<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/jXugsyXYhIpMiZuxAaFsoXemI7K13eiu9KTEmDPC-3812077446.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung. (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung. (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Radius Setiyawan menyoroti kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Radius, pendekatan tersebut bertentangan dengan paradigma pendidikan yang humanis. Dia khawatir kebijakan ini justru berdampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan sosial anak-anak. "Mengirim anak-anak nakal ke barak militer bukan solusi yang tepat. Terdapat tiga alasan utama mengapa kebijakan ini problematik dari sudut pandang pendidikan," tutur Radius di Surabaya, Selasa (13/5). Alasan pertama, barak militer memiliki tujuan berbeda dengan lembaga pendidikan anak. Di sana, tentara ditempa dengan pelatihan fisik, mental, dan disiplin yang keras, termasuk bentakan serta hukuman fisik. "Secara paradigmatik, logika kebijakan ini bermasalah. Pendidikan pada anak tidak seharusnya disamakan dengan pendidikan militer," imbuh Radius yang mengajar Kajian Budaya dan Media di UM Surabaya. Alasan kedua, jika sekolah dinilai gagal membentuk karakter siswa, solusinya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi bukan menyerahkan anak ke lembaga militer yang tujuannya berbeda dari sekolah. "Ketiga, harus dipahami secara komprehensif definisi anak nakal. Mereka bukan berarti tidak cerdas atau tidak punya potensi. Kenakalan harus dipandang sebagai gejala dari permasalahan yang lebih mendasar," tutur Radius Setiyawan. Alih-alih mengirim anak ke barak militer, Radius mendorong pemerintah untuk mencegah kenakalan anak melalui pendekatan pendidikan konstruktif dan psikologi perkembangan anak. Seperti menguatkan peran sekolah, keluarga, dan lingkungan komunitas anak. Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi telah mengirimkan 272 siswa SMA sederajat di Jawa Barat ke Barak Militer. Tepatnya di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam III Siliwangi.&nbsp; Para siswa yang dikirimkan ke barak militer disebut telah mendapat izin dari para orang tua mereka. Mereka dilatih secara fisik, dididik menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, hingga dilatih bela negara. Adapun 272 siswa angkatan pertama yang dikirim ke barak militer adalah pelaku bullying, pengguna narkoba, pelaku pelecehan seksual, tawuran, geng motor, hingga mereka yang suka mabuk-mabukan.

Pakar sosiologi Radius Setiyawan menilai kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer tidak tepat dan berisiko bagi perkembangan anak

Mengapa Anak Nakal Tidak Seharusnya Dikirim ke Barak Militer? Ini 3 Alasan Menurut Pakar Sosiologi UM Surabaya

<div id="m#msg-f:1824590677581381774" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/Screenshot_2025-02-21-00-03-20-654_comgoogleandroidgm-edit-4260989153.jpg" alt="Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu. (Humas Unair)" width="100%">
<figcaption>Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu. (Humas Unair)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1824590677581381774-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com -&nbsp;Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu, mengungkapkan pandangannya terkait kontroversi efisiensi anggaran dan dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015671519/hasto-ditahan-kpk-megawati-instruksikan-kepala-daerah-dari-pdip-tak-ikut-retret-di-magelang"> Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret di Magelang</a> Ia melihat efisiensi anggaran dari dua sisi mata koin. Dari sisi positif, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk menertibkan penggunaan dana anggaran pendidikan yang selama ini kurang transparan. &ldquo;Banyak anggaran dihambur-hamburkan dengan tujuan yang tidak jelas. Jika efisiensi ini dilakukan dengan kontrol ketat dan transparan, justru bisa meningkatkan akuntabilitas,&rdquo; tutur Prof Tuti di Surabaya, Kamis (20/2). Namun di sisi lain, efisiensi anggaran juga berisiko menurunkan kualitas pendidikan Indonesia. Dampak seperti pengurangan kuota beasiswa dan tunjangan tenaga pendidikan juga mulai dirasakan masyarakat. Oleh karenanya, Prof Tuti mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali efisiensi di sektor krusial. Program literasi, penguatan kapasitas guru, serta kesejahteraan seharusnya menjadi prioritas, bukan dipangkas. "Kalau menyangkut mutu pendidikan, sebaiknya jangan dipotong.&nbsp;Jika efisiensi dilakukan sembrono, maka dampaknya panjang terhadap kualitas SDM Indonesia di masa depan,&rdquo; imbuhnya. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga itu menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar fasilitas, melain bagaimana membangun generasi yang cerdas dan siap&nbsp;menghadapi tantangan. Sebelumnya,&nbsp;Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengakui, anggaran Kemendikti Saintek 2025 dipangkas sebesar Rp 14,3 Triliun. Dari semula Rp 56,5 triliun menjadi Rp 42,3 triliun. "Kami menyampaikan secara ringkas dengan adanya permintaan efisiensi dari Dirjen Anggaran sebesar Rp 14,3 triliun," ujar Satrio di Jakarta, Rabu (12/2) lalu. &nbsp; Efisiensi anggaran ini berdampak pada tunjangan dosen non-ASN, bantuan sosial berupa beasiswa KIP kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa ADiK, hingga Beasiswa KNB. Tidak hanya itu, efisiensi juga berimbas pada beasiswa dosen dan teknik dalam dan luar negeri, Sekolah Unggulan Garuda, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), hingga revitalisasi perguruan tinggi.&nbsp;(*) <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu, mengungkapkan pandangannya terkait kontroversi efisiensi anggaran

Efisiensi Anggaran Pendidikan, Pakar Sosiologi Pendidikan Unair: Akuntabilitas atau Bencana Kualitas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/PEKERJA-4109220657.jpg" alt="Ilustrasi ramai tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ramai tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tagar Kabur Aja Dulu sedang ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Tak hanya viral, tagar ini disinyalir sebagai bentuk kritik publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial, di Indonesia. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan menilai, tagar #KaburAjaDulu adalah ungkapan perasaan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepadanya. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tagar #KaburAjadulu, adalah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berimbas pada sektor pendidikan. &rdquo;Kemunculan #KaburAjaDulu adalah bentuk tanggapan cepat atas persoalan yang terjadi. Hal itu adalah ekspresi kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, dan protes anak-anak muda kepada pemerintah,&rdquo; ujar Radius Setiyawan, Rabu (19/2). Menurut Radius, anggapan bahwa masyarakat yang bekerja atau bersekolah di luar negeri tidak nasionalisme adalah keliru. Justru tagar #KaburAjaDulu adalah bagian dari rasa cinta generasi muda terhadap Indonesia. &rdquo;Menurut saya itu bagian dari kecintaan mereka terhadap Indonesia. Bukan persoalan nasionalisme, justru Gen Z mengungkapkan ekspresi kecewa (melalui #kaburAjaDulu) dan pemerintah harus melihat itu,&rdquo; imbuh Radius Setiyawan. Menurut Radius, anak muda seperti Gen Z&nbsp; sangat sadar akan disparitas global, terutama yang berkaitan dengan kualitas hidup di berbagai negara. Sebab, semuanya bisa diketahui melalui media sosial. &rdquo;Disparitas global tersebut termasuk perbedaan jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, kesempatan lapangan kerja, hingga kebebasan anak muda untuk berekspresi,&rdquo; tandas Radius Setiyawan, pakar sosiologi tersebut. Sebelumnya, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani tidak mempermasalahkan tagar #KaburAjaDulu yang ramai di medsos. Setiap warga negara berhak mencari penghidupan yang lebih baik. &rdquo;Sah-sah saja WNI mencari penghidupan yang lebih baik. Dan tolong jangan dijadikan alasan untuk mencoba-coba berangkat secara ilegal dan berujung pada masalah,&rdquo; kata Christina di Jakarta, Selasa (18/2).

Pakar Sosiologi menilai, tagar #KaburAjaDulu ungkapan perasaan terhadap kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat

Bukan Anti Nasionalisme, Pakar Sebut Tagar Kabur Aja Dulu Bentuk Cinta Tanah Air!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kisah-cinta-pesepak-bola-5-kasus-teman-makan-teman_c_0_289449.jpg" alt="Ilustrasi selingkuh" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi selingkuh</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Akhir-akhir ini, kasus perselingkuhan kembali menyita perhatian masyarakat hingga menghangat di berbagai kanal media sosial. Tak terkecuali, isu tudingan Penyanyi Melly Goeslaw yang selingkuh 15 tahun silam.&nbsp; Dalam hal ini, Prof Dr Sutinah Dra MS Dosen Sosiologi Keluarga Universitas Airlangga menanggapi makna selingkuh. Baginya selingkuh ialah kegiatan emosional dan seksual yang melibatkan seseorang berpasangan dengan landasan komitmen, Tetapi melakukan perbuatan tidak jujur dan menyeleweng dari norma. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013304605/bantah-selingkuh-penjelasan-gunawan-soal-permintaan-maafnya-di-medsos">Bantah Selingkuh, Penjelasan Gunawan Soal Permintaan Maafnya di Medsos</a> &ldquo;Selingkuh kalau dalam ilmu sosiolog termasuk perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku, termasuk norma agama, sosial, dan lain-lain,&rdquo; paparnya. Pemicunya, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.&nbsp;Faktor internal terbentuk dari diri pelaku, yakni dorongan psikis dan biologis. Sementara faktor eksternal terbentuk dari luar diri pelaku, seperti lingkungan atau keadaan sosial.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013304299/digugat-cerai-okie-agustina-gunawan-dwi-cahyo-bantah-selingkuh">Digugat Cerai Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Bantah Selingkuh</a> Prof Tina menyebutkan lima faktor pendorong selingkuh secara umum, antara lain: 1.&nbsp;Kebutuhan seks Perilaku manusia yang mendorong dirinya berselingkuh, dengan alasan hanya ingin merasakan variasi seksual dan romantisme yang berbeda dengan pasangannya.&nbsp; &ldquo;Meskipun seks bukan faktor utama, tetapi alasan itu kerap terjadi. Mereka (Red: pelaku selingkuh) berdalih karena kurangnya kepuasan gairah seks dari pasangan,&rdquo; ujar guru besar fakultas ilmu sosial politik Unair itu. 2.&nbsp;Tidak mendapat&nbsp;well-treat&nbsp; Menurutnya, selingkuh juga tidak melulu soal seksual, tetapi juga emosional. Sosiolog ini menduga barangkali pelaku tidak mendapat kedekatan emosional dengan pasangan. &ldquo;Pelaku menganggap ada satu kesempatan dan selingkuhannya juga menganggapnya sebagai peluang. Hubungan yang tidak wajar-pun dapat berlangsung,&rdquo; ujar Prof Tina. Ia menambahkan rasa-rasanya kurang jika satu hari tidak bertemu dengan pasangan selingkuhannya. Pasalnya, secara sosiologis, manusia tetap membutuhkan interaksi sosial.&nbsp; Walaupun dapat menggunakan perantara teknologi. Namun, interaksi sosial secara langsung tanpa sekat dan jarak menjadi suatu kebutuhan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013285613/sudah-15-tahun-berlalu-masnawati-masud-ungkap-alasan-buka-lagi-kasus-dugaan-selingkuh-melly-goeslaw-dengan-mantan-suaminya">Sudah 15 Tahun Berlalu, Masnawati Masud Ungkap Alasan Buka Lagi Kasus Dugaan Selingkuh Melly Goeslaw dengan Mantan Suaminya</a> Sebab lebih meningkatkan kehangatan dan pemahaman terhadap lawan bicara. 3.&nbsp;Coba-Coba Di samping itu, &lsquo;faktor coba-coba&rsquo; selingkuh di lingkungan pertemanan terkadang menjadi sebuah perlombaan. Hal itu kerap menciptakan strata kelas sosial dengan predikat &lsquo;berani selingkuh&rsquo;.&nbsp; Artinya semakin berani dan rajin selingkuh, maka pelaku selingkuh itu lebih diterima di lingkungan kelompok pertemanan tersebut.&nbsp;&nbsp; &ldquo;Pengasosiasian kelompok suami-suami takut istri, membuat calon pelaku terdorong mencoba selingkuh untuk menghapus label takut istri tadi,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013277869/melly-goeslaw-disebut-selingkuh-dengan-oknum-polisi-di-spill-langsung-oleh-eks-istri-sah-di-media-sosial">Melly Goeslaw Disebut Selingkuh dengan Oknum Polisi, di-Spill Langsung oleh Eks Istri Sah di Media Sosial</a> 4.&nbsp;LDR Dosen sosiologi ini juga mengungkap Long Distance Relationship (LDR) ataupun Long Distance Marriage (LDM) mengharuskan pasangan berjauhan secara jarak.&nbsp; &ldquo;Pada pasangan suami istri memiliki kebutuhan biologis yang harus terpenuhi. Ketika sedang ingin mempergauli tetapi terhalang jarak. Pelaku memilih alternatif dengan melakukannya bersama orang lain,&rdquo; ujar Prof. Tina. Ia menegaskan, bahwa tidak semua pasangan LDM melakukan selingkuh. Hal tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki sekat iman dan sulit mengendalikan hawa nafsu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013277014/terkenal-setia-4-zodiak-ini-kuat-jalani-ldr-dan-sulit-selingkuh-apakah-pasanganmu-salah-satunya">Terkenal Setia! 4 Zodiak Ini Kuat Jalani LDR dan Sulit Selingkuh, Apakah Pasanganmu Salah Satunya?</a> 5.&nbsp;Latar Belakang Menikah&nbsp; Selanjutnya Prof Tina juga menjelaskan bagi sebagian pasangan yang melewati tahap perjodohan. Dengan kondisi kurangnya masa penyesuaian sebelum pernikahan. Dari kurangnya masa pengenalan tersebut, satu sama lain menjadi kurang sreg. &ldquo;Lebih jauh lagi,&nbsp; perjodohan yang berkaitan dengan faktor sosial ekonomi, itu juga berpotensi timbulnya perselingkuhan. Terlebih jika urusan masa lalunya belum selesai,&rdquo; terang Prof Tina. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013266473/ketahuan-selingkuh-gunawan-dwi-cahyo-istri-okie-agustina-minta-maaf-dan-siap-tanggung-jawab-di-akhirat">Ketahuan Selingkuh, Gunawan Dwi Cahyo Istri Okie Agustina Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab di Akhirat</a> Belum lagi, lanjutnya, pelaku selingkuh tidak hanya lelaki saja, melainkan perempuan pun juga demikian. Lantaran pemicu faktor sosial lainnya masih banyak.&nbsp; Dengan demikian, dosen sosiolog UNAIR ini membagikan salah satu langkah preventif dalam perselingkuhan yakni dengan komunikasi yang efektif. &lsquo;&rsquo;Meskipun sudah berkeluarga bukan berarti apa-apa harus ada anak. Sesekali&nbsp;quality time&nbsp;bersama pasangan, atau bisa juga jalan-jalan berdua layaknya masa pacaran. Lakukan hal itu secara berkala,&rdquo; tuturnya.

Dosen Sosiologi Keluarga Universitas Airlangga membeberkan beberapa faktor pendorong pasangan mau selingkuh.

5 Faktor Pendorong Manusia Selingkuh Menurut Pakar Sosiologi Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi resmi mengalami kenaikan pada Sabtu (3/9). Kenaikan harga itu diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.  Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bagong Suyanto menyebutkan, fenomena tersebut lumrah terjadi. Pemerintah juga sudah memahami hal tersebut dengan baik, termasuk antisipasi dampak sosial dari keputusan yang tidak populer tersebut.  ”Efek domino kenaikan harga BBM ini kan memicu juga rentetan kenaikan barang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Jadi wajar kalau muncul kekhawatiran dan ketidakpuasan kalau kenaikan harga BBM menimbulkan tekanan sosial baru,” ujar Bagong Suyanto.  Bantuan langsung tunai (BLT) langsung digencarkan pemerintah. Hal itu, lanjut dia, merupakan upaya pemerintah agar tekanan sosial yang terjadi tidak terlalu besar.  Namun menurut dia, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjamin kepercayaan masyarakat mengenai distribusi BLT yang merata. Karena itu, informasi yang terbuka harus dilakukan.  ”Yang dikhawatirkan, program bansos tidak banyak berdampak, karena logika pemerintah kayaknya membayangkan kalau masyarakat itu kondisi ekonominya nol, lalu diberi Rp 600 ribu. Tapi masalahnya, bagaimana kalau masyarakat minus?” tambah Bagong Suyanto, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair tersebut.  Selain masalah distribusi, dia juga bicara perihal kemanfaatan. Distribusi yang tepat sasaran belum tentu tepat manfaat. Apalagi, dampak sosial dari putusan tersebut akan meningkatkan golongan orang miskin baru. Banyak masyarakat yang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut.  ”Untuk kelompok yang kita sebut sebagai kelompok near poor, dekat dengan kemiskinan, gejolak harga membuat mereka bukan tidak mungkin akan menjadi orang miskin baru,” ucap Bagong Suyanto.  Dia menambahkan, pada dasarnya stimulus pemberian subsidi tidak selamanya baik apabila dilakukan secara berlebihan. Hal tersebut akan berdampak pada masyarakat yang selalu ketergantungan.  ”Ketika subsidi dikurangi atau dicabut, masyarakat akan merasakan kehilangan atas apa yang dinikmatinya selama ini. Pemerintah sebaiknya tidak banyak pada bantuan yang sifatnya karitatif ya. tapi pada bantuan yang lebih memberdayakan dan kebijakannya jangan seperti pemadam kebakaran yang menunggu apinya menyala, baru dimatikan,” terang Bagong Suyanto.  Menurut dia, masyarakat sebaiknya melakukan diversifikasi usaha dan tidak berpatokan pada pekerjaan pokok. Sebab, itu mudah terombang-ambing dengan regulasi yang ada.  ”Masyarakat diajari, didorong untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga. Bukan membesarkan ekonomi pokok. Karena kalau kolaps, ekonomi keluarga itu juga kolaps. Tapi kalau sumber pemasukan banyak, mereka akan lebih kuat menghadapi tekanan,” papar Bagong Suyanto.

BBM Naik, Pakar Unair Prediksi Kemunculan Orang Miskin Baru

Pakar sosiologi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pakar sosiologi

Berita Terkini

Mengapa Anak Nakal Tidak Seharusnya Dikirim ke Barak Militer? Ini 3 Alasan Menurut Pakar Sosiologi UM Surabaya

Efisiensi Anggaran Pendidikan, Pakar Sosiologi Pendidikan Unair: Akuntabilitas atau Bencana Kualitas?

Bukan Anti Nasionalisme, Pakar Sebut Tagar Kabur Aja Dulu Bentuk Cinta Tanah Air!

5 Faktor Pendorong Manusia Selingkuh Menurut Pakar Sosiologi Keluarga

BBM Naik, Pakar Unair Prediksi Kemunculan Orang Miskin Baru

Download Aplikasi JawaPos.com