<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/JKT_Sertijab-Menpora_Salman-Toyibi_-06JPG-2795572982.jpg" alt="Eks Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK terkait kasus kuota haji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK terkait kasus kuota haji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/1). Dito hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Politikus Partai Golkar itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 12.50 WIB. Ia tampak mengenakan kaos hitam yang dipadukan dengan jaket cokelat. Dito menyatakan kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan sebagai warga negara terhadap proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. &ldquo;Sebagai warga negara saya harus wajib patuh hukum, kan. Patuh hukum, jadi ya hadir,&rdquo; kata Dito di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Dito menjelaskan, pemeriksaannya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Ia mengungkapkan, kemungkinan besar materi pemeriksaan berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Diketahui, Dito merupakan salah satu menteri yang ikut dalam rombongan Jokowi saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk membahas penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024. &ldquo;Ya, mungkin, kan, yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi,&rdquo; pungkasnya. Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. KPK masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk dengan memeriksa sejumlah saksi dari berbagai kalangan guna mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam penetapan kuota haji. (*)

Eks Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji. Ikuti perkembangan kasus kuota haji dan pemeriksaan

Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/3U4lqNrTyefuukpK45046S6gl5kyyy2zHyFTnP59-1-3983001058.jpg" alt="Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (9/9). Pendakwah yang akrab disapa Ustaz Khalid Basalamah itu terlihat mengenakan kemeja hitam saat mendatangi KPK, sekitar pukul 11.03 WIB. Khalid mengamini, kehadiran dirinya ke KPK hari ini merupakan penjadwalan ulang, setelah dirinya tidak hadir panggilan pemeriksaan pada Selasa (2/9) pekan lalu. "Iya ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian, jadi belum bisa," kata Khalid di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Khalid tidak mengetahui materi apa yang akan didalami penyidik terhadap dirinya. Ia menyerahkan sepenuhnya agenda pemeriksaan kepada tim KPK.&nbsp;"Belum ada, kan kita belum masuk," ucap Khalid. Khalid Basalamah sendiri pernah diperiksa tim penyidik KPK, saat pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 masih dalam tahap penyelidikan. Khalid Basalamah dimintai keterangannya, pada 23 Juni lalu. Dalam pengusutan kasus ini, KPK memang belum mengumumkan penetapan tersangka. namun, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji,  yang sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri.

Ustaz Khalid Basalamah Kembali Penuhi Panggilan KPK,  Diperiksa soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_Yaqut-Cholil-Qoumas-Penuhi-Panggilan-KPK_SALMAN-TOYIBI-6JPG-3830527938.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (7/8). Yaqut akan diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan kuota haji khusus. Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.28 WIB. Ia mengamini bahwa dirinya akan memberikan penjelasan terkait kuota haji. &ldquo;Alhamdulillah sehat. Saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji,&rdquo; kata Yaqut saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Yaqut mengakui dirinya membawa Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Menteri Agama satu sebagai dokumen pendukung.&nbsp;&ldquo;Saya hanya bawa SK sebagai menteri,&rdquo; ujarnya. Yaqut menegaskan seluruh keterangan terkait materi pemeriksaan akan disampaikannya langsung kepada penyelidik.&nbsp; &ldquo;Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam, karena itu materi saya enggak bisa sampaikan ke teman-teman. Itu nanti saya sampaikan di dalam,&rdquo; tuturnya. Sementara, saat disinggung soal kemungkinan adanya politisasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut menepis spekulasi tersebut. &ldquo;Saya enggak tahu ya,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK untuk memberikan penjelasan soal dugaan korupsi kuota haji.

Penuhi Panggilan KPK, Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Akan Beri Penjelasan soal Kuota Haji Khusus Tahun 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/IMG_6968JPG-3697181474.jpg" alt="Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir pada HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir pada HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, dirinya akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (13/1) besok. Hasto memastikan, dirinya akan taat pada prosedur hukum yang berjalan di negara Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, dirinya akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Pastikan Penuhi Panggilan KPK pada Senin Besok   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN Sofyan Basir untuk memenuhi panggilan penyidik. Panggilan itu terkait dengan statusntya sebagai tersangka dalam kasus PLTU Riau-1.  "Kami ingatkan agar yang bersangkutan memenuhi panggilan ini sebagai kewajiban hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (26/5).  Sofyan sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah pada Jumat (24/5). Sofyan meminta kepada penyidik untuk penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka.  Menurut Febri, surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Sofyan telah dilayangkan kembali oleh penyidik. Rencananya pemeriksaan ulang terhadap mantan Dirut BRI itu berlangsung pekan depan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-4-750x903.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  "Surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan SFB (Sofyan Basir) sebagai tersangka telah dikirim ke alamat SFB kemarin. Jadwal ulang minggu depan," ucap Febri.  KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Rai Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.  Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.  Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-4-750x903.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Sofyan Basir Diminta Penuhi Panggilan KPK sebagai Kewajiban Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/politikus-hanura-miryam-s-haryani-mangkir-dari-panggilan-kpk_m_123259.jpeg" alt="Miryam S. Haryani" width="100%">
<figcaption>Miryam S. Haryani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota komisi II&lrm; DPR fraksi Hanura, Miryam S. Haryani mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, hari ini adalah panggilan perdananya usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan memberikan kesaksian palsu dalam sidang kasus korupsi e-KTP. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kuasa hukum Miryam telah datang menyampaikan surat soal ketidakhadiran kliennya. "Tadi ada kedatangan kuasa hukumnya (Miryam S. Haryani) menyampaikan surat. Nanti akan kami cek (suratnya)," kata Febri di kantornya, Kamis (13/4). Meski demikian, Febri belum mengetahui alasan Miryam tidak hadir pada pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. Menurut dia, KPK akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya &lrm;terhadap Politikus Hanura tersebut. &lrm;"Kalau memang alasan itu tidak patut secara KUHAP, kemungkinan akan memanggil kembali sekaligus membawa surat perintah pada petugas untuk membawa yang bersangkutan. Itu yang kita pertimbangkan," papar Febri. KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka pada 5 April lalu. Itu setelah Miryam ketahuan banyak memberikan keterangan tidak jujur dalam sidang dua terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto. Miryam bahkan mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya saat menjadi saksi dalam sidang e-KTP. Terutama, keterangannya soal aliran uang panas proyek e-KTP kepada sejumlah anggota DPR. Atas perbuatannya, Miryam diduga melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi. (Put/jpg)

Politikus Hanura Miryam S Haryani Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74232_93555_Nurhadi-sekretaris-MA.jpg" alt="Nurhadi, mantan Sekretaris MA" width="100%">
<figcaption>Nurhadi, mantan Sekretaris MA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa keterangan. Nurhadi sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. &quot;Kami tidak mendapat konfirmasi mengenai ketidakhadiran Nurhadi. Kita panggil untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro)&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers di kantornya, Jumat (30/12). Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Nurhadi akan kembali dijadwalkan. Karena itu, KPK berharap Nurhadi bisa kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. &quot;Kita akan panggil kembali. Jadwalkan kembali. Kami berharap saksi datang tanpa harus dijemput paksa,&quot; pungkasnya. KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka Eddy Sindoro, Jumat (23/12) kemarin. Eddy diduga memberikan suap kepada Panitera PN Jakpus, Edy Nasution sebesar USD 50 ribu. Suap diberikan agar Edy Nasution membantu pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara dua anak usaha Lippo Group, PT Across Asia Limited melawan PT First Media di PN Jakpus. Padahal, pengajuan itu telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. Dalam berkas putusan Edy Nasution, Eddy Sindoro disebut sebagai inisiator suap pengurusan perkara Lippo Group di PN Jakpus. Terkait hal itu, Eddy meminta bantuan kepada Nurhadi untuk menerima berkas pendaftaran PK PT AAL. Nurhadi lantas memerintahkan Edy Nasution untuk segera memasukkan berkas pendaftaran PK meski pengajuannya sudah melewati batas waktu. Uang suap kepada Edy Nasution kemudian diserahkan melalui perantara Doddy Ariyanto Supeno, orang kepercayaan Eddy Sindoro. (Put/jpg)

Mantan Sekretaris MA Mangkir dari Panggilan KPK

panggilan kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panggilan kpk

Berita Terkini