<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/donor-darah-4162834840.jpg" alt="Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Ni Ken Ritchie (Kiri) dan&nbsp; APPBI DKI, Mualim Wijoyo (Kanan) (Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Ni Ken Ritchie (Kiri) dan&nbsp; APPBI DKI, Mualim Wijoyo (Kanan) (Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Palang Merah Indonesia (PMI) melaporkan bahwa penerimaan donor darah di bulan Ramadhan selalu menurun dibanding bulan lainnya dari tahun ke tahun. Termasuk tahun 2025 ini. Banyak masyarakat yang takut untuk mendonor darah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya memang tiap tahun di bulan Ramadhan penerimaan donor darah selalu menurun. Memang ada faktor ketakutan," ujar Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Ni Ken Ritchie saat menutup gelaran Program Donor Darah yang diselenggarakanAsosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI di Mal Gandaria City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, ia mengatakan bahwa ketakutan untuk mendonorkan darah itu sebenarnya sudah tak relevan. Sebab, sejak lama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa donor darah tak membatalkan puasa.<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sini kita malah mendapatkan banyak manfaat, menambah kesehatan, menambah pahala," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun di sisi kesehatan juga, kata Ni Ken, tak ada masalah mendonorkan darah saat puasa di bulan Ramadhan.&nbsp;"Memang yang penting tapi ada tips-tipsnya. Seperti saat ini mungkin kita mengadakannya menjelang berbuka," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, nanti kalau sudah mulai haus-haus, kita kan nanti duduk-duduk," sambung Ni Ken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, saat berniat untuk mendonorkan darah, ia menyarankan agar memberikan asupan cairan yang cukup saat sahur.&nbsp;"Supaya nanti volume darah di tubuhnya itu juga relatif lebih stabil," pungkas Ni Ken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, menanggapi turunnya angka orang yang mendonorkan darah pada bulan Ramadhan, Ketua APPBI DKI, Mualim Wijoyo menerangkan, pihaknya meggandeng 18 pusat belanja yang ada di Jakarta untuk mengadakan program donor darah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dengan target 1.000 kantong darah. "<em>Alhamdulillah</em>, target 1.000 kantong darah sudah terpenuhi bahkan lebih. Ini merupakan momen yang tepat saat bulan ramadan untuk mengumpulkan stok darah di Jakarta yang sempat menipis," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini sangat rutin digelar oleh APPBI untuk membantu masyarakat yang butuh darah. Setelah Gandaria City, kata Mualim, kegiatan serupa juga akan digelar di Mall lain yang ada di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada kesempatan ini, kami mengingatkan untuk berdonor darah karena kegiatan mulia. Nanti pas ulang tahun Jakarta kami juga akan gelar kegiatan donor darah," terangnya.</div> </div>

Ketua APPBI DKI, Mualim Wijoyo menerangkan, pihaknya meggandeng 18 pusat belanja yang ada di Jakarta untuk mengadakan program donor darah.

Donor Darah saat Ramadhan Tidak Membatalkan Puasa, ini Tipsnya agar Tak Lemas Setelahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000518069-733098049.jpg" alt="Agung Laksono persoalkan pemilihan Ketum PMI dalam jumpa pers di Jakarta. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Agung Laksono persoalkan pemilihan Ketum PMI dalam jumpa pers di Jakarta. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Agung Laksono mempersoalkan proses pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pada Musyawarah Nasional (Munas) 2024. Agung menyatakan, telah bertemu dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum mempertanyakan ketidakjelasan dukungan yang diterimanya dan menegaskan perlunya transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi kemanusiaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada 30 November 2024, saya telah memperoleh 138 surat dukungan dari total 407 utusan yang berhak hadir. Ini berarti dukungan yang saya terima mencapai 33,91 persen, melebihi syarat minimum 20 persen sesuai Pasal 66 ayat (2) ART PMI. Namun, panitia Munas belum memberikan respons atas dukungan tersebut," kata Agung Laksono kepada wartawan, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agung menyampaikan, hingga 7 Desember 2024, total dukungan terhadap dirinya telah mencapai 254 suara. Namun, sehari setelahnya, panitia Munas hanya mengakui 36 suara sebagai sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada klarifikasi atas 111 suara lainnya, sementara Munas memutuskan Pak Jusuf Kalla terpilih secara aklamasi," ucap Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015466010/menkum-supratman-belum-keluarkan-sk-kepengurusan-pmi-versi-jusuf-kalla-agung-laksono-dorong-digelarnya-mediasi">Menkum Supratman Belum Keluarkan SK Kepengurusan PMI Versi Jusuf Kalla, Agung Laksono Dorong Digelarnya Mediasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menyoal proses pemilihan, Agung juga menyoroti perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI pada 2018 yang memungkinkan Ketum menjabat tanpa batasan periode. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebelumnya yang hanya memperbolehkan dua periode kepemimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan ini memungkinkan Ketua Umum menjabat seumur hidup, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah PMI maupun ICRC (International Committee of the Red Cross). Ketua ICRC biasanya menjabat antara 4 hingga 12 tahun, sementara Jusuf Kalla sudah lebih dari 15 tahun," ujar Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, perubahan AD/ART seharusnya dilakukan melalui Munas, bukan rapat pleno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mempertanyakan legalitas perubahan tersebut, dan meminta pemerintah meninjau ulang keputusan yang mengakui kepengurusan hasil Munas 2024," paparnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, Agung juga menyoroti dugaan pelanggaran prinsip netralitas yang menjadi dasar organisasi kepalangmerahan. Dirinya menyinggung keterlibatan Jusuf Kalla dan Sekjen PMI Sudirman Said dalam kampanye politik Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PMI adalah organisasi yang harus netral. Keterlibatan pengurus dalam politik praktis merusak prinsip dasar yang dijunjung tinggi PMI dan ICRC," urai Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agung menekankan, perlunya audit terhadap laporan keuangan PMI yang menurutnya tidak pernah dipublikasikan secara transparan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 31 UU Kepalangmerahan mengatur bahwa pengelolaan pendanaan PMI harus transparan dan diaudit. Ini adalah bentuk akuntabilitas kepada publik," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Agung meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen guna meninjau proses pemilihan dan perubahan AD/ART PMI. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Jusuf Kalla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap pemerintah, sebagai pelindung kepalangmerahan Indonesia, bisa mengambil langkah tegas untuk menjaga marwah dan integritas PMI," pungkasnya.</div>

Agung Laksono mempersoalkan proses pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pada Musyawarah Nasional (Munas) 2024.

Agung Laksono Persoalkan Proses Pemilihan Ketum PMI yang Dinilai Tidak Transpran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT2-Golkar-Usul-Menteri-eca2.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengusulkan lima kursi menteri untuk Partai Golkar di Kabinet Kerja Jilid 2. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengusulkan lima kursi menteri untuk Partai Golkar di Kabinet Kerja Jilid 2. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyebut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) kubu Jusuf Kalla belum diterbitkan. Menurutnya, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, lembaga ini tidak memerlukan SK formal sebagai dasar legalitas, melainkan hanya pengakuan yang bersifat administratif.</p> <p>"Di AD/ART PMI memang tidak disyaratkan adanya SK dari siapapun, hanya berbentuk pengakuan,&rdquo; ujar Supratman.</p> <p>Merespons pernyataan itu, Ketua Umum PMI versi Munas Tandingan, Agung Laksono mengatakan, pernyataan tersebut memberikan peluang untuk mengungkap kepengurusan PMI yang sebenarnya.</p> <p>&ldquo;Saya merasa bersukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya. Karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI No : M.HH-A1-11, tgl 19 desember 2024. Padahal itu bukan surat pengesahan,&rdquo; kata Agung.</p> <p>Agung juga mengkritik pelaksanaan Munas PMI XXII yang berlangsung pada 8&ndash;10 Desember 2024. Baginya, Munas tersebut melanggar mekanisme dan prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019&ndash;2024 yang tidak melalui mekanisme formal.</p> <p>&ldquo;AD/ART PMI 2019&ndash;2024 memuat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan Ketua Umum tanpa batas. Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,&rdquo; kata Agung.</p> <p>Jusuf Kalla sendiri diketahui telah menjabat Ketua Umum PMI selama tiga periode sejak 2009. &ldquo;Saya tidak bisa menolak saat mereka secara aklamasi memilih saya. Apalagi dukungan yang saya terima sudah memenuhi syarat lebih dari 20 persen utusan yang berhak hadir,&rdquo; ujar Agung.</p> <p>Untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan PMI, Agung mengusulkan agar Menkum segera memediasi kedua belah pihak. Ia berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan kronologi dan fakta terkait penyelenggaraan Munas PMI XXII.</p> <p>&ldquo;Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,&rdquo; tutup Agung.</p>

Agung Laksono mengatakan, pernyataan tersebut memberikan peluang untuk mengungkap kepengurusan PMI yang sebenarnya.

Menkum Supratman Belum Keluarkan SK Kepengurusan PMI Versi Jusuf Kalla, Agung Laksono Dorong Digelarnya Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/WhatsApp-Image-2024-12-09-at-120805-PM-3165957808.jpeg" alt="Agung Laksono secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Agung Laksono secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) kubu Agung Laksono, Ulla Nuchrawaty Usman, menyatakan keberatan terhadap Surat Jawaban Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI XXII yang berlangsung pada 8&ndash;11 Desember 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keberatan ini disampaikan untuk menanggapi berbagai persoalan yang mencuat selama penyelenggaraan Munas termasuk dugaan pelanggaran mekanisme dan prosedur organisasi. Ulla mengkritisi isi surat Kemenkumham yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Surat tersebut belum dapat dijadikan dasar legitimasi karena PMI tidak tercatat atau terdaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum. Selain itu, surat tersebut hanya mengakui, bukan mengesahkan, hasil Munas dan susunan kepengurusan," kata Ulla di Jakarta, Sabtu (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ulla menyoroti sejumlah pelanggaran selama Munas, termasuk penggunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI 2019&ndash;2024 yang dianggap tidak sesuai mekanisme.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;AD/ART tersebut lahir dari Rapat Pimpinan yang diperluas pada 2018, bukan dari Munas sebagai forum tertinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan reformasi yang kami junjung tinggi," tegasnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015436503/641-ribu-pmi-sudah-ikut-bpjs-ketenagakerjaan-pekerja-yang-mau-ke-korsel-diberi-sosialisasi">641 Ribu PMI Sudah Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja yang Mau ke Korsel Diberi Sosialisasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia menyoroti aturan masa jabatan Ketua Umum yang tidak dibatasi dalam AD/ART.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketua Umum saat ini, Bapak Jusuf Kalla, sudah menjabat selama tiga periode dan kini terpilih kembali untuk periode keempat. Ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan semangat pembatasan jabatan publik maksimal dua periode," tambahnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ulla juga menyoroti proses persidangan yang dinilai tidak mencerminkan prinsip musyawarah untuk mufakat.&nbsp; Beberapa peserta Munas mengeluhkan tata tertib yang tidak dibahas secara terbuka dan keputusan sepihak dalam penentuan aturan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahkan, mikrofon dicabut oleh panitia atas permintaan pimpinan sidang, sehingga tidak ada dialog dua arah yang transparan," tegasnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengakhiri polemik ini, Ulla mendesak Kemenkum memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. &ldquo;Mediasi adalah langkah yang adil dan wajar untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ada," tandasnya.&nbsp;&nbsp;</div>

PMI kubu Agung Laksono menyatakan keberatan terhadap Surat Jawaban Kemenkum yang mengakui Jusuf Kalla sebagai Ketum PMI lagi.

PMI Kubu Agung Laksono Tolak Putusan Pemerintah yang Kukuhkan Jusuf Kalla Jadi Ketum PMI