<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/sigit-andika.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri), Menko Marvers Luhut Binsar Pandjaitan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Bali, Rabu (9/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri), Menko Marvers Luhut Binsar Pandjaitan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Bali, Rabu (9/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hal ini disampaikan Kapolri usai menggelar Tactical Floor Game (TFG) yang diikuti langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Andika Perkasa, di GOR Kepaon Prajaraksaka Denpasar, Bali, Rabu (9/11).  “Kita juga mempersiapkan yang namanya kontijensi (situasi yang diperkirakan akan terjadi, tetapi mungkin tidak akan terjadi) plan. Apakah terkait dengan kesehatan, atau terkait dengan peristiwa-peristiwa lain, semua dipersiapkan,” kata Kapolri Sigit.  Mantan Kabareskrim Polri ini memastikan bahwa seluruh kegiatan KTT G20 menjadi fokus utama pengamanan Polri. Mulai dari kedatangan, akomodasi, hingga bergeser dari venue ke venue.  “Itu semua kan diatur waktunya. Jadi semua harus lancar, baik jalurnya, pengawalannya kemudian kondisi di masing-masing wilayah harus dipastikan maksimal,” tegas Kapolri.  Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menambahkan, sama halnya dengan Polri, TNI juga telah menyiapkan pasukan cadangan di luar petugas yang melakukan pengamanan di lapangan. Hal ini, kata Andika, guna memastikan keamanan tetap berjalan ketika terjadi dinamika yang tidak diinginkan.  “Seandainya ada dinamika di luar yang kami siapkan kita pasti kerahkan,” tambah Jenderal Andika Perkasa.  Dalam kesempatan yang sama, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kesiapan TNI dan Polri dalam pengamanan event KTT G20 di Bali ini.  “Mereka semua menunjukan kekompakan terintegrasi. Kemudian juga paham, kalau ada apa-apa. Saya kira ini memberikan pesan kepada siapapun bahwa TNI dan Polri itu siap menghadapi apapun,” ujar Luhut.  Hal senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya aparat keamanan harus mendapat penghargaan atas dedikasinya memastikan KTT G20 berjalan aman, lancar, dan tanpa gangguan. Sehingga Indonesia siap untuk menyambut tamu-tamu penting negara.  “Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada TNI, Polri, BIN semua unsur yang luar biasa periapannya. Kita optimis, kita siap. Ini gawean besar untuk bangsa kita. Ini kehormatan besar bagi bangsa kita. Seluruh rakyat saya harap ikut mengamankan,” kata Prabowo.

Polri Siapkan Kontijensi Plan Antisipasi Dinamika G20 di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Simulasi-Pengamanan-Pelantikan-Presiden-Dan-Wakil-Presiden-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan simulasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden saat gladi kotor di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pengucapan sumpah jabatan serta pelantikan presiden dan wapres terpilih masa" width="100%">
<figcaption>Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan simulasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden saat gladi kotor di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pengucapan sumpah jabatan serta pelantikan presiden dan wapres terpilih masa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamanan dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 melibatkan 18 ribu lebih personel gabungan. Belasan satgas khusus pun telah dibentuk.  Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan bahwa pengamanan KTT G20 yang berlangsung pada 15–16 November itu menjadi perhatian utama instansi yang dirinya pimpin saat ini.  Dia ingin keberadaan 18.030 personel yang bekerja di bawah Komando Gabungan Terpadu Pengamanan KTT G20 tersebut bisa menghadirkan rasa aman serta membuat para tamu negara nyaman selama berada di Indonesia.  ”Fokus kami KTT G20 benar-benar bisa diselenggarakan dengan sukses oleh pemerintah,” ungkap Andika.  Khusus <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengamanan-vvip/">pengamanan VVIP</a>, Komando Gabungan Terpadu Pengamanan KTT G20 telah membentuk Satgas Pengamanan VVIP. Mereka gabungan antara TNI dan Polri.  Sebanyak 262 personel Polri masuk satgas itu. Nanti satgas tersebut bekerja di bawah kendali komandan Pasukan Pengamanan Presiden (<a href="https://www.jawapos.com/tag/paspampres/">Paspampres</a>).  Andika menyampaikan bahwa secara keseluruhan ada 12 satgas yang bergerak di bawah Komando Gabungan Terpadu Pengamanan KTT G20. Di luar 262 personel yang masuk Satgas Pengamanan VVIP, lanjut Andika, Polri juga sudah menyiapkan personel untuk mengawal jalannya konferensi tersebut.  Di antaranya, lanjut Andika, Polri telah menyiagakan tim penjinak bahan peledak. Kemudian, mereka juga menyiapkan kendaraan lapis baja. ”Kami sendiri menggelar 26 kendaraan berlapis baja. Tapi, Polri tadi ternyata juga memiliki sehingga kami punya tambahan bila diperlukan,” bebernya.  Tidak hanya di darat, sektor udara dan laut pun sudah dipersiapkan dengan matang oleh Andika dan jajarannya. Secara keseluruhan, jumlah kapal perang atau KRI milik TNI-AL yang dikerahkan dalam pengamanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ktt-g20/">KTT G20</a> sebanyak 13 unit. Seluruhnya dipastikan sudah stand by serta dalam keadaan siap untuk bertugas di perairan Bali dan sekitarnya. Area pengamanan oleh belasan KRI itu mencakup 12 mil wilayah perairan.  Orang nomor satu di institusi militer tanah air itu menyatakan bahwa seluruh personel TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Polri, serta instansi lain sudah siap. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tim pengamanan masing-masing pimpinan negara. Salah satunya Rusia meski Presiden Vladimir Putin belum pasti datang.  ”Kalau Rusia secret service (dinas rahasia, semacam tim pengamanan pemimpin negara, Red)-nya sudah berkomunikasi dengan kami dan kami sudah akomodasi sejauh mungkin (kebutuhan mereka),” terang Andika.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri melakukan pengamanan mulai awal saat di bandara dan pelabuhan. Personel disiapkan dengan peralatan khusus menggunakan face recognition.  Polri memetakan semua elemen tersebut masuk kelompok ancaman tertentu. Mulai potensi unjuk rasa hingga serangan yang sifatnya terorisme. ”Ini menjadi kesatuan pengamanan yang dilaksanakan bersama,” paparnya.  Dia menuturkan, yang utama petugas diharuskan mencegah adanya peristiwa di ring 3. Bila sebuah peristiwa di ring 3 terjadi, itu bisa memengaruhi ring 2 dan 1. ”Semua berhubungan,” papar mantan Kabareskrim tersebut. (syn/idr/c7/ttg)

Amankan KTT G20, TNI Bentuk 12 Satgas VVIP di Bawah Komando Paspampres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/panglima-tni-kapolri.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat gelar pasukan dan peralatan di Bali. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat gelar pasukan dan peralatan di Bali. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memimpin apel gelar pasukan Operasi Puri Agung 2022. Apel itu digelar dalam rangka pengamanan puncak forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.  Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan gelar pasukan ini adalah bentuk kesiapan TNI-Polri dalam mendukung pengamanan pelaksanaan KTT G20. Mereka sudah mengecek langsung berbagai macam peralatan yang dimiliki. Selain itu, juga ada gladi untuk berbagai kondisi seperti normal, kontijensi, sampai pengamanan rolakir.  "Begitu juga apabila ada permasalahan unjuk rasa, ada ancaman bom, dan juga bagaimana kita melakukan evakuasi serta kesiapan sarana dan prasarana lainnya," kata Kapolri di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (7/11).  Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, Polri akan melaksanakan pengamanan mulai dari awal saat masuk lewat bandara atau pelabuhan. Pihaknya sudah menyiapkan personel khusus yang dilengkapi teknologi CCTV hingga face recognition yang bisa memonitor data orang-orang dalam pengawasan. Baik dari luar negeri maupun dalam negeri.  "Kami sudah mengklasifikasi target-target tersebut masuk dalam kelompok ancaman apa. Mulai potensi unras sampai melakukan serangan-serangan yang bersifat teroris." katanya.  Dengan koordinasi pengamanan ini, Kapolri menegaskan yang paling utama adalah jangan sampai ada peristiwa di ring 3 yang dapat mengganggu di ring 2 dan ring 1. "Ini menjadi satu kesatuan pengamanan yang harus kita laksanakan bersama-sama," katanya.  Apel gelar pasukan ini, kata Sigit, adalah bagian proses pengamanan yang dilaksanakan bersama-sama, apalagi Panglima TNI merupakan ketua pengamanan KTT G20. Polri, lanjut mantan Kapolda Banten ini siap mendukung agar pengamanan KTT G20 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Harapannya, bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah dunia.  Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa tim gabungan terpadu pengamanan KTT G20 ada 18.030 personel. Dari Polri, ada sekitar 262 personel yang masuk dalam satgas pengamanan VVIP.  Selain perbantuan anggota Polri untuk pengamanan, Panglima TNI melihat banyak aset Polri yang nanti bisa diintegrasikan dalam proses pengamanan. Semisal, kendaraan dan tim penjinak serta kendaraan dan tim kendaraan lapis baja.  "Ini kan sangat berguna apabila dari VVIP karena ada insiden yang membutuhkan kehadiran kendaraan lapis baja perlu kita evakuasi. Kami sendiri menggelar 26 kendaraan lapis baja tapi tadi Polri ternyata memiliki juga sehingga kami miliki tambahan apabila diperlukan," katanya.  Sejauh ini, kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, secara umum belum ada potensi ancaman yang signifikan. Namun ia mengakui ada beberapa serangan siber. Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BSSN, BIN, dan Polri untuk mengatasinya.  "Kita bersama BSSN, BIN, Polri sudah berkali-kali untuk mencoba simulasi dan kebetulan ada gangguan yang real. Itu justru membuat kami lebih matang. Serangan itu bagaimana dan seberapa cepat kami merespons juga sebetulnya membuat kami siap. Tapi kami tetap mengimbau masyarakat Indonesia untuk membantu seandainya mereka yang punya skill dan kemampuan juga melihat adanya percobaan gangguan terhadap jaringan siber," katanya.  Dalam kesempatan ini, Jenderal Andika Perkasa juga  menyampaikan yang terpenting adalah, para kepala negara dan delegasi yang hadir dalam KTT G20 bisa merasa nyaman dan aman. Sehingga pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan sukses.

Gelar Pasukan-Peralatan, Kapolri dan Panglima TNI Ingin KTT G20 Sukses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/empat_prajurit_1.jpg" alt="LANGKAH TEGAS: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai peringatan HUT Ke-77 TNI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LANGKAH TEGAS: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai peringatan HUT Ke-77 TNI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada 21 Desember. Namun, sampai sekarang belum ada sosok yang ditunjuk sebagai pengganti. Komisi I DPR pun mengusulkan agar durasi jabatan Andika bisa diperpanjang.  Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyatakan, sampai sekarang belum ada agenda pembahasan terkait dengan rencana pergantian panglima TNI. Belum ada nama yang diusulkan presiden terkait dengan pengganti Andika. ”Komisi I belum membahas pergantian panglima TNI,” kata politikus Partai Golkar tersebut.  Menurut dia, dalam pergantian panglima TNI, tidak ada aturan baku yang mewajibkan bahwa penggantinya harus berasal dari matra TNI-AL, AD, atapun AU. Pergantian itu menjadi kewenangan penuh presiden. Kepala negara mempunyai hak prerogatif dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan strategis tersebut.  Bagi komisi I, kata Christina, tidak ada bedanya sosok yang ditunjuk dari matra mana pun. ”Bagi kami, sama saja,” tegasnya.  Namun, lanjut Christina, pihaknya mengusulkan agar masa jabatan Andika bisa diperpanjang. Sebab, Andika terlalu singkat menjabat. Dia dilantik pada 17 November tahun lalu. Waktu setahun terlampau singkat untuk memberikan hasil yang optimal. ”Akan lebih baik kalau Panglima TNI Andika diperpanjang,” tuturnya.  Christina menilai, banyak terobosan yang dilakukan Andika selama menjabat. Andika mengambil sejumlah kebijakan yang progresif. Misalnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran. Andika juga menerapkan kebijakan yang sensitif gender, yaitu menghapus tes keperawanan yang dianggap sudah sangat tidak relevan. Kebijakan tersebut mendapat banyak dukungan.  Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, sampai sekarang DPR belum menerima surat presiden (surpres) soal itu. Menurut dia, dewan saat ini hanya bisa menunggu.

DPR Usulkan Perpanjang Masa Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Rapat-Paripurna-DPR-RI-Penetapan-Panglima-TNI-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa diajak selfie anggota dewan, Irwan, sebelum sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah melalui uji ke" width="100%">
<figcaption>Calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa diajak selfie anggota dewan, Irwan, sebelum sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). DPR menyepakati penetapan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah melalui uji ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memastikan, institusi TNI solid usai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman hadir bersama dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).  Politikus PDIP itu pun menyangkal, adanya permasalahan antara Andika dan Dudung.  "Memang tidak ada masalah, TNI dalam pandangan saya solid," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR.  TB pun mengaku, sudah berbicara dengan Andika dan Dudung sehingga menjamin tidak ada masalah di antara keduanya. Merupakan hal yang wajar, jika masih ada perbedaan antara diskusi dan aplikasi di lapangan.  "Bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diskusi dan dalam aplikasi di lapangan, itu hal biasa di kehidupan militer. Saya 35 tahun menjadi prajurit TNI, jadi itu dinamika, enggak usah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan," pungkas Hasanuddin.  Selain Andika dan Dudung Abdurachman, raker tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Sementara KSAU diwakilkan oleh Wakasau Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman.  Rapat antara DPR dengan Menhan dan TNI itu berlangsung secara tertutup. Mereka membahas terkait anggaran Kemenhan Tahun 2023 dan isu-isu aktual.

Panglima Andika Hadir di RDP, DPR Pastikan TNI Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bukan_untuk.jpg" alt="Jenderal (purn) TNI Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI membuka Latma Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur, Baturaja, Ogan Komering Ulu" width="100%">
<figcaption>Jenderal (purn) TNI Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI membuka Latma Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur, Baturaja, Ogan Komering Ulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia memang masih berselisih dengan Tiongkok terkait Laut Natuna Utara. Kebetulan, di hari-hari ini Negeri Panda itu juga sedang bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) seiring kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.  Tapi, bukan itu yang melatari Latihan Bersama (Latma) Super Garuda Shield antara TNI dengan militer AS dan 12 negara lain. "Sama sekali nggak ada (maksud mengirim pesan ke Tiongkok, Red)," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat membuka Latma Super Garuda bersama Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Pasifik Jenderal Charles A. Flynn di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, kemarin.  Andika menjelaskan, Latma Garuda Shield merupakan kegiatan rutin. Tahun ini sudah memasuki edisi ke-15. Hanya, yang berbeda, levelnya dinaikkan. Tidak sebatas latihan bersama antara Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga terlibat.  Karena itu, namanya berubah menjadi Super Garuda Shield 2022. Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menyebutkan bahwa secara keseluruhan ada 4.337 personel yang terlibat dalam latihan bersama tersebut. Dari angka itu, 1.337 di antaranya berasal dari AS. Di sisi lain, Indonesia mengerahkan 3.455 pasukan. Sisanya merupakan prajurit dari Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Papua Nugini, Timor Leste, India, Kanada, Korea Selatan, dan Selandia Baru.  Lantas, kenapa Tiongkok tidak hadir? Andika menjelaskan, pihaknya tak bisa memaksa negara tertentu untuk bergabung dalam Latma Super Garuda Shield 2022. ’’Jadi, latihan bersama itu bukan keinginan satu pihak, nggak bisa. Latihan bersama keinginan dua-duanya,’’ katanya.  Dia pun menyampaikan bahwa latihan bersama bukan perkara undang-mengundang semata, melainkan kebutuhan satu sama lain. Meski dalam latihan bersama kali ini Tiongkok tidak hadir, Andika menyebut Indonesia sudah pernah berlatih bersama Tiongkok. "Jadi, sama sekali tidak ada pesan apa pun kepada siapa pun," ucapnya.  Terkait penambahan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, itu merupakan bagian dari pengembangan latihan bersama. Itu pula yang menjadi salah satu pembeda paling signifikan antara Latma Garuda Shield yang sudah pernah dilaksanakan dengan Latma Super Garuda Shield 2022.  Pembeda lainnya adalah peserta atau negara yang terlibat. ’’Pesertanya tidak hanya dua negara. Tapi, total ada 13 negara,’’ jelas Andika.  Karena peserta latihan bertambah dan tiga matra terlibat, Latma Super Garuda Shield 2022 tidak hanya dilangsungkan di satu titik. Total ada empat titik latihan: Puslatpur Baturaja, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, Dabo Singkep di Kepulauan Riau, serta Daerah Latihan Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan Timur.

Latihan Bersama TNI-Tentara AS Bukan untuk Kirim Pesan ke Negeri Panda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak keluarga Brigadir J meminta pihak-pihak eksternal dilibatkan dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir J. Salah satu pihak yang diharapkan ada yakni dokter-dokter dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.  Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa terbuka terkait permintaan tersebut. Jika dibutuhkan dia mengizinkan dokter-dokter TNI dilibatkan.  "Saya pasti siap, ini kan kemanusiaan, apa saja. Tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya saya sendiri bisa mengawasi, mengawasi objektifitas itu kan tidak mudah di lapangan," kata Andika kepada wartawan, Sabtu (23/7).  Andika menyatakan siap mengirim dokter terbaik untuk membantu proses otopsi. Termasuk jika dibutuhkan penggunaan rumah sakit.  "Yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak intervensi sedikit pun, sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif," jelasnya.  Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).  Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.  "Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J," imbuhnya.

Panglima Andika Beri Restu Dokter TNI Bantu Otopsi Jenazah Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amunisi-purnawirawan-tni-dijual-si-cucu-lewat-medsos_m_.jpg" alt="ILUSTRASI amunisi. Seorang pria menjual amunisi peninggalan kakeknya yang seorang purnawirawan TNI via medsos." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI amunisi. Seorang pria menjual amunisi peninggalan kakeknya yang seorang purnawirawan TNI via medsos.</figcaption>
</figure>OPM Akui Juga Beli Senjata dari Personel TNI-Polri  JawaPos.com – Belum selesai dengan kasus dugaan penjualan amunisi senjata api yang melibatkan Praka AKG, Kodam XVII/Cenderawasih kembali menangkap seorang prajurit TNI-AD di Papua. Mereka menangkap Prada YW di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, karena diduga menyalahgunakan puluhan butir amunisi senjata api.  Sehari-hari Prada YW bertugas di Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 751/Vira Jaya Sakti. Dua kasus tersebut mendapat atensi dari Markas Besar TNI-AD (Mabesad) di Jakarta.  Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna kemarin menyampaikan bahwa instansinya berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada prajurit Angkatan Darat yang melanggar aturan. Apalagi jika pelanggaran prajurit tersebut masuk kategori berat seperti penjualan amunisi di daerah tugas.  Jenderal bintang satu TNI-AD itu tegas menyatakan bahwa perbuatan Praka AKG dan Prada YW tidak patut. ”Tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” ungkap dia.  Yang jelas, lanjut dia, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak menoleransi perbuatan dua prajurit tersebut. ”Pimpinan TNI-AD akan memberikan sanksi tegas kepada oknum prajurit yang terlibat penyalahgunaan amunisi,” tambahnya.  Kodam XVIII/Cenderawasih memastikan hal yang sama. Mereka bakal menindak tegas prajurit TNI-AD yang menjual amunisi senjata api kepada kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Proses hukum terhadap Praka AKG dan Prada YW telah berjalan. Keduanya sudah diamankan personel Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVII/Cenderawasih.  Saat dihubungi Jawa Pos, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyampaikan bahwa aksi Praka AKG diketahui dari pengembangan penanganan kasus pembacokan warga di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. ”Selasa, 7 Juni 2022, pukul 07.00 WIT telah dilaksanakan penangkapan terhadap FS,” ungkap perwira menengah TNI-AD dengan dua kembang di pundak itu.  FS merupakan salah seorang anggota KST yang diburu aparat TNI dan Polri. Dia tidak lain adalah pelaku pembacokan warga bernama Asep. Setelah ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri, FS dibawa ke Mapolsek Intan Jaya. Proses hukum terhadap FS dijalankan aparat kepolisian di sana. Berdasar keterangan FS, telah terjadi transaksi jual beli amunisi senjata api antara KST dan seorang prajurit TNI.  Transaksi tersebut dilakukan FS dengan perantara seorang warga berinisial JS. ”Bahwa benar dari pengembangan pemeriksaan FS diperoleh keterangan sudah membeli amunisi sebanyak 10 butir dari oknum TNI,” beber Herman.  Informasi yang diterima dari FS pun langsung ditindaklanjuti Kodam XVII/Cenderawasih. Mereka mengirimkan tim untuk mendatangi rumah JS dengan tujuan mengklarifikasi informasi tersebut.  Begitu tiba di rumah JS, lanjut Herman, petugas Kodam XVII/Cenderawasih mendapati Praka AKG tengah berada di sana. Petugas pun langsung menanyai Praka AKG. Hasilnya, diketahui Praka AKG merupakan personel Satuan Tugas Aparat Teritorial (Satgas Apter) Kodim Persiapan Intan Jaya. ”Saat dimintai keterangan, JS mengakui telah menerima titipan amunisi kaliber 5,56 milimeter sebanyak 10 butir dari Praka AKG,” jelas dia.  Amunisi tersebut lantas diserahkan kepada FS. Penyerahan amunisi dilakukan secara bertahap dua kali. Kepada petugas dari Kodam XVII/Cenderawasih, Praka AKG tidak mengelak dan berusaha menyangkal perbuatan yang telah dilakukan. ”Praka AKG mengakui telah menjual amunisi sebanyak 10 butir,” kata Herman.  Bukan hanya itu, Praka AKG juga membenarkan bahwa amunisi tersebut dijual kepada anggota KST. Dalam video yang beredar di Facebook, dia mengaku menjual per butir peluru Rp 200 ribu. Padahal, dia tahu KST merupakan kelompok yang kerap menyerang masyarakat dan aparat keamanan TNI-Polri.  Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya sudah memantau dan memperhatikan setiap kasus pelanggaran hukum oleh TNI. ”Saya mengawal hampir setiap minggu seluruh proses hukum yang berlangsung,” ujarnya.  Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui bahwa pihaknya mendapatkan senjata dan amunisi dari beberapa sumber. Yakni, merampas senjata dari TNI dan Polri, membeli senjata dari anggota TNI dan Polri, serta terakhir membelinya di pasar gelap. ”Namanya juga usaha, orang berjuang untuk merdeka pasti berusaha keras mendapatkan senjata,” ungkapnya kepada Jawa Pos.  Menurut dia, pihaknya juga telah melihat video anggota TNI yang menjual senjata dan amunisi tersebut. Dalam video tersebut tampak dilakukan interogasi. ”Saya malah kasihan ke anggota TNI itu,” ujarnya.  Terpisah, pemerhati isu-isu militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi menyampaikan bahwa kasus penjualan senjata api dan amunisi yang melibatkan prajurit TNI di Papua bukan kali pertama terjadi. Banyak aspek yang dapat memengaruhi. ”Bertugas di daerah operasi seperti di Papua itu kekuatan mental dan moril prajurit tidak bisa dianggap sama rata,” katanya.  Prajurit yang memiliki kebiasaan kurang disiplin dalam aktivitas di luar kedinasan, lanjut dia, cenderung berani melakukan praktik buruk. Mereka berpotensi melakukan pelanggaran disiplin hingga perbuatan melawan hukum militer ketika bertugas di daerah operasi.  Terlebih jika perbuatan itu mendatangkan keuntungan dan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas pelampiasan stres. ”Bagaimana menghilangkan praktik-praktik buruk semacam itu akan sangat bergantung pada kemampuan TNI-Polri menjaga moril dan mental anggotanya,” ungkap Fahmi.  Selain itu, Fahmi menyatakan, penting bagi TNI dan Polri menghadirkan figur pimpinan yang bisa menjadi teladan sekaligus mampu mengawasi dan mengayomi anggota selama berada di daerah operasi. Figur itu harus ada di setiap level. Terutama yang bertugas memimpin prajurit di lapangan atau daerah penugasan. Dengan begitu, tingkah laku para prajurit di medan tugas tidak akan melenceng dari aturan.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, oknum TNI dan Polri yang tega menjual senjata beserta amunisi ke KST layak disebut sebagai pengkhianat. Mereka sangat layak diproses pidana dan dipecat. ”Proses semuanya,” tegasnya.

Oknum TNI-AD Ditangkap, Diduga Jual Amunisi ke Tentara OPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi w" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi w</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintah jajarannya tidak menutup pintu terhadap keturunan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar dan ikut dalam seleksi penerimaan prajurit TNI.  Kebijakan tersebut mendapat dukungan banyak pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, menyatakan bahwa negara memang sudah seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara. Termasuk untuk bergabung dengan TNI.  ”Memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kemarin (31/3).  Asal syarat terpenuhi, kata Beka, siapa pun berhak menjadi TNI. ”Terlepas dari apa pun latar belakang agama, suku, orang tua atau keturunan, maupun latar belakang sosial yang dimiliki,” tegasnya.  Pihaknya percaya perintah Andika dilaksanakan seluruh jajaran TNI. TNI, lanjut dia, juga memiliki mekanisme internal untuk menindaklanjuti perintah atasan. Terlebih dari seorang panglima TNI. ”(Sehingga, Red) membuat kebijakan tersebut menjadi permanen,” ujar dia. Dengan begitu, keputusan itu tidak akan berubah-ubah.  Dari perspektif korban dan keluarga korban yang terkait dengan peristiwa pada masa lalu, lanjut Beka, keputusan yang diambil panglima TNI merupakan kabar baik. Itu menjadi bagian dari pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban. ”Terutama hak bebas dari stigma dan diskriminasi,” jelasnya.  Keputusan mengubah aturan penerimaan prajurit TNI di level daerah dan pusat disampaikan Andika dalam rapat Panitia Pusat Penerimaan Prajurit TNI. Beberapa materi yang dibahas dalam rapat disiarkan dalam kanal YouTube milik Jenderal TNI Andika Perkasa. Dalam kesempatan itu, dia mempertanyakan salah satu aturan yang tidak memperbolehkan keturunan eks anggota PKI ikut seleksi TNI. Dasarnya, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.  Menurut Andika, TAP MPRS itu tidak berlaku bagi keturunan eks anggota PKI. ”TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam. Kedua, menyatakan komunisme, leninisme, dan marxisme sebagai ajaran terlarang,” jelas Andika.  Menurut mantan KSAD tersebut, aturan itu sudah jelas. Karena itu, dia meminta anak buahnya menghapus aturan yang melarang keturunan eks anggota PKI mendaftar dan ikut seleksi penerimaan prajurit TNI. ”Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh perundang-undangan yang ada. Kalau melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” tegas Andika.

Keputusan Jenderal Andika Perlu Dirumuskan dalam Aturan Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Panglima-TNI-Sambangi-Rumah-Ketua-DPD-RI-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti di rumah dinas Ketua DPD, Rabu (24/11/2021). Dalam sambutannya Andika mengatakan, bahwa pertemuan itu atas inisiatifnya untuk menghadap kepada ketua DPD RI. Foto:" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti di rumah dinas Ketua DPD, Rabu (24/11/2021). Dalam sambutannya Andika mengatakan, bahwa pertemuan itu atas inisiatifnya untuk menghadap kepada ketua DPD RI. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Empat prajurit TNI-AD diproses hukum terkait bentrokan dengan personel Polri di Tembagapura, Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan akan mengawal langsung sehingga tidak ada ”masuk angin” atau main-main dalam prosesnya.  ”Kami berdua (Panglima dan Kapolri, Red) sepakat, bentrokan apa pun harus diproses hukum. Jangan hanya dengan kata damai, salaman, dan olahraga bersama, harus ada tanggung jawab,” tuturnya di sela-sela kunjungan perdananya ke Papua kemarin (1/12) sebagaimana yang dilaporkan Cenderawasih Pos.  Video keributan berdurasi 21 detik antara personel Satgas Amole Kompi 3 dan Satgas Nanggala Kopassus viral di media sosial. Keributan itu terjadi di pos Ridge Camp RCTU Mile 72 tepat di depan mess hall, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Sabtu (27/11) malam.  Keributan berawal saat enam personel Polri dari Satgas Amole Kompi 3 di pos RCTU Ridge Camp Mile 72 yang sedang berjualan rokok didatangi 20 personel Nanggala. Kedatangan personel Nanggala bertujuan membeli rokok.  Namun, mereka komplain mengenai harga rokok yang dijual personel Amole Kompi 3. Tak lama kemudian, terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap enam personel Amole Kompi 3. Dua satgas itu berada di bawah Satgas Nemangkawi.  Andika menegaskan, pihaknya serius menangani kasus bentrokan di Mimika dan beberapa daerah lainnya yang melibatkan anggota TNI-Polri. Misalnya, di Maluku dan Batam. ”Selain kami memproses anggota kami, Polri juga sudah memproses hukum anggotanya. Ini sesuai dengan komitmen saya dan Kapolri saat saya berkunjung ke Mabes Polri seusai pelantikan,” jelasnya.  Dia juga meminta semua pihak turut mengawal kasus tersebut hingga tuntas. ”Ditanyakan terus nanti proses hukum untuk kasus ini. Saya punya komitmen harus proses hukum dan harus tuntas,” katanya.  Andika menuturkan, semua anggota harus bertindak sesuai dengan peraturan perundangan. ”Tidak ada damai dan harus diproses hukum. Jika kelakuan seperti ini dibiarkan, bagaimana masyarakat bisa percaya,” tandasnya. (fia/nat/c14/ttg)

Panglima TNI: Tak Cukup dengan Salaman dan Olahraga Bersama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panglima tni jenderal andika perkasa

Berita Terkini