<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami kasus suap perkara ekspor minyak sawit. Korps Adhyaksa kembali memeriksa Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan kemarin (15/4). Untuk memberikan efek jera, perlu diberikan hukuman yang lebih berat terhadap hakim yang menerima suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015884335/terdakwa-korporasi-di-kasus-ekspor-cpo-dapat-vonis-bebas-kejagung-langsung-ajukan-kasasi">Terdakwa Korporasi di Kasus Ekspor CPO Dapat Vonis Bebas, Kejagung Langsung Ajukan Kasasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa pemeriksaan kembali terhadap Wahyu Gunawan dilakukan penyidik untuk mendalami kasus tersebut. "Ini kan panitera yang menjadi perantara kesepakatan, antara WG dengan AR sepakat Rp 20 miliar. Tapi, MAN meminta di kali 3 atau Rp 60 miliar," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait sumber uang, lanjutnya, logika hukumnya memang perlu dipastikan bahwa uang murni berasal dari Aryanto atau justru pihak lainnya. "Tentunya semua masih didalami penyidik," terangnya di komplek kantor Kejagung kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya soal potensi tersangka baru, Hasil mengatakan bahwa semua itu bergantung kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan. Apakah memang ada pihak lain yang perlu dimintai pertanggungjawaban. "Perlu pula bukti permulaannya," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan bahwa kasus suap terhadap hakim dalam kasus ekspor minyak sawit ini merupakan korupsi pangkat dua. Sebab, korupsi terjadi di pengadilan sekaligus tempat penghukuman terhadap koruptor. "Ini sangat tragis," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku korupsi justru dilakukan hakim yang seharusnya mengadili kasus korupsi. Statusnya sebagai hakim kasus korupsi itu seharusnya menjadi alasan memberatkan hukuman. "Ini jeruk makan jeruk," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, upaya sistemik melalui pendirian lembaga baru Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas, tidak terlalu berpengaruh besar. Sebab, yang dilakukan KY itu justru terjebak pada kerutinan sistem dan menjadi pelengkap rusaknya peradilan. "Seperti yang dikhawatirkan AA Navis sejak dulu, Robohnya Surau (peradilan) Kami," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Komisi III meminta Kejaksaan melanjutkan pembersihan lembaga peradilan. "Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan," ujarnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni memastikan, Komisi III akan mendukung upaya tersebut. Oleh karenanya, dia meminta Kejaksaan untuk tidak ragu dalam menindak pihak yang terlibat secara tegas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni mengaku miris dengan situasi carut marut lembaga kehakiman yang ramai diisi kasus korupsi. Sebab, kasus ini terus berulang. "Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada Mahkamah Agung, politisi Nasdem itu meminta untuk menciptakan mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antarhakim. "Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin,&rdquo; imbuh Sahroni. (*)</div>

Kejaksaan Agung mendalami kasus suap hakim dalam perkara ekspor minyak sawit, mendorong hukuman lebih berat untuk pelaku korupsi

Kejaksaan Agung Periksa Panitera Muda Perdata Jakarta Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/hakim_itong_1.jpg" alt="DALAM PENGAWASAN: Humas PN Surabaya Martin Ginting menujukkan foto pintu ruang kerja hakim Itong yang disegel KPK kemarin. (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENGAWASAN: Humas PN Surabaya Martin Ginting menujukkan foto pintu ruang kerja hakim Itong yang disegel KPK kemarin. (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim berinisial IT dan panitera pengganti H yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, yang bersangkutan berhentikan sementara sebagai hakim dan panitera pengganti," kata Juru Bicara MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.  Tidak sampai di situ, Badan Pengawasan MA mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan.  Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  Di saat bersamaan, MA mendukung langkah-langkah KPK dalam melakukan penegakan hukum, termasuk OTT. Untuk itu MA berterima kasih dan mengapresiasi langkah lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi. "OTT ini terjadi atas kerja sama Mahkamah Agung dengan KPK," ucap Andi.  Ia menambahkan MA telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan integritas aparatur peradilan melalui pembinaan secara terus menerus dan berjenjang.  Termasuk pula pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.  Terakhir, MA terus berharap partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan mengawal terwujudnya badan peradilan yang yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. (*)

MA Berhentikan Hakim dan Panitera PN Surabaya yang Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, kegiatan operasi senyap dilakukan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/1) kemarin.  "Benar (19 /1/2022) KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (20/1).  Tim satuan tugas (satgas) KPK dikabarkan menangkap tiga orang dalam operasi senyap ini. Mereka yang diringkus meliputi hakim, panitera dan pengacara.  "Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan tiga orang. Terdiri dari hakim, panitera dan pengacara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di Pengadilan Negeri Surabaya," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan..  "Perkembangannya akan disampaikan," tandas Ali.

OTT Lagi, KPK Tangkap Hakim dan Panitera di PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rohadi. Kasasi itu dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) melalui kepaniteraan khusus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.  "Adapun alasan upaya hukum ini diantaranya terkait dengan adanya barang bukti berupa beberapa aset Terdakwa Rohadi yang tidak dirampas untuk negara sebagaimana permohonan dalam surat tuntutan Tim Jaksa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/12).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini tidak bisa menjelaskan rinci terkait seluruh isi memori kasasi. Tetapi mengharapkan, MA bisa mengabulkan langkah kasasi Jaksa KPK.  "KPK berharap, Majelis Hakim pada MA akan mengabulkan permohonan tersebut sebagai upaya maksimal adanya efek jera pelaku korupsi melalui hukuman perampasan aset sebagai bagian aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi," ucap Ali.  Menurutnya, penanganan korupsi sebagai kejahatan extra ordinary tidak hanya soal penegakkan hukum demi rasa keadilan. Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang.  Sebelumnya Rohadi divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rohadi juga diwajibkan untuk membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukuman Rohadi diperberat menjadi 4 tahun penjara.  Rohadi dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 110 juta dari Jeffri Darmawan melalui perantara bernama Rudi Indawan. Rohadi juga disebut terbukti menerima suap dari Ali Darmadi Rp 1.608.500.000 dan dari Yanto Pranoto melalui Rudi Indawan Rp 235 juta.  Rohadi juga disebut terbukti pernah menerima uang dari mantan Anggota DPR RI, Sareh Wiyono. Rohadi disebut menerima suap Rp 1,5 miliar untuk memenangkan perkara perdata milik teman Sareh Wiyono yang sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).  Terkait gratifikasi dengan nilai total Rp 11,5 miliar diterima Rohadi sejak Mei 2001 atau saat dirinya menjabat sebagai panitera pengganti di PN Jakarta Utara. Rohadi pada tahun 2011 sempat dimutasi menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi. Namun pada tahun 2014, Rohadi ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Terkait TPPU dengan jumlah Rp 40,598 miliar, Rohadi menggunakan sejumlah modus. Modus yang digunakan Rohadi mulai dari membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan.  Hasil keseluruhan penerimaan uang itu, Rohadi disebut membeli tiga unit perumahan di Perumahan The Royal Residence, satu unit rumah villa di Perumahan Villa Bumi Ciherang, Perumahan Grand Royal Residence, sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Indramayu. Total pembelian tanah dan bangunan itu senilai Rp 13,01 miliar.  Rohadi juga membelanjakan atau membeli 19 kendaraan roda empat dengan transaksi pembayaran seluruhnya senilai Rp 7,714 miliar. Adapun, mobil yang pernah dibeli Rohadi yakni, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013; Mitsubishi Pajero warna putih; Toyota New Camry 3.5 Q A/T; Toyota Alphard warna hitam.  Kemudian, Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 warna hitam; Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4x2 AT tahun 2015 warna hitam; Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalica; Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik; Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T warna hitam tahun 2015; dan Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016.  Rohadi juga menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang berupa menukarkan sejumlah mata uang asing berupa USD 461.800, SGD 1.539.720, dan SAR 7.550 yang ditukar keseluruhannya menjadi Rp 19.408.465.000.  Atas perbuatan suapnya, Rohadi dinyatakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Terkait gratifikasi, Rohadi melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Sedangkan terkait TPPU, perbuatan Rohadi dinyatakan melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Tempuh Kasasi Terhadap Eks Panitera PN Jakpus Rohadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-pencucian-rohadi-kpk-periksa-hakim-pt-medan-lilik-mulyadi_m_214216.jpeg" alt="Mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi usai dilakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi usai dilakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini, Rohadi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat terkait perkara suap pengurusan perkara pedangdut Saipul Jamil.  Hal ini terungkap saat Rohadi hendak menjalani sidang perkara dugaan suap, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai terdakwa. Karenanya, sidang terpaksa ditunda sampai Rohadi dinyatakan sembuh atau negatif Covid-19.  "Sebagaimana informasi yang kami terima dari Lapas Sukamiskin, benar Terdakwa Rohadi terkonfirmasi terpapar Covid-19 sehingga perlu dilakukan tindakan medis lanjutan. Karenanya sidang ditunda seminggu kedepan," kata Jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (18/2).  Sidang perkara dugaan suap, gratifikasi dan TPPU Rohadi rencananya akan kembali digelar pada Kamis, 25 Februari 2021 mendatang. Rohadi saat ini sedang menjalani perawatan medis di Lapas Sukamiskin.  "Benar (Rohadi masih di Lapas Sukamiskin). Masih jalani pidana perkara sebelumnya," tandas Jaksa Takdir.  Rohadi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil suap dan gratifikasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rohadi didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 40.133.694.896.  Rohadi disebut telah menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk atau menukarkan dengan sejumlah mata uang asing berupa USD 461.800, SGD 1.539.720 dan SAR 7.550 yang ditukar menjadi Rp 19.408.465.000.  Selain didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, Rohadi juga didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar dan gratifikasi sejumlah Rp 11,518 miliar.  Perbutan Rohadi itu didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dia juga didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQpM-kC6P0s

Eks Panitera PN Jakut Rohadi Positif Covid-19 di Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kena-ott-ma-berhentikan-hakim-dan-panitera-pengganti-di-pn-bengkulu_m_1504818508_155839.jpeg" alt="Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bengkulu DS tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (07/09). Suryana Adalah hakim Tipikor Bengkulu yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait penanganan perkara." width="100%">
<figcaption>Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bengkulu DS tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (07/09). Suryana Adalah hakim Tipikor Bengkulu yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait penanganan perkara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana (DSU) dan Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan (HKU) yang terjaring OTT KPK langsung dicopot dari jabatannya. Surat keptusan tersebut telah ditandatangani Mahkamah Agung (MA) "Setelah memperoleh informasi bahwa ada yang kena OTT, MA langsung memberhentikan aparatur yang bersangkutan, hakim dan panitera di PN Bengkulu. SK pemberhentiannya sudah kita tandatangani," ujar Ketua Muda Pengawasan MA, Hakim Agung Sunarto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9). Namun tak hanya dua aparat yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, MA juga menonaktifkan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Kaswanto selaku atasan Dewi Suryana dan panitera pengganti PN Bengkulu selaku atasan Hendra. "Jadi atasan langsung harus ikut bertanggung jawab dan badan pengawasan Mahkamah Agung sudah mengirimkan tim ke Bengkulu, malam ini sampai besok akan memeriksa ketua dan panitera," tutur Sunarto. Akan ditelisik lebih lanjut apakah pimpinan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri Bengkulu sudab melakukan pembinaan dan pengawasan memadai terhadap anak buahnya. Kalau terbukti melakukan hal-hal tersebut, mereka akan direhabilitasi, dipulihkan namanya, dan dikembalikan jabatannya "Kalau yang bersangkutan tidak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak buahnya, penonaktifkan pejabat struktural akan diteruskan, permanen," jelas dia. Lebih lanjut Sunarto mengatakan, MA tidak akan memberikan toleransi bagi hakim atau panitera yang kedapatan menerima suap dan tindak pidana korupsi. "Kalau nggak bisa dibina, binasakan saja karirnya. Nggak ada untungnya kalau memang ada keinginan (korupsi) dari aparatur MA dan pengadilan. Karena MA tidak pernah main-main," tegas Sunarto.

Kena OTT, MA Berhentikan Hakim dan Panitera Pengganti di PN Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-resmi-tetapkan-panitera-pengganti-dan-pengacara-sebagai-tersangka_m_1503389831_152537.jpeg" alt="Dua penyidik KPK menunjukan bukti transfer uang suap panitera pengganti PN. Jaksel, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Dua penyidik KPK menunjukan bukti transfer uang suap panitera pengganti PN. Jaksel, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8) kemarin. Mereka adalah Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi (TMZ) dan Pengacara Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection.&nbsp; Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan kedua tersangka itu berdasar gelar perkara dan pemeriksaan intensif 1x24 jam pasca OTT.&nbsp; "Disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh panitera pengganti PN Jaksel. Dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan," terangnya, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).&nbsp; Agus mengatakan, Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi diduga menerima uang suap dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dalam beberapa kali pemberian melalui transfer ke rekening tabungan seorang pegawai honorer PN Jaksel. Pemberian dilakukan sejak Juni 2017 hingga kemarin keduanya tertangkap tim satgas KPK.&nbsp; Diduga, pemberian dilakukan untuk memenangkan gugatan perdata yang sedang dijalani PT ADI di PN Jaksel. PT ADI merupakan perusahaan konstruksi dan survei bawah laut. "Diduga total penerimaan sebesar Rp 425 juta," ujarnya. Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Resmi Tetapkan Panitera Pengganti dan Pengacara Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72454_91750_saipul-jamil-sedih-jpnn.jpg" alt="Pedangdut Saipul Jamil" width="100%">
<figcaption>Pedangdut Saipul Jamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedangdut Saipul Jamil menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/12).&nbsp; Ipul datang ke KPK tepat satu hari usai ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Saipul tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dari Rutan Cipinang. Mantan suami dari artis Dewi Perssik itu hanya menebar senyum saat memasuki gedung KPK. &quot;Baik,&quot; jawab Saipul menjawab pertanyaan wartawan. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Saipul kali ini sebagai tersangka. &quot;SJM diperiksa sebagai tersangka,&quot; kata Febri saat dikonfirmasi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan artis Saipul Jamil sebagai tersangka pemberi suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara pencabulan yang menjerat Saipul. &quot;Dalam pengembangan penyidikan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, KPK menetapkan seorang tersangka suap SJM seorang swasta,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers di kantornya, Rabu (21/12). Febri mengatakan, Saipul diduga menyuap Rohadi melalui kakaknya Samsul Hidayatullah dan dua pengacaranya Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman. Dengan maksud mempengaruhi putusan terkait perkara asusila yang menjerat Ipul. Di mana, Saipul Jamil menerima vonis tiga tahun penjara, dan diperberat di tingkat banding menjadi lima tahun. Atas perbuatannya, Saipul disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka yang sudah disidang dan menerima vonis bersalah dari PN Tipikor Jakarta. Mereka adalah Rohadi, Samsul Hidayatullah, Berthanatalia, dan Kasman. (Put/jpg)

Jadi Tersangka, Saipul Jamil Jalani Pemeriksaan di KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panitera

Berita Terkini