<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ganjar-pdip-4240791565.jpg" alt="Mantan Panglima TNI Andika Perkasa bersalaman dengan&nbsp;bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo&nbsp;usai menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin." width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI Andika Perkasa bersalaman dengan&nbsp;bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo&nbsp;usai menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengaku siap apabila ditugaskan PDI Perjuangan untuk menjadi ketua tim pemenangan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Pernyataan ini disampaikan Andika usai menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andika yang terlihat mengenakan batik berwarna merah juga sempat bertemu dan bersalaman langsung dengan Ganjar. Keduanya tampak akrab dalam pertemuan itu. "Siap, kalau ditugaskan (tim pemenangan Ganjar Pranowo)," kata Andika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Andika mengaku belum ada keputusan terkait kabar dirinya akan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. "Iya, tapi kan belum ada keputusan, tunggu aja," ucap Andika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andika pun membenarkan sempat melakukan ziarah ke makam Ploklamator RI Bung Karno, pada Rabu (21/6). Menurutnya ziarah itu sengaja dilakukan karena bersamaan mengunjungi makam sang nenek di Blitar, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka haul nenek saya, sekalian nyekar nenek saya. Kita kan dari SD sudah kesana terus," ujar Andika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui Andika Perkasa salah satu nama yang direkomendasikan menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo.&nbsp;Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh terkait kabar bergabungnya Andika Perkasa ke partai berlambang kepala banteng moncong putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya ikut membentuk tim, (Andika Perkasa) masuk dalam list saya," ucap Puan di di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6).</div>

Andika mengaku belum ada keputusan terkait kabar dirinya akan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo.

Andika Perkasa Nyatakan Siap Jika Ditugaskan jadi Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221012_145735.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membenarkan perwira di satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Mayor Infanteri BF diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit wanita Divisi Infanteri 3/Kostrad Letnan Dua Caj. (K) GER.  "Oh sudah, sudah diproses hukum langsung," kata Jenderal Andika kepada wartawan usai melepas Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.  Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa dugaan pemerkosaan yang melibatkan perwira Paspampres tersebut terjadi di Bali pada pertengahan November 2022.  Saat ini, lanjut Panglima, Mayor BF telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Detasemen Polisi Militer TNI. Sebelumnya, tersangka BF telah menjalani penyidikan di Makassar, Sulawesi Selatan.  Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban pemerkosaan merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad yang markasnya berada di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.  "Jadi, kalau enggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi 3/Kostrad, tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku 'kan Paspampres. Itu 'kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI," papar Jenderal Andika.  Selain terkena pasal pidana, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini memastikan perwira pelaku pemerkosaan itu juga dipecat dari TNI.  "Satu, itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI. Bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," tegas Andika.

Panglima Benarkan Perwira Paspampres Mayor BF Perkosa Prajurit Kostrad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Surpres-Puan.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KSAL Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI baru mengantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.  Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers di Media Center DPR RI, Senin (28/11).  Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, penunjukan Laksama Yudo oleh Presiden Jokowi sebagaimana tertulis dalam surat Presiden (Surpres) yang baru saja diantarkan oleh Mensesneg Pratikno.  “Nama yang diusulkan Bapak Presiden Jokowi untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai KSAL,” jelas Puan Maharani.  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini melanjutkan, setelah ini pihaknya kemudian akan menugaskan komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR RI untuk melakukan mekanisme dan prosedur sesuai dengan Undang Undang.  “Dengan diterimanya surpres, Bapak Yudo bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian melaksanakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan),” jelas Puan Maharani.  Dia menambahkan, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun 21 Desember sebagai Panglima TNI dan pensiun sebagai anggota TNI pada 1 Januari 2023 mendatang. Artinya DPR masih memiliki waktu untuk menjalankan mekanisme pergantian Panglima TNI.  “Insya Allah akan dilewati mekanisme sesuai dengan UU yang ada,” terang Puan Maharani.  “DPR akan memasuki masa reses pada 15 Desember. Jadi waktunya untuk bisa memenuhi mekanisme UU masih cukup. Karena DPR menerima Surpres hari ini maka kami memiliki waktu yang cukup lama untuk memenuhi mekanisme yang ada,” imbuhnya.  Di tempat yang sama, Mensesneg Pratikno mewakili Presiden Jokowi menghaturkan rasa terima kasih kepada Ketua DPR RI dan para wakilnya.  “Cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup. Dan kami sangat mengharapkan surat dari DPR bisa diterima secepatnya pada waktunya. Dalam hal ini sebelum masa reses. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tandasnya.

Puan: Pengganti Panglima TNI Andika adalah Laksamana Yudo Margono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mensesneg-Pratikno-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama calon Panglima TNI dituliskan Jokowi dalam Surat Presiden (Surpres) yang  dikirimkan ke DPR pada hari ini.  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan Supres itu pada, Rabu (23/11). Mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 16 Desember 2022 mendatang.  "Surpres penggantian panglima TNI itu kita akan reses juga dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR. Kita sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya," kata Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11).  Meski demikian, Pratikno tidak bisa mengumumkan terkait nama yang dipilih Jokowi untuk menjadi pucuk pimpinan di lembaga TNI. Dia memastikan, calon Panglima TNI berikutnya dari Kepala Staf tiga matara di lembaga militer.  "Nanti kalau sudah diterima DPR nanti dari DPR lah yang menyampaikan. Kalau calon Panglima TNI pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan gitu aja," tegas Pratikno.  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan, pihaknya masih menunggu surat Presiden (Supres) Joko Widodo (Jokowi) terkait pergantian Panglima TNI. Terlebih, DPR RI akan memasuki masa reses pada 15 Desember 2022 mendatang. Sehingga Pemerintah diminta segera menyerahkan keputusan pergantian Panglima TNI.  "Kami tinggal nunggu Surpres dari Presiden, baru kemudian kita proses sesuai mekanisme yang ada di DPR, ini kan Surpres-nya belum ada, dengan hitung-hitungan waktu kita akan reses pada tanggal 15 Desember. Tetapi mungkin ada hitung-hitungan dari Pemerintah yang kita juga belum tahu dan kita akan menunggu saja," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11).  Dasco mengungkapkan, pergantian Panglima TNI sifatnya merupakan usulan Pemerintah kepada DPR RI. Sehingga parlemen masih menunggu keputusan tersebut.  "Karena itu sifatnya kan usulan dari Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan prosesnya," pungkas Dasco.

Jokowi Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR Hari Ini 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221012_145735.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa kembali meminta jajarannya untuk terus menelusuri semua pihak yang terlibat di dalam perkara hukum mutilasi empat orang warga sipil di Papua dan pemberian hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  “Terus telusuri semua yang terlibat dalam perkara hukum ini, untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundangan,” kata Andika Perkasa dalam rapat rutin bersama Tim Hukum TNI, dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jakarta, Minggu.  Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas perkara hukum mutilasi empat orang warga sipil di Papua. Dalam kesempatan tersebut, Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo mengatakan, berdasarkan perkembangan penyidikan, inisiasi pertama dari perkara tersebut datang dari Mayor Helmanto (Tersangka HF).  Menanggapi hasil perkembangan penyidikan, Panglima mengarahkan untuk memberi hukuman yang maksimal.  “Terus, yang katanya sudah pernah melakukan mutilasi sebelumnya yang mana? Rahmat (Tersangka R)? Berarti itu nanti, yang lain (hukumannya) maksimal itu, seumur hidup,” ucap Andika Perkasa.  Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Tim Gabungan Satuan Tugas Penegakan Hukum Damai Cartenz dan Kepolisian Resor Mimika telah menangkap Roy Marthen Howay, seorang buron yang masuk ke daftar pencarian orang kasus mutilasi di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua.  Kepala Polres Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Putra mengungkapkan tersangka Roy Howay ditangkap di Jalan Cemara, Distrik Wania.  Dengan ditangkapnya Roy Howay, maka yang bersangkutan selanjutnya akan diproses hukum seperti halnya yang dilakukan terhadap tiga rekannya yang sudah lebih dulu ditangkap.  "Tiga warga sipil lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus mutilasi, yaitu APL alias Jeck, DU, dan R," kata AKBP Gede Putera.  Selain empat warga sipil, tercatat enam orang prajurit TNI dari Brigif 20 juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi itu, yakni Mayor Hf, Kapten Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R.

Panglima Minta Bongkar Tuntas Oknum Prajurit yang Terlibat Mutilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64406_83501_TB-Hasanuddin.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menilai, ketiga Kepala Staf TNI yakni, kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, layak jadi Panglima TNI.  Menurut TB Hasanuddin, ketiga pimpinan matra itu memenuhi syarat sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa.  “Kalau hemat saya semua cocok dan memenuhi persyaratan. Jadi kalau saya melihatnya memenuhi persyaratan, ketiganya memenuhi persyaratan,” kata TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (16/11).  Meski demikian, TB Hasanuddin menyayangkan, ketiga calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa tersebut memiliki waktu singkat saat menjabat nanti. Sebab, Yudo dan Dudung diketahui akan memasuki masa pensiun pada November 2023. Sedangkan Fadjar akan memasuki masa pensiun pada April 2024.  “Ketiga-ketiganya mepet sekali dengan pensiunnya juga. Saya tidak tahu bagaimana setiap tahun nanti ada pergantian Panglima TNI begitu. Sedikit dilematis juga,” ucap Hasanuddin.  TB Hasanuddin enggan komentari dugaan adanya unsur politis, dibalik lamanya penentuan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.  “Saya nggak berpikiran begitulah, yang penting kami menunggu surpres (surat presiden) itu saja,” tegas Hasanuddin.  Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Pemerintah melalui Sekretariat Negara (Setneg) segera menyerahkan surat presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Mengingat sudah dekat masa pensiun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.  "Minggu depan harus segera fit and proper test agar terpenuhi Pasal 13 UU TNI. Bahwa 20 hari sebelum masa reses, nama panglima TNI baru harus sudah dikirim kembali ke Istana. UU mengatur hal itu," demikian Hasanuddin menandaskan.

3 Kepala Staf Dinilai Layak Gantikan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/puan-maharani-Guru.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Survei NEW INDONESIA Research &amp; Consulting menunjukkan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menduduki tiga besar elektabilitas calon wakil presiden. "Puan Maharani unggul dengan elektabilitas mencapai 27,7 persen. Urutan berikutnya Agus Harimurti Yudhoyono 15,3 persen yang ditempel ketat oleh Andika Perkasa 14,7 persen," kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research &amp; Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu. Menurut Andreas, unggulnya Puan dalam bursa cawapres berkebalikan dengan Ganjar yang didukung publik sebagai capres. "Publik berharap Ganjar yang bakal didukung PDI Perjuangan sebagai capres, sedangkan Puan lebih tepat sebagai cawapres," kata Andreas. Artinya, kata dia, jika PDI Perjuangan maju sendirian tanpa koalisi pada Pemilu 2024, pasangan Ganjar-Puan bisa diduetkan. "Baik relawan Ganjar maupun elite PDI Perjuangan, bisa kembali bersatu untuk memenangkan keduanya, sama-sama dengan bendera PDI Perjuangan," kata Andreas. Selain calon presiden, wacana seputar siapa pasangan yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden mulai marak. NEW INDONESIA Research &amp; Consulting melakukan survei untuk mengukur sejumlah nama yang bakal memperebutkan tiket cawapres. Airlangga Hartarto yang memiliki elektabilitas rendah dalam bursa capres, tetapi relatif tinggi pada bursa cawapres mencapai 6,3 persen. "Airlangga bisa menjadi pasangan Ganjar yang didukung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," kata Andreas. Airlangga masih harus bersaing dengan Erick Thohir, yang juga memiliki elektabilitas cukup tinggi sebagai cawapres sebesar 8 persen. "Posisi keduanya relatif imbang. Akan tetapi, Airlangga memiliki peluang yang kuat karena mengetuai Golkar, pemimpin poros KIB," ucapnya. Di kubu Anies yang sementara ini baru resmi didukung NasDem, kata dia, upaya untuk membentuk koalisi bersama Demokrat dan PKS masih terganjal sosok cawapres. AHY bersaing ketat dengan Andika. Selain itu, ada pula nama Khofifah Indar Parawansa dengan elektabilitas 5,6 persen. Nama-nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden adalah Sandiaga Uno sebesar 3,3 persen dan Ridwan Kamil sebesar 2,8 persen. "Tanpa dukungan kuat partai politik, nama Sandi dan RK belum cukup moncer, baik sebagai capres maupun cawapres," kata Andreas. Menurut dia, yang menarik adalah Yenny Wahid yang merupakan putri mendiang Gus Dur turut masuk sebagai cawapres pilihan publik dengan elektabilitas sebesar 2 persen. Yenny Wahid mengungguli Susi Pudjiastuti (1,3 persen) dan Muhaimin Iskandar (1 persen). "Munculnya Yenny di bursa cawapres bisa mengancam Muhaimin yang selama ini mengklaim dukungan kuat Nahdlatul Ulama (NU)," kata dia. Andreas menyebutkan ada tiga tokoh kuat NU yang berebut tiket cawapres, yaitu Muhaimin, Khofifah, dan Yenny. Sejauh ini baru Muhaimin yang digadang-gadang berpasangan dengan Prabowo, didukung oleh koalisi Gerindra dan PKB. Akan tetapi, lanjut dia, di sisi Prabowo dan Gerindra, opsi cawapres Khofifah menjadi pertimbangan demi meraih dukungan di Jawa Timur. Sementara itu, Yenny didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpasangan dengan Ganjar. Survei NEW INDONESIA Research &amp; Consulting dilakukan pada tanggal 11—17 Oktober 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Survei: Puan Lebih Didukung Jadi Cawapres, Ganjar yang Jadi Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) biasanya menentukan sosok calon Panglima TNI dalam waktu mendadak dan tanpa pembahasan sejak jauh hari.  "Sejauh pengalaman saya, Presiden itu enggak pernah jauh-jauh hari ngomong, beliau pasti mendadak," kata Andika di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (5/10).  Andika mengatakan, hal itu saat disinggung apakah Presiden Jokowi sudah mengajaknya berdiskusi soal calon panglima TNI yang baru. Dia mengaku tidak ingin berspekulasi apa pun mengenai calon Panglima TNI yang akan menggantikan dirinya pada Desember 2022.  Masa jabatan Andika sebagai Panglima TNI akan habis pada bulan terakhir tahun ini karena dia memasuki usia pensiun. Dia pun mengaku belum memiliki persiapan khusus menjelang pensiun.  Ketika disinggung soal wacana perpanjangan masa jabatannya sebagai Panglima TNI hingga 2024, Andika enggan berkomentar.  "Enggak jawab saya," tukasnya.  Namun, tambahnya, sebagai prajurit dia akan melaksanakan dengan baik apa pun perintah Presiden Jokowi.  "Ya apa pun perintahnya, saya laksanakan," kata lulusan Akademi Militer tahun 1987 itu.  Andika Perkasa dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI pada 17 November 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021. Andika saat itu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.  Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit paling tinggi ialah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, dan pada 21 Desember 2022 dia akan berusia 58 tahun atau memasuki pensiun.  Saat ini, ada tiga kepala staf dari tiga matra TNI yang berpeluang menjadi calon panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasau) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Jokowi Biasanya Mendadak Tentukan Calon Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655281527973.jpg" alt="Puan Maharani. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ia pun berharap TNI semakin kompak agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan maksimal.  “Atas nama DPR RI, saya mengucapkan selamat memperingati HUT yang ke-77 bagi seluruh prajurit TNI. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,” kata Puan, Rabu (5/10).  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun berharap agar TNI bisa meningkat soliditas. Menurut Puan, keharmonisan di tubuh TNI mutlak diperlukan sehingga semua prajurit dapat bekerja dengan baik sebagai satuan keamanan dan penjaga kedaulatan negara.  “Dalam menegakkan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, seluruh prajurit TNI harus kompak. Tri Dharma Eka Karma,” ucapnya.  “Pimpinan TNI juga harus kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional. Hal ini penting mengingat mulai memanasnya politik nasional,” imbuh Puan.  Mantan Menko PMK itu mengingatkan agar TNI selalu netral. Apalagi, kata Puan, Indonesia sudah menghadapi tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024.  “TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua prajurit TNI harus bekerja dengan profesional,” tegasnya.  Di sisi lain, Puan mengapresiasi para prajurit TNI yang telah memberikan pengabdian terbaiknya dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan bangsa dan negara. Khususnya selama pandemi Covid-19, TNI menjadi salah satu garda terdepan dalam memberi bantuan untuk rakyat.  “Selama pandemi Covid-19, prajurit TNI membuktikan telah menjadi tentara rakyat yang sesungguhnya. Saya tahu betul banyak prajurit yang masuk ke pelosok-pelosok desa untuk memberi bantuan kepada rakyat,” sebut Puan.  “Prajurit TNI juga senantiasa membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk ikut berpartisipasi atas kesuksesan program vaksinasi di tengah tugas-tugas pokoknya,” lanjut cucu proklamator RI Bung Karno tersebut.  Meski begitu, Puan menilai hal tersebut belum diikuti oleh pemenuhan kesejahteraan bagi prajurit. Padahal tingkat kepuasan publik terhadap kerja TNI cukup tinggi.  “DPR berharap Pemerintah meningkatkan upaya dalam memenuhi kesejahteraan prajurit. Baik dari tunjangan kinerja (tukin) atau tempat hidup yang layak bagi prajurit,” sebut Puan.  Data Kementerian Pertahanan menyebutkan, hingga kini TNI masih kekurangan 237.735 unit rumah dinas atau 51,7 persen dari kebutuhan 459.514 unit rumah dinas. Sementara itu, berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit berhak mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk perumahan.  Belum idealnya pemenuhan rumah dinas cukup membebani prajurit tamtama dan bintara yang umumnya bergaji antara Rp 3,5 sampai Rp 6 juta per bulan. Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar prajurit tersebut.  “Jangan biarkan abdi-abdi negara terbaik kita kesulitan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Prajurit TNI rela mengorbankan nyawa mereka demi tumpah darah Indonesia. Tugas Negara untuk memenuhi kebutuhan mereka,” tuturnya.  Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya pemenuhan Minimun Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis).  Puan memahami, untuk mencapai terwujudnya postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat apalagi realisasi MEF juga menyesuaikan keuangan negara. Meski begitu, DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan sesuai kewenangannya.  “DPR RI tentunya memahami kondisi tersebut, sehingga berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan penganggaran yang memadai bagi TNI agar MEF TNI benar-benar ideal untuk melindungi wilayah NKRI yang sangat luas ini,” ungkap Puan.  Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024. Pemenuhan MEF tahap III berangkat dari pencapaian MEF tahap II periode 2014-2019 yang mencapai sekitar 62 persen dari target sebesar 74,62 persen.  “Artinya kesiapan kekuatan ketiga matra TNI masih belum optimal dalam menunjang upaya pertahanan negara yang terus dihadapkan pada dinamika ancaman,” sebutnya.  Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputinrevitalisasi, rematerialisasi, relokasi, dan pengadaan. Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimum ini mengagendakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan profesionalisme TNI, dan peningkatan kesejahteraan prajurit.  “Diperlukan upaya dan komitmen bersama antara Pemerintah, TNI, dan DPR, dalam mencapai target MEF pada Renstra Tahap III yang akan berakhir pada tahun 2024,” terang Puan.  Pemenuhan MEF dinilai sangat penting mengingat kondisi alutsista TNI saat ini memiliki rata-rata usia pakai 25-40 tahun. Puan mengatakan, MEF juga berpengaruh signifikan terhadap gelar kekuatan TNI dalam menangkal berbagai ancaman hingga permasalahan perbatasan di pulau-pulau terluar seperti di Natuna hingga ancaman pertahanan siber.  “DPR RI juga menyadari bahwa kebutuhan TNI tidak hanya alutsista yang sifat pemanfaatannya untuk keperluan militer secara fisik, namun juga membutuhkan kekuatan dalam menghadapi ancaman non fisik, khususnya terkait dengan serangan cyber,” urainya.  Untuk itu, Puan berharap agar TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi. Sebab serangan siber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nirmiliter.  Pemenuhan MEF sebagai inisiatif strategi pertahanan nasional harus semakin dimaksimalkan. Sebab MEF juga meliputi peningkatan kemampuan militer secara luas yang tifak hanya berfokus pada pembangunan alutsista, tapi juga memperbaiki kualitas personil TNI.  “Serangan siber dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Maka menjadi penting untuk mengakomodasi pembangunan cyber-defense yang dituangkan dalam MEF,” pungkas Puan.

HUT ke-77 TNI, Puan Ingatkan Pentingnya Kekompakan Prajurit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220927-065128_YouTube.jpg" alt="Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tepat berusia 77 tahun. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diharapkan memperioritaskan kesejahteraan prajurit TNI, yang tepat berusia 77 tahun.  "Jangan sampai ada prajurit yang kelaparan dan kekurangan gizi karena mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Jangan hanya insidensial, hanya ketahuan media baru mereka bergerak," kata Pengamat Politik President University, Muhammad A.S. Hikam dalam keterangannya, Rabu (5/10).  Dia pun meminta, Andika Perkasa lebih fokus untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit ketimbang pencitraan. Sebab, TNI merupakan gardan terdepan dalam menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia.  “Kita berpikir logis besarnya Indonesia, pentingnya pertahanan Indonesia, ya kembali pada jati diri TNI, yang menjadi bagian pertahanan, pembela negara yang menyatu dengan rakyat. Satu dengan rakyat itu artinya mereka care dengan apa yang terjadi di tempat prajutit di bawah-bawah, bukan sibuk pencitraan,” ucap Hikam.  Menurutnya, tidak baik jika pimpinan TNI terjebak pada godan viralisme. Dia menyebut, kesejahteraan prajurit lebih utama ketimbang membangun pencitraan.  “Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang ini sangat dipengaruhi apa yang disebut digital media, sosial media, medsos sehingga seseorang itu, terutama yang berada di puncak pimpinan mereka tidak lagi menyukai atau tertarik dengan subtansi. Tapi, mereka lebih tertarik kepada viralitas, mereka menjadi viral," ungkap Hikam.  Hikam lantas meminta Jenderal Andika meneladani dan menjadikan mantan Panglima TNI Muhammad Jusuf Amir sebagai inspirasi. Sebab, selama menjadi orang nomor satu di lingkungan TNI, M Jusuf terus mempedulikan nasib kesejahteraan TNI.  “Contohnya almarhum M Jusuf kalau ke daerah, yang ditanyakan 'kamu sudah punya pacar belum, kamu sudah beristri belum, keluargamu (sejahtera) belum'. Sampai segitunya,” tambah mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Gus Dur ini.  Dia mengungkapkan, saat menjabat Panglima TNI M Jusuf tidak tertarik pada pencitraan, meskipun pada saat itu teknologi sudah canggih seperti saat ini.  “Beliau tidak tertarik viralisme. Waktu itu memang belum ada viralisme seperti sekarang. Tapi, kalaupun ada begitu, pak Jusuf tidak akan tertarik (pencitraan). Beliau lebih mempedulikan bagaimana prajurit-prajurit kesejahteraannya,” pungkasnya.

A.S Hikam Minta Andika Teladani Jenderal Muhammad Jusuf Amir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Panglima TNI Andika Perkasa

Berita Terkini