<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/07/bjmkGeMcPiSLEfilQxL4KW21w4QyvSkEnqDii6Lp-2367901795.jpg" alt="Warga Surabaya Bentuk PAM Swakarsa, kawal keamanan pasca kerusuhan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Warga Surabaya Bentuk PAM Swakarsa, kawal keamanan pasca kerusuhan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Usai kerusuhan&nbsp;pada akhir Agustus 2025, semangat gotong royong warga Surabaya semakin terlihat. Mereka membentuk Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM Swakarsa) di setiap RW.&nbsp; Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia menyebut, PAM Swakarsa sebagai bukti nyata budaya gotong royong dan kekompakan khas warga Surabaya untuk menjaga kondusivitas kota. "Ini menguatkan silaturahim, menjaga kampung, dan mempererat kerukunan," ujar Eri disela-sela patroli gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri pada Sabtu (6/9) malam. Menurut dia, keberadaan pos-pos swakarsa yang didirikan masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing, merupakan bukti bahwa kesadaran warga dalam menjaga keamanan bersama semakin meningkat. "Warga sekarang sudah berani menjaga di jalan-jalan. Jika ada siapa pun yang membuat kericuhan, pasti akan dihadapi. Wong Surabaya ini sudah mulai bangun dan dihadapi,&rdquo; sambung Eri. Selain PAM Swakarsa, Pemkot Surabaya pada awal Agustus lalu resmi membentuk Kampung Pancasila. Melalui Kampung Pancasila, warga diajak untuk saling gotong-royong membangun kampung masing-masing. "Ini adalah kampung yang kita (ajak) benar-benar menjalankan Pancasila secara utuh, bukan hanya dalam lisan, tapi dalam hal perbuatan, seperti saling tolong-menolong. Di situ kita akan gugah,&rdquo; terang Wali Kota Eri.&nbsp; Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI, Polri, Forkopimda menggelar patroli gabungan untuk memastikan keamanan dan ketertiban kota. Mereka menyusuri kampung-kampung hingga sejumlah ruas jalan protokol. Patroli berlangsung mulai pukul 21.00 hingga 24.00 WIB, Wali Kota Eri menyapa sekaligus berdialog dengan warga yang terlibat dalam pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing. &ldquo;Saya ingin memastikan bahwa Surabaya, hari ini dan seterusnya akan aman. Saya selalu bilang, Surabaya itu jangan diganggu. Surabaya itu seperti macan, sekarang semua macan sudah bangun (pengamanan di setiap wilayah),&rdquo; tukas Eri.

Setelah kerusuhan Agustus 2025, warga Surabaya membentuk PAM Swakarsa untuk menjaga keamanan dan kondusivitas kota

Warga Surabaya Bentuk PAM Swakarsa, Kawal Keamanan Pasca Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/JKT_Jakarta-Mulai-Kondusif_SALMAN-TOYIBI_-06JPG-2330077261.jpg" alt="Sejumlah personil TNI melakukan patroli di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah personil TNI melakukan patroli di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak Minggu (31/8) TNI mengerahkan pasukan untuk membantu Polri dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tidak hanya di Jakarta, TNI turun ke jalan dan melakukan patroli di berbagai kota. Menurut Mabes TNI, semua itu dilakukan atas dasar perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa penempatan prajurit TNI di sejumlah wilayah merupakan langkah yang dilakukan secara terencana. Tujuannya demi mendukung stabilitas nasional Indonesia. Dia memastikan, TNI selalu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. &rdquo;TNI selalu melaksanakan tugas sesuai arahan panglima TNI, berkoordinasi dengan &nbsp;pemerintah pusat dan daerah serta Polri,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Menurut jenderal bintang satu TNI AL dengan latar belakang Korps Marinir tersebut, kehadiran para prajurit TNI di lapangan merupakan bentuk kesiapsiagaan sekaligus langkah preventif. Tujuannya tidak lain untuk memastikan situasi dan kondisi tetap aman dan kondusif. Sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala.&nbsp; &rdquo;Perlu ditegaskan, langkah ini tidak berkaitan dengan Pam Swakarsa. Keterlibatan TNI saat ini adalah bagian dari operasi resmi pengamanan negara yang terstruktur, memiliki payung hukum yang jelas, dan difokuskan pada pencegahan potensi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional,&rdquo; terang Freddy. Di Jakarta, TNI turun ke jalan dan melaksanakan patroli skala besar. Patroli tersebut dilakukan bersama jajaran kepolisian. TNI menggerakan kekuatan yang dimiliki oleh Kodam Jaya/Jayakarta. Sementara Polri mengerahkan personel dari Polda Metro Jaya. Tidak hanya berpatroli, tentara dalam jumlah banyak berkumpul di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.&nbsp; Turunya pasukan TNI menyusul kerusuhan dan kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta pekan lalu. Kerusuhan terjadi dalam aksi massa yang menuntut keadilan atas tewasnya seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan pada Kamis malam (28/8). Affan tewas setelah tertabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.&nbsp;

TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan kota lainnya, sebagai respons terhadap kerusuhan.

Tentara Turun ke Jalan di Berbagai Kota, Mabes TNI: Sesuai Arahan Panglima TNI dan Tidak Terkait dengan Pam Swakarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/IMG-20250902-WA0026-1135333574.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (kiri). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (kiri). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa telah diaktifkan lagi oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI). Banyak pihak khawatir hal itu menimbulkan masalah baru. Sejarah mencatat pam swakarsa di masa lalu malah berujung persoalan. TNI pun buka suara atas kekhawatiran tersebut.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa instansinya memaklumi bila istilah Pam Swakarsa yang muncul hari ini menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. Dia menilai hal itu wajar saja. Namun, die memastikan bahwa Pam Swakarsa yang diaktivasi oleh GM FKPPI tidak sama dengan Pam Swakarsa dulu.&nbsp; &rdquo;Perlu dipahami, konteks Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan masa lalu. Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,&rdquo; terang dia saat dihubungi pada Rabu (3/9). Jenderal bintang satu TNI AL dengan latar belakang Korps Marinir itu menyampaikan bahwa &nbsp;Pam Swakarsa hari ini bukan organisasi seperti dulu. Wujud Pam Swakarsa hari ini, kata Freddy, adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dia memastikan, Pam Swakarsa saat ini benar-benar beda dengan Pam Swakarsa di masa lalu. &rdquo;TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas. Yaitu untuk menciptakan keamanan dan &nbsp;kedamaian &nbsp;di lingkungannya masing-masing,&rdquo; ucap Freddy.&nbsp; Karena itu, TNI memandang bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sebagai hal positif. Koridornya jelas, dilaksanakan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Pam Swakarsa tidak disalahgunakan apalagi sampai memunculkan masalah baru di masyarakat.&nbsp; Pengurus Daerah (PD) XIII GM FKPPI Jawa Timur adalah salah satu yang sudah menyatakan kesiapan penuh menjalankan Program Jaga Warga Terpadu. Program tersebut merupakan instruksi resmi dari pengurus pusat GM FKPPI sebagai wujud aktualisasi Pam Swakarsa untuk memperkuat kewaspadaan dini di tengah masyarakat. &rdquo;Kami di Jawa Timur siap menyukseskan instruksi dari pusat. Esensi dari Pam Swakarsa ini akan kami bumikan dengan semangat gotong royong dan guyub rukun. Ini bukan tentang unjuk kekuatan, tetapi tentang merajut kebersamaan, menjaga kampung dan lingkungan kita secara bersama-sama,&rdquo; ungkap Ketua PD XIII GM FKPPI Jawa Timur Agoes Soerjanto. &nbsp; &nbsp;

TNI menegaskan bahwa Pam Swakarsa yang diaktifkan oleh GM FKPPI saat ini berbeda dengan yang ada di masa lalu.

Diaktifkan Lagi Oleh GM FKPPI, Begini Penjelasan TNI Soal Pam Swakarsa Dulu dan Saat Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/New-Project-64-3312019002.jpg" alt="Surat instruksi pam swakarsa yang beredar di media sosial. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Surat instruksi pam swakarsa yang beredar di media sosial. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instruksi Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) di Seluruh Indonesia beredar luas. Dalam surat dengan kop Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI, instruksi itu disebut berasal dari Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen Jimmy Ramoz Manalu. Mabes TNI pun buka suara soal beredarnya surat tersebut.&nbsp; Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan isi surat terkait pam swaskarsa itu. Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan perintah. Sifatnya hanya imbauan atau ajakan. Sebab, pam swakarsa sudah terbukti efektif meredam gejolak yang terjadi di beberapa daerah.&nbsp; &rdquo;Bukan perintah, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (2/9). Jenderal bintang satu TNI dengan latar belakang Korps Marinir tersebut menyatakan, ajakan untuk turut serta dalam pengamanan lingkungan yang disampaikan oleh aster panglima TNI bertujuan membantu pengamanan wilayah. &nbsp; &rdquo;Imbauan atau ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar, itu benar. TNI melalui aster panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk Generasi Muda FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,&rdquo; terang dia.&nbsp; Freddy menyatakan bahwa instansinya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Khususnya melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli dan ronda, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. &rdquo;Kami menekankan bahwa bentuk keterlibatan tersebut bukan pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Freddy menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat selalu berada dalam koordinasi TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya. Sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa. Selain pam swakarsa, saat ini TNI terlibat dalam patroli skala besar yang dilaksanakan bersama Polri.&nbsp;

Mabes TNI menegaskan instruksi Pam Swakarsa bukan perintah, melainkan ajakan untuk pengamanan lingkungan.

Beredar Luas Instruksi Pam Swakarsa di Seluruh Indonesia, Begini Penjelasan Mabes TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/Dirbinmas-3617469052.jpg" alt="Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombespol Badya Wijaya. (Yogi Wahyu Priyono/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombespol Badya Wijaya. (Yogi Wahyu Priyono/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Direktorat pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya meningkatkan sistem pendinginan atau cooling system menjelang&nbsp;Pilkada Jakarta 2024. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama Pilgub. Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombespol Badya Wijaya mengatakan, cooling system merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif. kali ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi Pilkada Jakarta "Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi kerawanan yang dapat terjadi selama tahapan Pilkada. Terutama mengingat pentingnya momen demokrasi yang akan dihadapi oleh masyarakat," kata Badya, Minggu (4/8). Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan cooling system adalah Siskamling (Sistem Kemananan Lingkungan) yang menjadi bagian pam swakarsa. Pam swakarsa sendiri ada dua macam, yaitu satpam dan keamanan lingkungan. "Sesuai arahan Bapak Kapolda untuk menggiatkan Siskamling di wilayah basis komunitas RW, jadi kita menggunakan itu. Karena kalau komunitas sudah kuat, Insya Allah masalah kepedulian akan timbul untuk menggairahkan kamtibmas lingkungannya," jelasnya. Cara lain untuk meningkatkan cooling system, lanjut Badya, adalah menggelar kegiatan rembuk warga. Dalam kegiatan itu, warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan pihak kepolisian. "Kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana pencerahan dan edukasi politik bagi warga. Tetapi juga sebagai wadah untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan terhadap kepolisian, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan," jelasnya.

Polda Metro Jaya akan menggiatkan Siskamling dan rembuk warga untuk meningkatkan cooling system menjelang Pilkada Jakarta.

Tingkatkan Cooling System Jelang Pilkada Jakarta, Polda Metro Jaya Giatkan Siskamling dan Rembuk Warga   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/eri-dan-Direksi-KBS-dan-PDAM7-1937383497.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau warga mengaktifkan pasukan pengamanan masyarakat (PAM) swakarsa atau sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Baik di lingkungan tempat tinggal, kerja maupun pendidikan menjelang Lebaran tahun ini. &rdquo;Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,&rdquo; kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (17/4). Wali Kota Eri mengimbau masyarakat agar meningkatkan pemeliharaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, salah satunya adalah dengan tidak sembarangan memarkir kendaraan bermotor dan memastikan sudah terkunci ganda atau kunci rahasia. Imbauan tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor: 000.1.10 /8947/ 436.8.6/ 2023 tentang Peningkatan Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Surabaya menjelang Idul Fitri 1444 H/2023 M dan Libur Panjang. Dalam SE yang ditandatangani Wali Kota Eri Cahyadi tanggal 16 April tersebut, terdapat enam poin imbauan. Pertama, kepada para takmir masjid/musala/warga, diimbau untuk melaksanakan kegiatan takbir di masjid/musala wilayah masing-masing dan tidak melakukan takbir keliling untuk mencegah terjadinya kecelakaan. &rdquo;Salat Idul Fitri dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dalam hal terdapat perkembangan peningkatan kasus Covid-19, maka mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku,&rdquo; kata Cak Eri panggilan akrabnya. Kemudian dalam poin kedua, Cak Eri mengimbau warga agar mengaktifkan kembali PAM Swakarsa/Siskamling di lingkungan tempat tinggal, kerja maupun pendidikan. Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. &rdquo;Khususnya kejadian 3C yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor),&rdquo; ujar Eri. Selanjutnya RT/RW diimbau agar menginformasikan kepada warga di wilayah masing-masing untuk meningkatkan pengamanan barang milik warga dengan tidak sembarangan memarkir kendaraan bermotor di teras atau tepi jalan. Juga, memastikan supaya kendaraan tersebut sudah terkunci ganda dan kunci rahasia atau alarm. &rdquo;Serta mengunci rumah, tidak meninggalkan hewan peliharaan, memeriksa dan memastikan kran air dalam kondisi tertutup, regulator gas sudah dilepas dari tabung, steker listrik sudah dicabut saat rumah ditinggalkan,&rdquo; papar Eri. Selain itu, lanjut dia, warga juga diimbau supaya meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan lingkungan sekitar terhadap orang tidak dikenal, warga pendatang/penghuni kos-kosan dan adanya penduduk baru atau warga negara asing (WNA) dengan menempel pemberitahuan agar melapor 1x24 jam dengan membawa kartu identitas atau surat-surat lengkap. &rdquo;Mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan memberitahukan kepada RT/RW atau tetangga terdekat apabila akan bepergian pada saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri,&rdquo; tutur Eri. Selain itu, kata dia, dalam SE yang dibagikan kepada lurah dan camat itu juga mengingatkan kepada warga untuk tidak membuat, mengedarkan, menjual, atau menyalakan petasan untuk mencegah terjadinya bahaya ledakan/kebakaran. Selain itu, camat dan lurah juga diminta berkoordinasi dengan pengelola objek wisata, tempat rekreasi atau pusat perbelanjaan untuk menyelenggarakan posko pengamanan. &rdquo;Melakukan lapor cepat pada kesempatan pertama kepada aparat kepolisian setempat atau command center (Call Center 112) apabila terjadi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta kejadian kedaruratan,&rdquo; ucap Eri. &nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau warga aktifkan PAM swakarsa atau siskamling menjelang Lebaran tahun ini

Wali Kota Surabaya Imbau Warga Aktifkan Pam Swakarsa Jelang Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4-3.png" alt="Petugas TPU Keputih membawa peti yang akan dimakamkan. Yusuf for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Petugas TPU Keputih membawa peti yang akan dimakamkan. Yusuf for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pengaktifan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuai banyak kritik. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto meminta Listyo untuk berhati-hati dan harus bisa memberikan penjelasan kepada publik terkait rencana pengaktifkan kembali Pam Swakarsa.  Menurut Sunanto, Listyo harus ingat bahwa banyak publik pernah mengalami trauma dengan perbuatan Pam Swakarsa pada zaman orde baru. "Seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini masih trauma dengan istilah Pam Swakarsa yang saat orde baru menjadi alat politik rezim dalam membungkam kebebasan sipil," kata Sunanto, Kamis (28/1).  Sunanto menyarankan Listyo Sigit untuk lebih masif melakukan komunikasi ke elemen-elemnen negara seperti pemimpin agama, tokoh bangsa dan tokoh masyarakat. Tujuannya, untuk menyerap segala kegelisahan terkait dengan penegakan hukum dan menjelaskan secara gamblang berbagai agenda kerja penegakan hukum.  "Berbagai keraguan, kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat akan insitusi Polri sebagai penegak hukum harus segera diselesaikan," ujar Sunanto.  Hal ini diharapkan agar visi besar model polisi prediktif sebagaimana termatktub dalam gagasan Polisi Presisi benar-benar terejawantahkan secara praktis dan menyentuh seluruh rakyat. Sehingga penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, tak hanya tajam ke bawah namun juga ke atas.  "Jangan sampai gagasan transformasi Polri Presisi hanya menjadi narasi baik tanpa implementasi penegakan hukum yang transparan, humanis, bertanggungjawab dan berdiri diatas semua golongan," tegas Sunanto.

Pam Swakarsa Mau Dihidupkan, Muhammadiyah Minta Kapolri Hati-hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-27-at-11.58.58.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo - Laily Rachev Setpres" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo - Laily Rachev Setpres</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri terus berupaya meyakinkan Pam Swakarsa bentukannya berbeda dengan Pam Swakarsa yang dibentuk pada 1998. Salah satunya dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak akan melakukan tindakan sewenang-wenang.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pam-swakarsa/">Pam Swakarsa</a> ini merupakan bentuk pengamanan pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk atas dasar kesadaran dan kepentingan masyarakat. ”Yang harus dikukuhkan Polri,” ujarnya.  Karena itu, dapat dipastikan semua aktivitasnya akan diawasi ketat oleh Korps Bhayangkara. Karena itu, Pam Swakarsa tidak akan bisa sewenang-wenang atau berjalan sendiri tanpa pengawasan aparat penegak hukum. ”Khususnya Polri,” imbuhnya.  Pengaktifan kembali Pam Swakarsa ini jadi salah satu prioritas Kapolri baru, Komjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Listyo Sigit Prabowo</a>. Poin tersebut disampaikannya dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR.  Namun, rencana itu mendapat kritik keras sejumlah pihak. Mereka menilai Pam Swakarsa akan menelurkan kelompok semacam FPI (Front Pembela Islam). Mengingat FPI sebenarnya salah satu elemen dari Pam Swakarsa 1998 yang dibentuk untuk mengamankan sidang istimewa.  Mereka yang tak setuju menganggap mengapa Polri menghidupkan lagi Pam Swakarsa yang dulu jadi induk Front Pembela Islam yang beberapa waktu lalu justru dibubarkan pemerintah.  Menurut Rusdi, bentuk Pam Swakarsa ini, pertama, satuan pengamanan atau satpam. Yang diisi orang terdidik dan terlatih Polri. ”Misalnya pengamanan di perusahaan dan kawasan tertentu. Bisa juga di permukiman masyarakat,” urainya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/01/2021/walau-dikritik-pam-swakarsa-jalan-terus/">Walau Dikritik, Pam Swakarsa Jalan Terus</a>  Lalu, bentuk kedua berupa keamanan lingkungan. Yang atas kesadarannya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. ”Diketuai ketua RT maupun RW,” jelasnya.  Bentuk lainnya, diakomodasi kearifan lokal. Seperti di Bali dengan pecalangnya. Maupun kelompok sadar kamtibmas. ”Siswa bhayangkara didekatkan dengan bentuk kepramukaan juga jadi bentuk Pam Swakarsa,” tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Polri Jamin Pam Swakarsa Tak Akan Sewenang-wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210121_041103.jpg" alt="Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Purnomo memberi hormat saat bersiap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2021). Komjen Listyo merupakan calon tunggal Kapolri usulan Presiden Jok" width="100%">
<figcaption>Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Purnomo memberi hormat saat bersiap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2021). Komjen Listyo merupakan calon tunggal Kapolri usulan Presiden Jok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengaku akan menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa. Ide ini kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak, mengingat satuan ini identik dengan Pam Swakarsa di era Soeharto yang kerap melakukan berbagai bentuk intimidasi dan pelanggaran HAM terhadap warga.  Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni angkat bicara. Menurutnya, Pam Swakarsa yang dimaksud dengan Listyo Sigit sangat jauh berbeda dengan Pam Swakarsa yang dibentuk di era Presiden RI ke-2, Soeharto.  “Ini Pam Swakarsa-nya jauh beda ya. Jelas kok dalam aturan Kapolri bahwa Pam Swakarsa yang dimaksud adalah siskammling, satpam, hingga pecalang di Bali dan mahasiswa serta siswa bhayangkara. Jadi jelas-jelas jauh beda dengan Pam Swakarsa di era Pak Harto,” ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (25/1).  Karenanya, menurut Sahroni, keberadaan Pam Swakarsa nanti akan membuat semua elemen keamanan yang sudah ada sejak dulu tersebut bisa bekerja maksimal. “Justru dengan dimunculkannya kembali oleh Kapolri yang baru, maka mereka bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas, karena mereka akan memiliki tugas dan fungsi yang jelas, hingga kinerjanya akan lebih maksimal,” katanya.  Mengingat polemik di masyarakat yang muncul terkait Pam Swakarsa, Sahroni mengusulkan pada pihak kepolisian untuk mengganti narasi nama yang digunakan. “Mungkin bisa diganti aja narasi dan namanya, jangan Pam Swakarsa, biar rakyat nggak bingung,” pungkasnya.  Sebelumnya, Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengaku akan mengatifkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa.  "Kita hidupkan kembali dan tentunya kita integrasikan dengan perkembangan teknologi dan informasi fasilitas-fasilitas yang ada di Polri," ujar Sigit dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (20/1) lalu.

Kapolri Mau Hidupkan Pam Swakarsa Lagi, Sahroni: Ganti Nama Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-kapolri-listyo-1.jpeg" alt="Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengharapkan, publik untuk tidak salah menafsirkan rencana Kapolri terpilih, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang ingin menghidupkan kembali Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Dia menegaskan, Pam Swakarsa yang ingin dihidupkan Listyo Sigit sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pam Swakarsa era 1998 yang dibentuk untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa.  "Untuk Pam Swakarsa, mohon jangan disalahtafsirkan dengan Pam Swakarsa tahun 1998. Beda sama sekali dan tidak ada kaitannya," kata Poengky dikonfirmasi, Minggu (24/1).  Poengky menjelaskan, Pam Swakarsa yang dipaparkan Listyo dalam paparan fit and proper test di DPR pada Rabu (20/1) merujuk pada pengamanan swakarsa seperti tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Menurut Poengky, pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Sejumlah aturan mengenai Pam Swakarsa, sambung Poengky, diantaranya Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2007 tentang Siskamling dan Peraturan Kapolri nomor 24 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, aturan ini disatukan menjadi Peraturan Polisi nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.  "Jadi praktiknya seperti satpam, security atau siskamling," beber Poengky.  Kendati demikian, Poengky menegaskan proses rekrutmen maupun anggaran Pam Swakarsa bukan kewenangan Polri. Dia memandang, Polri hanya berwenang mengkoordinasikan, membina dan mengawasi Pam Swakarsa.  "Polri hanya bertugas untuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan," tandas Poengky.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/01/2021/walau-dikritik-pam-swakarsa-jalan-terus/">Walau Dikritik, Pam Swakarsa Jalan Terus</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Sebelumnya, calon Kepala Polri Listyo Sigit berencana menghidupkan kembali Pam Swakarsa. Hal ini disampaikan Listyo dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Rabu, (20/1). Dalam uji itu, Sigit menjelaskan Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.</div> </div> </div> </div> "Tentunya ke depan Pam swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkamtibmas," pungkas Sigit.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3VfRmvwCC88

Pam Swakarsa Akan Dihidupkan Lagi, Kompolnas: Beda dengan 1998

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pam Swakarsa

Berita Terkini