<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG-20241003-WA0016-2410333058.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tuntutan para hakim mendapat sinyal positif dari pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku sudah meneken persetujuan usulan kenaikan tunjangan bagi para hakim itu. Dia mengaku sempat diteror banyak pihak untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Padahal, menurut dia, urusan kenaikan gaji maupun tunjangan itu bukan hanya perihal persetujuan dirinya. Tapi, juga menyangkut hitung-hitungan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &rdquo;Saya diteleponin malam-malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, ini kan bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan,&rdquo; tuturnya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Jakarta kemarin (8/10). Namun, dia memastikan usulan kenaikan tunjangan hakim sudah ditandatanganinya. Dalam surat tersebut, ada beberapa formula yang sedang diajukan ke Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Meski enggan membeberkan detailnya, Anas mengatakan bahwa skema itu sudah sesuai dengan harapan dari Mahkamah Agung. Sebelumnya, dia pun menjalin komunikasi dengan wakil ketua Mahkamah Agung perihal skema kenaikan tunjangan hakim tersebut. &rdquo;Agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, ada beberapa skema yang sudah kita setujui,&rdquo; katanya. Anas pun masih bungkam ketika ditanya range persentase besaran kenaikan tunjangan hakim itu. Dia hanya kembali menekankan bahwa saat ini proses usulan kenaikan tunjangan hakim terus dikebut bersama Kemenkeu dan Setneg. Diharapkan, prosesnya tidak terlalu lama sehingga bisa segera diresmikan. &rdquo;Saya lupa berapa persen. Karena ini kan belum diputus, tapi formulanya sesuai dengan harapan dari Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, jadi segera ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim,&rdquo; jelasnya. (mia/c6/oni)

Tuntutan para hakim mendapat sinyal positif dari pemerintah. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengaku sudah meneken persetujuan usulan itu

Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim Disetujui Menteri PAN-RB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/sscasn-new-1-2639153730.png" alt="Ilustrasi perekrutan ASN 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perekrutan ASN 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Joko Widodo pada hari Jum&rsquo;at, 5 Januari 2024 telah resmi mengumumkan pengadaan untuk ASN 2024. Pengumuman yang secara resmi dari Presiden Joko Widodo membuka pengadaan untuk ASN 2024 dengan jumlah formasi 2,3 juta formasi untuk ASN 2024. Menyikapi hal itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera melaksanakan bimbingan teknis untuk persiapan pengadaan ASN 2024. Terkait formasi yang dibuka begitu besar PAN-RB juga meminta untuk Instansi Pemerintah segera mengusulkan kebutuhan ASN 2024. Dikutip JawaPos.com dari laman resmi menpan.go.id mendorong untuk Instansi Pemerintah segera melakukan usulan akan kebutuhan Asn 2024. Bimbingan teknis yang dilaksanakan PAN-RB sebagai langkah persiapan pengadaan ASN 2024 dilaksanakan di Jakarta, hari Selasa, 9 Januari 2024. Bimbingan teknis yang dipimpin langsung oleh Aba Subagja selaku Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Pengadaan ASN 2024 memiliki urgensi yang sangat mendasar untuk segera diselesaikan untuk pemenuhan kebutuhan ASN Tahun 2024. Sebagaimana belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yaitu Guru dan Tenaga kesehatan, bukan hanya itu pemerintah daerah dalam pengusulan selau tidal sesuai dengan kebutuhan nasional. Sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id ada beberapa hal urgensi yang harus segera diselesaikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan ASN 2024 Urgensi Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2024 yaitu: A. Belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu Guru dan Tenaga Kesehatan. B. Rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. C. Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat UU No.20 Tahun 2023. D. Pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. E. Membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui rekrutmen CPNS. Pemenuhan kebutuhan ASN 2024 yang harus segera diselesaikan sebagaimana laporan dari Aba Subagja menyampaikan terkait penyelasaian tenaga non-ASN, juga pemenuhan kebutuhan ASN 2024. &ldquo;Kalau kita lihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan ole pemerintah&rdquo; ungkap Aba. &ldquo;Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita ini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil&rdquo; lanjutnya. Untuk pengadaan ASN 2024 selain untuk pemenuhan kebutuhan dari dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Pemerintah juga membuka formasi untuk ASN 2024 bagi fresh graduate dengan cukup besar. &ldquo;Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi bedampak bisa terwujud seara optimal melalui peran SDM&rdquo; kata Aba. Pengusulan kebutuhan ASN 2024 yang dijadwalkan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan untuk ASN 2024 melalui apliasi formasi elektronik (e-formasi) Kementerian PAN-RB. Bahkan dijelaskan juga terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen Calon ASN 2024 kan dilakukan paling banyak dalam satu tahun. Tahapan seleksi rekrutmen Calon ASN 2024 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024, dan ketika formasi masih kosong maka akan ada tes lagi di seleksi berikutnya. &ldquo;Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, danjika belum masih kong lagi, masih bisa tes di berikutnya&rdquo; ungkap Aba. Pelaksanan rekrutmen ASN 2024 yang telah diumumkan secara remsi oleh Presiden RI Joko Widodo dengan jumlah formasi 2,3 juta. Pembukaan formasi yang begitu besar untuk ASN 2024 sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN juga menjalankan amanat Undang-Undang N0.20/2023 tentang ASN.***

Pemerintahan secara resmi membuka pengadaan ASN 2024 dengan jumlah formasi 2,3 juta sebagai upaya untuk pemenuhan kebutan ASN.

Kementrian PAN-RB Meminta Instansi Pemerintah Segera Usulkan Kebutuhan ASN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/28-November-2023-Indonesia-1187302230.jpeg" alt="Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat memimpin apel pagi virtual di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (12/09) (menpan.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat memimpin apel pagi virtual di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (12/09) (menpan.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dalam upayanya mendorong kemajuan dan efisiensi pelayanan publik di tingkat daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di bawah kepemimpinan Menteri Abdullah Azwar Anas telah menginisiasi Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP). Pada Seminar New Public Management Governansi dan Inovasi Daerah di Jakarta pada Senin (27/11), Menteri Anas menegaskan pentingnya replikasi inovasi sebagai sarana untuk mempercepat kemajuan daerah. Menurutnya, inovasi menjadi kunci utama agar daerah dapat bersaing secara lebih efektif dan efisien, menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan progresif. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://antaranews.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://antaranews.com&amp;source=gmail&amp;ust=1701239136624000&amp;usg=AOvVaw07aQhKFE-9d8t8bjqHsHDf">antaranews.com</a>&nbsp;oleh JawaPos.com, Selasa (28/11), Anas menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah berfokus pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) tematik, yang secara langsung menargetkan permasalahan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa perubahan dalam birokrasi akan memberikan dampak positif yang lebih signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Langkah-langkah yang diambil dalam upaya Reformasi Birokrasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, menjadikan administrasi lebih responsif, dan memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui FRIPP, Kementerian PAN-RB berusaha memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik di antara pemerintah daerah, menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat berkembang dan diterapkan secara luas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01314134/warisan-abdullah-azwar-anas-selama-pimpin-banyuwangi-20102021">Warisan Abdullah Azwar Anas Selama Pimpin Banyuwangi 2010&ndash;2021</a> Semua ini bertujuan untuk menciptakan daerah-daerah yang tidak hanya unggul dalam pelayanan publik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan sinergi antara inovasi dan Reformasi Birokrasi, diharapkan bahwa Indonesia dapat menghadapi dinamika perubahan zaman dengan lebih adaptif dan responsif, mewujudkan pemerintahan yang modern dan efektif untuk kepentingan masyarakat luas. "Presiden Joko Widodo memberi arahan agar birokrasi berdampak dan bukan tumpukan kertas. Untuk itu, inovasi harus mendorong birokrasi lincah dan cepat," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Salah satu cara mewujudkan birokrasi yang berdampak, menurut Anas, adalah melalui inovasi. Kementerian PANRB, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), telah meluncurkan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sebagai knowledge management system dan basis data inovasi pelayanan publik nasional. Anas menekankan dorongan untuk mereplikasi inovasi yang luar biasa. Dalam konteks Future Government, Anas mengidentifikasi empat fokus utama RB Tematik, termasuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas presiden. Ia menggambarkan birokrasi sebagai mesin yang menggerakkan kendaraan, harus dalam kondisi prima untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012941465/strategi-menteri-panrb-dorong-pemerintah-daerah-bangun-mal-pelayanan-publik">Strategi Menteri PANRB Dorong Pemerintah Daerah Bangun Mal Pelayanan Publik</a> Menurutnya, Future Governance (Governance 5.0) akan mengubah paradigma pemerintahan dari "mengatur masyarakat" menjadi "bekerja bersama masyarakat" atau masyarakat sebagai mitra di masa depan. Ketua Umum IIPG, Sigit Pramono, menyoroti prinsip governansi seperti perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam perkembangan ini. IIPG, sebagai mitra strategis, mendukung reformasi tata kelola publik untuk mencapai kinerja terbaik dengan menjaga sinergi dan harmonisasi peran multi-sektor. Salah satu tujuan IIPG adalah membantu sektor publik dalam melakukan reformasi birokrasi. ***

Menteri Abdullah Azwar Anas menginisiasi Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) untuk mempercepat kemajuan daerah melalui inovasi.

Indonesia Menuju Negara Maju, Kementerian PAN-RB Dorong Percepatan Inovasi untuk Memajukan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200303_115949_909-1.jpg" alt="Ilustrasi ASN mengikuti pelantikan di Pemerintah Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN mengikuti pelantikan di Pemerintah Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur panjang Imlek mulai dari 12 sampai 14 Februari telah usai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) kembali melaksanakan tugas kedinasan seperti semula.  Dia pun menginstruksikan untuk para ASN wajib mematuhi pengaturan jam kerja dan sistem kerja yang telah dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.  “ASN tetap masuk kerja dengan melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) ataupun di kantor (WFO), dan mematuhi sistem shift yang telah diatur oleh PPK kementerian/lembaga di pusat ataupun pemerintah daerah,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/2).  PPK dapat mengatur sistem kerja ASN berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB yang telah dikeluarkan sebelumnya. Selain itu, PPK juga perlu memperhatikan kebijakan satgas penanganan Covid-19 dan kepala daerah di wilayahnya.  Berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sistem kerja ASN dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja di kantor berdasarkan kategori zonasi risiko wilayah. Untuk daerah yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang bekerja di kantor (work from office/WFO) paling banyak 25 persen.  Tjahjo terus mengingatkan agar ASN tetap menjadi teladan dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Jika terpaksa menerima tamu di kantor, penerimaan tamu perlu dibatasi. Ingat selalu 5M,” tegasnya.  Dengan melihat situasi Covid-19 di Tanah Air, pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang sudah ada terkait hari libur dan cuti bersama di tahun 2021. “Meski tingkat kesembuhan pasien Covid-19 meningkat dan program vaksinasi dipacu lebih cepat, kami juga perlu untuk selalu waspada,” pungkasnya.  Selain itu, PPK di instansi pusat dan daerah diminta untuk melaporkan pengawasan dari pelaksanaan SE MenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MfA71UTWfmI

MenPAN-RB Berikan Instruksi Kepada Seluruh ASN

PAN-RB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PAN-RB

Berita Terkini

Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim Disetujui Menteri PAN-RB

Kementrian PAN-RB Meminta Instansi Pemerintah Segera Usulkan Kebutuhan ASN 2024

Indonesia Menuju Negara Maju, Kementerian PAN-RB Dorong Percepatan Inovasi untuk Memajukan Daerah

MenPAN-RB Berikan Instruksi Kepada Seluruh ASN

Download Aplikasi JawaPos.com