<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_134637-3960822161.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat, Selasa (10/2), buntut atas materi stand up comedy yang sempat dibawakannya dan dinilai menghina adat Toraja pada saat tampil di sebuah acara. Pandji Pragiwaksono menghadiri sidang adat dengan ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar. Sidang adat berlangsung di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, dengan dihadiri 32 perwakilan tokoh adat Toraja. Dalam sidang adat tersebut, Pandji Pragiwaksono dikenakan denda berupa 1 ekor babi dan 5 ayam. Pandji mengakui kesalahan yang telah dia lakukan sekaligus menyesalinya. Menurut sang komika, lawakannya bukan bertujuan untuk merendahkan atau menghina tradisi masyarakat Toraja. Kesalahannya terjadi karena Pandji melihat masyarakat Toraja dari perspektif orang luar berdasarkan jurnal yang dibacanya dan tidak benar-benar memahami tradisi adat Toraja yang hidup di masyakat setempat. Pandji mengakui tidak pernah menginjakkan kaki ke sana sebelumnya. "Niat saya adalah untuk mengingatkan seluruh orang Indonesia bahwa terhadap satu buah isu, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang," kata Pandji Pragiwaksono. "Harus mengerti, harus memaklumi dan harus mendukung sudut pandang berbagai macam adat, tradisi dan budaya yang ada di Indonesia," imbuhnya. Pandji menyesal melakukan pertunjukan menyinggung tradisi adat Toraja tanpa memahami secara lebih lengkap terkait tradisi dan budaya dari sudut pandang orang dalam. Dengan Pandji Pragiwaksono datang secara langsung ke Tanah Toraja, dia mengaku jadi semakin mengenal tradisi dan masyarakat di sana. "Namun, dalam bentuk pertunjukannya, saya rasa ada kesalahan sebagai hasil dari persiapan yang mungkin kurang matang. Dan untuk itu, sekali lagi saya berterima kasih sudah ditegur, berterima kasih diberi masukan," ungkap Pandji. Selain itu, dia juga mengungkapkan kekagumannya pada para tokoh adat Toraja yang telah menerimanya dengan baik dan diberikan kesempatan untuk bertemu berinteraksi secara langsung. "Bukan itu (untuk menghina) yang saya maksud, tugas seorang pelawak harusnya adalah membuat hati jadi bahagia. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya," ungkap Pandji.

Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat, Selasa (10/2), buntut atas materi stand up comedy yang dinilai menghina adat Toraja.

Ini Denda yang Dijatuhkan Terhadap Pandji Pragiwaksono di Sidang Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_093822-2199074760.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permasalahan terkait materi stand up comedy yang sempat dibawakan komika Pandji Pragiwaksono yang dinilai menyinggung masyarakat Toraja masih terus bergulir sejak tahun lalu sampai dengan hari ini. Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, akhirnya hadir ke Tanah Toraja untuk menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2). Pandji tiba sekitar pukul 10.00 dan acara persidangan adat yang dikenal dengan sebutan Ma&rsquo; Buak Burun Mangkaloi Oto dimulai. Di hadapan perwakilan tokoh Toraja dalam sidang adat, Pandji meminta maaf kepada 32 perwakilan adat Toraja atas candaannya yang dianggap menghina adat Toraja. Pandji Pragiwaksono mengaku bahwa materi yang sempat dibawakannya menyinggung adat Toraja bukan untuk tujuan jahat mau menghina atau merendahkan. Dia melakukannya atas dasar ketidaktahuan dan menyampaikan materi lawakan tersebut dari sudut pandang orang luar Toraja. "Harusnya saya memakai kacamata Toraja untuk melihat Toraja dari sisi yang lainnya juga," ungkap Pandji Pragiwaksono. Pandji juga sempat ditanya oleh perwakilan 32 adat Toraja sehingga terjadi dialog interaktif. Dalam kesempatan itu, Pandji juga mengungkapkan kesannya saat bertemu secara langsung dengan para tokoh adat Toraja. "Saya tidak pernah mendapat sambutan hangat dari masyarakat adat seperti di Toraja ini,&rdquo; ungkap Pandji Pragiwaksono. Peradilan hukum adat terhadap Pandji dikawal aparat kepolisian untuk memastikan terciptanya keamanan dan kondusivitas sepanjang acara. Selain itu, para pemuda adat juga ikut mengawal supaya acara berlangsung kondusif.

Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar,hadir menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2).

Jalani Peradilan Adat, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada 32 Perwakilan Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_134637-3960822161.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komedi yang ditampilkan komika Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea pada Desember 2025 lalu dan kemudian ditayangkan melalui platform streaming Netflix menyentil dan bikin gerah sejumlah pihak. Alhasil, banyak pihak yang merasa kebakaran jenggot sampai berbondong-bondong membuat laporan polisi terhadap Pandji Pragiwaksono. Proses hukum atas kasus Mens Rea saat ini sedang ditangani penyidik. Pandji Pragiwaksono menegaskan bahwa materi yang disampaikannya tidak ada niat jahat untuk tujuan menghina atau mendiskreditkan orang atau lembaga tertentu. Apa yang disampaikan Pandji dalam acara itu mewakili kegelisahan masyarakat. "Dan bukan cuma saya, semua pelawak, semua komika ketika membuat sebuah pertunjukan itu tidak didesain untuk dirinya sendiri, tapi masyarakat. Sehingga apa yang ada di atas panggung adalah gambaran dari potret masyarakat yang nonton," kata Pandji. Kendati dilaporkan oleh sejumlah pihak, Pandji tidak akan ciut nyalinya. Sebaliknya, dia akan berusaha menghadapi semua proses hukum yang saat ini sedang berjalan. "Yang pasti saya akan jalani prosesnya. Saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog. Saya tidak akan menghindari panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir," tuturnya. Dia menegaskan tidak akan berhenti berkarya dan manggung dalam acara stand up komedi kendati menghadapi sejumlah laporan polisi dalam acara Mens Rea. Dia juga menegaskan akan tetap membawakan materi tentang masalah politik dan sosial yang merupakan topik yang disukainya saat tampil di atas panggung stand up. Meski demikian, Pandji Pragiwaksono mengakui bahwa dirinya akan terus berusaha melakukan perbaikan atas karyanya, sebagai bagian dari proses pendewasaan.

Komedi yang ditampilkan komika Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea pada penghujung tahun 2025 lalu membuat gerah sejumlah pihak.

Komedinya Bikin Gerah Sejumlah Pihak, Pandji Pragiwaksono: Gambaran Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_093822-2199074760.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komika Pandji Pragiwaksono dijadwalkan diminta keterangannya oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2) pekan ini. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan polisi atas kasus Mens Rea. Pandji bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, menyatakan akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik guna menjalani pemeriksaan dan diminta keterangannya. "Dalam waktu dekat kita akan hadir memenuhi undangan dari penyidik Polda Metro Jaya, hari Jumat, jam 10.00," kata Haris Azhar di kantor MUI Pusat, Selasa (3/2). Pandji menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif menjalani proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Ketika dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor, dia akan memenuhinya dengan sebaik mungkin. Pandji Pragiwaksono menegaskan tidak ada kekhawatiran berlebih. Menurutnya, acara Mens Rea tidak dilandasi niat jahat mau menjatuhkan atau menghancurkan orang atau lembaga tertentu. "Itu datang dengan niat untuk menghibur, bikin masyarakat ketawa," kata Pandji. Lebih lanjut dia mengatakan, materi yang dibawakannya dalam acara Mens Rea mewakili keresahan dan kegelisahan masyarakat. Menurut Pandji, materinya tidak tidak dibuat untuk dirinya sendiri, tapi dibuat untuk para penonton atau masyarakat. Pemanggilan Pandji pada Jumat (6/2) mendatang dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Panggilan tersebut sebagai bagian dari tindak lanjut atas sejumlah laporan polisi yang masuk dan saat ini sedang ditangani. &ldquo;Saudara PP (Pandji Pragiwaksono) diundang untuk hadir untuk klarifikasi pada Jumat, 6 Februari 2026, pukul 10.00 WIB,&rdquo; kata Budi kepada wartawan. Menurut dia, pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait dengan 5 laporan polisi yang saat ini sedang didalami oleh penyelidik. &ldquo;Kita berharap saudara PP bisa hadir dan klarifikasi sehingga semuanya bisa terjawab,&rdquo; ungkapnya.

Komika Pandji Pragiwaksono akan memenuhi panggilan diminta keterangannya oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2) pekan ini.

Dipanggil Penyidik Polda Metro Jaya, Pandji Pragiwaksono Pastikan Panuhi Panggilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komika Pandji Pragiwaksono kini menghadapi proses hukum usai dilaporkan oleh sejumlah pihak buntut atas pertunjukan stand up comedy yang dibawakannya dalam acara Mens Rea pada penghujung tahun 2025 dan ditayang melalui platform streaming Netflix. Salah satu pelapor Pandji Pragiwaksono ada yang menyertakan barang bukti diduga ilegal berupa rekaman Netflix yang disimpan di dalam flashdisk saat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Saat disinggung mengenai barang bukti yang diduga ilegal dari pelapor, Pandji Pragiwaksono enggan berkomentar. Menurut dia, barang bukti tersebut benar ilegal atau tidak bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. "Itu mungkin bukan ranahnya saya ya sebagai pelaku pertunjukan. Kalau misalkan dianggap sebagai bajakan, dari Netflix mungkin itu ranahnya, jangan tanya ke saya," kata Pandji Pragiwaksono saat ditemui di kantor MUI Pusat, Selasa (3/2). Menurut Pandji, tugas dan tanggung jawabnya adalah terkait materi komedi yang dibawakan dalam acara itu. Menurut Pandji, sebuah karya bebas ditafsirkan oleh para penonton atau orang lain. Akan tetapi, seniman selaku pembuat karya juga memiliki pemaknaan tersendiri atas karya yang dihasilkan. Ketika terjadi penafsiran yang bias atau membingungkan, seniman dapat ditanya supaya dapat menjelaskan atas hasil karyanya. "Saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog," ungkap Pandji. Dia mengaku siap untuk bertemu dan berdialog dengan siapa pun, termasuk dengan pelapor untuk memberikan penjelasan terkait pertunjukannya yang mungkin tidak dapat dipahami dengan baik dan mengakibatkan terjadinya kesimpulan yang salah atau tidak tepat. Pandji Pragiwaksono mengakui suatu karya harus terus berevolusi menjadi lebih baik. Dia pun bersedia terus melakukan koreksi dengan harapan karyanya bisa terus lebih baik dan menjadi hiburan yang menyenangkan bagi banyak orang. "Semoga ini akan membuat siapa pun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya karena tahu bahwa karya harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus," kata Pandji.

Salah satu pelapor Pandji Pragiwaksono ada yang menyertakan barang bukti diduga ilegal berupa rekaman dari tayangan Netflix.

Respons Pandji Pragiwaksono Ketika Pelapor Gunakan Barang Bukti Ilegal dalam Pertunjukan Mens Rea

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panggung komedi Pandji Pragiwaksono kini berbuntut panjang. Advokat Persaudaraan Islam (API) DPD Front Persaudaraan Islam (FPI) DKI Jakarta melayangkan tuntutan keras terhadap komika tersebut terkait materi dalam acara stand up comedy bertajuk Mens Rea. Ketua API DKI Jakarta Irvan Ardiansyah menegaskan, kebebasan berekspresi di atas panggung hiburan tidak serta-merta membuat seseorang kebal hukum. Pihaknya menilai ada unsur penodaan agama dalam materi yang dibawakan Pandji terkait Salat. Pihak API menyatakan bahwa kritik atau candaan yang menyentuh ranah ibadah memiliki konsekuensi hukum serius. "Kami menegaskan bahwa comedy bukanlah zona imunitas hukum, dan panggung hiburan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana," ujar Irvan Ardiansyah, Kamis (15/1). Poin utama yang dipersoalkan adalah pernyataan Pandji yang dianggap mengolok-olok syarat ibadah dan urgensi salat bagi seorang pemimpin. Menurut Irvan, hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Tudingan Penistaan Agama dan Pasal Berlapis API FPI DKI Jakarta menilai pernyataan Pandji memberikan kesan bahwa salat tidak memiliki kaitan dengan kebaikan karakter seseorang. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap fondasi penting umat Islam. "Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pandji Pragiwaksono merupakan bentuk penodaan dan/atau penistaan penghinaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (2) Jo 45A ayat (2) UU ITE," tegas Irvan. Lebih lanjut, Irvan menekankan bahwa dalam pandangan Islam, salat adalah instrumen utama untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga tidak layak dijadikan bahan olok-olok. Ancaman Laporan Polisi dan Desakan ke Netflix Penasehat API FPI DKI Jakarta Aziz Yanuar menambahkan, pihaknya memberikan tenggat waktu 2x24 jam kepada founder Standup Indo Pandji Pragiwaksono untuk merespons keberatan ini. Jika tidak dipenuhi, perkara ini akan dibawa ke jalur hukum. "Kami menuntut Pandji Pragiwaksono dan semua yang terlibat pada acara tersebut dalam waktu 2x24 jam agar segera melakukan taubatan nasuha memohon ampunan kepada Allah SWT serta melakukan permohonan maaf kepada Umat Islam khususnya," kata Aziz. Tak hanya menuntut permohonan maaf, pihak FPI juga mendesak pemerintah dan platform streaming Netflix untuk mengambil langkah tegas. Mereka meminta agar bagian yang dianggap menistakan agama segera dihapus atau disensor agar tidak terus beredar di masyarakat. "Jika Pandji Pragiwaksono, dkk tidak mau bertaubat, kami akan membuat Laporan Kepolisian serta mendesak pihak Kepolisian agar segera menangkap serta menahan pelaku," imbuhnya. &nbsp;

FPI DKI Jakarta beri ultimatum 2x24 jam ke Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up 'Men's Rea'. Tuntut permohonan maaf

FPI DKI Jakarta Ultimatum Pandji Pragiwaksono 2x24 Jam Terkait Materi Salat di Stand Up 'Men's Rea'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono dalam show bertajuk Mens Rea menuai polemik. Namun, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pertunjukan itu tidak dapat dipidana. Menurut Peneliti ICJR Nur Ansar, materi yang dibawakan oleh Pandji merupakan wujud ekspresi yang sah. Karena itu, Nur Ansar menilai bahwa laporan polisi bernomor STTLP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang dibuat oleh atas nama Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah tidak perlu. Apalagi NU maupun Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terkait dengan kedua organisasi Islam itu. &rdquo;Kami menilai pelaporan dan penggunaan 2 organisasi besar keagamaan itu merupakan upaya pembungkaman dan kriminalisasi yang nyata pada hak Pandji Pragiwaksono,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (10/1). Nur Ansar menyatakan bahwa pertunjukan Mens Rea adalah karya seni dengan genre komedi. Kritik yang disematkan oleh Pandji dalam pertunjukan itu lazim terjadi. Kritik dalam bentuk satir atau dalam balutan seni lainnya, lanjut dia, dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi negara sebagai bagian kebebasan berekspresi. &rdquo;Tidak ada pidana yang dilanggar oleh Pandji, khususnya dengan berlakunya KUHP baru. Berdasarkan berita, tindak pidana yang digunakan adalah dugaan hasutan di muka umum dan penodaan agama,&rdquo; jelasnya. Nur Anhar menyatakan bahwa penghasutan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP mencakup 2 hal, yaitu hasutan untuk melakukan tindak pidana dan hasutan untuk melawan penguasa atau pemerintah. Dalam penjelasan pasal itu telah disebutkan yang dimaksud sebagai menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. &rdquo;Pernyataan Pandji yang menjadi objek laporan kepada Polda Metro Jaya jelas tidak masuk dalam kategori ini karena konteksnya adalah komedi yang berisi komentar atas sikap organisasi keagamaan yang menerima konsesi,&rdquo; terang dia. Sementara itu, penggunaan tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 300 KUHP dan telah diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 poinnya adalah melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan Kekerasan; atau diskriminasi; terhadap orang lain; golongan; atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. &rdquo;Tentu saja konteks ini berbeda dengan pernyataan atau komentar terhadap organisasi keagamaan terkait konsesi tambang. Tidak terdapat ajakan untuk membenci atau memusuhi sama sekali,&rdquo; jelasnya. Untuk itu, ICJR menyatakan bahwa laporan polisi terhadap Pandji adalah upaya pembungkaman dan kriminalisasi. Nur Anhar menilai proses hukum terhadap pertunjukan Pandji dapat merusak demokrasi di Indonesia dan harus dilawan. Sebab, berpotensi memperburuk iklim kebebasan berekspresi, khususnya ketika seni berisi kritik sosial yang sudah sangat lama lazim dianggap pidana. &rdquo;Sebagai tambahan ICJR memberi usul pada para pelapor untuk lebih sering melihat karya seni dan pertunjukan komedi daripada mencari muka dan merusak demokrasi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

ICJR nilai laporan polisi soal stand up comedy Pandji Pragiwaksono tidak bisa diproses. Pendapat ini lindungi kebebasan berekspresi.

Stand Up Comedy Pandji Ekspresi Sah di Ruang Pertunjukan, Peneliti ICJR Nilai Tak Bisa Dipidana

Pandji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pandji

Berita Terkini