<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-3JPG-884222994.jpg" alt="Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bergandengan tangan usai mengikuti debat cawarpres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bergandengan tangan usai mengikuti debat cawarpres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persiapan teknis debat keempat yang diikuti para cawapres sudah dirumuskan. Hal itu diputuskan dalam rapat bersama antara TV penyelenggara, perwakilan tim paslon, dan KPU. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, debat keempat yang digelar Minggu (21/1) mendatang akan membahas enam tema utama. Yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa. Enam tema tersebut akan dirumuskan simpul persoalannya untuk dituangkan dalam pertanyaan oleh panelis. &rdquo;Untuk panelis, kami sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan sebelas orang yang akan kami karantina,&rdquo; ujarnya seusai rapat. Sebelas panelis tersebut antara lain adalah ahli hukum agraria Universitas Hasanuddin Abrar Saleng, sosiolog pedesaan UGM Arie Sujito, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Lainnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, ahli sumber daya alam IPB Haryadi Kartodihardjo, Guru Besar Ridwan Yahya, dan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ruka Sombolinggi. Selain itu ada, Pakar manajemen lingkungan Sudharto, Guru Besar Antropologi UI Sulistiyowati Irianto, dan ahli perencanaan wilayah dan pedesaan ITB Tubagus Furqon Sofhani. (far/syn/wan/c9/c18/oni)

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, debat keempat yang digelar Minggu (21/1) mendatang akan membahas enam tema utama.

KPU Tuntaskan Persiapan Debat Keempat, Berikut 11 Panelis Sudah Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/kpu-august-mellaz-1259344159.jpg" alt="Anggota KPU RI August Mellaz memberikan keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI August Mellaz memberikan keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para panelis untuk debat pertama calon presiden dan wakil presiden Selasa (12/12) lusa belum ditetapkan. Hingga kemarin (8/12) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menggodok nama-nama yang bakal menguliti visi-misi dan gagasan para kandidat. Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, keterlambatan penetapan nama panelis disebabkan perubahan tema debat. Berdasar rapat koordinasi terakhir dengan paslon pada Senin (4/12) lalu, ada sejumlah tema yang bergeser pada debat pertama. Situasi itu membuat KPU harus memastikan ulang. Di sisi lain, KPU juga masih melakukan penjajakan terhadap nama-nama yang masuk radar untuk diminta kesediaannya. &rdquo;Jadi, ini urusannya dikontak, kesediaan, terus nanti ada bagian komitmen waktu segala macam,&rsquo;&rsquo; ujarnya seusai rapat persiapan debat di Kantor KPU RI Jakarta kemarin. Disinggung soal upaya mengantisipasi kebocoran atau potensi pelanggaran lainnya, Mellaz menyebut KPU akan berupaya mencegah. Salah satunya, diwajibkannya penandatanganan pakta integritas oleh para panelis. Selain itu, ada juga masa karantina yang akan dilalui para panelis. Di masa karantina tersebut, KPU akan melakukan brifing menyangkut apa-apa saja yang diperlukan. &rdquo;Nanti ada proses selanjutnya mereka dikarantina, nyusun pertanyaan, nyusun soal,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Mellaz juga mengomentari usulan tim paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meminta tidak ada aksi saling sanggah. Dia enggan masuk dalam diksi tersebut. Yang jelas, KPU memastikan dalam proses jalannya debat akan ada pendalaman terhadap visi atau jawaban dari calon. &rdquo;Kan mereka bisa saling merespons satu sama lain. Apakah itu namanya sanggah-sanggahan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Namun, hingga kemarin KPU baru mendengar usulan tersebut dari pernyataan di media. Dalam rapat-rapat resmi, tidak ada usulan terkait hal itu. MK dan Hajatan Pemilu Di tempat lain, Ridwan Mansyur mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ridwan menggantikan hakim konstitusi Manahan Sitompul yang pensiun. Pengangkatan Ridwan berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Setelah pengucapan sumpah, Ridwan membeberkan sejumlah prioritasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). &rdquo;Kita dalam waktu dekat ada hajat besar pemilu dan pilkada yang akan membuat kita lebih sibuk dari biasanya,&rdquo; ucap Ridwan. Dia mengaku sudah mempersiapkan diri. Sesuai dengan pengalamannya, dia yakin mampu untuk bergabung dengan Mahkamah Konstitusi. Dia sendiri menyebut telah mempelajari keadaan sebelum, saat, maupun setelah pemilu. Ridwan menyebut belajar pada pemilu sebelumnya. Selain itu, juga ada persiapan terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Dia mengaku senang banyak warga yang memberikan perhatian pada MK. Sebab menurut dia, itu merupakan wujud perhatian. &rdquo;Sepanjang gugatan memenuhi persyaratan, kami tidak boleh menolak perkara,&rdquo; tuturnya. Saat pengucapan sumpah itu, mantan Ketua MK Anwar Usman tidak terlihat hadir. Sedangkan Ketua MK Suhartoyo dan semua hakim konstitusi hadir. (far/lyn/c6/ttg)

Para panelis untuk debat pertama calon presiden dan wakil presiden Selasa (12/12) lusa belum ditetapkan. KPU menggodok nama-nama.

Panelis Debat Capres-Cawapres Bakal Dikarantina dan Wajib Teken Pakta Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-panelis-kpu-tidak-lagi-diusulkan-oleh-paslon_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam debat kedua 17 Februari mendatang, tidak ada lagi panelis yang diusulkan oleh dua pasangan capres-cawapres. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, nantinya usulan panelis di debat kedua hanya dilakukan oleh KPU. Tidak lagi ada usulan dari masing-masing tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.&lrm; "Dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/1). Wahyu mengaku KPU memang mempunyai kewenangan untuk memilih para panelis tanpa harus berkoordinasi tim dari pasangan capres-cawapres. Sehingga di debat kedua KPU memilih mengusulkan sendiri nama panelis. "Untuk hal-hal yang memang itu kewenangan KPU, kita akan putuskan berdasarkan kewenangan kita," katanya. Namun demikian dalam hal-hal yang sifatnya memerlukan koordinasi. Maka KPU akan meminta usulan dari tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga Prabowo-Sandi.&lrm; Sehingga KPU tidak menutup diri. "Kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi, maka kami harus koordinasi untuk ambil sikap," ungkapnya. Sebelumnya di debat perdana. KPU mencoret dua nama yang menjadi usulan dari kedua pasangancalon capres dan cawapres. Mereka adalah mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.&lrm; KPU dan kedua tim pemenangan tidak menjelaskan secara rinci kenapa dua nama calon panelis itu dicoret. KPU hanya mengaku pencoretan dua nama itu berdasarkan keputusan bersama antara kubu 01 dan 02. &lrm;Adapun debat kedua membahas isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur. Pada putaran ini, hanya Jokowi dan Prabowo Subianto yang akan berhadapan pada 17 Februari 2019, dan dapat disaksikan melalui RCTI , Global TV, MNC TV , dan iNews TV .&lrm;

Soal Panelis, KPU: Tidak Lagi Diusulkan oleh Paslon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sedang-dicek-kpu-6-panelis-sudah-kirim-20-pertanyaan_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini sedang memeriksa pertanyaan debat dari para penlis tersebut. Pemeriksaan itu adalah tahap awal untuk bisa disetujui." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini sedang memeriksa pertanyaan debat dari para penlis tersebut. Pemeriksaan itu adalah tahap awal untuk bisa disetujui.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima 20 pertanyaan dari enam panelis yang bakal ditanyakan&lrm; ke pasangan capres dan cawapres untuk debat perdana Pilpres 17 Januari Pilpres 2019 mendatang. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini sedang memeriksa pertanyaan debat dari para penlis tersebut. Pemeriksaan itu adalah tahap awal untuk bisa disetujui. "KPU perlu waktu beberapa hari untuk memeriksa soal debat pertama yang telah dikirimkan oleh panelis, baik dari sisi redaksi maupun dari sisi konten," ujar Pramono di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1). Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU itu juga untuk pertanyaan yang diberikan para panelis itu benar-benar independen alias netral. Jangan sampai ada pertanyaan yang berpihak ke salah satu pasangan calon. "Usai diperiksa, maka soal-soal tersebut sudah siap digunakan," katanya. Pramono juga menjelaskan, setelah pertanyaan untuk pasangan capres-cawapres itu diberikan. Maka tugas panelis pun selesai. Apabila datang ke acara debat. Maka statusnya sebagai tamu undangan bukan panelis. &lrm;"Tapi prinsipnya, kalaupun mereka hadir dalam acara debat, mereka statusnya sebagai undangan. Bukan panelis yang ikut menyampaikan dan mendalami pertanyaan yang diajukan," katanya. Lebih lanjut Pramono juga mengatakan, mekanisme pemberian pertanyaan dari panelis adalah, masing-masing capres mengambil satu kertas yang sudah ditempatkan dalam tempat undian. Nantinya, pertanyaan dari para panelis itu diambil satu &lrm;saja. Kemudian diserahkan kepada moderator untuk dibacakan. "Pada saat debat, soal yang ada di dalam debat kandidat itu akan diletakan tempat gelas atau kaca yang nanti akan diundi oleh masing-masing kandidat, dan soal ini nanti akan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan," pungkasnya. Adapun&nbsp;yang ditunjuk menjadi panelis debat ini, yakni, guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara Margarito Kamis, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.&nbsp;

Sedang Dicek KPU, 6 Panelis Sudah Kirim 20 Pertanyaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/debat-pilgub-jatim-kedua-digelar-besok-ini-perinciannya_m_210511.jpeg" alt="PERSIAPAN: Komisioner Bawaslu Jatim, Choirul Anam (dua dari kanan) usai rapat di KPU Jatim bersama tim dari masing-masing paslon di kantor KPU Jatim, Surabaya, Senin, (7/5)" width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN: Komisioner Bawaslu Jatim, Choirul Anam (dua dari kanan) usai rapat di KPU Jatim bersama tim dari masing-masing paslon di kantor KPU Jatim, Surabaya, Senin, (7/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan menyelenggarakan debat publik dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Selasa, (8/5) besok. Dalam debat publik kedua ini, KPU mengambil tema ekonomi pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan. Secara umum, debat kedua ini tidak jauh berbeda dengan debat publik pertama. Namun, dalam debat kedua ini tidak akan ada debat kusir seperti yang terjadi pada debat sebelumnya. "Tidak ada kejadian seperti kemarin, karena moderator diberi wewenang untuk mengatur waktu yang telah ditentukan," kata Komisioner Bawaslu Jatim, Choirul Anam di Kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Senin, (7/5). Selain itu, debat yang akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional dan lokal ini akan tersaji agak berbeda dari sisi panelis. Dimana para panelis akan memberikan pertanyaannya secara langsung kepada dua paslon. Berbeda halnya dengan debat sebelumnya, dimana para panelis hanya memberikan pertanyaan melalui surat yang terbungkus amplop kecil. Empat panelis yang dimaksud adalah, dua akademisi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang yakni Prof Nuhfil Hanan dan Arif Hoetoro, Nurul Barizah dari Universitas Airlangga serta Rektor Universitas Jember (Unej), Mohammad Hasan. "Para panelis akan bertanya langsung. Satu pertanyaan kepada masing-masing paslon secara bergantian dengan dipandu oleh moderator," imbuhnya. Sementara untuk teknis pelaksanaan debat kedua lainnya, tidak ada perubahan dari debat publik pertama, seperti jumlah undangan dari masing-masing paslon serta larangan membawa atribut ke dalam acara. Sementara untuk pengamanan dipastikan lebih ketat dari sebab sebelumnya untuk menghindari kericuhan seperti debat pertama. Untuk diketahui, dua paslon yang maju pada Pilgub Jatim ini, adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan nomor urut satu. Sementara nomor urut dua, ada Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Sedangkan debat ini akan dimulai pukul 19.30 WIB dengan disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi seperti Metro TV, Kompas TV, BBS TV, JTV, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Radio Elshinta.

Debat Pilgub Jatim Kedua Digelar Besok, Ini Perinciannya

panelis debat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panelis debat

Berita Terkini

KPU Tuntaskan Persiapan Debat Keempat, Berikut 11 Panelis Sudah Terpilih

Panelis Debat Capres-Cawapres Bakal Dikarantina dan Wajib Teken Pakta Integritas

Soal Panelis, KPU: Tidak Lagi Diusulkan oleh Paslon

Sedang Dicek KPU, 6 Panelis Sudah Kirim 20 Pertanyaan

Debat Pilgub Jatim Kedua Digelar Besok, Ini Perinciannya

Download Aplikasi JawaPos.com