<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kembali ditinggal oleh anggotanya. Setelah Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari Persepi, Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting menyusul menyatakan keluar dari Persepi. Informasi pengunduran diri itu dikonfirmasi oleh PPI dan Voxpol Center Research and Consulting.&nbsp; Peneliti Senior PPI Adi Prayitno membenarkan informasi tersebut. Dia menyatakan bahwa alasan keluarnya PPI dari Persepi sudah dijelaskan dalam surat yang sudah mereka kirimkan. &rdquo;Alasan internal organisasi seperti di surat itu,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Kamis sore (7/11). Dalam surat tersebut, PPI menyampaikan dua alasan.&nbsp; Pertama restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan. Adi memastikan, keluarnya PPI dari Persepi tidak terkait dengan dinamika yang terjadi di organisasi tersebut belakangan ini. Yakni keluarnya Poltracking Indonesia. &rdquo;Nggak ada hubungannya (PPI keluar dengan Poltracking keluar),&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Adi, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa. &rdquo;Ikut organisasi itu kan sifatnya sukarela. Keluar pun suka rela,&rdquo; tegas dia. Terkait dengan kemungkinan kembalinya PPI ke dalam organisasi Persepi setelah restrukturisasi dan konsolidasi internal selesai, dia menyerahkan semuanya kepada komposisi pengurus yang baru.&nbsp;Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com terkait dengan keluarnya lembaga survei yang dia pimpin dari keanggotaan Persepi. &rdquo;Benar,&rdquo; jawab Pangi singkat.

Peneliti Senior PPI Adi Prayitno, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa.

Susul Poltracking Indonesia, PPI dan Voxpol Center Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-cawapres-jokowi-dari-kalangan-ini-pangi-tidur-pun-bisa-menang_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Jokowi-Mahfud MD masih lebih unggul dibanding pasangan Prabowo - Sandi. Dok Voxpol Center" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Jokowi-Mahfud MD masih lebih unggul dibanding pasangan Prabowo - Sandi. Dok Voxpol Center</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau (Cak Imin), dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang terjadi 12 tahun lalu. KPK bersikeras bahwa ini murni tindakan hukum biasa dan tidak ada unsur politik di dalamnya.&nbsp; Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan temuan data terbaru dari lembaganya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat percaya bahwa hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu atau lawan politik.&nbsp; "Menurut saya, persepsi semacam ini semakin mempercepat merusak kepercayaan (level confidance) masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan keadilan dalam masyarakat," kata Pangi kepada wartawan, Kamis (7/9). Pangi juga menjelaskan, mengapa masyarakat mayoritas menilai hukum kerap digunakan menjadi alat menjegal lawan politik. Pertama; Mengapa kasus lama yang sudah berusia 12 tahun, sudah mendekati 3 kali pemilu, hampir expired tiba-tiba dibuka kembali berbarengan dengan deklarasinya sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Kedua, lanjut Pangi, muncul pertanyaan apakah ada alasan khusus yang mendesak untuk mengambil tindakan ini sekarang? Lalu, selama setahun sebagai Bakal Calon wakil Presiden Prabowo Subianto mengapa Cak Imin tidak diproses? Apakah betul, dalam konteks yang sama, Cak Imin akan di minta keterangan sama KPK kalau berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo? &nbsp; "Saya rasa wajar masyarakat mencium ada aroma politis dalam agenda penegakan hukum kita," tegas Pangi. Lebih lanjut, Pangi juga menuturkan, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, melainkan juga memerlukan pemahaman atas konteks yang lebih luas. KPK mungkin berhak menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, kepada siapa pun.&nbsp; &ldquo;Bayangkan jika anda sedang mengadakan hajatan atau acara penting dan tiba-tiba ditangkap di hadapan tamu undangan. Seharusnya tindakan ini bisa ditunda sampai acara selesai, kan? Ini adalah contoh bagaimana hukum bisa terlihat tidak manusiawi, hanya ingin mempermalukan seseorang tanpa pertimbangan yang lebih dalam,&rdquo; papar Pangi.&nbsp; Lebih lanjut, Pangi berpandangan, pemanggilan Cak Imin oleh KPK, meskipun sebagai saksi, di tengah-tengah deklarasi maju dalam pilpres, akan dianggap oleh banyak pihak sebagai politisasi hukum, penggunaan perangkat hukum sebagai alat untuk menjegal lawan politik. Persepsi ini tidak dapat diabaikan, karena dapat membahayakan integritas penegakan hukum dalam negara Pancasila. &ldquo;Saya enggak tahu ujung dari semua ini, apakah betul Cak Imin nantinya betul-betul akan diambil dan di tersangkakan oleh KPK, betul ada menjadikan perangkat hukum dalam upaya menjegal capres-cawapres atau target KPK hanya untuk agenda bagaimana Cak Imin bolak-balik ke KPK diminta keterangan sebagai saksi, desain arsitek untuk mendowngrade dan merobohkan integritasnya,&rdquo; ungkap Pangi Karena itu, Pangi menduga hal ini hanya soal persepsi dan asumsi yang ditanamkan di benak publik, bagaimana cara menstempel bahwa pasangan Anies tidak bersih, dan ujungnya nanti juga akan punya korelasi linear terhadap racikan elektoral capres-cawapres.&nbsp; "Jadi ujungnya hanya desain soal pasangan capres-cawapres yang di cap tidak bersih," tegas Pangi.&nbsp; Ditegaskan Pangi, menghadapi situasi ini, penting bagi KPK dan pihak berwenang untuk tidak hanya menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga memperhatikan konteks dan persepsi publik.&nbsp; &ldquo;Hukum yang adil, diterapkan secara adil dan kepastian hukum adalah pondasi utama dalam menjaga integritas negara dan kepercayaan rakyatnya,&rdquo; tandas Pangi Pagi ini, Cak Imin memenuhi janjinya untuk mendatangi KPK dalam status sebagai saksi. Anies-Cak Imin dideklarasikan di Surabaya beberpaa waktu lalu, hal ini bahkan membuat peta politik berubah. Sebab, PKB berada di koalisi bersama Prabowo dan Anies berada di koalisi perubahan bersama NasDem, Demokrat dan PKS.

Mengapa kasus lama yang sudah berusia 12 tahun, sudah mendekati 3 kali pemilu, hampir expired tiba-tiba dibuka kembali?

KPK Mendadak Panggil Cak Imin, Pangi Sebut Wajar Jika Publik Berpikir Hukum Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) menjalani sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik. Foto" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) menjalani sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik. Foto</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepastian soal sistem pemilu diketahui pagi ini saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi sistem proporsional terbuka. Apa pun putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan melaksanakannya. &rdquo;Prinsip berkepastian hukum menjadi salah satu prinsip yang harus kami pedomani dalam menyelenggarakan tahapan pemilu,&rdquo; kata Komisioner KPU Idham Holik kemarin (14/6). Yang pasti, apa pun keputusannya, tahapan pemilu akan jalan sesuai jadwal. &rdquo;Insya Allah semua ini akan berjalan sesuai (jadwal) yang ditetapkan KPU,&rdquo; imbuhnya. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini memperkirakan MK bersikap bijak. Yakni, menyerahkan kebijakan sistem pemilu kepada pembuat UU. Itu dilihat dari pendapat yang banyak disampaikan para ahli dan pihak terkait dalam persidangan. Menurut Titi, tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam sistem pemilu. Terbuka maupun tertutup, keduanya boleh digunakan. &rdquo;Tidak ada norma Undang-Undang Dasar yang disimpangi,&rdquo; ujarnya kemarin. Konstitusi atau UUD 1945 tidak mengatur harus menggunakan sistem apa. Karena itu, penentuan kebijakan diserahkan kepada pembentuk UU, yakni DPR dan pemerintah. Setiap sistem pemilu, lanjut Titi, memiliki implikasi teknis. Jika terbuka, misalnya, konsekuensinya akan memicu kompetisi. Tidak hanya antarpartai, tapi juga dalam satu partai. &rdquo;Kalau tertutup, yang kampanye hanya partai dan caleg nomor urut atas. Caleg dengan nomor urut bawah peluang keterpilihan kecil,&rdquo; ungkap dia. Analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, setiap sistem memiliki kekurangan yang di sisi lain menjadi kelebihan sistem sebaliknya. Sistem terbuka minusnya bisa memunculkan persaingan di internal partai, melemahkan posisi partai politik, mengesampingkan tautan platform, visi dan misi partai, hingga kekuatan party ID. Kemudian, sistem tersebut juga merusak sistem meritokrasi dan kaderisasi parpol. &rdquo;Yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa nyelonong jadi caleg,&rdquo; ujarnya. Berbagai kekurangan itu relatif tidak ditemukan di sistem tertutup. Sebaliknya, sistem tertutup juga punya banyak kelemahan. Yang paling utama adalah mengurangi interaksi kader partai dengan pemilih. &rdquo;Caleg tidak mau bekerja keras untuk mengampanyekan dirinya dan partai. Sebab, mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak,&rdquo; katanya. Kelemahan lainnya, lanjut Pangi, sistem tertutup akan menguatkan oligarki di internal partai politik. Sebab, ada kemungkinan elite lebih mengutamakan kelompok. Bagi pemilih, proporsional tertutup juga seperti memilih kucing dalam karung. Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi atas pernyataan Denny Indrayana beberapa waktu lalu. &rdquo;Setelah sidang pengucapan putusan, Mahkamah Konstitusi akan menggelar konferensi pers menyampaikan sikap dan tanggapan resmi kelembagaan,&rdquo; ujarnya. Fajar belum bisa membeberkan langkah apa yang akan diambil MK. Namun, dia menegaskan, yang disampaikan Denny tidak dibenarkan. Bagi MK, pernyataan tersebut telah menimbulkan pandangan negatif kepada institusi. &rdquo;Yang berdampak langsung pada kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan dan putusan MK,&rdquo; tandasnya. (far/lum/c19/fal)

Kepastian soal sistem pemilu diketahui pagi ini saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi sistem proporsional terbuka.

Apa pun Putusan MK, KPU Pastikan Tahapan Pemilu Berjalan Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SBY-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center, Jumat (16/9/2022). AHY menyampaikan sejumlah" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center, Jumat (16/9/2022). AHY menyampaikan sejumlah</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sekadar gunting pita proyek infrastruktur bagian strategi politik. Terutama untuk mendulang suara.  ”Setiap presiden punya kelebihan dan kekurangan menurut saya,” ujar Pangi kepada wartawan, Senin (26/9).  Pangi menyakini cara tersebut dipakai AHY untuk meningkatkan elektabilitas personal dan partainya. ”Tentu saja cara seperti ini untuk meningkatkan elektabilitas AHY atau demokrat, jelas Pangi Syarwi Chaniago.  Pangi mengingatkan, oposisi memang berhak untuk mengkritik pemerintah. Namun, kritik harus menggunakan data yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.  ”Tidak berdasar asumsi atau persepsi yang sepihak,” ujar Pangi Syarwi Chaniago.  Oleh karena itu, menurut dia, AHY harus lebih teliti. Supaya strategi yang diterapkan tidak membalik merugikan dirinya dan partai.  Sebelumnya, AHY dalam pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, menyatakan, banyak proyek yang diresmikan Jokowi sudah dimulai pembangunannya pada era SBY. Namun, Jokowi dianggap tidak memberikan apresiasi kepada pendahulunya tersebut.  ”Kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih, kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu,” kata AHY, Kamis (16/9).

Sebut Jokowi Tinggal Gunting Pita, AHY Dianggap Sedang Dulang Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Anies-Kurban.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sapi kurban Gubernur DKI Jakarta untuk Jakarta International Stadium berjenis limosin dengan bobot 1,1 ton. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut sapi kurban Anies tersebut sarat dengan makna politik.  Pangi mengatakan, sapi berkepala putih serta badannya berwarna hitam, lalu dibubuhi nomor 024 di bagian tubuhnya pemberian Anies itu bisa berarti kesiapan menjadi kuda hitam di Pilpres 2024 mendatang.  "Warna hitam maknanya bisa saja Anies menjadi kuda hitam di Pilpres 2024 nanti," kata Pangi ketika dihubungi wartawan pada Minggu (10/7) dikutip dari Antara.  Selain menjadi kuda hitam, Pangi mengatakan bobot sapi yang seberat 1,1 ton mengisyaratkan Anies tidak mau kalah dengan Presiden Jokowi, dari segi pemberian hewan kurban. Jokowi diketahui berkurban sapi dengan bobot 1,1 ton.  "Biasanya yang berton-ton itu kan presiden," kata Pangi.  Selain itu, Pangi mengatakan bobot 1,1 ton bisa berdampak ke tingkat ketertarikan publik memilih Anies.  "Bisa jadi elektabilitasnya tinggi," kata Pangi.  Sementara itu, Pengamat politik dari UIN Jakarta Ujang Komaruddin, mengatakan mungkin saja itu nomor yang tertera di sapi Anies merupakan jumlah hewan yang dikurbankan Anies tahun ini.  Atau, kata Ujang, bisa saja 024 itu semacam nomor keberuntungan.  "024 itu bisa jadi nomor keberuntungan. Kayak Jokowi hari keberuntungannya kan Rabu," kata Ujang.  Adapun Ketua KAHMI DKI Jakarta Mohammad Taufik yang juga bekas politikus Gerindra cenderung optimistis dengan kans Anies sebagai capres di 2024.  "Soal sapi hitam 024 itu hanya kebetulan saja. Tapi tahun itu mudah-mudahan tahun sukses dia," kata Taufik.  Seperti diketahui, Anies merupakan salah satu tokoh yang diprediksi dapat menjadi calon presiden di 2024. Sejumlah lembaga survei menempatkan tingkat ketertarikan publik memilih Anies di urutan nomor tiga, di bawah Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Sapi Kurban Anies Baswedan Bernomor 024, Pengamat: Sarat Makna Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-cawapres-jokowi-dari-kalangan-ini-pangi-tidur-pun-bisa-menang_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Jokowi-Mahfud MD masih lebih unggul dibanding pasangan Prabowo - Sandi. Dok Voxpol Center" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago memprediksi Jokowi-Mahfud MD masih lebih unggul dibanding pasangan Prabowo - Sandi. Dok Voxpol Center</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pembukaan Kongres Partai NasDem di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (8/11) lalu masih menjadi sorotan. Anies dinilai sebagai salah satu masa depan kaderisasi partai pimpinan Surya Paloh tersebut.  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Surya Paloh diyakini sangat menyadari bahwa Anies termasuk figur yang masuk jajaran calon pemimpin masa depan. Di sisi lain Pangi melihat sosok Presiden Joko Widodo di mata Surya Paloh sebagai masa lalu yang sudah selesai.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/11/2019/alasan-surya-paloh-pilih-anies-ketimbang-jokowi-untuk-buka-kongres/">Alasan Surya Paloh Pilih Anies Ketimbang Jokowi untuk Buka Kongres </a>  Hubungan Anies dan NasDem sendiri dianggap memiliki kedekatan emosional tersendiri. Dia termasuk salah satu yang membacakan naskah restorasi NasDem saat pertama dibentuk. Oleh karena itu, kehadiran Anies di pembukaan Kongres Nasdem dianggap sebagai bangunan komunikasi politik hingga Pilpres 2024.  "Pada 2022, saya duga sudah dimulai arah ke Pilpres 2024. Dan bagi Nasdem, Anies ini sedang di atas daun, setiap hari diberitakan media. Dan, it's ok, kalau Anies adalah masa depan bagi Surya Paloh, Pak Jokowi sudah selesai. Wajar kalau Surya Paloh kepincut," kata Pangi kepada wartawan, Senin (11/11).  Menurut Pangi, berbagai manuver Nasdem belakangan ini bisa dipahami sebagai akumulasi sakit hatinya terhadap berbagai keputusan Jokowi belakangan ini. Dari lepasnya jabatan Jaksa Agung yang dulu diduduki kadernya, masuknya Gerindra ke kabinet, dan berbagai saling sindir serta gimik politik melibatkan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.  Hanya saja, menurut Pangi, manuver-manuver politik demikian sama sekali tidak sehat. Bahkan dia menyebutnya seperti 'korsleting listrik' di internal koalisi pemerintahan.  "Ini sudah tidak sehat ke depannya. Di internal parpol koalisi sendiri saling sindir. Sehingga kabinet Jokowi tak ada honeymoon. Sudah banyak 'korsleting', arus pendek yang menyemburkan asap di mesin koalisi. Sebenarnya tak baik," kata Pangi.  Lebih jauh, Pangi tak sepakat apabila NasDem dipersepsikan akan menjadi benalu di Pemerintahan Jokowi periode kedua. Diperlukan fase panjang sebelum memastikan siapa yang sebenarnya loyal atau tak loyal kepada pemerintahan.  Namun, Pangi mengatakan tak bisa dibantah pula bila ada sinyal kuat Nasdem akan mengikuti langkah PKS dan PAN di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dahulu.  "Jadi dia (NasDem) di dalam pemerintahan, tapi merecoki juga dari dalam. Tak tegak lurus terhadap presiden. Banyak berbeda kebijakan dengan pemerintahan, khususnya lewat parlemen. Memang ada gelagat ke sana. Tapi butuh waktu untuk benar-benar memastikannya," pungkas Pangi.  Sebelumnya, Surya Paloh dalam pidatonya di pembukaan Kongres II menyinggung terkait pertemuannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Menurut dia, sekarang mulai muncul intrik-intrik yang mengundang sinisme dan kecurigaan satu sama lain.  Surya Paloh menilai kondisi seperti itu tidak sehat dalam berbangsa dan bernegara. Ini bagian diskursus politik picik. "Hubungan rangkulan dan tali silahturahmi politik dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan," kata Surya Paloh.  "Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain, kecurigaan satu sama lain hingga kita berkunjung ke kawan, ini bangsa model apa seperti ini?," imbuh Surya Paloh.

Pengamat Menilai Manuver NasDem Membuat Korsleting Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan DPD sebagai salah satu kamar dalam sistem perwakilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat strategis.  Periode 2019-2024 pun, DPD sedang mencari pengganti Oesman Sapta Odang (OSO) yang habis masa jabatnya pada Oktober ini. Karenanya, pengisian posisi pimpinan DPD yang baru periode 2019-2024 juga layak dicermati. "Mereka yang berpotensi untuk mengisi jabatan ini harus diuji dihadapan publik terkait kapasitas, kapabilitisnya serta narasi dan ide sang kandidat dalam kepemimpinannya," ujar Pangi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/9).  Pangi mengatakan, dalam konteks perwakilan politik di Indonesia, DPD lahir dari konsensus politik nasional untuk memperkuat fungsi perwakilan daerah di tingkat nasional, di samping perwakilan politik DPR. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan daerah.  "DPD lahir sebagai anak kandung reformasi, merupakan penjelmaan utusan daerah yang dipilih secara demokratis," katanya.  Pangi menilai, ‎pimpinan DPD periode mendatang harus punya karakter kuat, narasi, komunikatif, diterima di semua level dan dapat menjadi solidarity maker. Sosok seperti itu diharapkan bisa menghilangkan sumbatan komunikasi internal maupun eksternal, sehingga mengangkat kembali marwah, harkat dan martabat DPD sebagai lembaga tinggi negara.  ‎"Calon pimpinan DPD diharapkan punya kriteria tersebut sehingga upaya penguatan kelembagaan DPD bukan hanya sekedar mimpi, namun dapat segera direalisasikan dalam tindakan nyata," katanya.  Saat ini Anggota DPD terpilih, Tamsil Lindrung salah satu yang digadang-gadang bisa menjadi Ketua DPD periode 2019-2024. Dia menjadi kandidat lawan kuat dari Jimly Asshiddiqie. Menurut Pangi, ‎Tamsil merupakan sosok politisi yang sudah malang melintang dipanggung politik nasional dan punya pengalaman sebagai anggota legislatif. Jaringan yang luas yang memungkinkan Tamsil luwes berkomunikasi dengan semua kalangan.  "Yang terpenting punya narasi dan gagasan yang akan diperjuangkan, modal yang dimiliki ini membuat beliau layak untuk memimpin DPD untuk memuluskan agenda penguatan kelembagaan DPD ke depan," jelasnya.  Terpisah, Anggota DPD terpilih, Tamsil Lindrung mengemukakan gagasannya dan padangannya dalam upaya penguatan kelembagaan DPD bertujuan mengembalikan derajat keterwakilan politik di daerah, sehingga terjadi check and balance di dalam lembaga perwakilan.  "Selain itu membuka peluang pembahasan berlapis (redundancy) atas RUU dan kebijakan politik yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah," kata Tamsil.  Tamsil Lindrung mengemukakan penataan kelembagaan DPD dapat terealisasi dengan beberapa langkah strategis. Pertama, konsistensi atas amanat konstitusi. DPD haru memainkan peranan strategis dalam sistem dua kamar (bikameral sistem) bukan hanya semata menjadi utusan daerah. Tetapi harus mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat dan melahirkan produk undang-undang bersama dengan DPR.  Untuk mewujudkan bikameral kuat dan efektif yang mengacu pada sistem ketatanegaraan kita, maka DPD idealnya memainkan empat peran, pertama adalah mempertegas posisinya sebagai penyambung lidah rakyat di daerah. Kedua adalah berperan sebagai lembaga penyeimbang DPR agar fungsi checks and balances di parlemen dapat berjalan. Selanjutnya ketiga adalah membantu meringankan beban dan tugas yang diemban oleh DPR dalam pembuatan undang-undang sebagai mitra srategis.  "Keempat adalah mengambil inisiatif dalam berbagai hal terkait dengan masalah kebangsaan, baik yang bersifat lokal maupun nasional," katanya.  Lamsil menambahkan, perluasan kewenangan DPD semestinya memainkan peranan strategis dengan memberikan second opinion dan memperkuat pembahasan berlapis terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas bersama, sehingga proses pembahasan RUU.  Kemudian, faktor kepemimpinan juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam membawa arah DPD dalam tarik-menarik kepentingan dalam pusaran politik nasional. "Kepemimpinan harus punya karakter kuat, punya narasi, komunikatif, diterima di semua level dan dapat menjadi solidarity maker," tuturnya.

Pangi: Dibutuhkan Pimpinan yang Bisa Perkuat Peran DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Logo-Golkar-Dok.-JawaPos.com_.jpg" alt="Bendera Partai Golkar. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bendera Partai Golkar. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait digelarnya Munas Partai Golkar. Ada pihak yang menginginkan supaya dipercepat sebelum Oktober 2019. Namun, ada juga yang menginginkan berdasarkan AD/ART dan diselenggarakan pada Desember 2019.  ‎Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Partai Golkar mengikuti langkah rekan sekoalisinya yaitu PDIP, PKB, dan Nasdem dalam mempercepat Munas. Menurut Pangi, hal itu untuk mempermudah koordinasi dan memberi kepastian kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan.  "Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketum kan bisa ganti lagi," ujar Pangi kepada wartawan, Rabu (11/7).  "Tapi, kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan. Bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya. Akan lebih enak membaginya," tambahnya.  Menurut Pangi, partai-partai yang sudah memutuskan Munas sebelum pelantikan presiden-wakil presiden akan memberikan kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf. PDIP, PKB, dan Nasdem contohnya sudah bisa merekomendasikan menteri-menteri ke Jokowi-Ma'ruf dan menyusun pimpinan di parlemen.  "Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan. Tapi kalau munas setelah pelantikan, ganti ketum, tidak ada kepastian," ungkapnya.  Lebih lanjut Pangi mengatakan ketua umum partai politik koalisi pemerintah berhak menentukan siapa-siapa orang yang duduk di kabinet. Karena itu, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf agar tidak terjadi reshuffle di tengah jalan. Sebab, Pangi menganggap pergantian menteri di tengah jalan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan program kerja.  "Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi," pungkasnya.

Munas Golkar Dipercepat, Tak Akan Ada Tarik Menarik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/parpol-yang-tak-calonkan-eks-koruptor-perlu-diapresiasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan calon legislatif (caleg) eks narapidana korupsi. Langkah itu dianggap untuk menyelamatkan masyarakat supaya memilih wakilnya yang bersih pada Pemilu 2019 nanti. Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, sikap KPU soal caleg eks koruptor perlu diapresiasi. "Sayangnya KPU enggak jadi menandai (di surat suara) mantan napi koruptor menjadi caleg," kata Pangi lewat keterangannya, Jumat (22/2). Ke depannya, Pangi menyarankan KPU tak perlu lagi mengurus soal tersebut. KPU itu lebih baik fokus pada penyelenggaraan pemilu. Sebab, urusan mantan napi sudah pada wilayah hukum. Biarlah undang-undang yang menghambat mereka. "KPU fokus saja pada domain penyelenggara pemilu," imbuhnya. Dari hasil pengumuman KPU itu, kata Pangi, parpol yang tidak mengusung caleg eks koruptor perlu diapresiasi. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Parpol itu dianggap punya iktikad baik sebagai peserta pemilu yang bersih. "<a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/22/02/2019/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik" target="_blank">PSI</a> berupaya tidak menyajikan menu prasmanan mantan napi koruptor, pengkhianat rakyat kepada masyarakat," ucap&nbsp;direktur Eksekutif Voxpol Center and Research Consulting tersebut. Namun demikian, dia mengingkatkan pada parpol yang saat ini memang tidak mengusung caleg eks koruptor. Tidak ada jaminan caleg yang bukan mantan koruptor tetap konsisten untuk tidak korupsi. Sebab godaan begitu besar ketika sudah memiliki kekuasaan. "Parpol yang tidak ada caleg koruptornya kita apresiasi, namun apakah ada jaminan mereka tak bakal korupsi? Itu belum ada jaminan," ucap Pangi. Sebaliknya dengan eks koruptor yang ikut jadi caleg, mereka tetap memiliki potensi kembali "mencuri" uang rakyat dan menjadi pengkhianat.

Parpol yang Tak Calonkan Eks Koruptor Perlu Diapresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-untung-ruginya-jokowi-maruf-usai-ahok-gabung-dengan-pdip_m_.jpg" alt="Ahok saat memamerkan KTA sebagai kader PDIP" width="100%">
<figcaption>Ahok saat memamerkan KTA sebagai kader PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki sejumlah efek. Mulai dari yang positif hingga negatif. Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kerugian dengan hadirnya Ahok yaitu bisa menjauhkan pemilih Islam bagi PDIP maupun Jokowi-Ma'ruf. Karena banyak umat Islam masih menyimpan sensi negatif kepada Ahok atas kasus penodaan agama. "Kalau Ahok (BTP) diterima bergabung di PDIP, maka PDIP akan dicap sebagai partai pendukung penista agama. Jelas hal ini merugikan PDIP, akan membuat umat Islam yang tadinya telah memutuskan pilihan mendukung Jokowi-Amin kecewa dan banting stir," ujar Pangi di Jakarta, Senin (11/2). Pangi menjelaskan, sensi negatif kepada Ahok atas kasus penistaan agama butuh waktu lama untuk membuat masyarakat bisa memakluminya. Sehingga bergabungnya Ahok dinilai terjadi di waktu yang salah, yaitu di saat persepsi negatif itu belum hilang. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Voxpol Center itu menyebut adanya Ahok di PDIP tidak memperluas dukungan partai maupun Jokowi-Ma'ruf. Sebab, basis pendukung mantan Bupati Belitung itu memang sudah di pihak 01 dari dulu. "Ceruk segmen pemilih Ahok dengan pemilih basis grasroot PDIP itu pada dasarnya sama irisan segmen pemilihnya, bergabungnya Ahok tidak memperluas basis dukungan Jokowi-Amin," imbuhnya. Meski demikian, Ahok pun diyakini mampu membawa efek positif di internal PDIP maupun koalisi Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya bisa menjadi penegas dukungan bagi kelompok Ahokers atau Jasmev. Mengingat mereka sejauh ini belum banyak berkontribusi kepada paslon 01. "Dengan bergabungnya Ahok ke PDIP, barangkali Ahok bisa meyakinkan, mengarahkan kembali dukungan semua Ahoker atau Jasmev untuk move on kembali memilih Jokowi-Ma'ruf," tegas Pangi. Di sisi lain, Pangi menilai PDIP sudah memiliki kalkulasi matang ketika menerima Ahok di partai berlambang banteng itu. Dan tentu partai pun sudah paham bagaimana mengelola Ahok dengan baik supaya tidak menjatuhkan dukungan partai. "Saya pikir begini juga, bisa saja elite penentu atau figur sentral PDIP sudah punya kalkulasi secara matang dan dengan penuh kehati-hatian soal untung rugi konsekuensi bergabungnya BTP ke PDIP," pungkas Pangi.

Begini Untung Ruginya Jokowi-Maruf, Usai Ahok Gabung dengan PDIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pangi syarwi chaniago

Berita Terkini