<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf khusus mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Umar Ritonga tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 23.05 WIB. Tangan kanan mantan Bupati Labuhanbatu itu ditangkap setelah buron satu tahun lamanya dari pengejaran lembaga antirasuah.  Umar didampingi oleh tim lembaga antirasuah saat tiba di Gedung KPK Jakarta. Namun, pria yang mengenakan jaket berwarna krem itu tak melontarkan sepatah katapun saat memasuki loby lembaga antirasuah.  Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriaty menyampaikan, tim KPK tidak menemukan uang Rp 500 juta saat menangkap tersangka Umar Ritonga (UMR) yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Padahal, KPK menduga Umar menerima suap Rp 500 juta terkait proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018.  "Uang Rp 500 juta yang dulu diduga dibawa yang bersangkutan sudah tidak ditemukan di lokasi tadi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/7).  Umar melarikan diri saat OTT KPK pada 17 Juli 2018 di depan Kantor BPD, Sumatera Utara. Umar merupakan orang yang ditugaskan Pangonal untuk mengambil uang Rp 500 juta dari petugas bank.  Dalam proses pencarian Umar, kata Yuyuk, tim KPK di lapangan dibantu Lurah Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Yusuf Harahap bersama Khoirudin Saleh Harahap selaku Kepala Lingkungan. Dua orang tersebut dikoordinir langsung Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi.  "Mereka yang meyakinkan keluarga UMR sehingga UMR yang lari dan sembunyi di daerah Perawang, Riau bersedia menyerahkan diri kepada KPK," tutur Yuyuk.  KPK berharap penangkapan DPO ini menjadi pembelajaran juga bagi pelaku lain untuk bersikap koperatif dan tidak mempersulit proses proses hukum. Baik yang telah menjadi DPO ataupun saat ini dalam posisi sebagai tersangka korupsi.  "Selama pelarian, Umar diduga berada di sebuah kontrakan di daerah Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau," jelas Yuyuk.

Tiba di KPK, Mantan Staf Bupati Labuhanbatu Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mantan-bupati-labuhanbatu-divonis-7-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Pangonal Harahap,49, mantan Bupati Labuhanbatu usai menjalani sidang di PN Medan." width="100%">
<figcaption>Pangonal Harahap,49, mantan Bupati Labuhanbatu usai menjalani sidang di PN Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, 49, divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam Sidang Putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (4/4).  Majelis hakim menyatakan, Pangonal terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu dari pengusaha. Dia terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Selain menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan. "Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Erwan Efendi dalam persidangan di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/4).  Selain hukuman penjara dan denda, Pangonal juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu. Jika Pangonal tidak membayar dalam satu bulan maka harta bendanya akan dilelang untuk membayar kerugian negara.  Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka akan diganti dengan satu tahun penjara. Tak hanya itu, bahkan majelis hakim memberikan terdakwa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa.  "Memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa, berupa pencabutan hak dipilih selama tiga tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pokok," sebut majelis hakim.  Dalam nota putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN.  "Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," ungkap Erwan.  Diketahui, Pangonal dituntut 8 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Penuntut Umum KPK. Selain itu, KPK juga menuntut agar terdakwa dikenakan hukuman pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu.  Dengan ketentuan, jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara, maka diganti dengan satu tahun penjara. Penuntut umum KPK juga meminta, agar terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa dicabut hak pilihnya selama 3,5 tahun.  Menyikapi putusan ini, terdakwa menyatakan menerima vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sedangkan Penuntut Umum KPK masih menyatakan pikir-pikir.  "Kita menerima," ujar Herman Kadir selakupenasehat hukum terdakwa usai persidangan.  Dalam dakwaannya, penuntut memaparkan, Pangonal sebagai Bupati Labuhanbatu telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut yakni, menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42,28 miliar serta SGD 218 ribu dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong.  Pemberian uang itu, berlangsung sejak 2016 hingga 2018. Uang tersebut diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, dan Abu Yazid Anshori Hasibuan.  Uang senilai Rp 42,28 miliar dan SGD 218 ribu itu diberikan Asiong agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 kepadanya.

Mantan Bupati Labuhanbatu Divonis 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pangonal-harahap-dituntut-8-tahun-dan-hak-dipilihnya-dicabut_m_.jpg" alt="Pangonal saat duduk di kursi pesakitan di PN Medan" width="100%">
<figcaption>Pangonal saat duduk di kursi pesakitan di PN Medan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Nonaktif Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut) Pangonal Harahap dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK menilai, Pangonal bersalah menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 dari pengusaha. Selain itu, dia juga dikenakan hukuman pengganti sebesar uang suap yang diterimanya. Jika tidak dibayarkan dan harta bendanya tidak cukup untuk menggantinya maka hukumannya diganti dengan satu tahun penjara. "Meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,"ucap Dody Sukmono, salah seorang Penuntut KPK di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3). Pangonal dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. JPU KPK juga meminta kepada Majelis Hakim yang di ketuai Erwan Effendi agar memberikan hukuman tambahan. Hak Pangonal untuk dipilih dalam jabatan publik jiga dicabut selama tiga tahun enam bulan. "Untuk menghindari Indonesia dipimpin orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, maka dipandang perlu memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih," ujarnya. Yang memberatkan tuntutan terdakwa adalah, lantaran dia dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN. "Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, "sebut Penuntut Umum KPK itu. JPU KPK dalam dakwaannya memaparkan, Pangonal menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000 serta 218.000 Dollar Singapura dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong. Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, Abu Yazid Anshori Hasibuan. JPU KPK menyatakan, uang itu diberikan untuk suap. Uang itu digunakan agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepadanya. Terdakwa pun memang memerintahkan jajarannya untuk memberikan proyek kepada perusahaan Asiong. Pangonal yang mendengarkan tuntutan hanya bisa tertunduk. Tangannya tergenggam kuat. Selanjutnya, majelis hakim menunda persidangan ini sepekan mendatang untuk memberi kesempatan terdakwa menyampaikan pembelaan. Pangonal duduk di kursi terdakwa setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumut, Selasa (17/7). Dia diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, karena diduga menerima suap.

Pangonal Harahap Dituntut 8 Tahun dan Hak Dipilihnya Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/orang-kepercayaan-pangonal-perkaranya-masuk-tahap-dua_m_.jpg" alt="Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu (nonaktif) saat jalani sidang." width="100%">
<figcaption>Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu (nonaktif) saat jalani sidang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan suap terhadap Bupati Labuhanbatu&nbsp;Pangonal Harahap, Thamrin Ritonga segera menjalani sidang. Thamrin merupakan orang kepercayaan Pangonal. Rencananya, sidang akan digelar di PN Tipikor Medan. "Penyidikan untuk tersangka TR (Thamrin Ritonga) dalam kasus ini telah selesai. Kemudian penyidik menyerahkan tersangka dan berkas pada penuntut umum," ucap juru bicara&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Febri Diansyah, Kamis (31/1). Febri menyebut Thamrin bakal dititipkan ke Lapas Tanjung Gusta untuk keperluan persidangan. Selain itu, kata dia, selama penyidikan, ada 62 saksi yang telah diperiksa untuk Thamrin. "Selama penyidikan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 62 orang saksi. Dalam pelaksanaan Tahap 2, yang bersangkutan didampingi penasihat hukum dan kemudian dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara dikarenakan persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Medan," jelas Febri. Dalam kasus ini, Thamrin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga sebagai penghubung dalam kasus suap yang diberikan dari pengusaha Effendy Syahputra kepada Pangonal. KPK menyebut Thamrin sebagai orang kepercayaan Pangonal. "Sebagai penghubung antara pihak PHH kepada ES (Effendy Sahputra) yang diduga sebagai pihak pemberi atau pihak swasta terkait dengan permintaan dan pemberian uang kepada PHH, yaitu menghubungi ES agar menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta pada 17 Juli 2018 kepada PHH terkait kebutuhan pribadi PHH. TR juga diduga berperan dalam pembagian sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu terutama pembagian proyek untuk tim sukses PHH sebelumnya," ujar Febri, Selasa (9/10). Sebelum Thamrin, KPK telah menetapkan&nbsp;tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu Pangonal, Effendy dan Umar Ritonga. Pangonal awalnya diduga menerima Rp 576 juta dari Effendy. Dalam proses penyidikan, KPK menyatakan suap yang diduga diterima Pangonal berjumlah Rp 48 miliar. Suap itu berasal dari proyek pada 2016 hingga 2018. Sementara itu, Umar Ritonga hingga saat ini masih belum ditemukan. Padahal, Umar sudah masuk dalam DPO kepolisian.

Orang Kepercayaan Pangonal Perkaranya Masuk Tahap Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suap-bupati-labuhanbatu-asiong-diganjar-tiga-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Efendy Sahputra alias Asiong, 48, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/12). " width="100%">
<figcaption>Efendy Sahputra alias Asiong, 48, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/12). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Efendy Sahputra alias Asiong, 48, harus mendekam selama tiga tahun di penjara. Dia dinyatakan bersalah karena menyuap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap sebesar Rp 42, 28 miliar 218 ribu Dollar Singapura. Hukuman kepada Direktur PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA) itu dibacakan oleh majelis hakim yang di Ketuai Irwan Effendi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (13/12).&nbsp; Majelis menyatakan Asiong telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. &ldquo;Mengadili, menyatakan terdakwa Efendy Sahputra alias Asiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,&rdquo; kata Irwan. &ldquo;Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Efendi Sahputra alias Asiong dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Apabila tidak membayar denda, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,&rdquo; sambungnya. Dalam putusan itu, permintaan Asiong untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dikabulkan. Hakim mengabulkan permohonan tersebut, karena Asiong terbukti tidak pernah menawarkan uang kepada Pangonal, melainkan diminta.&nbsp; Majelis berpendapat dia bukan pelaku utama dan telah bekerja sama membantu mengungkap perkara ini. Majelis hakim juga meminta KPK menyerahkan dan membuka blokir rekening tabungan istri dan anak terdakwa.&nbsp; Vonis yang dijatuhkan kepada Asiong lebih rendah dari tuntutan. Penuntut KPK meminta agar Asiong dijatuhi&nbsp; hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.&nbsp; Menyikapi putusan itu, KPK menyatakan pikir-pikir. Sementara Asiong yang diberi kesempatan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya langsung menyampaikan sikapnya.&nbsp; &ldquo;Saya terima Majelis,&rdquo; ucap Asiong. Persidangan perkara ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Komisi Pemberantas Korupsi di Jakarta dan Labuhan Batu, Sumut, Selasa (17/7).&nbsp; Dalam OTT ini, KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sementara&nbsp; Asiong menyerahkan diri di Labuhanbatu.&nbsp;

Suap Bupati Labuhanbatu, Asiong Diganjar Tiga Tahun Penjara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pangonal-harahap-menangis-usai-persidangan_m_.jpg" alt="Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu Nonaktif saat jalani sidang." width="100%">
<figcaption>Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu Nonaktif saat jalani sidang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu Nonaktif, diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (13/12). Terdakwa kasus suap fee proyek itu mendengar dakwaan dari Tim Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan majelis hakim yang di Ketuai Irwan Effendi. Usai sidang, Pangonal menemui keluarganya. Dia tampak mencium tangan dan memeluk salah seorang anggota keluarga. Pangonal menangis. Bersamaan dengan anggota keluarganya. Pangonal didakwa telah menerima Rp 42,28 miliar dan 218 ribu Dollar Singapura dari pengusaha. Bupati nonaktif ini didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Penuntut memaparkan, Pangonal telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut. Mulai dari menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000 serta 218 ribu Dollar Singapura dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong. Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018. Suap itu diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap dan Abu Yazid Anshori Hasibuan. "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa penuntut membacakan dakwaannya. Uang tersebut, diberikan Asiong agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018. Karena suap itu, Pangonal memang memerintahkan jajarannya untuk memberikan proyek kepada Asiong. Setelah mendengarkan dakwaan, Pangonal dan penasihatnya tidak menyampaikan keberatan. Persidangan ditunda hingga pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi. "Yang akan kami buktikan di persidangan yaitu penerimaan uang atas fee-fee proyek yang ada di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu," ucap Dody Sukmono, salah seorang penuntut KPK, seusai persidangan. Diketahui, Pangonal duduk di kursi pesakitan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumut, Selasa (17/7) lalu. Dia diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, karena diduga menerima suap.

Pangonal Harahap Menangis Usai Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-dilimpahkan-bupati-pangonal-segera-disidangkan_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan jika Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap akan segera disidangkan" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan jika Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap akan segera disidangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap akan segera disidang. Pangonal adalah tersangka kasus suap proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu.&nbsp; Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut Jaksa KPK telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negri (PN) Medan. "Dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu telah dilimpahkan ke PN Medan pada Kamis, 29 November 2018," ucapnya pada awak media, Senin (3/12). Lebih lanjut, Febri mengungkapkan, berdasar keputusan hakim, Pangonal akan menjalani persidangan pada Kamis (13/12) mendatang di PN Medan. Karena hal tersebut, saat ini Pangonal telah dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara.&nbsp; "Sesuai dengan penetapan hakim, rencana akan disidangkan pada tanggal 13 Desember 2018 di PN Medan," imbuhnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Selain Pangonal ada Pemilik PT BKA Effendy Sahputra, dan Umar Ritonga (swasta) yang kini masih buron. Pangonal diduga menerima uang dari Effendy, pemilik PT BKA sebesar Rp 576 juta dari total permintaan sebesar Rp 3 miliar.&nbsp; Tidak hanya itu, KPK juga menduga sekitar bulan Juli 2018 diduga ada penyerahan sejumlah cek dengan nilai Rp 1, 5 miliar. Namun, cek tersebut tidak dapat dicairkan. Selain itu, KPK juga menduga uang sebesar Rp 576 &nbsp;juta tersebut besumber dari dana pencairan proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. Sebagai pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Saputra yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Berkas Dilimpahkan, Bupati Pangonal Segera Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-limpahkan-berkas-kasus-suap-bupati-labuhanbatu-ke-pn-medan_m_.jpg" alt="Bupati Labuhanbatu Non Aktif, Pangonal Harahap" width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhanbatu Non Aktif, Pangonal Harahap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Medan memastikan sidang kasus suap yang mendakwa Bupati Labuhanbatu Non Aktif, Pangonal Harahap digelar pekan depan. Rencananya, sidang itu dilakukan pada pada Kamis (13/12) mendatang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diketahui sudah menyerahkan berkas Pangonal. Seperti yang disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah Kamis (29/11) lalu. "Sesuai dengan penetapan hakim, rencana akan disidangkan pekan depan," kata Febri, Senin (3/12). Informasi yang dihimpun, KPK sudah menyiapkan tim penuntut umum untuk penanganan kasus itu. Diantaranya adalah, Dodi Sukmono; M Aziz; Mayhardi Indra Putra; Dame Maria Silaban; serta Agung Satria Terpisah, Humas PN Medan Jamaluddin juga membenarkan sudah menerima pelimpahan berkas Pangonal. Pihaknya juga sudah menyiapkan majelis hakim. "Majelis hakimnya terdiri dari Pak Irwan Efendi sebagai Ketua Majelis, Feri Sormin dan Daniel Panjaitan masing-masing sebagai anggota," ungkapnya. Pangonal saat ini sudah dititipkan di Rutan Tanjunggusta, Kota Medan. Dalam kasus ini, KPK menduga pemberian uang dari PT Binivan Konstruksi Abadi lewat Effendy Sahputra kepada Pangonal terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018. Bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini, diduga merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati (Pangonal) sekitar Rp 3 miliar. Dari cek yang dicairkan, uang Rp 500 juta yang diberikan Effendy ke Pangonal melalui orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga dan orang kepercayaan Effendy, Afrizal Tanjung. Uang itu bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek-proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat. Saat ini Umar juga masih menjadi buronan.

KPK Limpahkan Berkas Kasus Suap Bupati Labuhanbatu ke PN Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyuap-pangonal-harahap-menangis-dan-minta-jadi-justice-collaborator_m_.jpg" alt="Asiong saat membacakan Pledoi." width="100%">
<figcaption>Asiong saat membacakan Pledoi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Efendy Sahputra alias Asiong menangis saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) kasus suap Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap. Dia juga memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permintaannya menjadi Justice Collaborator (JC). Pembelaan yang ditulis Asiong dibacakannya sebelum pledoi dari kuasa hukumnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Irwan Effendy. &ldquo;Saya ungkap semua, tidak hanya pada 2018, tapi juga pemberian pada 2016 dan 2017,&rdquo; kata Asiong di Pengadilan Negeri Medan, Senin (3/12). Dalam pembelaannya, Asiong menyatakan dia telah turut membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus. Dia kooperatif selama pemeriksaan dan turut mencocokkan fakta penyidikan. Berkat kerjasamanya, OTT itu bisa terungkap. Meskipun barang bukti uang masih berada di tangan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga yang masih buron . Asiong menjelaskan, kasus itu berawal saat salah seorang tim sukses Pangonal, Thamrin Ritonga 2016 lalu. Asiong diminta memberikan Rp 7 miliar kepada Pangonal. Uang itu untuk membayar utang-utang Pangonal selama kampanye. Berdasarkan dakwaan, uang itu dibayar dengan proyek yang akan didapatkan Asiong. Uang yang diberikan kepada Pangonal merupakan bagian atau fee proyek. Asiong mengaku pihak Pangonal kerap meminta uang. "Saya terkadang kesulitan untuk memenuhinya, bahkan saya harus berutang," ucapnya. Meski proyek yang diberikan untuk membayar utang Pangonal, Asing mengaku proyek yang dikerjakannya tetap sesuai ketentuan. Karena sudah kooperatif, Asiong memohon kepada hakim untuk menjadi JC. "Saya tetap menjaga kualitas proyek karena itu untuk kepentingan masyarakat Labuhan Batu," ucap Asiong. Asiong juga merasa bukan menjadi pelaku utama. Karena menurutnya Pangonal yang datang dan meminta uang kepadanya. "Saya tidak menyuap uang, tapi diminta. Tak pernah meminta proyek, tapi diberi proyek," ungkapnya. Sebelumnya, penuntut KPK menuntut Asiong dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Pengusaha ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Persidangan perkara ini merupakan lanjutan proses hukum dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Komisi Pemberantas Korupsi di Jakarta dan Labuhan Batu, Sumut, Selasa (17/7). Dalam OTT ini, KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sementara Asiong diamankan di Labuhan Batu.

Penyuap Pangonal Harahap Menangis dan Minta Jadi Justice Collaborator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-titipkan-pangonal-harahap-ke-rutan-tanjung-gusta_m_.jpg" alt="Pangonal saat menjalani persidangan di PN Medan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pangonal saat menjalani persidangan di PN Medan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menitipkan Bupati Labuhanbatu Nonaktif, Pangonal Harahap ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta, Kota Medan. Pangonal dibawa dari Jakarta, pada hari Rabu (15/11) kemarin. Dia tiba di Rutan Tanjung Gusta sekira pukul 17.00 WIB. Di Rutan tersebut, Pangonal akan menempati sel yang berada di Blok Tipikor. "Ya KPK mengantarkan Panonal kesini. Jadi dititipkan ke Rutan Kelas I Medan," kata Kepala Rutan Tanjunggusta Rudi Sianturi, Kamis (15/11). Begitu tiba, Pangonal menjalani tes kesehatan. Dia dinyatakan sehat. Namun, Rudi mengaku tidak mengetahui kapan Pangonal akan mulai disidang. Mereka hanya menerima titipan dari lembaga anti rasuah itu. Biasanya, lanjut Rudi, pihak KPK akan memberitahukan jadwal tiga hari atau empat hari sebelum persidangan. &ldquo;Kita tidak tahu, masalah persidangan itu urusannya jaksa KPK,&rdquo; ucapnya. Pangonal menjadi tahanan KPK menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumut, Selasa (17/7). Dia diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, karena diduga menerima suap. Sementara pihak swasta yang diduga memberikan suap diamankan di Labuhanbatu.

KPK Titipkan Pangonal Harahap ke Rutan Tanjung Gusta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pangonal harahap

Berita Terkini