<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Wisma-Atlet-Kemayoran-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wisma Atlet suasana kamar-kamar Wisma Atlet terlihat dari luar di Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/3/2020). Pemerintah akan menyiapkan wisma atlet Kemayoran menjadi tempat RS Darurat Penanganan Covid-19 guna menekan penyebaran virus tersebut lebih luas. Fot" width="100%">
<figcaption>Wisma Atlet suasana kamar-kamar Wisma Atlet terlihat dari luar di Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/3/2020). Pemerintah akan menyiapkan wisma atlet Kemayoran menjadi tempat RS Darurat Penanganan Covid-19 guna menekan penyebaran virus tersebut lebih luas. Fot</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Intervensi pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 di tiga provinsi terus berlanjut. Yakni, Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kalimatan Selatan (Kalsel). Tiga provinsi itu telah mendapatkan tambahan fasilitas untuk mempercepat penanganan korona.  ’’Untuk rumah sakit darurat yang ada di Surabaya itu, beliau (presiden, Red) memerintahkan supaya ditangani oleh Panglima Kogabwilhan II,’’ terang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Kogabwilhan II merupakan singkatan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Kogabwilhan II adalah komando utama operasi, satuan baru yang langsung berada di bawah Panglima TNI. Panglima Kogabwilhan II saat ini dijabat Marsekal Madya TNI Imran Baidirus.  Penunjukan Pangkogabwilhan II didasari perkembangan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Saat ini Pangkogabwilhan II mengurus RS Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan RS di Pulau Galang. Sejak awal, TNI memang dilibatkan untuk penanganan kedaruratan Covid-19.  Di Surabaya saat ini terdapat satu RS darurat berkapasitas 540 bed. RS darurat itu berbasis tenda dan berlokasi di kompleks Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Kemenkes di Jalan Indrapura, Surabaya.  RS tersebut didirikan untuk menambah kapasitas RS di Surabaya. Mengingat, penularan di Jatim tergolong tinggi. Pekan terakhir Mei lalu bahkan sempat menembus 502 kasus baru dalam sehari. Dengan demikian, dikhawatirkan kapasitas RS di Jatim tidak lagi mencukupi untuk merawat mereka.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, Jatim memiliki sejumlah klaster yang potensi penularannya cukup tinggi. Misalnya, klaster Gowa dan Jamaah Tabligh. ’’Termasuk juga yang berasal dari dalam, yaitu Pesantren Temboro dan pabrik Sampoerna,’’ ujar perwira TNI berpangkat letnan jenderal itu setelah ratas akhir bulan lalu.  Perwira Penerangan Kogabwilhan II Kolonel Infanteri Joko Susilo menyebutkan, pihaknya sudah siap melaksanakan tugas dari presiden. Menurut dia, sejauh ini belum ada arahan atau perintah resmi. Pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.  Meski demikian, Joko memastikan bahwa Kogabwilhan II bisa mengerahkan kekuatan di Surabaya. ”Akan sebagian nanti di sana (Surabaya),” ujarnya. Dia menyebutkan, Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya TNI Imran Baidirus juga memberikan perhatian kepada penanggulangan korona di Kalimantan Selatan. ”Keinginan dari panglima (Kogabwilhan II) juga untuk dibantu percepatan. Kalsel kan juga melonjak,” tambah dia.  Meski secara resmi belum mengelola rumah sakit darurat di Surabaya, Joko mengakui, sedikit banyak Kogabwilhan II sudah terlibat aktif di rumah sakit itu. Menurut dia, panglima Kogabwilhan II menanyai Kodam V/Brawijaya terkait dengan kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Timur. ”Oleh Pangkogab, surat dari Pangdam disampaikan kepada panglima TNI, akhirnya didukung tenaga medis dan alat-alat kesehatan,” ucap dia.  Menurut Joko, sedikitnya 30 dokter dan petugas medis lain dikirim panglima TNI untuk memperkuat tenaga medis di rumah sakit darurat itu. Bila kembali dibutuhkan tambahan, sangat mungkin pihaknya menambah lagi jumlah personel yang ditugaskan di sana. ”Akan kami upayakan ditambah. Karena kemarin itu kan Pangkogab ke sana menyampaikan kepada Pangdam,” tegasnya.  Peserta PPDS di RSUD dr Soetomo  Kesehatan para dokter residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di RSUD dr Soetomo akan dipantau lebih ketat. Tujuannya, tidak ada lagi yang tertular virus korona.  Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama RSUD dr Soetomo Dr dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) kemarin. Dia mengatakan, pihaknya sudah mengadakan audiensi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga terkait dengan kasus yang menimpa peserta PPDS. Dia memastikan, siapa saja yang bertugas di RSUD dr Soetomo, baik di instalasi gawat darurat (IGD) maupun ruang isolasi khusus (RIK), akan dipantau setiap saat. Mereka juga wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. ”Setiap hari mereka harus ganti sebanyak tiga kali,” ucapnya.  Mengapa masih ada peserta PPDS yang terpapar Covid-19 meski sudah pakai APD level 3? Joni mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Sebab, peserta PPDS setiap hari berkontak dengan pasien. ”Coba tunjukkan rumah sakit mana yang tidak ada nakes (tenaga kesehatan, Red) tertular Covid-19,” kata dia.  Terkait dengan insentif untuk para dokter residen PPDS, Joni mengatakan sudah ada aturannya. ”Kalau tidak salah, di kami dananya ratusan juta (rupiah, Red). Jumlahnya saya tak tahu pasti,” ucap dia. Menurut Joni, dana tersebut sudah disalurkan. ”Khususnya, terlebih dahulu ke dokter residen di RIK,” terangnya kemarin.  Dia menjelaskan, FK Unair sebagai penanggung jawab praktik dokter residen sudah mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan. Dia juga mengatakan, peserta PPDS bukan staf RSUD dr Soetomo. ”RSUD dr Soetomo hanya wadah belajar,” ungkap dia. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pencegahan persebaran korona kepada para dokter residen makin diperketat. Selain di RIK, juga di unit IGD. Sudah ada pemisahan pasien biasa dan Covid-19 di IGD. Pemisahan tersebut berjalan mulai kemarin. ”Hal itu kami lakukan untuk mencegah kasus serupa,” tambahnya. Petugas sekuriti juga menertibkan siapa saja yang berada di selasar IGD agar tidak berkerumun.  Joni berharap usaha yang dilakukan RSUD dr Soetomo bisa berjalan dengan baik. Dia juga mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih serta menerapkan protokol kesehatan di mana pun. ”Cara lain untuk menurunkan angka persebaran, ya masyarakatnya mendukung. Harus ada upaya semua elemen,” tutur dia.  Sebagaimana diberitakan, kasus dokter residen PPDS menyita perhatian publik. Berdasar data internal yang dihimpun Jawa Pos, ada 41 pasien yang terkonfirmasi positif. Namun, Joni membantah data itu. Dia mengatakan, hanya 12 orang yang terpapar Covid-19. Sebanyak 10 orang menjalani perawatan mandiri dan 2 orang mendapatkan penanganan intensif di RIK rumah sakit. ”Itu data yang saya miliki. Saya ndak tahu mereka pakai data yang mana,” ungkapnya. Karena itu, dia ingin informasi yang beredar tidak simpang siur dan membuat masyarakat bingung.  Terkait dengan kondisi kerja PPDS, dia menerangkan bahwa sistemnya dibimbing senior. Waktu pelaksanaan disesuaikan, berdasar kesepakatan dokter senior dengan peserta PPDS. ”Memang begitu sistemnya. Saya dulu bagian dari mereka. Bedanya, saat ini kan ada pandemi. Jadi, ya wajar kerja mereka tambah. Namun, tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan mereka juga,” tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

TNI Pimpin RS Darurat di Surabaya

Panglima Kogabwilhan II

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Panglima Kogabwilhan II

Berita Terkini

TNI Pimpin RS Darurat di Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com