<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/IMG_3690-1174665486.jpeg" alt="Pangeran Andrew di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal Jeffrey Epstein (Dok. Sky News)" width="100%">
<figcaption>Pangeran Andrew di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal Jeffrey Epstein (Dok. Sky News)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepolisian Inggris mengumumkan telah mengakhiri penggeledahan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran jabatan publik yang melibatkan mantan Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor dan mendiang pengusaha keuangan Jeffrey Epstein. "Kepolisian Thames Valley dapat mengkonfirmasi bahwa penggeledahan di Berkshire sehubungan dengan penyelidikan mereka atas pelanggaran jabatan publik telah berakhir," kata polisi dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara, Rabu (25/2). Penggeledahan dilakukan di sejumlah properti yang dikaitkan dengan Andrew, termasuk Wood Farm dan Royal Lodge, kediaman pedesaan di kawasan Kastil Windsor, tempat ia pernah tinggal sebelum dicopot dari peran publik menyusul skandal yang menyeret namanya. Andrew diduga melakukan pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai penasihat perdagangan setelah muncul laporan bahwa ia mengirimkan dokumen pemerintah kepada Epstein. Pelanggaran tersebut membuat Andrew ditangkap dan ditahan, meski 12 jam kemudian dibebaskan. Nama Andrew telah lama menjadi sorotan akibat hubungannya dengan Epstein, yang meninggal dunia pada 2019 saat menghadapi tuduhan pelanggaran seksual. Sejumlah dokumen perkara Epstein yang dirilis baru-baru ini kembali menyeret nama Andrew, menurut laporan media internasional. Pada awal Desember 2025, Raja Charles III mencabut seluruh gelar kehormatan dan peran resmi kerajaan dari adiknya tersebut di tengah berlanjutnya kontroversi. &nbsp;

Kepolisian Inggris mengumumkan telah mengakhiri penggeledahan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran jabatan publik

Polisi Inggris Geledah Berbagai Properti untuk Tuntaskan Penyelidikan Perkara mantan Pangeran Andrew

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/IMG_4160-296863672.jpeg" alt="Mantan Pangeran Inggris Andrew Mountbatten‑Windsor." width="100%">
<figcaption>Mantan Pangeran Inggris Andrew Mountbatten‑Windsor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kepolisian Inggris membuat gebrakan hukum yang jarang terjadi terhadap anggota keluarga kerajaan. Mantan Pangeran Andrew, Andrew Mountbatten‑Windsor, dilaporkan ditangkap pada Kamis (19/2) pagi waktu setempat di kediamannya di Sandringham Estate, Norfolk, wilayah timur Inggris. Penahanan ini terjadi meski Andrew secara resmi telah menanggalkan gelar pangeran dan hak-hak resmi kerajaan sejak Oktober 2025, sebagai upaya meredam risiko reputasi monarki terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Menurut pernyataan resmi Thames Valley Police, Andrew ditangkap atas dugaan misconduct in public office atau penyalahgunaan jabatan publik, dan saat ini masih berada dalam tahanan polisi. Aparat juga melakukan penggeledahan di sejumlah alamat di Berkshire dan Norfolk untuk mendukung penyelidikan yang sedang berjalan. Dilansir dari The Guardian, Kamis (19/2/2026), foto-foto yang beredar menunjukkan sejumlah kendaraan polisi tak bertanda dan petugas berpakaian preman berkumpul di Wood Farm, rumah Andrew di Sandringham, tempat ia tinggal sejak meninggalkan Royal Lodge di Windsor. Penangkapan ini merupakan puncak dari penyelidikan panjang terhadap Andrew, terkait tuduhan yang muncul kembali setelah dokumen Epstein files dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Raja Charles III, kakak sekaligus anggota keluarga kerajaan terdekat Andrew, menanggapi penangkapan tersebut dengan serius. Ia menekankan bahwa meski Andrew pernah menjadi anggota monarki, proses hukum tetap harus dijalankan tanpa pengecualian. Dalam pernyataannya, Raja Charles mengatakan: &ldquo;Saya menyampaikan kekhawatiran terdalam atas berita penahanan Andrew Mountbatten‑Windsor terkait dugaan pelanggaran jabatan publik. Sekarang, proses hukum yang lengkap, adil, dan sesuai prosedur harus dijalankan, dan hukum harus dijunjung.&rdquo; Ia menekankan bahwa keluarga kerajaan memberikan dukungan penuh kepada otoritas hukum dan siap bekerja sama dengan proses penyelidikan.&nbsp; Kasus ini sendiri berkaitan dengan tuduhan bahwa Andrew, saat menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris, pernah berbagi informasi sensitif dengan Jeffrey Epstein dan lingkarannya, termasuk laporan resmi kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di Asia. Reuters melaporkan bahwa sejumlah email dari 2010 menunjukkan Andrew meneruskan informasi pemerintah yang bersifat rahasia kepada Epstein. Sebelumnya, Buckingham Palace telah mencabut gelar, peran kehormatan, dan tanggung jawab resmi Andrew pada Oktober 2025, namun ia secara teknis tetap berada di garis suksesi tahta, berada di urutan kedelapan. Dengan status ini, ia tidak lagi mewakili monarki secara resmi. Penangkapan ini langsung mendapat respons dari keluarga Virginia Giuffre, korban jaringan Epstein yang menuduh Andrew terlibat dalam perdagangan seksual saat ia berusia 17 tahun. Mereka menyatakan, &ldquo;Akhirnya, hati kami yang selama ini hancur terangkat dengan berita bahwa hukum berlaku untuk semua orang&mdash;bahkan anggota keluarga kerajaan sekalipun.&rdquo; Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan, &ldquo;Tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum. Siapa pun yang memiliki informasi terkait kasus ini harus bersaksi.&rdquo; Pernyataan ini menekankan bahwa hukum dijalankan setara bagi semua pihak, dan penyelidikan terhadap Andrew Mountbatten‑Windsor akan dilakukan secara transparan, adil, dan profesional. Thames Valley Police menekankan bahwa dugaan penyalahgunaan jabatan publik adalah pelanggaran serius yang dapat dihukum hingga penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Polisi saat ini terus mengumpulkan bukti dan menilai apakah akan ada dakwaan lebih lanjut, sambil menjaga integritas dan objektivitas penyelidikan. Kasus Andrew menandai momen langka dalam sejarah modern monarki Inggris. Meskipun bukan lagi anggota resmi keluarga kerajaan, penahanan ini menunjukkan bahwa hukum dapat menegakkan akuntabilitas bahkan terhadap figur publik yang pernah sangat berpengaruh.&nbsp;

Kepolisian Inggris membuat gebrakan hukum yang jarang terjadi terhadap anggota keluarga kerajaan. Simak ulasan selengkapnya.

Pangeran Andrew Ditangkap Kepolisian Inggris, Raja Charles Tegaskan Hukum Harus Dijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/IMG_3690-1174665486.jpeg" alt="Pangeran Andrew di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal Jeffrey Epstein (Dok. Sky News)" width="100%">
<figcaption>Pangeran Andrew di tengah meningkatnya tekanan publik akibat skandal Jeffrey Epstein (Dok. Sky News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pangeran Andrew, putra ketiga mendiang Ratu Elizabeth II, mengumumkan keputusan mengejutkan untuk melepaskan sejumlah gelar kehormatan, termasuk gelar Duke of York. Dilansir dari Sky News, Sabtu (18/10/2025), Pangeran Andrew tetap akan menetap di kediaman resminya di Royal Lodge, kawasan Windsor Estate. Mantan istrinya, Sarah Ferguson, juga dikabarkan akan terus tinggal di tempat yang sama. Keputusan ini diambil setelah tekanan publik dan media kembali meningkat seiring terungkapnya dokumen baru terkait hubungan Pangeran Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Langkah tersebut disebut telah melalui konsultasi langsung dengan Raja Charles III dan anggota senior keluarga kerajaan. Dalam pernyataan resminya, Pangeran Andrew menyebut keputusan ini dilakukan demi melindungi reputasi Raja dan institusi kerajaan. "Dalam pembicaraan dengan Raja dan keluarga terdekat, kami sepakat bahwa tuduhan yang terus diarahkan kepada saya telah mengalihkan perhatian dari tugas Yang Mulia. Karena itu, saya memutuskan untuk menempatkan kewajiban saya kepada keluarga dan negara di atas segalanya," ujarnya. "Saya tidak akan lagi menggunakan gelar atau penghargaan yang dianugerahkan kepada saya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya dengan tegas membantah tuduhan terhadap saya." Gelar Resmi yang Dilepaskan Keputusan itu mencakup pelepasan gelar Duke of York, meski secara hukum hanya dapat dicabut melalui tindakan parlemen. Pangeran Andrew juga akan melepaskan dua gelar kehormatan lain, yakni Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order (GCVO) dan Royal Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter. Kendati demikian, ia tetap mempertahankan statusnya sebagai "pangeran" berdasarkan garis keturunan langsung dari Ratu Elizabeth II. Sumber kerajaan menyebutkan bahwa perubahan ini berlaku segera. Tekanan Baru dari Kasus Epstein dan Memoar Giuffre Gelombang tekanan terhadap Pangeran Andrew kembali menguat setelah bocornya memoar kisah hidup Virginia Giuffre, salah satu korban jaringan kejahatan seksual Epstein, yang diterbitkan setelah ia meninggal dunia. Dalam buku Nobody's Girl yang akan dirilis pekan depan, Giuffre menulis bahwa sang pangeran "merasa berhak" dan menganggap hubungan dengannya sebagai "hak lahir" yang melekat pada statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan. Meski demikian, Pangeran Andrew terus membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut foto yang memperlihatkan dirinya bersama Giuffre sebagai hasil manipulasi. Ia sebelumnya telah menyelesaikan kasus perdata dengan Giuffre di luar pengadilan pada 2021, dengan nilai kompensasi yang diperkirakan mencapai &pound;12 juta (sekitar Rp 266 miliar, berdasarkan kurs Rp 22.250 per &pound;1). Tekanan semakin meningkat setelah terungkap email lama antara Pangeran Andrew dan Epstein yang memperlihatkan keduanya masih berkomunikasi tiga bulan setelah Andrew mengklaim telah memutus hubungan. Dokumen dari Komite Pengawas DPR AS (US House Oversight Committee) juga mencantumkan nama Pangeran Andrew dalam dua penerbangan pesawat pribadi Epstein&mdash;Lolita Express&mdash;pada 2000 dan 2006. Koresponden kerajaan Sky News, Laura Bundock, menilai, "Situasi ini sudah tidak lagi dapat dipertahankan, dan pekan ini menjadi titik balik yang menentukan." Dampak bagi Sarah Ferguson dan Keluarga Meski kehilangan sejumlah gelar, Pangeran Andrew tetap akan tinggal di Royal Lodge bersama Sarah Ferguson. Namun, tahun ini menjadi tahun kedua ia absen dari perayaan Natal keluarga kerajaan di Sandringham. Sarah Ferguson juga tidak lagi menggunakan gelar Duchess of York, setelah kehilangan sejumlah dukungan amal bulan lalu usai terungkap bahwa ia pernah menulis surat kepada Epstein dan menyebutnya sebagai "teman sejati", meski sebelumnya mengaku telah memutus hubungan. Sementara itu, posisi dua putri mereka, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, dilaporkan tidak terpengaruh oleh keputusan ini. Koresponden kerajaan lainnya, Rhiannon Mills, menilai langkah ini menegaskan sikap tegas Raja Charles terhadap skandal yang melibatkan Pangeran Andrew. "Ini menutup pertanyaan tentang sejauh mana keluarga kerajaan bersedia bertindak. Namun, apakah langkah ini akan menghentikan arus pemberitaan negatif terhadap Pangeran Andrew? Itu masih belum pasti," ujarnya. Keputusan ini menandai babak baru dalam kehidupan publik Pangeran Andrew&mdash;seorang bangsawan yang kini mundur dari sorotan, namun tetap berpegang pada pernyataannya: "Saya dengan tegas membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada saya."

Pangeran Andrew mengumumkan keputusan mengejutkan untuk melepaskan sejumlah gelar kehormatan, termasuk gelar Duke of York.

Usai Dihantam Skandal Epstein, Pangeran Andrew Melepas Gelar Duke of York namun Tetap Huni Royal Lodge Windsor

Pangeran Andrew

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pangeran Andrew

Berita Terkini

Polisi Inggris Geledah Berbagai Properti untuk Tuntaskan Penyelidikan Perkara mantan Pangeran Andrew

Pangeran Andrew Ditangkap Kepolisian Inggris, Raja Charles Tegaskan Hukum Harus Dijunjung

Usai Dihantam Skandal Epstein, Pangeran Andrew Melepas Gelar Duke of York namun Tetap Huni Royal Lodge Windsor

Download Aplikasi JawaPos.com