<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/TESLA-16-4142617793.jpg" alt="Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan virtual dengan Elon Musk mengenai investasi produsen mobil listrik Tesla di negaranya, pada Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan virtual dengan Elon Musk mengenai investasi produsen mobil listrik Tesla di negaranya, pada Jumat (14/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin meminta Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi untuk mengundurkan diri. Sebab, dia menilai Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang kini memerintah di Malaysia ditolak rakyat. Pernyataan Muhyiddin tersebut didasari hasil pemilu di enam negara bagian yang berlangsung pada Sabtu (12/8). Yakni Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, dan Kedah. Sejatinya PN maupun PH sama-sama memenangi pemilu di tiga negara bagian. Capaian itu sama seperti pemilu sebelumnya. PH menang di Penang, Selangor, dan Negeri Sembilan, sedangkan sisanya dikuasai PN. Namun, perolehan kursi PH di enam negara bagian tersebut merosot dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahkan, di Terengganu, PH tidak mendapatkan kursi satu pun. Padahal, pada pemilu sebelumnya, mereka menguasai sepuluh kursi. Di pihak lain, PN justru tampil dengan baik di wilayah yang menjadi basis PH. Malay Mail melaporkan, PN mendapat 11 kursi di Penang, yang sebelumnya hanya 1 kursi. Di Selangor, yang merupakan negara bagian terkaya Malaysia, koalisi pimpinan Muhyiddin itu meraup 22 kursi. Padahal sebelumnya hanya 5 kursi. PN memenangkan total 106 dari 245 kursi yang diperebutkan di enam negara bagian. Merosotnya dukungan untuk PH itulah yang menjadi dasar Muhyiddin sebagai tanda bahwa rakyat menolak aliansi pemerintahan yang dipimpin Anwar. &rdquo;Pemilu negara bagian memang merupakan referendum penolakan rakyat atas kerja sama PH-BN (Barisan Nasional),&rdquo; ujar Muhyiddin kemarin (13/8) dalam konferensi pers seusai pengumuman pemenang pemilu. Muhyiddin mengklaim bahwa PN adalah koalisi yang bersih. Berbeda dengan PH yang justru menggandeng koalisi BN yang dipimpin UMNO agar bisa berkuasa. Padahal, dia menyebutkan, banyak politikus UMNO yang terkena skandal kasus korupsi. Para pengamat menilai menguatnya oposisi di wilayah yang menjadi basis kekuatan Anwar di Selangor dan Penang tersebut bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan kebijakan konservatif. Namun, Anwar menekankan bahwa pemerintah persatuan di tingkat federal tetap utuh dan berkomitmen melayani rakyat. Dia menegaskan, pilihan rakyat harus diterima. &rdquo;Ini keputusan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kita harus menghormati keputusan rakyat. Hormatilah dengan menerima hasil pemilihan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers di World Trade Center, tempat para pemimpin PH-BN berkumpul untuk melihat hasilnya secara langsung. &nbsp;

Di Selangor, yang merupakan negara bagian terkaya Malaysia, koalisi pimpinan Muhyiddin itu meraup 22 kursi. Padahal sebelumnya hanya 5 kursi

Perolehan Kursi Merosot,  Anwar Ibrahim Diminta Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/anwar-ibrahim.webp" alt="smh." width="100%">
<figcaption>smh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mulai bekerja sejak ditunjuk Raja Malaysia untuk memimpin pemerintahan negara itu. Dia juga sudah mulai memperkenalkan kabinet yang efisien dan minimalis.  Anwar juga menegaskan para menteri yang dipilih bukan karena hadiah atau balas budi karena sudah mendukungnya. Tiga komponen sekutu utama, yaitu Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN), dan Gabungan Parti Sarawak (GPS), akan dikonsultasikan terkait dengan susunan menteri kabinet. Dia berjanji untuk mengurangi jumlah kabinet dan gaji.  ”Saya ingin mengurangi ukuran kabinet. Saya tidak ingin melanjutkan cara boros atau menunjuk menteri sebagai hadiah. Jadi Anda memiliki 70 menteri dengan utusan khusus, tentu saja, kami bisa mempertimbangkan satu atau dua ketika itu benar-benar diperlukan, tetapi tidak dapat dilihat sebagai penghargaan politik karena sudah mendukung saya (sebagai PM),” kata Anwar Ibrahim saat konferensi pers.  Dia mengatakan, garda depan pemerintahan baru harus memegang teguh komitmen antikorupsi dan mengutamakan pembangunan ekonomi nasional.  ”Saya ingin mereka mendukung saya berdasar kebijakan saya dan komitmen saya pada pemerintahan yang baik dan komitmen saya pada antikorupsi dan memajukan ekonomi,” tulis Anwar Ibrahim seperti dilansir dari Malay Mail, Senin (28/11).  Anwar sebelumnya melaporkan bahwa kabinet akan memiliki maksimal 25 menteri, dibandingkan dengan 31 menteri di bawah pemerintahan sebelumnya. Dia juga menolak gaji sebagai PM.

Anwar Ibrahim Tegaskan Menteri Kabinet Dipilih Bukan karena Balas Budi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/malaysia-virus-korona.jpg" alt="Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat konferensi pers di Putrajaya, Malaysia. (EPA)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat konferensi pers di Putrajaya, Malaysia. (EPA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Presiden Pakatan Harapan (PH) meminta Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri dengan hormat. Itu karena telah kehilangan dukungan dan legitimasi sebagai perdana menteri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat / Keadilan), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara / Amanah) dan Lim Guan Eng (Partai Tindakan Demokratik / DAP) di Kuala Lumpur, Kamis (8/7).  Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden UMNO asli Jawa, Ahmad Zahid Hamidi, bahwa partainya segera menarik dan mengakhiri dukungan terhadap Muhyiddin. Majelis Presiden juga memperhatikan pernyataan Jaksa Agung soal pengungkapan dukungan kepada Muhyiddin.  "Kami mengingatkan jaksa agung bahwa Muhyiddin Yassin sendiri telah diangkat menjadi Perdana Menteri berdasarkan surat dari para pemimpin partai politik yang mendukungnya, termasuk Presiden UMNO, yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 29 Februari 2020," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/08/07/2021/presiden-umno-asli-jawa-umno-desak-pm-muhyiddin-yassin-untuk-mundur/">Presiden UMNO Asli Jawa: UMNO Desak PM Muhyiddin Yassin untuk Mundur</a>  Mereka menyatakan ketika pemimpin partai terbesar mengumumkan untuk menarik dukungan seperti yang terjadi sekarang, maka perdana menteri telah kehilangan dukungan dasar partai dan selanjutnya kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.  "Jelas jaksa agung lebih banyak bertindak sebagai politisi Perikatan Nasional (koalisi yang sekarang memerintah) daripada membela supremasi hukum," katanya.  Pakatan Harapan akan terus fokus pada penyelesaian masalah masyarakat, penanganan krisis Covid-19 dan program vaksinasi yang lebih cepat, serta langkah-langkah untuk menghidupkan kembali perekonomian negara dengan lebih baik melalui kebijakan yang dicermati dan diumumkan oleh komite Pakatan Harapan.  "Kita perlu lebih fokus menyelamatkan nyawa dan ekonomi rakyat di tengah memburuknya krisis Covid-19, daripada terus mempolitisasi posisi dan penghargaan," katanya.  Majelis Presiden juga menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan negara bagian, atau pemilihan sela mengingat masih tingginya kasus Covid-19 dan infrastruktur kesehatan masyarakat yang semakin tertekan.  Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan merujuk pada keterangan media yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO tertanggal 7 Juli 2021, pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari pihak komponen pembentuk pemerintah saat ini yang telah diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Pasal 43 (1) dan (2) ) dari Konstitusi Federal.  "Untuk saat ini, pemerintah tidak memiliki fakta yang jelas untuk menunjukkan bahwa perdana menteri tidak lagi mendapat kepercayaan dari mayoritas anggota DPR," katanya.  Menurut Pasal 43 (2) (a) Konstitusi Federal, penentuan apakah seseorang mendapat kepercayaan mayoritas dari anggota DPR akan ditentukan oleh anggota DPR itu sendiri dan bukan melalui suatu pernyataan oleh partai politik atau pimpinan partai politik. "Oleh karena itu, secara hukum, perdana menteri dan Kabinet Menteri yang ada tampaknya tetap menjalankan kekuasaan eksekutif federal," katanya.

Pakatan Harapan Minta PM Muhyiddin Yassin Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Anwar-Ibrahim-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pakatan Harapan (PH) menetapkan Ketua PH Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kampanye Pemilihan Umum (PRU) ke-15. Dan, selanjutnya diangkat sebagai calon perdana menteri Malaysia. Penetapan dilakukan pada Rapat Pimpinan PH yang berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, Jumat (9/4).  Rapat pimpinan menyatakan pandemi Covid-19 telah mendatangkan dampak yang cukup mendalam bagi rakyat, ekonomi, dan negara. Rapat itu menyimpulkan bahwa pemerintah sekarang gagal menangani sepenuhnya masalah-masalah tersebut.  Mereka menyesalkan demokrasi di Malaysia menjadi parah akibat pengkhianatan dan pembelotan politik. Hal itu menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi mulai meluntur.  "Usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam Pemilu ke-15, justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi saat kelangsungan pemerintah bergantung kepada kestabilan dan keutuhan politik," ungkap para pimpinan PH.  Mereka juga mengakui potensi dan kepentingan wilayah Sabah dan Sarawak sebagai energi pertumbuhan ekonomi yang baru. Tentunya dalam memacu pembangunan negara dengan jaminan pembagian sumber daya yang lebih seksama. Ini seiring dengan sinergi pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.  "Kami akan menggerakkan semua wakil rakyat dan pimpinan negeri untuk menggali seluruh potensi dan keupayaan bagi menangani isu-isu dasar berkait pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami juga akan meneruskan proses bersama untuk membentuk manifesto Pakatan Harapan," sebut para pimpinan PH.

Anwar Ibrahim Ditetapkan Sebagai Calon Perdana Menteri Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Xavier-Jayakumar-New-Straits-Times.jpg" alt="New Straits Times" width="100%">
<figcaption>New Straits Times</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan menteri koalisi Pakatan Harapan (PH) dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Dr Xavier Jayakumar, membelot dengan mendukung pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Berdasarkan surat yang beredar di Kuala Lumpur, Sabtu (13/3), Xavier telah mengirimkan surat kepada ketua parlemen Datuk Azhar Bin Azizan tentang pemberitahuan sebagai anggota parlemen bebas.  Anggota parlemen dari Kuala Langat tersebut menyatakan terhitung Jumat (12/3) dirinya membuat keputusan mendukung pemerintah. Xavier Jayakumar pernah menjabat sebagai Menteri Air, Tanah, dan Sumber Daya Alam Malaysia pada era pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.  Membelotnya Xavier dengan mendukung pemerintah mengundang reaksi negatif dari koleganya di partai pimpinan Anwar Ibrahim tersebut.  "Keputusan yang dibuat Datuk Dr Xavier Jayakumar terjadi dengan latar belakang pernyataan saya beberapa Minggu lalu. Bahwa ada usaha tersusun oleh pemerintah minoritas untuk menarik dukungan anggota-anggota parlemen oposisi dengan cara umpan menggunakan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), dan SPRM (KPK)," ujar Sekjen PKR, Saifuddin Nasution Ismail.  Xavier baru-baru ini telah bertemu pimpinan PKR dan menginformasikan bahwa pihak SPRM menjadikan dirinya sasaran investigasi. Itu setelah SPRM sebelumnya menahan sekretaris politik, pembantu pribadi, dan beberapa kenalannya terkait satu kasus yang sedang berjalan.  "Dr Xavier kemudian dihubungi seorang menteri senior yang menyatakan beliau perlu mendukung Perikatan Nasional atau menghadapi akibat yang serius," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/BozMFWVk4eg

Mantan Menteri Koalisi Pakatan Harapan Membelot Dukung Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Anwar-Ibrahim-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim menegaskan pihaknya membuka kerja sama dengan UMNO pada Pemilu ke-15 (Pilihan Raya Umum 15) mendatang.  "Soal kerja sama dengan pihak manapun belum muncul sejauh ini. Walaupun jelas kita dukung siapa saja yang mau menerima kita (Pakatan Harapan) untuk dukung pemerintahan yang baik, tolak korupsi, tolak segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak orang Melayu, bumiputera dan semua etnis," kata Anwar dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Senin (8/3).  Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi Pakatan Harapan (PH) tersebut tidak menolak kemungkinan untuk bekerja sama dengan UMNO. Itu menyusul sikap partai tersebut untuk tidak meneruskan kerja sama dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pada Pemilu ke-15.  Seperti diketahui, saat ini UMNO bersama koalisi Barisan Nasional (BN) bergabung dalam Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Presiden Bersatu yakni Muhyiddin Yasin yang juga Perdana Menteri Malaysia.  Pada kesempatan yang sama, Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa PH telah memulai proses negosiasi kursi untuk menghadapi Pemilu ke-15. Anwar mengatakan PH juga memperhatikan kursi partai sekutu lainnya termasuk usulan yang diajukan oleh Organisasi Progresif Kinabalu Bersatu (UPKO).  "Dewan Kepresidenan PH telah memutuskan beberapa hal termasuk kerja sama mesin pemilu dan memulai negosiasi kursi yang melibatkan partai komponen PH pada khususnya, serta mempertimbangkan alokasi untuk partai mitra lainnya," katanya.  Anwar Ibrahim mengatakan terdapat usulan dari Presiden UPKO, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau yang akan diperhitungkan. Namun, anggota parlemen Port Dickson tidak berkomentar lebih lanjut atas usulan UPKO yang merupakan partai oposisi tetapi tidak termasuk dalam koalisi PH.

Anwar Ibrahim Siap Kolaborasi dengan UMNO pada Pemilu di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Anwar-Ibrahim-AP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi politik Pakatan Harapan akhirnya memutuskan kandidat perdana menteri jika pemilu dini diadakan. Pilihan mereka kembali jatuh ke Anwar Ibrahim. Ketua Parti Keadilan Rakyat (PKR) itu diharapkan bisa menempati tempat yang sudah lama dijanjikan.  Wacana untuk memilih kandidat perdana menteri memanas saat Azmin Ali, pejabat kubu petahana, mensinyalkan bahwa pemerintah bakal meminta pemilu dini tahun ini atau tahun depan. Pakatan Harapan yang sebelumnya memegang pemerintah pun diminta segera menentukan pilihan. Usulan Mahathir Mohamad untuk kembali mengangkatnya pun ditolak.  Terakhir, Mahathir mengusulkan agar Shafie Apdal, ketua Partai Warisan Sabah sekaligus perdana menteri negara bagian Sabah, untuk menjadi kandidat perdana menteri Malaysia. Usul tersebut akhirnya dijawab kemarin (6/7). ’’Dewan pemimpin memberikan mandat penuh kepada Anwar Ibrahim untuk melakukan konsolidasi. Termasuk kepada Shafie Apdal,’’ tulis Pakatan Harapan menurut Channel News Asia.  Posisi Pakatan Harapan sebenarnya kuat. Pada pemilu 2018, mereka berhasil menggeser UMNO dan aliansi Barisan Nasional. Namun, sengketa internal terjadi saat Mahathir mengulur janjinya untuk menyerahkan kursi perdana menteri kepada Anwar Ibrahim.  Pada akhirnya, beberapa anggota parlemen di payung Pakatan Harapan keluar dan membentuk aliansi dengan Barisan Nasional. Kini Perikatan Nasional (PN) memegang pemerintahan yang dipimpin Muhyiddin Yassin.

Anwar Ibrahim Didukung Pakatan Harapan jadi Perdana Menteri Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/turun-ke-jalan-etnis-melayu-pertahankan-hak-istimewa_m_.jpg" alt="Warga Malaysia etnis melayu meminta hak istimewanya jangan hilangkan." width="100%">
<figcaption>Warga Malaysia etnis melayu meminta hak istimewanya jangan hilangkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Etnis Melayu Malaysia tak ingin kehilangan hak istimewanya. Karena itulah, Sabtu (8/12) mereka turun ke jalan untuk memastikan pemerintah tak mengesahkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Itu adalah pakta PBB untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras. Dengan kata lain, jika disahkan, semua etnis dianggap sama. "Meski pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengesahkannya, kami masih melakukan aksi dengan segenap kekuatan dari seluruh penjuru Malaysia," ujar Rosli Ikhsan seperti dikutip Reuters. Mantan PM Najib Razak ikut turun ke jalan bersama tokoh oposisi lainnya. Etnis Melayu di Malaysia memang istimewa. Pada 1969, terjadi konflik rasial di Malaysia. Setahun setelahnya muncul kebijakan untuk memberikan hak istimewa kepada etnis Melayu di bidang pekerjaan, pendidikan, kontrak, dan perumahan. Hal itu dilakukan untuk mempersempit perbedaan kesejahteraan dan kekayaan antara etnis minoritas Tionghoa dan Melayu. Etnis Melayu di Malaysia mencapai dua pertiga dari keseluruhan populasi atau setara dengan 32 juta orang. Pemerintah Malaysia memang pernah menyatakan akan mengesahkan ICERD. Namun, sebulan yang lalu keputusan itu dicabut. Meski demikian, aksi yang diorganisasi oleh Gerakan Pembela Ummah dan didukung partai oposisi UMNO serta PAS itu tetap digelar untuk menunjukkan bahwa sikap mereka masih sama. Yaitu, menentang ICERD. Total ada 55 ribu orang yang turun ke jalan. Itu adalah aksi massa terbesar pertama sejak koalisi Pakatan Harapan (PH) menggulingkan kekuasaan Barisan Nasional (BN). Hampir seluruh massa mengenakan kaus putih dan ikat kepala bertulisan Tolak ICERD.&nbsp;

Turun ke Jalan, Etnis Melayu Pertahankan Hak Istimewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kaget-dengan-kekacauan-di-pemerintahan-janji-100-hari-mahathir-gagal_m_.jpg" alt="PM Malaysia Mahathir Mohammad" width="100%">
<figcaption>PM Malaysia Mahathir Mohammad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji Pakatan Harapan (PH) terhadap rakyat Malaysia meleset. Koalisi yang dipimpin Anwar Ibrahim itu tak mampu memenuhi janji 100 hari pertamanya kepada publik. Hanya 20 persen dari 10 manifestonya yang berhasil direalisasikan. Sisanya masih berjalan. "Sejujurnya, kami tak bisa memenuhi apa yang kami harap bisa diselesaikan dalam 100 hari. Tapi, kami sudah berusaha sebaik mungkin," ujar Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Wan Azizah Wan Ismail kemarin (16/8). Besok PH tepat 100 hari berkuasa di Negeri Upin-Ipin itu. Dilansir The Star Online, politikus yang menjabat presiden PH tersebut mengungkapkan, dulu PH tak memiliki banyak informasi terkait masalah yang terjadi di tubuh pemerintahan. Baru setelah berkuasa, mereka tahu apa yang sebenarnya. Ternyata kekacauan yang terjadi jauh lebih buruk dari dugaan mereka sebelumnya. "Saya tidak berusaha beralasan," tegasnya. Wan Azizah mengungkapkan bahwa setidaknya ada satu janji yang telah diimplementasikan. Yaitu, program tabungan dan rencana pensiun employees provident fund (EPF) untuk ibu rumah tangga yang dibawahkan Kementerian Pembangunan Komunitas, Keluarga, dan Perempuan. Hal senada diungkapkan PM Mahathir Mohamad. Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan bersih-bersih dulu. Termasuk mendepak separo pejabat. Pemimpin 93 tahun itu menegaskan butuh waktu sedikit lebih lama untuk memenuhi semua manifesto PH. "Tempo pemerintahan satu periode mungkin tidak cukup. Tapi, kebanyakan janji manifesto akan dipenuhi dalam waktu tersebut," ujarnya. Meski tak mampu memenuhi janjinya sesuai dengan target, dukungan untuk Mahathir dan PH tetap tinggi. Berdasar survei Merdeka Center pada 7-14 Agustus, diketahui bahwa 71 persen penduduk mendukung Mahathir. Mereka puas dengan performanya selama 100 hari pertama. Jajak pendapat itu melibatkan 1.160 orang. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 56 persen puas dengan performa koalisi PH untuk memenuhi janjinya saat kampanye. Selain itu, 55 persen yakin Malaysia sudah menuju ke arah yang benar. Hasil survei tersebut menurun sedikit bila dibandingkan dengan saat PH kali pertama menang pemilu. Direktur Asia Institute di University of Tasmania Profesor James Chin mengungkapkan bahwa saat ini penduduk masih mendukung Mahathir. Ibaratnya, itu merupakan masa bulan madu yang diperpanjang. Rakyat tahu PH tak mungkin bisa mengubah keseluruhan sistem yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dalam 100 hari. Selain itu, mayoritas penduduk Malaysia menginginkan dua hal dari pemerintahan Mahathir. Yaitu, nol toleransi terhadap korupsi dan tanggung jawab para pejabat pemegang kekuasaan. Dua hal itulah yang kini digarap PH. Di antaranya, memproses skandal korupsi 1MDB dan bersih-bersih pemerintahan. Di tempat terpisah, oposisi menyatakan tak puas dengan kinerja 100 hari pertama PH. Wakil Presiden Partai PAS Ibrahim Tuan Man memberikan nilai D untuk PH. Menurut dia, performa PH selama 100 hari pertama kurang dari 30 persen. Mereka juga gagal memenuhi janji-janjinya. "Komite yang menulis manifesto itu harus tanggung jawab karena mereka gagal mempelajari secara menyeluruh apakah janji itu bisa dipenuhi atau tidak."&nbsp;

Kaget Dengan Kekacauan di Pemerintahan, Janji 100 Hari Mahathir Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/gaek-mahathir-mohamad-tetap-diajukan-jadi-kandidat-perdana-menteri_m_180104.png" alt="Mahathir Mohamad" width="100%">
<figcaption>Mahathir Mohamad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada tanggal 10 Juli mendatang, Mahathir Mohamad berusia 93 tahun. Namun umurnya yang gaek tersebut tak mengahalangi Pakatan Harapan, koalisi oposisi Malaysia untuk mengusungnya sebagai kandidat perdana menteri (PM). Mahathir resmi disandingkan dengan Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon PM dan wakil PM dari kubu oposisi. "Jika oposisi menang, seluruh partai pendukung sepakat langsung memproses permohonan ampunan terhadap Anwar Ibrahim," kata Saifuddin Abdullah, Sekjen Pakatan Harapan, Saifuddin Abdullah seperti dilansir AP, Minggu, (7/1). Sebenarnya, Mahathir bukanlah pilihan pertama Pakatan Harapan sebagai kandidat PM. Pilihan mereka adalah Anwar. Sayang, Anwar masih mendekam di penjara. Tidak menutup kemungkinan Mahathir hanya menjadi PM sampai Anwar bebas dari penjara. Rencananya, oposisi akan memintakan pengampunan untuk Anwar kepada Yang di-Pertuan Agung Sultan Muhammad V dari Negara Bagian Kelantan. "Saya berutang budi kepada Anwar yang bersedia bekerja sama dengan kubu kami demi menyelamatkan negara ini," ungkap Mahathir sebagaimana dikutip The Sun Daily. Kini Pakatan Harapan yang berisi koalisi Anwar dan Mahathir hanya punya satu tujuan. Yakni, memenangi pemilu. Target selanjutnya, tentu menyingkirkan PM Najib yang ngotot bertahan di pucuk pemerintahanan meski dihantam isu skandal korupsi 1 Malaysia Development Berhad alias 1MDB

Gaek, Mahathir Mohamad Tetap Diajukan Jadi Kandidat Perdana Menteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakatan harapan

Berita Terkini

Perolehan Kursi Merosot, Anwar Ibrahim Diminta Mundur