<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/IMG_20231112_165926-975729233.jpg" alt="Ketua  (TKN) Sufmi Dasco Ahmad (kedua dari kiri) dan Sekretaris TKN KIM Nusron Wahid (kedua dari kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua  (TKN) Sufmi Dasco Ahmad (kedua dari kiri) dan Sekretaris TKN KIM Nusron Wahid (kedua dari kanan).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan temuan dugaan pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo menunjukkan siapa yang sesungguhnya curang dalam Pemilu 2024.</p> <p>Nusron mengumpamakan temuan itu dengan sebuah peribahasa Jawa. "Kalau kata orang Jawa, ini becik ketitik olo ketoro (benar pasti kelihatan benar, jelek ketahuan siapa yang melakukan)," kata politikus Partai Golkar itu saat ditemui di Jakarta, Sabtu (18/11).</p> <p>Selama ini, kata Nusron ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan pemilu curang dan aparat tidak netral.</p> <p>"Bahkan dipidatokan waktu pengundian. Kan akhirnya ketahuan siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, Jangan sampai nanti malu sendiri kalau ketahuan maling teriak maling, di depan media bilang nonton drakor politik, dibilang demokrasi tergerus, tapi praktiknya di lapangan malah jadi pemeran drakor itu sendiri.&rdquo; kata Ketua GP Ansor 2010-2015.</p> <p>Nusron&nbsp;mengatakan temuan terkait pakta integritas Pj. Bupati Sorong ini harus ditindaklanjuti oleh aparatur hukum, jika terbukti benar maka ini merupakan pelanggaran yang serius. Jangan sampai kepercayaan rakyat yang tergerus karena ada temuan-temuan di lapangan bahwa pejabat ikut tampil jadi pemain dalam proses pemenangan capres tertentu seperti yang ditunjukkan dalam dokumen pakta integritas Pj. Bupati Sorong.</p> <p>Nusron mempertanyakan tindak lanjut dari kementerian terkait, baik Kemendagri ataupun Kemen PAN RB. &ldquo;Kemana Kemendagri dan Kemenpanrb kalau ada temuan seperti ini? harus segera diusut agar ketahuan siapa pemain drakor yang sebenarnya. Jadi masyarakat tau berdasarkan fakta. Dan harapannya, kementerian terkait tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan,&rdquo;&nbsp;pungkas Nusron.</p> <p>Sebelumnya beredar di publik dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban. Pakta integritas yang berisi lima poin tersebut dalam poin keempat tertulis: &ldquo;Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong.</p>

Nusron Wahid, mengatakan temuan dugaan pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024.

Respons TKN Prabowo-Gibran Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong dan Pengakuan ASN di Boyolali

<div dir="auto"> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/JKT-1-KPK-TAHAN-PJ-BUPATI-SORONG-FED-1JPG-2513988033.jpg" alt="Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyebut soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.</p> <p>Menko Polhukam ini menilai pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Bahkan, Mahfud juga mengatakan kalau pakta integritas itu tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri(ASN) meskipun ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.</p> <p>Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (Pedphi), Abdul Chair Ramadhan menilai pernyataan Mahfud MD tersebut tidak bisa dijadikan dalil meskipun pakta integritas itu ditandatangani pada bulan Agustus sebelum penetapan capres-cawapres. Sebab, ada potensi terjadi permasalahan hukum yang harus diusut.</p> <p>&ldquo;Tentu tidak bisa didalilkan pada saat itu belum ada penetapan capres cawapres, pakta integritas itu kalau benar itu kan bulan Agustus, tetapi faktanya Ganjar dideklarasikan bulan April," kata Abdul Chair dalam keterangannya, Jum'at (17/11).</p> <p>"Jadi antara pendeklarasian Ganjar bulan April dengan adanya temuan pakta integritas bulan Agustus, kita dapat menduga itu ada permasalahan hukum,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Dijelaskan Absul Chair, ketika seseorang sudah dideklarasikan oleh partai secara materiil perbuatan objek tertentunya sudah ada. "Karena dia calon yang diusung oleh partai walaupun belum ada penetapan capres cawapres secara definitif oleh KPU itu hal yang lain,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Abdul Chair juga menegaskan jika isi dalam pakta integritas yang meminta memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo itu benar, jelas sudah melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>Pasalnya, Pj Bupati Sorong tersebut melanggar Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 yang disebutkan bahwa ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.</p> <p>&ldquo;Jelas itu menyalahi prinsip netralitas ASN, sebagaimana dimaksudkan di dalam undang-undang ASN. Jadi norma nya itu bahwa ASN itu dalam hal ini Pj. Bupati Sorong, dia harus mengedepankan netralitas,&rdquo; ujar Abdul Chair</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Dengan adanya dokumen pakta integritas bupati tersebut dengan Kabinda (Kepala Badan Intelijen Negara Daerah) itu menunjukkan pelanggaran netralitas,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Apalagi, kata Abdul Chair disebutkan dengan jelas salah satu poin dari pakta integritas itu memberikan jaminan untuk mencari dukungan dan kontribusi suara pada Pilpres 2024 pada Ganjar Pranowo minimal 60 persen + 1, hal itu jelas bertentangan dengan netralitasnya sebagai ASN.</p> <p>&ldquo;Nah dalam kapasitas dia sebagai bupati itu bertentangan, menyalahi prinsip netralitas sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan,&rdquo; jelas Chair.</p> <p>Pakar hukum tata negara dari Universitas Krisnadwipayana itu mengatakan, tidak hanya Pj Bupati Sorong, ia juga menyebut keterlibatan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban dalam pakta integritas itu jelas melanggar hukum.</p> <p>&ldquo;Jadi yang dilihat ini adalah dukungan bupati dalam kaitannya dengan pakta integritas yang melibatkan Kepala BIN daerah itu sudah jelas-jelas pelanggaran hukum", terang Abdul Chair</p> <p>"Jadi tidak boleh kepala daerah itu penyelenggara negara apapun sebutannya itu dia memberikan dukungan dalam jabatan tersebut terkait dengan kewenangannya terkait dengan kekuasaannya menggunakan fasilitas negara untuk mewujudkan dukungan terlebih lagi jelas-jelas itu kan 60% + 1,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut Abdul Chair meminta agar aparat penegak hukum mengusut siapa aktor intelektual yang membuat pakta integritas tersebut, pasalnya dikhawatirkan tidak hanya terjadi di Sorong saja, melainkan daerah-daerah lainnya juga.</p> <p>&ldquo;Berarti bisa didalilkan secara hipotesis kalau ada satu kepala daerah terlibat pakta integritas dengan kabinda setempat bisa saja terjadi di wilayah yang lain. Bisa saja terjadi di wilayah kabupaten daerah-daerah tertentu di kotamadya tertentu, di provinsi tertentu berlaku hal yang sama,&rdquo; paparnya.</p> <p>Abdul Chair meminta kasus skandal pakta integritas ini segara dilakukan pengusutan demi terciptanya clean government serta terselenggaranya pemilu yang adil, jujur dan bersih.</p> <p>&ldquo;Saya kira ini harus ditindaklanjuti, khawatirnya hal yang sama berlaku terjadi di wilayah yang lain ini kan sudah tidak sehat dalam kita mewujudkan prinsip clean government terkait dengan penguatan demokratisasi,&rdquo; tukas Chair.</p> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menko Polhukam menilai pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres oleh KPU.

Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Ketum Pedphi: Pernyataan Mahfud MD Tidak Bisa Dijadikan Dalil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Deklarasi-susunan-tim-kampanye-nasional-Anies-Muhaimin-Dery-Ridwansah-4-3981171173.jpg" alt="Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus berjabat tangan saat deklarasi susunan tim kampany" width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus berjabat tangan saat deklarasi susunan tim kampany</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengecam adanya kabar pakta integritas yang ditandatangani Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan capres lain, yaitu Ganjar Pranowo. Ia menyebut bahwa hal itu telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," katanya kepada wartawan, Jumat (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seharusnya, ia menegaskan bahwa bagi orang yang manjabat sebagai penyelenggaran negara tak memiliki aspirasi pribadi terhadap satu calon tertentu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013295827/jamu-bakal-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-oleh-unesco">Jamu Bakal Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya oleh UNESCO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda," ucap Anies.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parahnya lagi Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut tak mempermasalahkan orang untuk memiliki aspirasi pribadi terhadap sesuatu. Namun, tetap terlarang untuk menggunakan negara dan segala alatnya untuk memuaskan aspirasi tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013295810/israel-rilis-video-yang-menampilkan-sejumlah-senjata-usai-penggeledahan-di-rs-al-shifa-begini-respons-hamas">Israel Rilis Video yang Menampilkan Sejumlah Senjata Usai Penggeledahan di RS Al-Shifa, Begini Respons Hamas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itulah yg menurunkan kepercayaan rakyat, itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum, ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah," tandas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, beredar pakta integritas berisi data diri Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso disertai lima poin pernyataan. Dalam poin keempat, terdapat pernyataan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60% +1, untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.</div>

Anies menegaskan bahwa bagi orang yang manjabat sebagai penyelenggaran negara tak memiliki aspirasi pribadi terhadap satu calon tertentu.

Kecam Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Anies: Bila Miliki Aspirasi Pribadi, Mundur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Pj-Bupati-Sorong-Yan-Piet-Mosso-Dery-Ridwansah-4JPG-720856989.jpg" alt="Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tiba untuk menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11/2023). KPK melakukan OTT di Sorong, Papua Barat Daya, dan mengamankan lima orang yang salah satunya Pj Bupati Sorong Yan P" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso tiba untuk menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11/2023). KPK melakukan OTT di Sorong, Papua Barat Daya, dan mengamankan lima orang yang salah satunya Pj Bupati Sorong Yan P</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan beredarnya dokumen Pakta Integritas yang diduga ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Sebab, salah satu poin Pakta Integritas itu berisi upaya untuk memenangkan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan Pakta Integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah beredar dokumen Pakta Integritas seiring penangkapan KPK terhadap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Pakta Integritas itu berisi data diri Yan Piet disertai lima poin pernyataan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam poin keempat, terdapat pernyataan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pilpres 2024 minimal sebesar 60 persen+1, untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli menekankan, pihaknya akan memastikan apakah dokumen Pakta Integritas Pj Bupati Sorong itu, didapat dari hasil penggeledahan KPK. "Tapi nanti akan saya cek darimana rekan-rekan. Darimana, apakah ada di KPK atau tidak. Nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan penyitaan yang dilakukan penyidikan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pj Bupati Sorong," tegas Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam OTT di Kabupaten Sorong, KPK menetapkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kepala BPK perwakilan Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing sebagai tersangka kasus dugaan suap. KPK juga menjerat empat orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat, staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle, Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat David Patasaung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Patrice bersama-sama Abu Hanifa dan David Patasaung diduga menerima suap Rp 1,8 miliar dari Yan Piet Mosso melalui Efer Segidifat dan Maniel Syatfle. Dugaan suap itu berkaitan temuan BPK mengenai adanya sejumlah laporan keuangan Pemkab Sorong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yan Piet Mosso, Efer Segidifat, dan Maniel Syatfle disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan Patrice, Abu Hanifa, dan David Patasaung dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div>

Terdapat pernyataan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pilpres 2024 minimal sebesar 60 persen+1 untuk Ganjar.

KPK Cek Kebenaraan Dugaan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar Pranowo