<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memenangkan praperadilan yang diajukan dua tersangka dalam kasus berbeda. Keduanya diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (13/11). Putusan ini dibacakan sehari setelah KPK kalah dalam praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin. Kedua praperadilan yang dimenangkan KPK itu, yang pertama diajukan Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim, Rudy Ong Chandra. Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Kedua, praperadilan melawan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo. Dia dijerat sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) pada Kemenkes dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2020.&nbsp; "Hari ini, Rabu (13/11), KPK memenangkan dua persidangan praperadilan. Yakni dalam perkara dugaan TPK terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan Pemohon Tersangka SW, dan perkara dugaan TPK terkait penerbitan izin usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Timur, dengan pemohon Tersangka ROC," kata jubir KPK Tessa Mahardika, Rabu (13/11). Hakim memutuskan bahwa aspek formil dalam penetapan tersangka dan proses penyelidikan hingga penyidikan pada kedua perkara tersebut telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Sehingga KPK akan melanjutkan proses penyidikan pada kedua tersangka tersebut.&nbsp; "Agar proses penanganan perkaranya dapat berjalan efektif dan segera memberikan kepastian hukum pada para Tersangka. Oleh karena itu KPK meminta kepada para pihak untuk kooperatif dalam proses penyidikan ini," ucap Tessa. Lebih lanjut, KPK menyampaikan apresiasi kepada para Hakim yang telah memutus perkara praperadilan kasus dugaan korupsi IUP Kaltim dan APD di Kemenkes secara objektif. Ia menekankan, putusan pengadilan sedianya harus mendukung pemberantasan korupsi. "Terlebih perkara pengadaan APD terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak khususnya pada sektor Kesehatan dan perkara IUP yang juga berkaitan dengan isu lingkungan," tegas Tessa. Dalam kasus IUP Kaltim, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.&nbsp;Ketiga tersangka itu berinisial AFI, DDWT dan ROC. Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan pertama sebagaimana Surat Keputusan KPK Nomor 1204 tertanggal 24 September 2024. Dalam penanganan kasus ini, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan rumah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Penggeledahan itu digelar di kediaman anaknya, Dayang Dona Faroek di Jalan Sei Barito, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, pada Senin (23/9) malam.&nbsp; Sementara, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) pada Kementerian Kesehatan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yakni Dirut PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik, eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Budi Sylvana, dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo. Ketiganya juga telah ditahan oleh KPK. Kasus ini terkait perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan 5 juta APD Covid-19 tahun 2020. Dalam kasus itu, diduga terdapat penggelembungan harga yang berakibat pada kerugian negara senilai Rp 319 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memenangkan praperadilan yang diajukan dua tersangka kasus berbeda usai kalah dari Paman Birin.

Usai Kalah Praperadilan Sahbirin Noor, KPK Kini Menang Lawan Tersangka Dugaan Korupsi APD Covid-19 dan IUP Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/IMG_20230410_191723-2965740899.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kemunculan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin yang memimpin apel pagi di kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (11/11) seolah memberikan sinyal. Paman Birin muncul ke hadapan publik sehari sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan upaya hukum praperadilan yang menggugurkan jeratan tersangka, pada Selasa (12/11). Jeratan tersangka itu diberikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalsel, pada Minggu (6/10). Namun, dalam OTT itu KPK tidak mengamankan Sahbirin Noor dengan alasan uang suap yang diamankan belum sampai ke tangan pria yang karib disapa Paman Birin itu. "Terkait dengan masalah belum ditangkap. Ya, jadi kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap&nbsp;tangannya itu kita kan mengikuti jalannya uang nih, jalannya uang, dari awal ya," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10). Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang senilai Rp 12 miliar dan USD 500 ribu. Uang itu diamankan terkait fee 5 persen dari pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel. KPK saat itu hanya menahan enam orang sebagai tersangka. Lantaran Sahbirin Noor tidak ikut ditangkap dalam operasi senyap KPK tersebut. Sebagai penerima yakni, Paman Birin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), dan Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL). Juga Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB). Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan/atau pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi ialah Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta. Sugeng dan Andi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ajukan praperadilan Tak diterima ditetapkan sebagai tersangka, Paman Birin mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan nomor perkara: 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Kolega Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam itu menggugat penetapan tersangka yang disematkan oleh KPK. Perkara itu diadili oleh hakim tunggal Afrizal Hady, dengan panitera pengganti Komar. Sidang perdana praperadilan itu digelar pada Senin (28/10). Hilang setelah ditetapkan tersangka Di tengah proses persidangan praperadilan, Paman Birin dikabarkan hilang. Hal itu diungkapkan oleh tim biro hukum KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11).&nbsp;&nbsp; "Sampai saat ini termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin Noor). Bahkan termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan Sprinkap Nomor 06 dan surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri," kata Tim Biro Hukum KPK, Nia Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11). Nia menyebut, KPK berupaya mencari keberadaan Sahbirin Noor. Pria yang karib disapa Paman&nbsp;itu telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). "Keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian," tegas Nia. Paman Birin muncul pimpin apel pagi di kantor Gubernur Di tengah kabar kehebohan Paman Birin menghilang, secara tiba-tiba muncul memimpin apel pagi mengenakan baju dinas gubernur di kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (11/11). Kemunculan Paman Birin ke hadapan publik itu terjadi sehari sebelum PN Jaksel memutus upaya hukum praperadilan. Paman Birin menegaskan kepada ASN dan para pegawainya di Pemprov Kalsel bahwa selama ini dirinya ada di Banua. Ia pun mengaku senang bisa memimpin apel pagi di halaman kantor gubernur. "Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah anda semua. Alhamdulilah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ungkap Birin. PN Jaksel kabulkan praperadilan&nbsp; Hakim tunggal PN Jaksel Afrizal Hady mengungkapkan alasan mengabulkan sebagian permohonan Paman Birin. Hakim menyebut, Paman Birin tidak ikut terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Seharusnya, penetapan tersangka dimulai dengan proses pemeriksaan terhadapnya terlebih dahulu. "Hakim berkesimpulan bahwa pemohon (Sahbirin Noor) adalah orang yang bukan tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak termohon (KPK)," kata Hakim Afrizal Hady saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Selasa (12/11). Menurut Hakim, jika Sahbirin Noor tertangkap tangan, seharusnya tidak ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan KPK. Karena itu, Hakim mentatakan bahwa Sahbirin Noor tidak ikut tertangkap tangan KPK. "Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya penyidik berpendapat bahwa pemohon bukan orang yang tertangkap, sehingga diperlukan surat perintah penangkapan untuk menangkap pemohon," tegas Hakim Afrizal. Selain itu, Hakim juga menuturkan tidak ada bukti kuat bahwa Sahbirin Noor melarikan diri saat mengajukan praperadilan. Mengingat, KPK sebagai pihak termohon tidak menerbitkan surat status daftar pencarian orang (DPO). "Kalau tidak ditemukan, belum tentu dia melarikan diri. Sementara melarikan diri bisa jadi diketemukan tapi tidak bisa ditangkap," ucap Hakim Afrizal.

Paman Birin muncul ke hadapan publik sehari sebelum PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan yang menggugurkan status tersangka dirinya.

Kisah Paman Birin alias Sahbirin Noor yang Lolos OTT KPK, Menghilang Tanpa Status DPO, hingga Menang Sidang Praperadilan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/20241112_153315-1144761847.jpg" alt="Hakim Tunggal Afrizal Hady saat membacakan amar putusan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di PN Jaksel, Selasa (12/11). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim Tunggal Afrizal Hady saat membacakan amar putusan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di PN Jaksel, Selasa (12/11). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin. Dampaknya, penetapan tersangka Paman Birin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibatalkan. "Menerima dan mengabulkan praperadilan termohon," kata Hakim Tunggal, Afrizal Hady saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Selasa (12/11). Hakim Afrizal menyebut, penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. "Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Hakim Afrizal. Hakim Afrizal menyebut, penetapan tersangka itu tidak sah lantaran Sahbirin Noor belum pernah diperiksa sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp;"Pemeriksaan sebagai calon tersangka tidak dilakukan oleh termohon (KPK)," ujar Hakim Afrizal. Dalam kasusnya, Sahbirin Noor bersama enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya, di Provinsi Kalsel tahun 2024&ndash;2025. Sebagai penerima yakni, Paman Birin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), dan Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL). Juga Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB). Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan/atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi ialah Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta. Sugeng dan Andi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin.

KPK Kalah di Pengadilan, PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Penetapan Tersangka Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/20241008_160738-2906461876.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SHB) sebagai tersangka dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SHB) sebagai tersangka dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak praperadilan yang dilayangkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin. Mengingat, putusan praperadilan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (12/11). "Menjelang sidang putusan praperadilan dengan pemohon tersangka SHB Gubernur Kalimantan Selatan, KPK meyakini Hakim akan bertindak secara objektif dan independen dalam memutus perkara ini, serta mendukung proses hukum yang telah berjalan di KPK," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan. Tessa juga memastikan, masyarakat akan memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi, untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, sekaligus pengoptimalan asset recovery. "Terlebih perkara yang bermula kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap pada beberapa proyek pengadaan ini, berdampak langsung terhadap kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat," tegas Tessa. Dalam kasusnya, KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya, di Provinsi Kalsel tahun 2024&ndash;2025. Sebagai penerima masing-masing Sahbirin&nbsp;Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Kalsel Ahmad Solhan (SOL), dan Kabid Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalsel Yulianti Erlynah (YUL). Juga Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee Ahmad (AMD) dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB). Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan/atau pasal 12 b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menolak praperadilan yang dilayangkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin di PN Jakarta Selatan.

KPK Optimistis PN Jaksel Tolak Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Yakin Hakim Memutus Secara Objektif   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/IMG_20230410_191723-2965740899.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin sudah secara "sukarela" menampakkan diri dengan memimpin apel pagi di kantor gubernur kemarin (11/11). Tapi, tetap saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berniat menangkap tersangka kasus suap tersebut. Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan. Tapi, saat disinggung kapan Sahbirin akan diperiksa atau ditangkap, Asep tak memberikan penjelasan. "Itu bagian dari penyidikan. Update-nya kami sampaikan nanti," terangnya. Kuasa hukum Sahbirin Noor, Soesilo Aribowo, mengatakan, hingga kemarin, pihaknya belum mengetahui soal apakah kliennya dipanggil KPK. &rsquo;&rsquo;Silakan tanyakan ke KPK,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Dilaporkan Radar Banjarmasin, saat memimpin apel di kantor gubernur Kalsel di Banjarbaru kemarin, Paman Birin menyampaikan kepada ASN (aparatur sipil negara) dan karyawan/karyawati lingkup Pemprov Kalsel bahwa dirinya ada di Banua (Kalimantan). "Saya hari ini (kemarin) senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ujar Paman Birin. Selepas apel, Paman Birin menyempatkan bersalaman dengan semua ASN dan karyawan/karyawati. Menurut Kepala Biro Administrasi Pimpinan di Setdaprov Kalsel Berkatullah, Paman Birin baru muncul kemarin karena yang bersangkutan baru selesai pemulihan akibat sakit. Oleh KPK, Paman Birin dinyatakan "menghilang" sejak 6 Oktober lalu. KPK juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan (sprinkap) kepadanya. Atensi Kemendagri Sahbirin saat ini sedang menggugat penetapan tersangka oleh KPK itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya hari ini akan diputus permohonannya. Sementara itu, kasus munculnya kembali Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mendapat atensi Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, dia sudah dinonaktifkan sementara. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, munculnya Sahbirin dalam acara resmi cukup mengejutkan. "Kami kan sudah menunjuk pelaksana supaya roda pemberitaan berjalan," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. (ris/elo/far/c17/ttg)

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin sudah secara "sukarela" menampakkan diri dengan memimpin apel pagi di kantor gubernur.

KPK Belum Berencana Tangkap Sahbirin Noor Walaupun sudah Pimpin Apel di Kantor Gubernur Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG-20241008-WA0051-3593718293.jpg" alt="Kardus berwarna kuning bertuliskan Paman Birin jadu barang bukti penampuang uang suap Rp 12 miliar saat OTT KPK di Kalimantan Selatan. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kardus berwarna kuning bertuliskan Paman Birin jadu barang bukti penampuang uang suap Rp 12 miliar saat OTT KPK di Kalimantan Selatan. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel. Sahbirin Noor terjerat sebagai tersangka setelah tim satuan tugas (Satgas) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kalsel. Dalam OTT itu, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa kardus berwarna kuning yang ditampilkan foto dan bertuliskan 'Paman Birin'. Kardus itu diamankan dari Ahmad yang merupakan pengepul uang suap. "Satu buah kardus kuning dengan foto wajah 'Paman Birin' berisikan uang Rp 800 juta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10). Uang suap senilai Rp 12 miliar yang diamankan saat OTT di Kalsel, rata-rata disimpan di dalam kardus dengan pecahan tunai Rp 100 ribu. Terdapat juga kardus bertuliskan 'Atlas' berisi uang Rp 1,2 miliar, yang juga diamankan dari tersangka Ahmad. KPK mengamankan uang Rp 5,9 miliar dari tangan Ahmad yang merupakan pengepul uang suap. Diduga, uang itu rencananya akan diserahkan ke Sahbirin Noor. Selain menjerat Sahbirin Noor, KPK juga mentersangkakan Kadis PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan (SOL); Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Yulianti Erlynah (YUL); pengurus rumah tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang fee, Ahmad (AMD); Plt Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Agustya Febry Andrean (FEB) sebagai penerima suap. Selain itu dua orang pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND) sebagai penerima suap. Sahbirin Noor bersama empat tersangka yang merupakan penyelenggara di Pemprov Kalsel disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara, dua pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto yang merupakan pemberi pihak swasta disangkakan melangar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sahbirin Noor terjerat sebagai tersangka setelah tim satuan tugas (Satgas) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kalsel.

Kardus Kuning Bertuliskan Paman Birin jadi Barang Bukti Tempat Penampungan Uang Suap Senilai Rp 12 Miliar

Paman Birin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Paman Birin