5/2019 soal reklame terus berlangsung. Pansus yang dinakhodai oleh Komisi A dan diketuai Arif Fathoni tersebut mendatangkan pakar, salah satunya pakar ekonomi Imron Mawardi.

Cegah Kebocoran Pendapatan Reklame, DPRD Surabaya Akan Libatkan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-11-30-at-09.50.08.jpg" alt="Petugas mengecek konstruksi reklame. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek konstruksi reklame. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pansus yang membahas perubahan Perda 5/2019 soal reklame terus berlangsung. Pansus yang dinakhodai Komisi A DPRD Surabaya dan diketuai Arif Fathoni tersebut mendatangkan pakar. Salah satunya pakar ekonomi Imron Mawardi.  Ada beberapa regulasi yang diubah untuk menunjang dua aspek. Yaitu, estetik kota dan suntikan rupiah ke pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya.  ”Ada wilayah-wilayah yang terlihat itu tidak indah dengan munculnya reklame-reklame. Karena itu, titik-titik mana saja yang boleh dan tidak dipasangi reklame akan diatur dalam perda ini,” terang Fathoni.  Pria yang juga menjadi ketua DPD Golkar Surabaya itu mengungkapkan, cantolan regulasi (hukum) dalam pelaksanaan reklame ternyata menggunakan Perwali 21/2010. Padahal, perda reklame dibuat pada 2019. Sehingga, hal itu menyebabkan multi interpretasi.  Penentuan tarif, misalnya. Fathoni menyebutkan, terkait tarif menjadi permasalahan yang penting untuk diakomodir di dalam perda dan melihat kondisi saat ini.  ”Tidak semua reklame dipatok dengan tarif yang sama,” ujar Fathoni.  Anggota Badan Musyawarah DPRD Surabaya itu menyatakan, ada yang lebih aneh lagi selain cantolan perwali itu. Yakni, Perda 5/2019 tentang penyelenggaraan reklame belum ada perwali hingga kini. Kala itu, (2019), pucuk pimpinan Surabaya dipegang Tri Rismaharini.  ”Ya, perwali terkait reklame ini masih menggunakan tahun 2010. Jadi, contoh akibat tidak ada perwali ada pemilik advertising yang meletakkan reklame di bibir sungai. Karena memang tidak diatur perwali. Sehingga, semua terkesan bebas," papar Fathoni.

Pansus Reklame DPRD Surabaya untuk Tunjang Estetika Kota dan PAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/CC87349D-A096-4773-913A-581C7CF6E624.jpg" alt="Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro berharap pemkot segera melakukan aksi nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan pada pertengahan Juli. Terutama poin-poin rekomendasi yang mengarah ke kesejahteraan rakyat yaitu peningkatan pendapatan pedagang yang sudah direlokasi. Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro Fokki Ardianto menjelaskan, Pansus Relokasi PKL Malioboro menyerahkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jogjakarta, berisi setidaknya 19 poin. Kemudian poin-poin itu harus ditindaklanjuti pemkot. ”Kami harapkan setidaknya hingga akhir tahun ini sudah ada realisasi kebijakan dan aksi nyata pemerintah sebagai jawaban atas rekomendasi yang kami sampaikan,” kata Fokki Ardianto seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pansus bahkan memberikan catatan khusus apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan, pedagang kaki lima (PKL) yang sudah direlokasi sebaiknya diizinkan kembali ke tempat awal mereka berjualan yaitu di sepanjang jalur pedestrian Malioboro. Sejumlah poin rekomendasi yang mengarah pada aspek peningkatan pendapatan pedagang di antaranya memberikan pendampingan kepada pedagang kaki lima yang kini menempati Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Pansus juga merekomendasikan agar pengelolaan Teras Malioboro 2 dialihkan dari Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta ke Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. ”Ini sejalan dengan pengelolaan yang dilakukan Dinas Perindustrian DIJ di Teras Malioboro 1,” ujar Fokki Ardianto. Selain itu, lanjut dia, pansus juga merekomendasikan agar dibuat jalur pengunjung sehingga sebaran pengunjung di Teras Malioboro 1 dan 2 merata karena saat ini masih ada kios yang dinilai sepi pengunjung. Sedangkan bagi pendorong gerobak, sudah difasilitasi untuk alih profesi sebagai petugas kebersihan di Teras Malioboro 1 dan 2. Namun demikian, Fokki Ardianto menyatakan, masih ada beberapa elemen di kawasan Malioboro yang perlu dicarikan solusi seperti pedagang kaki lima yang tercecer dari pendataan. Sehingga, mereka tidak mendapat kios di lokasi relokasi, serta pedagang asongan yang dilarang berjualan, dan pelaku seni, untuk diberi ruang melakukan aktivitas yang menjadi sumber pendapatan mereka. Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi mengatakan, akan mempelajari rekomendasi yang disampaikan pansus sebagai bagian dari masukan untuk penanganan PKL di lokasi relokasi. ”Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Tentu ini jadi masukan bagi pemerintah,” ujar Sumadi. Dia berharap pedagang bisa berjualan dengan lebih nyaman dan untuk peningkatan pendapatan perlu bersabar karena saat ini masih dalam masa pemulihan akibat pandemi.

Pansus PKL Malioboro Minta Pemkot Jogja Tindak Lanjuti Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/CC87349D-A096-4773-913A-581C7CF6E624.jpg" alt="Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro menyampaikan 19 poin rekomendasi kepada pemkot. Di antaranya pendampingan kepada pedagang hingga penyelidikan dugaan pelanggaran kepemilikan lapak atau kios di lokasi relokasi, Teras Malioboro 1 dan 2.  ”Semua rekomendasi yang kami sampaikan ini harus ditindaklanjuti secara serius Pemerintah Kota Jogjakarta,” kata Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Antonius Fokki Ardiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Sejumlah rekomendasi yang disampaikan di antaranya mengalihkan kewenangan pengelolaan Teras Malioboro 2 dari Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta kepada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. Hal itu agar pemberdayaan dan penguatan ekonomi kepada pedagang bisa dilakukan lebih fokus.  ”Teras Malioboro 1 yang dikelola Pemerintah DIJ juga berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi UKM DIJ,” ujar Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, pendampingan kepada seluruh PKL yang menempati lokasi baru, menurut dia, perlu terus dilakukan sehingga pedagang bisa meningkatkan kualitas produk yang dijual. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan.  ”Karena sudah menempati lokasi baru, sebaiknya istilah PKL diganti menjadi tenant. Harapannya, pedagang pun bisa segera beradaptasi di lokasi baru,” tutur Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, pansus juga meminta agar pemerintah daerah segera memberikan solusi kepada komunitas selain pedagang kaki lima yang terdampak relokasi dan kehilangan mata pencaharian. Seperti pendorong gerobak, pedagang asongan, hingga pelaku seni yang menggantungkan hidup di kawasan Malioboro.  Antonius Fokki Ardiyanto menambahkan, pansus juga menyoroti dugaan pelanggaran pedagang yang memiliki beberapa kios di Teras Malioboro 1 dan 2. Karena itu, pemkot perlu segera melakukan penyelidikan dan apabila terbukti harus ada sanksi.  ”Kami pun minta pedagang rutin membuka kios. Jika tidak, kami merekomendasikan agar kios diambil kembali pemkot,” papar Antonius Fokki Ardiyanto.  Penambahan kelengkapan fasilitas di lokasi relokasi juga perlu terus diupayakan. Misalnya, menambah akses pintu masuk di sisi timur Teras Malioboro 2, perbaikan sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, serta menambah toilet.  ”Karena sudah ditempatkan di lokasi baru, pemkot juga perlu memastikan agar lokasi lama di sepanjang Jalan Malioboro tidak lagi digunakan untuk berjualan,” ucap Antonius Fokki Ardiyanto.  Fokki memastikan, pansus dibentuk bukan untuk menentang rencana relokasi tetapi untuk mengetahui secara jelas konsep relokasi PKL. Selain itu, memastikan PKL dan seluruh komunitas di Malioboro tetap mendapat hak-haknya.  Seluruh pedagang kaki lima yang semula berjualan di sepanjang Jalan Malioboro, sekitar 1.800 pedagang, sudah ditempatkan di dua lokasi. Yakni Teras Malioboro 1 di bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 yang menempati lahan bekas gedung Dinas Pariwisata DIJ. Relokasi dilakukan pada awal Februari.  Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi memastikan akan mencermati seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro.  ”Ini menjadi masukan bagi kami. Jika masih ada beberapa hal yang belum terakomodasi, perlu dicarikan solusi bersama. Misalnya untuk pendorong gerobak yang akan diberdayakan,” terang Sumadi.  Sedangkan untuk pedagang, Sumadi menyebut, pemkot sudah memberikan keringanan berupa insentif pembayaran listrik dan air. Sebab, saat ini masih pandemi, kondisi ekonomi belum pulih seperti sedia kala.  ”Tetap bersabar, tidak perlu buru-buru. Semua masih berproses,” ujar Sumadi.

Pansus Relokasi PKL Malioboro Rekomendasikan Pendampingan Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/khusnul-dewan.jpg" alt="Ketua Pansus Raperda Cagar Budaya Kota Surabaya Khusnul Khotimah. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Raperda Cagar Budaya Kota Surabaya Khusnul Khotimah. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pansus Raperda Cagar Budaya DPRD Kota Surabaya minta pemerintah kota membuat kanal atau saluran khusus cagar budaya. Tujuan agar masyarakat mengetahui cagar budaya yang sudah teregistrasi maupun belum.  ”Dengan kanal khusus tersebut, masyarakat bisa mengetahui mana saja cagar budaya yang sudah teregistrasi baik secara nasional, provinsi, kabupaten/kota,” kata Ketua Pansus Raperda Cagar Budaya Kota Surabaya Khusnul Khotimah seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (25/3).  Menurut Khusnul, pihaknya mendapat tugas untuk menyelesaikan Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Raperda tersebut merupakan revisi dari Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Cagar Budaya.  Selain itu, lanjut dia, pansus juga mendapat tugas dari Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan persetujuan terkait usul Tim Ahli Cagar Budaya Surabaya. Khusnul menjelaskan, pihaknya telah mengundang tiga tim cagar budaya yang nanti SK tugasnya akan diperpanjang sebagaimana permintaan dari Pemkot Surabaya.  Tim cagar budaya terdiri atas enam orang, merupakan tim cagar budaya periode 2002–2007. Enam orang yang masuk Tim Cagar Budaya Surabaya yakni Retno Hastijanti, (ketua tim), F.A. Missa Demettawati (sekretaris), Handinoto, Sumarno, dan Johan Silas.  ”Kami mendorong tim cagar budaya itu agar diberikan ruang yang cukup luas untuk memberikan masukan, catatan, perlindungan cagar budaya yang ada di Surabaya termasuk kelestariannya,” ujar Khusnul.  Lebih lanjut, Khusnul mengatakan, sebagaimana UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, untuk pelestarian cagar budaya masyarakat ikut serta melestarikan cagar budaya. Untuk itu, pihaknya juga menyarankan kepada Pemkot Surabaya agar memberikan kantor khusus untuk tim ahli cagar budaya.  ”Harapannya para pegiat komunitas sejarah dan pegiat cagar budaya di Surabaya bisa berkolaborasi dengan tim ahli cagar budaya dengan tujuan yang sama dalam menjaga kelestarian cagar budaya,” kata Khusnul yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini.

Pansus Minta Pemkot Surabaya Buat Kanal Khusus Cagar Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/dediio.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyinggung kemungkinan adanya peran mafia saat terjadi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.  ”Ini (kelangkaan minyak goreng) harus segera diteliti dan ditindaklanjuti, siapa pelaku mafia minyak goreng sebenarnya. Publik harus tahu para pelakunya,” kata Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Antara, Minggu (20/3).  Dedi Mulyadi menyinggung kemungkinan adanya mafia karena saat pemerintah mengatur harga, terjadi kelangkaan minyak goreng di hampir seluruh daerah di Tanah Air. Ketika harga tidak lagi diatur pemerintah, diserahkan ke pasar, secara tiba-tiba stok minyak goreng melimpah di pasaran.  ”Artinya ada pihak-pihak yang sengaja menyimpan barang dahulu. Setelah dibuka, ruang mereka menjual dengan harga sesuai dengan keinginan,” tutur Dedi.  Dedi menyatakan, sebelumnya telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) yang fokus menelusuri permasalahan minyak goreng. Hal itu pun sudah disetujui melalui rapat gabungan komisi beberapa waktu lalu.  Menurut dia, perlu penelusuran terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, bisa dipastikan apakah ada peran mafia atau tidak.  Dia menambahkan, langkah tersebut harus segera dilakukan agar negeri ini terbebas dari para mafia yang mengambil keuntungan pada saat rakyat menderita. Diharapkan juga agar pansus mampu mencegah kasus serupa terjadi terhadap sejumlah bahan pokok lain.  ”Ini agar negeri ini tidak dimainkan oleh orang yang ambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Masa negara kita kalah oleh mafia?” ucap Dedi.

Dedi Mulyadi Menduga Ada Mafia di Belakang Kelangkaan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20191223_102948-800x600_1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus menegaskan, isu penataan ruang harus menjadi pembahasan serius dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.  ”Ini juga banyak yang mempertanyakan, banyak yang menyoroti, dan banyak yang mempermasalahkan tentang penataan ruang,” kata Guspardi seperti dilansir dari Antara.  Beberapa isu yang menjadi permasalahan terkait penataan ruang ibu kota negara baru adalah isu terkait struktur tanah, hutan, hingga banjir, yang kerap melanda wilayah Kalimantan. Guspardi mengungkapkan, setelah dia melakukan konfirmasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), banjir yang terjadi di Kalimantan tidak berada di lokasi yang akan menjadi kawasan ibu kota negara baru.  ”Tujuan dari pemindahan adalah bagaimana kita menghindari banjir dan lain sebagainya,” tutur Guspardi.  Dalam paparannya, Guspardi menerangkan, pemindahan ibu kota negara memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini ada di Jakarta. Seperti persoalan tentang kemacetan, banjir, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya.  Oleh karena itu, anggota Komisi II DPR tersebut menegaskan, penataan ruang merupakan topik yang sangat penting dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara. Apalagi, tujuan ibu kota negara tidak hanya untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, tetapi untuk menjawab tantangan hingga 50 tahun ke depan.  ”Pada kepemimpinan Bapak Jokowi, pemindahan ini mudah-mudahan terealisasi. Paling tidak, dengan adanya RUU IKN, tentu ada alat legitimasi adanya kesungguhan daripada pemerintah bersama DPR tentang pemindahan,” kata Guspardi.  Guspardi mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) selama lima hari, dan saat ini pembahasan RUU IKN telah memasuki tahap inventarisasi masalah.  ”Kami, Pansus, sudah mengundang para ilmuwan dan para ahli dalam berbagai bidang untuk memberikan masukan dan saran. Ini juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pembahasan yang kami lakukan,” ucap Guspardi.

Pansus Minta Isu Penataan Ruang Serius Dibahas Dalam RUU IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rapat Paripurna DPR ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 menetapkan 30 nama anggota DPR sebagai panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN).  ”Sesuai dengan keputusan MKD dan kesepakatan bersama antara pimpinan DPR dan seluruh anggota pansus RUU IKN, pada 9 Desember 2021 telah diputuskan susunan dan keanggotaan pansus RUU tentang IKN disesuaikan menjadi 30 orang. Termasuk satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (16/12).  Adapun komposisi anggota Pansus RUU IKN yakni Fraksi PDI Perjuangan tujuh orang, yakni Junimart Girsang (wakil ketua), T.B. Hasanuddin, Bob Andika Mamana Sitepu, Arif Wibowo, Andreas Eddy Susetyo, Ichsan Soelistio dan Safaruddin. Fraksi Partai Golkar empat orang yakni Ahmad Doli Kurnia (ketua), Zulfikar Sadikin, Sarmuji dan Hamka B. Kady. Fraksi Partai Gerindra tiga orang, yakni Sugiono (wakil ketua), Kamrussamad, dan Budisatrio Djiwandono.  Dari Fraksi Partai Nasdem tiga orang, yakni Saan Mustopa (wakil ketua), Willy Aditya, dan Syarief Abdullah Alkadrie. Fraksi Partai PKB tiga orang yakni Yanuar Prihatin, Fathan, dan Moh. Rano Al Fath.  Fraksi Partai Demokrat tiga orang, yakni Muslim, Hinca Panjaitan, dan Sartono. Fraksi Partai PKS tiga orang yakni Suryadi Jaya Purnama, Ecky Awal Muncharam, dan Hamid Noor Yasin. Fraksi Partai PAN dua orang yakni Guspardi Gaus dan Andi Yuliani Paris. Fraksi PPP dua orang yakni Achmad Baidowi dan Nurhayati.  Sufmi mengatakan, telah menerima surat dari pimpinan mahkamah kehormatan dewan yang mengingatkan agar pansus RUU tentang IKN menyesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 157 ayat (2) dan pasal 158 ayat (2) dan peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 104 ayat (2) dan pasal 105 ayat (2).  ”Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan ini bersifat final dan mengikat,” tegas Sufmi.  Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 di Jakarta, Selasa (7/12) memutuskan keanggotaan Pansus RUU IKN berjumlah 56 orang dengan pimpinan sebanyak 6 orang. Adapun komposisi keanggotaan Pansus RUU IKN berdasar perimbangan dan pemerataan anggota Fraksi yaitu Fraksi PDI-Perjuangan 12 orang, Fraksi Golkar 8 orang, Fraksi Gerindra 8 orang, Fraksi Nasdem 6 orang, Fraksi PKB 6 orang, Fraksi Demokrat 5 orang, Fraksi PKS 5 orang, Fraksi PAN 4 orang, dan Fraksi PPP 2 orang.

Paripurna DPR Tetapkan 30 Nama Anggota Pansus RUU IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Panitia khusus

Berita Terkini