<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/KANVAS-REM-2340301914.jpg" alt="Ilustrasi: Perawatan komponen rem mobil. (The Mufflerman)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Perawatan komponen rem mobil. (The Mufflerman).</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Rem mobil adalah salah satu komponen paling vital dalam kendaraan. Tanpa sistem pengereman yang optimal, risiko kecelakaan bisa meningkat drastis. Sayangnya, banyak pengendara baru menyadari ada masalah ketika rem terasa tidak pakem. Mobil masih terus melaju meski pedal sudah diinjak dalam. Kalau Anda mulai merasa performa rem menurun, jangan anggap sepele. Rem yang kurang pakem bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tapi juga menyangkut keselamatan Anda dan penumpang. Berikut 3 penyebab umum rem mobil kurang pakem serta cara mengatasinya seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia! <ol> <li> Minyak Rem Bermasalah atau Kotor</li> </ol> Salah satu penyebab paling umum rem mobil tidak bekerja maksimal adalah kondisi minyak rem yang kotor atau jumlahnya berkurang. Ketika Anda menginjak pedal rem tetapi mobil masih tetap berjalan, bisa jadi aliran minyak rem tidak lancar. Minyak rem yang jarang diganti bisa tercampur kotoran atau udara sehingga menurunkan tekanan hidrolik pada sistem pengereman. Bahkan, nipple rem yang tersumbat dapat menghambat aliran minyak rem ke kaliper sehingga daya cengkeram rem menjadi lemah. Solusinya, Anda perlu rutin memeriksa volume dan kualitas minyak rem. Jika warnanya sudah keruh atau gelap, segera lakukan penggantian dan bleeding rem untuk memastikan tidak ada udara yang terjebak dalam sistem. Servis berkala juga penting agar tidak ada kotoran yang menyumbat saluran rem. &nbsp; <ol start="2"> <li> Booster Rem Mengalami Kebocoran</li> </ol> Kalau pedal rem terasa sangat keras saat diinjak dan Anda harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menghentikan mobil. Kemungkinan besar masalahnya ada pada booster rem. Komponen ini berfungsi membantu meringankan tekanan saat Anda menginjak pedal rem. Booster rem yang bocor atau bermasalah akan membuat sistem vakum tidak bekerja optimal. Akibatnya, tekanan yang dihasilkan menjadi tidak maksimal dan pengereman terasa berat serta kurang responsif. Untuk mengatasinya, Anda perlu memeriksa kondisi booster rem, termasuk selang vakum dan katupnya. Jika ditemukan kebocoran atau kerusakan, sebaiknya segera lakukan penggantian komponen. Sistem pengereman akan kembali normal dan aman digunakan. &nbsp; <ol start="3"> <li> Kanvas Rem mulai Menipis</li> </ol> Kanvas rem yang sudah tipis juga menjadi penyebab utama rem terasa kurang pakem. Meski rem masih bisa berfungsi, daya cengkeramnya tidak lagi sekuat saat kondisi kanvas masih tebal. Biasanya, tanda kanvas rem menipis adalah bunyi berdecit saat pengereman atau jarak pengereman yang semakin panjang. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa merusak piringan rem dan membuat biaya perbaikan semakin mahal. Solusinya cukup jelas, Anda harus segera mengganti kanvas rem dengan yang baru. Pastikan menggunakan komponen berkualitas agar performa pengereman tetap optimal dan lebih awet. (*)

 

Rem mobil kurang pakem dapat sebabkan bahaya kecelakaan. Ketahui 3 penyebab utama dan cara mengatasinya agar sistem pengereman tetap aman

Rem Mobil Kurang Pakem? Ini 3 Penyebab Utamanya yang Sering Diabaikan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-golkar-minta-psi-dan-komnas-ham-tak-khawatir_m_.jpg" alt="Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)." width="100%">
<figcaption>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar menilai tidak ada yang salah dengan Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Aplikasi ini merupakan buatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Adies Kadir&lrm; mengatakan, memang sudah menjadi tugas Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Sehingga, instrumen pengawasan untuk mempermudah tugas Kejaksaan itu memang diperlukan. "Karena memang perlu diawasi kalau paham-paham itu melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Kan itu saja. Selama tidak melenceng daripada itu, kan tentunya tidak masalah," ujar Adies Kadir saat dihubungi, Jumat (30/11). Oleh sebab itu, menurut Adies Kadir, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak perlu khawatir dengan aplikasi PAKEM ini. Aliran kepercayaan tetap diperbolehkan, asalkan jangan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dasar negara Indonesia ini sendiri. "Jadi, nggak perlu dikhawatirkan. Mereka (pengawas) saya pikir juga tidak kan bertindak sendiri. Selama aliran kepercayaan itu baik, kan hanya tinggal diawasi tidak serta merta langsung dibubarkan," katanya. Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menilai aplikasi PAKEM sangat bagus untuk menjaga dan menguatkan NKRI. Toh, katanya, Komisi III DPR juga akan mengawasi Kejaksaan dalam penerapan aplikasi tersebut. "Kami juga mengawasi kejaksaan dalam menerapkan itu. Misalnya ada aliran yang ini terindikasi tidak benar, mana? Apa alasannya? Kalau perlu kami kunjungi. Kami lihat di sana benar atau tidak alirannya," pungkasnya.

Soal Aplikasi PAKEM, Golkar Minta PSI dan Komnas HAM Tak Khawatir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-negara-tak-bisa-intervensi-agama-dan-kepercayaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Adanya Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menjadi perbincangan. Karena aplikasi ini diduga kuat marak adanya persekusi. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Nipospos mengatakan seharusnya pemerintah dan siapapun menghargai keyakinan warga negara dengan tidak melakukan intervensi. "Karena negara tidak bisa menentukan dan intervensi agama atau kepercayaan yang sesat dan menyimpang. Negara berhak melindungi setiap warganya bebas menjalankan keyakinannya," ujar Bonar Tigor saat dihubungi, Kamis (29/11). Oleh sebab itu, dirinya mendukung apabila ada pihak-pihak yang melakukan penolakan. Termasuk juga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga yang lainnnya. Karena memang setiap warga negara harus saling menghargai yang lainnya. "Sikap sejumlah LSM dan PSI ini saya pikir adalah sikap yang menghargai hak keyakinan setiap warga negara yang tidak menginginkan negara mengintervensi terlalu jauh," tegasnya. Terpisah, Direktur Setara Institute, Halili mengatakan adanya aplikasi PAKEM ini akan memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan persekusi. Mereka bakal melakukan hal yang tidak diinginkan karena tidak menerima adanya perbedaan. "Aplikasi ini justru memfasilitasi kelompok intoleran untuk mengesekusi aliran-aliran keagamaan yang ada di masyarakat, khususnya kalangan agama lokal, dan gerakan agama baru," tegasnya. Halili melanjutkan, adanya aplikasi ini semakin menciptakan pembelahan atau mengkotak-kotakan masyarakat. Karena kemungkinan adanya sentimen negatif dari mayoritas ke minoritas. Sehingga Bonar tegas menolak adanya aplikasi itu. "Aplikasi tersebut akan semakin menciptakan pembelahan konfliktual di tengah-tengah masyarakat. Kemudian semakin memperbesar ruang viktimisasi terhadap minoritas," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengaku menolak aplikasi &lrm;yang diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta itu. Pasalnya &lrm;tidak bisa satu lembaga melakukan penghakiman terhadap aliran kepercayaan. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur Romli. Hasil pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sehingga mereka tidak bisa menerima adanya perbedaan. Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum.&lrm; &lrm;Adapun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menjelaskan, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Soal Aplikasi PAKEM, Negara Tak Bisa Intervensi Agama dan Kepercayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aplikasi-pakem-negara-tak-bisa-intervensi-agama-dan-kepercayaan_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Adanya Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menjadi perbincangan. Karena aplikasi ini diduga kuat marak adanya persekusi. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Nipospos mengatakan seharusnya pemerintah dan siapapun menghargai keyakinan warga negara dengan tidak melakukan intervensi. "Karena negara tidak bisa menentukan dan intervensi agama atau kepercayaan yang sesat dan menyimpang. Negara berhak melindungi setiap warganya bebas menjalankan keyakinannya," ujar Bonar Tigor saat dihubungi, Kamis (29/11). Oleh sebab itu, dirinya mendukung apabila ada pihak-pihak yang melakukan penolakan. Termasuk juga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga yang lainnnya. Karena memang setiap warga negara harus saling menghargai yang lainnya. "Sikap sejumlah LSM dan PSI ini saya pikir adalah sikap yang menghargai hak keyakinan setiap warga negara yang tidak menginginkan negara mengintervensi terlalu jauh," tegasnya. Terpisah, Direktur Setara Institute, Halili mengatakan adanya aplikasi PAKEM ini akan memfasilitasi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan persekusi. Mereka bakal melakukan hal yang tidak diinginkan karena tidak menerima adanya perbedaan. "Aplikasi ini justru memfasilitasi kelompok intoleran untuk mengesekusi aliran-aliran keagamaan yang ada di masyarakat, khususnya kalangan agama lokal, dan gerakan agama baru," tegasnya. Halili melanjutkan, adanya aplikasi ini semakin menciptakan pembelahan atau mengkotak-kotakan masyarakat. Karena kemungkinan adanya sentimen negatif dari mayoritas ke minoritas. Sehingga Bonar tegas menolak adanya aplikasi itu. "Aplikasi tersebut akan semakin menciptakan pembelahan konfliktual di tengah-tengah masyarakat. Kemudian semakin memperbesar ruang viktimisasi terhadap minoritas," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengaku menolak aplikasi &lrm;yang diluncurkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta itu. Pasalnya &lrm;tidak bisa satu lembaga melakukan penghakiman terhadap aliran kepercayaan. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur Romli. Hasil pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sehingga mereka tidak bisa menerima adanya perbedaan. Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum.&lrm; &lrm;Adapun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menjelaskan, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepakat-psi-komnas-ham-minta-aplikasi-pakem-dihapus_m_.jpg" alt="Komnas HAM menilai, aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dirasa sangat masuk akal." width="100%">
<figcaption>Komnas HAM menilai, aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dirasa sangat masuk akal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan alasan penolakan itu lantaran aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sangat masuk akal, yakni takut adanya persekusi. "Aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat, negara dan aparat hukum yang seharusnya melindungi hak konstitusi warga malah bertindak sebaliknya," ujar Beka kepada JawaPos.com, Kamis (29/11). Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta aplikasi tersebut dihilangkan. Komnas HAM tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi ke depannya, ketika aplikasi itu mulai berjalan. "Komnas HAM meminta aplikasi itu diturunkan atau bahkan dihapuskan," katanya. Komnas HAM dalam waktu dekat juga akan bertemu dengan Kejakti DKI Jakarta untuk berkomunikasi mengenai aplikasi PAKEM ini. Komnas HAM tetap pada sikap menolak aplikasi tersebut. "Tentu saja kami akan berkomunikasi dengan kejaksaan soal ini," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengatakan, partainya menolak aplikasi PAKEM. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur Romli. Mereka khawatir, aplikasi ini berpotensi memicu persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Namun, menurut Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Sepakat PSI, Komnas HAM Minta Aplikasi PAKEM Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepakat-psi-komnas-ham-minta-aplikasi-pakem-dihapus_m_-1.jpg" alt="Komnas HAM menilai, aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dirasa sangat masuk akal." width="100%">
<figcaption>Komnas HAM menilai, aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dirasa sangat masuk akal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan alasan penolakan itu lantaran aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sangat masuk akal, yakni takut adanya persekusi. "Aplikasi tersebut berpotensi memecah belah masyarakat, negara dan aparat hukum yang seharusnya melindungi hak konstitusi warga malah bertindak sebaliknya," ujar Beka kepada JawaPos.com, Kamis (29/11). Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta aplikasi tersebut dihilangkan. Komnas HAM tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi ke depannya, ketika aplikasi itu mulai berjalan. "Komnas HAM meminta aplikasi itu diturunkan atau bahkan dihapuskan," katanya. Komnas HAM dalam waktu dekat juga akan bertemu dengan Kejakti DKI Jakarta untuk berkomunikasi mengenai aplikasi PAKEM ini. Komnas HAM tetap pada sikap menolak aplikasi tersebut. "Tentu saja kami akan berkomunikasi dengan kejaksaan soal ini," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengatakan, partainya menolak aplikasi PAKEM. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur Romli. Mereka khawatir, aplikasi ini berpotensi memicu persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Namun, menurut Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-setuju-dengan-psi-ppp-dukung-aplikasi-pakem_m_-1.jpg" alt="Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)." width="100%">
<figcaption>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dinilai sangat bagus. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengontrol aliran menyimpang di Indonesia. "Saya kira itu bagus untuk pengawasan, bukan dalam konteks kontrol ketat," ujar Baidowi kepada JawaPos.com, Rabu (28/11). Menurut Baidowi, aplikasi tersebut menunjukkan pemerintah betul-betul ingin menjaga keutuhan NKRI. Sebab, PAKEM bisa mengantisipasi munculnya paham-paham anti-Pancasila. "Artinya pemerintah dalam hal ini kejagung berkepentingan menjaga keutuhan NKRI dari paham-paham yang anti-Pancasila," katanya. Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun aliran kepercayaan tak perlu khawatir dengan aplikasi PAKEM ini. Karena pemerintah tidak akan berbuat macam-macam sepanjang ormas atau aliran kepercayaan itu tidak menyimpang dari Pancasila. "Aliran kepercayaan ataupun ormas tak usah khawatir sepanjang aktivitasnya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Apa yang dilakukan pemerintah sifatnya pencegahan&lrm;," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengatakan, partainya menolak aplikasi PAKEM. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur Romli. Mereka khawatir, aplikasi ini berpotensi memicu persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Namun, menurut Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Tak Setuju dengan PSI, PPP Dukung Aplikasi PAKEM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-setuju-dengan-psi-ppp-dukung-aplikasi-pakem_m_.jpg" alt="Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)." width="100%">
<figcaption>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dinilai sangat bagus. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengontrol aliran menyimpang di Indonesia. "Saya kira itu bagus untuk pengawasan, bukan dalam konteks kontrol ketat," ujar Baidowi kepada JawaPos.com, Rabu (28/11). Menurut Baidowi, aplikasi tersebut menunjukkan pemerintah betul-betul ingin menjaga keutuhan NKRI. Sebab, PAKEM bisa mengantisipasi munculnya paham-paham anti-Pancasila. "Artinya pemerintah dalam hal ini kejagung berkepentingan menjaga keutuhan NKRI dari paham-paham yang anti-Pancasila," katanya. Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun aliran kepercayaan tak perlu khawatir dengan aplikasi PAKEM ini. Karena pemerintah tidak akan berbuat macam-macam sepanjang ormas atau aliran kepercayaan itu tidak menyimpang dari Pancasila. "Aliran kepercayaan ataupun ormas tak usah khawatir sepanjang aktivitasnya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Apa yang dilakukan pemerintah sifatnya pencegahan&lrm;," pungkasnya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengatakan, partainya menolak aplikasi PAKEM. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur Romli. Mereka khawatir, aplikasi ini berpotensi memicu persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Namun, menurut Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-setuju-dengan-psi-menurut-pks-ini-positifnya-aplikasi-pakem_m_-1.jpg" alt="Usai menolak Perda Syariah dan Perda Injil, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi PAKEM untuk mengawasi penghayat kepercayaan. Aplikasi ini dibuat oleh Kejati Jakarta." width="100%">
<figcaption>Usai menolak Perda Syariah dan Perda Injil, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi PAKEM untuk mengawasi penghayat kepercayaan. Aplikasi ini dibuat oleh Kejati Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengapresiasi kemunculan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Menurutnya, aplikasi PAKEM tersebut bisa membantu masyarakat melaporkan apabila ada aliran yang diindikasikan tidak sejalan dengan ajaran agama di Indonesia. "Ya kami apresiasi karena Kejaksaan telah memanfaatkan teknologi," ujar Nasir saat dihubungi, Selasa (27/11). Namun demikian, Nasir memberikan masukan, agar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuat kriteria pelaporan.&lrm; Nasir menegaskan, partainya mendukung terobosan Kejati Jakarta ini. "Ya tentu kami mendukung, karena itu membantu Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan aliran-aliran yang menyimpang, terkait aliran sesat di tengah masyarakat," katanya. Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini berharap laporan dari masyarakat tentang dugaan aliran sesat segera ditindaklanjuti yang berwenang. Kalaupun tidak ditindaklanjuti, Kejati dinilai perlu menjelaskan alasannya. "Jadi, kalau laporan itu tidak ditindaklanjuti, masyarakat jadi malas melaporkan," pungkasnya. Dukungan PKS ini berbanding terbalik dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai besutan Grace Natalie itu dengan tegas menolak kehadiran PAKEM. Mereka khawatir, aplikasi tersebut dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang. "Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat, yang harus dikedepankan adalah dialog, bukan penghakiman," ujar Juru Bicara PSI Guntur Romli dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/11). PSI melihat pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sebab, para pengawas ini tidak bisa menerima adanya perbedaan. "Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum," katanya. Menurut Guntur, pemerintah harus membedakan antara dua wilayah dalam suatu agama dan kepercayaan. Pertama wilayah internum sistem kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Bahkan negara harus memberikan jaminan dan perlindungan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu PSI melihat PAKEM lebih menyoroti soal internum dalam suatu sistem agama dan kepercayaan. Sehingga yang muncul adalah tudingan sesat, kafir, menyimpang yang akhirnya menjadi dalih persekusi oleh kelompok lain. Menurut PSI, lebih baik Kejaksaan mengeluarkan aplikasi yang mengawasi tindakan intoleransi yang membahayakan kerukunan di negeri ini.

Tak Setuju dengan PSI, Menurut PKS Ini Positifnya Aplikasi PAKEM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-setuju-dengan-psi-menurut-pks-ini-positifnya-aplikasi-pakem_m_.jpg" alt="Usai menolak Perda Syariah dan Perda Injil, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi PAKEM untuk mengawasi penghayat kepercayaan. Aplikasi ini dibuat oleh Kejati Jakarta." width="100%">
<figcaption>Usai menolak Perda Syariah dan Perda Injil, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak aplikasi PAKEM untuk mengawasi penghayat kepercayaan. Aplikasi ini dibuat oleh Kejati Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengapresiasi kemunculan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang dibuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Menurutnya, aplikasi PAKEM tersebut bisa membantu masyarakat melaporkan apabila ada aliran yang diindikasikan tidak sejalan dengan ajaran agama di Indonesia. "Ya kami apresiasi karena Kejaksaan telah memanfaatkan teknologi," ujar Nasir saat dihubungi, Selasa (27/11). Namun demikian, Nasir memberikan masukan, agar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuat kriteria pelaporan.&lrm; Nasir menegaskan, partainya mendukung terobosan Kejati Jakarta ini. "Ya tentu kami mendukung, karena itu membantu Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan aliran-aliran yang menyimpang, terkait aliran sesat di tengah masyarakat," katanya. Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini berharap laporan dari masyarakat tentang dugaan aliran sesat segera ditindaklanjuti yang berwenang. Kalaupun tidak ditindaklanjuti, Kejati dinilai perlu menjelaskan alasannya. "Jadi, kalau laporan itu tidak ditindaklanjuti, masyarakat jadi malas melaporkan," pungkasnya. Dukungan PKS ini berbanding terbalik dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai besutan Grace Natalie itu dengan tegas menolak kehadiran PAKEM. Mereka khawatir, aplikasi tersebut dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang. "Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat, yang harus dikedepankan adalah dialog, bukan penghakiman," ujar Juru Bicara PSI Guntur Romli dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/11). PSI melihat pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sebab, para pengawas ini tidak bisa menerima adanya perbedaan. "Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum," katanya. Menurut Guntur, pemerintah harus membedakan antara dua wilayah dalam suatu agama dan kepercayaan. Pertama wilayah internum sistem kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Bahkan negara harus memberikan jaminan dan perlindungan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu PSI melihat PAKEM lebih menyoroti soal internum dalam suatu sistem agama dan kepercayaan. Sehingga yang muncul adalah tudingan sesat, kafir, menyimpang yang akhirnya menjadi dalih persekusi oleh kelompok lain. Menurut PSI, lebih baik Kejaksaan mengeluarkan aplikasi yang mengawasi tindakan intoleransi yang membahayakan kerukunan di negeri ini.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakem

Berita Terkini

Rem Mobil Kurang Pakem? Ini 3 Penyebab Utamanya yang Sering Diabaikan!

Soal Aplikasi PAKEM, Golkar Minta PSI dan Komnas HAM Tak Khawatir

Soal Aplikasi PAKEM, Negara Tak Bisa Intervensi Agama dan Kepercayaan

Soal Aplikasi PAKEM, Negara Tak Bisa Intervensi Agama dan Kepercayaan

Sepakat PSI, Komnas HAM Minta Aplikasi PAKEM Dihapus

Sepakat PSI, Komnas HAM Minta Aplikasi PAKEM Dihapus

Tak Setuju dengan PSI, PPP Dukung Aplikasi PAKEM

Tak Setuju dengan PSI, PPP Dukung Aplikasi PAKEM

Tak Setuju dengan PSI, Menurut PKS Ini Positifnya Aplikasi PAKEM

Tak Setuju dengan PSI, Menurut PKS Ini Positifnya Aplikasi PAKEM

Download Aplikasi JawaPos.com