<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/AUDZxAJO7cI0winRoouUiJ39xRzEenG8XCihyPVJ-1-3199662276.jpg" alt="Pria berinisial RD, 35, diamuk massa usai diduga melakukan kekerasan dan tindak asusila terhadap sejumlah siswa dan siswi SMPN 1 Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (@jabodetabek24info)" width="100%">
<figcaption>Pria berinisial RD, 35, diamuk massa usai diduga melakukan kekerasan dan tindak asusila terhadap sejumlah siswa dan siswi SMPN 1 Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (@jabodetabek24info)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Seorang pria berinisial RD, 35, diamuk massa usai diduga melakukan kekerasan dan tindak asusila terhadap sejumlah siswa dan siswi SMPN 1 Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.&nbsp;</p> <p>Insiden ini menyulut emosi warga dan keluarga korban. Amarah massa memuncak saat RD diamankan di sebuah rumah di Kampung Kepuh.</p> <p>Mereka mengepung lokasi penangkapan karena geram atas perbuatan pelaku yang disebut sudah berlangsung cukup lama.</p> <p>Penangkapan RD oleh massa terekam dalam sebuah video viral yang diunggah akun instagram @jabodetabek24info. Dalam video itu, terlihat terduga pelaku RD hanya bisa terduduk di teras rumah dengan mengenakan sweater hitam.&nbsp;</p> <p>Tak lama, puluhan massa langsung merangsek masuk ke dalam rumah dan memberikan salam olahraga kepada RD.</p> <p>"Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah korban dugaan asusila yang dilakukan RD lebih dari satu orang. Tak hanya itu, sedikitnya empat siswa juga mengaku telah menjadi korban kekerasan fisik," tulis akun itu dikutip JawaPos.com, Selasa (1/7).</p> <p>RD bahkan disebut-sebut memaksa beberapa siswa untuk melakukan pemalakan terhadap teman-teman mereka sendiri. Jika menolak, mereka diintimidasi bahkan mengalami kekerasan fisik.</p> <p>Uang hasil pemalakan tersebut disebut-sebut harus disetorkan kepada RD.&nbsp;Kini, RD dikabarkan telah diserahkan ke aparat kepolisian untuk ditindak lebih jauh.</p>

Seorang pria berinisial RD, 35, diamuk massa setelah diduga melakukan kekerasan dan asusila terhadap siswa di Bekasi.

Viral Pria di Bekasi Diduga Melecehkan dan Paksa Siswa Palak Temannya, Warga Langsung Beri Salam Olahraga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/JKT_Musyawarah-Nasional-Konsolidasi-Persatuan-Kadin-Indonesia_SALMAN-TOYIBI_-8JPG-189396665.jpg" alt="Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kanan), Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid (kiri) bersiap mengikuti Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, Kam" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie (kanan), Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya Arsjad Rasjid (kiri) bersiap mengikuti Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta, Kam</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan telah menonaktifkan sebanyak tiga anggotanya usai ditetapkan menjadi tersangka pemalakan proyek Rp 5 triliun.&nbsp;</p> <p>"Dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, Kadin Indonesia akan menonaktifkan ketiga anggota Kadin hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Anindya Bakrie dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/5).&nbsp;</p> <p>Dia membeberkan, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah dijalani anggota Kadin Cilegon tersebut dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten.&nbsp;</p> <p>Anindya juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi pada Jumat (9/5), saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan.&nbsp;</p> <p>Pada saat diskusi berlangsung terjadi adegan yang terkesan intimidasi dan &ldquo;pemalakan&rdquo;. Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten. Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Cilegon yang terlibat 'pemalakan'," beber Anindya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten secara resmi menetapkan tiga tersangka pengancaman dan intimidasi perusahaan di Cilegon.&nbsp;</p> <p>Penetapan tersangka dilakukan usai viral video minta jatah proyek Rp 5 triliun atas pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, di Cilegon, Banten.</p> <p>Dalam kasus tersebut, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Banten.</p> <p>Penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon Ismatullah Ali dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Rufaji Zahuri. &nbsp;</p> <p>Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/5) malam dan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten.&nbsp;</p>

Kadin Indonesia menonaktifkan tiga anggotanya yang terlibat pemalakan proyek di Cilegon senilai Rp 5 triliun, menunggu keputusan hukum.

Anindya Bakrie Nonaktifkan Tiga Pengurus Kadin Cilegon, Usai Palak Pengusaha dengan Proyek Rp 5 Triliun dan jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/preman-thamrin-city-1310586503.jpg" alt="Sembilan dari 28 preman dari organisasi masyarakat (ormas) di ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (12/5). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sembilan dari 28 preman dari organisasi masyarakat (ormas) di ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (12/5). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sembilan dari 28 preman yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka kerap beraksi dengan modus parkir liar kawasan Thamrin City dan Monas.</p> <p>Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Danny Yulianto menjelaskan, modus yang mereka gunakan ialah memaksa warga yang hendak parkir untuk membayar uang dalam jumlah tidak wajar.&nbsp;"Pemaksaannya untuk memberikan uang antara Rp20.000 dan lebih dari itu," ujar Danny dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Senin (12/5).</p> <p>Dari tangan pelaku, polisi menyita uang senilai Rp 980.000 serta ratusan spanduk, bendera, dan baliho ormas yang dipasang ilegal.&nbsp; "Dan dari alat bukti yang berhasil kita sita itu ada uang sekitar Rp980.000 dan juga penertiban baliho, spanduk dan bendera itu sekitar lebih dari 200-300 lembar," jelasnya.</p> <p>Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 9 tahun. Serta pasal 335 ayat (1) KE 1E KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 1 tahun.</p> <p>Danny mengatakan, penindakan terhadap premanisme akan terus dilakukan sebagai bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025. Operasi itu dilaksanakan selama 15 hari sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 23 Mei 2025.</p> <p>"Negara tidak boleh takut terhadap segala bentuk perbuatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat," tambahnya.</p>

Sembilan preman ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat terkait parkir liar di Thamrin City dan Monas, uang senilai Rp 980.000 disita.

Polisi Ringkus 28 Preman Anggota Ormas yang Sering Palak Warga di Thamrin City dan Monas, 9 Jadi Tersangka

<div id="m#msg-f:1826553211864087113" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/Screenshot_20250314_141103_X-3451542613.jpg" alt="Tangkapan layar video viral petugas Dishub Bekasi diduga palak sopir kendaraan yang mati Kir. (Platform X)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral petugas Dishub Bekasi diduga palak sopir kendaraan yang mati Kir. (Platform X).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826553211864087113-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Nggak habis-habis viral yang melibatkan oknum-oknum berseragam. Kali ini giliran petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi diduga memalak uang sebesar Rp 1,5 juta kepada pengendara mobil niaga yang Kir-nya baru mati tiga hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut viral di berbagai platform media sosial, Instagram, TikTok, Facebook dan X. Video viral tersebut memperlihatkan petugas Dishub Bekasi yang diduga meminta uang Rp 1,5 juta kepada sopir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah disinggung di atas, penyebab oknum Dishub Bekasi yang memalak sopir tersebut karena kendaraan yang dibawa sopir telat melakukan uji Kir 3 hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Yg lagi viral, Dishub Minta 1,5 juta denda KIR 3 hari. Ancam sopir lansia dibawa ke polisi. Gimana tanggapan kalian?? Dishub Bekasi,"&nbsp;</em>demikian caption video viral tersebut yang diunggah di akun X @bacottetangga__.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video tersebut terdengar perdebatan antara oknum petugas Dishub dengan sopir mobil. Petugas Dishub yahh diduga meminta uang sebesar Rp 1,5 juta itu marah saat tahu dirinya direkam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan videoin pak ya, nanti sampean saya proses ke Polres ya," ujar oknum petugas tersebut dengan nada tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015763493/viral-gubernur-aceh-muzakir-manaf-minta-semua-toko-tutup-saat-azan-berkumandang">Viral Gubernur Aceh Muzakir Manaf Minta Semua Toko Tutup saat Azan Berkumandang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oknum petugas Dishub tersebut juga mengatakan bahwa sang sopir sudah berumur. Namun tidak memiliki etika, karena merekam video orang lain tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampean sudah tua tapi gak beretika. Wartawan aja ada etikanya pak, minta izin! Tau gak sampean? Tau gak undang-undangnya?" tanyanya tampak kesal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sopir mobil tersebut terlihat tenang. Si sopir menjawab bahwa dirinya tidak tahu aturan tersebut, namun, oknum petugas tetap tidak terima dan kembali menegurnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bapak masih mau dihargain orang, jangan seenaknya sendiri Pak! Sampean udah tua, paham gak? Sampean mau diproses di Polres?" ujar oknum petugas Dishub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kembali menjawab, si sopir menyatakan kalau dia tidak keberatan diproses di kantor polisi. Hanya saja, dia meminta aturan dan Undang-undang yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"lya nggak apa-apa, kalo memang ada undang-undangnya, ada hukumnya mau," jawab sang sopir dan jawaban ini justru membuat situasi semakin tegang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut kemudian menjadi viral di media sosial. Ribuan netizen telah melihat dan menanggapi video tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, memang Kir yang mati merupakan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dipio dengan pidana kurungan paling lama uaa bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila masa berlaku uji Kir kendaraan Anda habis atau mati, Anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen dari biaya retribusi per bula keterlambatan. Biaya retribusi KIR biasanya sekitar Rp 60.000 untuk kendaraan baru dan Rp 53.000 untuk perpanjangan atau uji berkala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dapat dikenakan sanksi administratif, kalau Anda mengoperasikan kendaraan dengan Kir yang tidak valid, Anda dapat dikenakan sanksi tambahan seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin operasional kendaraan.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Nggak habis-habis viral yang melibatkan oknum-oknum berseragam. Kali ini giliran petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi.

Oknum Berseragam Viral Lagi, Petugas Dishub Diduga Palak Sopir Karena Kir Mati 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/vir-1765661635.jpg" alt="Tangkapan layar viral kelurahan di Bekasi minta AC ke bos toko kasur. (Instagram/@infobekasi)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar viral kelurahan di Bekasi minta AC ke bos toko kasur. (Instagram/@infobekasi).</figcaption>
</figure> <div id=":1pn" class="ii gt"> <div id=":1pm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;<span class="il">Viral</span>&nbsp;lagi,&nbsp;<span class="il">viral</span>&nbsp;terus,&nbsp;<span class="il">viral</span>&nbsp;melulu, pemerintah diduga memalak rakyatnya. Kejadian di Bekasi, kelurahan setempat diduga meminta bos toko kasur untuk membelikan pendingin ruangan atau AC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir Instagram @infobekasi, sebuah surat dari Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna bikin gempar media sosial atau medsos. Pasalnya, dalam surat tersebut berisi permohonan bantuan pendingin ruangan atau AC untuk kantor kelurahan yang baru ditempati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasanya, pendingin ruangan dibutuhkan agar memaksimalkan layanan kepada masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015752387/akui-salah-pertahankan-erik-ten-hag-pemilik-manchester-united-beri-dukungan-untuk-ruben-amorim">Akui Salah Pertahankan Erik ten Hag, Pemilik Manchester United Beri Dukungan untuk Ruben Amorim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langsung saja,&nbsp;<span class="il">viral</span>&nbsp;surat dari kelurahan yang meminta bos toko kasur untuk membelikan AC buat kelurahan tersebut jadi gunjingan netizen seantero dunia maya. Khususnya warga Bekasi yang malu dengan kelakuan aparat pelayan masyarakatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Biasa modusnya gini guys : Minta ke pengusaha, habis itu klaim kalo anggarannya kepake buat beli AC. Nanti pas di periksa BPk, kan barangnya ada, jd mereka nga bisa di tuduh korupai modus lama ini di semuanya,"</em>&nbsp;komentar pengguna Instagram dengan akun @d33ny3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga netizen yang berkomentar mengaitkan&nbsp;<span class="il">viral</span>&nbsp;surat permohonan tersebut dengan momentum dekat hari raya Idul Fitri. Biasanya memang menjelang Lebaran, banyak ormas yang meminta-minta sumbangan THR kepada pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Seperti itu modus buat THR, seolah2 minta AC,"&nbsp;</em>komentar pengguna Instagram dengan akun @yogiaryoko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015752405/dikabarkan-hengkang-ke-real-madrid-william-saliba-beri-beri-pernyataan-tegas-untuk-arsenal">Dikabarkan Hengkang ke Real Madrid, William Saliba Beri Beri Pernyataan Tegas untuk Arsenal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya juga keheranan. Menyinggung soal APBD Bekasi yang terbilang besar. Apalagi Pendapatan Asli Daerah Bekasi yang banyak wilayah pabrik-pabrik juga punya kontribusi terhadap pemasukan wilayah yang harusnya bisa untuk pembangunan atau bahkan memperbaiki sarana pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"APBD kota bekasi gede lohh...timbang beli AC ngga mampu ni lurah?"&nbsp;</em>tanya akun Instagram @andiprast18 keheranan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris BKPSDM Kota Bekasi, Henry Mayors, mengatakan, Lurah Jatiraden yang di dalam surat itu terbubuh tanda-tangan akan dipanggil untuk diminta klarifikasi. "Kami akan memanggil lurah sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan, untuk diminta klarifikasi dan keterangannya," katanya ketika dikonfirmasi wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Henry enggan berkomentar lebih dalam ihwal isi dalam surat yang membuat heboh media sosial. Ia menyebut, lembaganya fokus meminta klarifikasi dari pimpinan di kelurahan tersebut.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div>

Viral Pemerintah diduga memalak rakyatnya. Kejadian di Bekasi, kelurahan setempat diduga meminta bos toko kasur untuk membelikan AC.

Duh, Viral di Media Sosial, Kelurahan di Bekasi Palak Bos Toko Kasur Minta Dibelikan AC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure><strong>”PAJAK</strong> dan Palak Itu Beda”. Judul tulisan seru itu terpacak di beranda situs resmi Ditjen Pajak (https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-palak-itu-beda). Isinya tentu menyangkal sindiran yang menyejajarkan pajak dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/palak/">palak</a>, dua kata yang huruf tengahnya (J dan L) hanya selisih tiga huruf dalam alfabet.<br /> <br /> Tersirat ada kerisauan dalam tulisan anonim yang sudah 472 kali diklik sejak April 2022 itu. Definisi pajak dalam undang-undang memang bisa dipersepsi sebagai "palak oleh negara” karena juga main paksa dan tak bisa dihindari. Klop dengan sindiran umum: di dunia ini yang pasti hanya dua, yaitu mati dan pajak. Bahkan, ketika si mati dikubur pun, kain kafannya dipajaki.<br /> <br /> Pengartian "pajak” menurut UU Perpajakan memang "seram”. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<br /> <br /> Definisi itu setidaknya menyebut lima elemen linier dari negara (subjek) ke rakyat (objek) yang tak bisa dibantah. Yakni, wajib (tak bisa ditolak), terutang (tiba-tiba punya utang pajak), memaksa (kalau tidak bayar bisa dipenjara), tidak mendapat imbalan secara langsung (jangan tanya dapat apa dari bayar pajak), serta digunakan untuk keperluan negara (kita tahu siapa mereka).<br /> <br /> Di akhir definisi, wajib pajak dihibur dengan "bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Benarkah? Rumit menjelaskannya. Karena secara resmi tak ada imbalan langsung dari pajak. Yang jelas makmur duluan adalah rakyat yang berstatus <a href="https://www.jawapos.com/tag/pegawai-pajak/">pegawai pajak</a>.<br /> <br /> Dari daftar tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak yang beredar, ada 16 tingkat. Yang tertinggi Rp 117,4 juta, yang terendah Rp 21,6 juta. Ini tukin kasta tertinggi di antara para pegawai negeri. Kalau target tercapai, tukin maksimum mengalir ke kantong orang pajak itu. Itu belum terhitung gaji pokok mereka.<br /> <br /> Daftar resmi tukin para debt collector –karena pajak dianggap debt alias utang– itu beredar karena viralnya insiden yang tak terkait perpajakan. Yakni, penghajaran putra pejabat eselon III Ditjen Pajak terhadap putra pimpinan Ansor. Setelah peristiwa berdarah ini, beredar gambar si putra orang pajak itu gemar bergaya pakai mobil dan motor mewah. Anak polah bapak kepradah (tingkah anak berakibat pada bapak). Maka, terkoreklah harta bapaknya, Rp 56 miliar. Meski si bapak kini bergaji Rp 60 jutaan sebulan, harta itu dianggap kelewat jumbo.<br /> <br /> Bogem "salah musuh” itu membuat berantakan. Nikmat harta membawa sengsara. Bikin orang koma, kena DO, dijauhi para bestie, resign, hingga penjara. Keributan antaranak muda itu juga membuka peti Pandora perpajakan di Kementerian Keuangan.<br /> <br /> Menkeu Sri Mulyani, bos para pegawai pajak, kini meradang. Padahal, dia mestinya semringah karena target pajak tahun 2022 tercapai sampai tumpah-tumpah. Sukses menyedot Rp 2.034,5 triliun atau 114 persen dari target sebesar Rp 1.784 triliun. Mampu membiayai 66 persen belanja negara.<br /> <br /> Situasi ceria itu terjadi sejak 2021. Meski rakyat dirundung pandemi, ternyata tercapai target pajak 107 persen, Rp 1.547,8 triliun. Dan mampu membiayai belanja negara hampir 57 persen. Jadi meski situasi susah, rakyat (yang pegawai pajak) tetap makmur…<br /> <br /> Sri Mulyani makin muram karena ternyata 13 ribu (44 persen) pegawainya, mayoritas orang <a href="https://www.jawapos.com/tag/pajak/">pajak</a>, tidak lapor kekayaan (LHKPN) yang jadi perintah UU. Kontras nian. Kalau rakyat telat lapor harta lewat surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT), ancamannya macam-macam. Hingga denda 30 persen.<br /> <br /> Pegawai yang sudah lapor LHKPN pun sepertinya ditumpuk begitu saja. Kalau tidak, mengapa baru sekarang harta Rp 56 miliar itu mulai diusut? Kalau anaknya tidak memukul orang, mungkin akan dibiarkan saja. Pertanyaan bisa berlanjut: berapa banyak di antara laporan kekayaan para aparat keuangan itu yang dibiarkan saja meski mencurigakan.<br /> <br /> Kenapa tak belajar dari kasus Gayus Tambunan, yang waktu itu (2010) Sri Mulyani juga Menkeu? Betapa cepat. Apalagi nama pegawai pajak nakal ini dikenang sebagai julukan halte di depan kantor pusat pajak sebagai ’’halte Gayus”.<br /> <br /> Setelah keributan bogem ini, viral sindiran para pejabat membrifing keluarganya agar tiarap. Mainan-mainan mewah dan mahalnya disimpan dulu. Mirip setelah para pembesar polisi kena tegur Jokowi soal gaya hedon.<br /> <br /> Di sisi lain, semestinya juga akan terjadi pelaporan kekayaan susulan besar-besaran ke KPK. Mungkin bukan jumlah harta sesungguhnya yang dilaporkan karena belajar dari "kejujuran” laporan kekayaan Rp 56 miliar yang malah dicurigai itu. Repotnya, kalau ribuan laporan itu hanya formalitas tanpa verifikasi, bisa jadi ada bagian besar harta kekayaan mereka tetap tersembunyi. Seperti harta para tukang palak. (*)<br /> <br /> <strong>*) Senior Editor <em>Jawa Pos</em></strong>

Bogem Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-uang-rp-5-ribu-tukang-palak-diringkus-polisi_m_.jpg" alt="Pelaku saat diamankan di Mapolda Sumsel." width="100%">
<figcaption>Pelaku saat diamankan di Mapolda Sumsel.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> MR, 14, satu dari dua pemalak yang sering beraksi di kawasan Simpang Empat Jalan Macan Lindungan, Palembang, ditangkap polisi, Kamis (31/1), Komplotan ini sering memintai uang kepada sopir truk yang tengah melintas.</p><br /> <p>Bahkan, dengan mengancam sopir menggunakan senjata tajam agar menyerahkan uang mereka. Tak hanya itu saja, jika para sopir tidak memberikan sejumlah uang maka komplotan ini tidak segan-segan memecahkan kaca truknya.</p><br /> <p>Ditemui di Polda Sumsel, Pelaku MR mengakui jika dirinya bersama dua rekannya yakni Putra alias Godak dan Ujuk sering memintai uang kepada para sopir yakni sebesar Rp 5 ribu per mobil. Dalam sehari, mereka pun bisa mendapatkan uang mencapai Rp 50 ribu.</p><br /> <p>&ldquo;Saya hanya ikut-ikutan saja pak, uangnya juga digunakan untuk makan sehari-hari pak,&rdquo; katanya saat ditemui di Polda Sumsel.</p><br /> <p>Biasanya, mobil yang menjadi target yakni bernomor polisi dari luar daerah. Namun, jika sopir tidak mau maka dirinya pun membiarkan sopirnya lewat. Untuk senjata tajam, Ia mengklaim tidak mengetahui siapa diantara mereka yang membawanya.</p><br /> <p>&ldquo;Aku dak tau pak siapo yang membawa sajam itu pak,&rdquo; singkatnya.</p><br /> <p>Ditempat yang sama, Korban, Anto, 32, mengatakan saat kejadian dirinya dimintai uang oleh pelaku. Bahkan, saat itu dirinya juga ditodong menggunakan senjata tajam. Beruntung, saat kejadian ada polisi sehingga langsung ditangkap.</p><br /> <p>&ldquo;Saya sering lewat disana pak, mereka selalu memintai uang. Bahkan, nereka bawa sajam jenis sangkur pak, dan ditodongkan ke leher saya,&rdquo; singkatnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Brigpol Ali Martoyo menambahkan, saat penangkapan dirinya bersama rekannya tengah melakukan patrol dan melihat MR bersama dua rekannya melancarkan aksinya. Sehingga, ia pun langsung menangkap MR, sedangkan dua rekannya sempat melarikan diri.</p><br /> <p>&ldquo;Kini MR tengah dilakukan pemeriksaan di Polda Sumsel,&rdquo; tutupnya.</p><br /> <p></p><br /> <p>&nbsp;</p>

Minta Uang Rp 5 Ribu, Tukang Palak Diringkus Polisi

palak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#palak

Berita Terkini