<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/eri-sidak-3915864135.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) melakukan sidak lahan parkir RSUD dr. Soewandi yang banyak dikeluhkan warga. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) melakukan sidak lahan parkir RSUD dr. Soewandi yang banyak dikeluhkan warga. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Keresahan masyarakat terhadap praktik parkir liar semakin memuncak. Bagaimana tidak, hampir semua tempat ramai, seperti toko, rumah makan, hingga kedai kopi, tak luput dari pantauan oknum jukir liar.

Keresahan masyarakat terhadap praktik parkir liar di Surabaya semakin meningkat, bagaimana pemerintah kota menanggapi isu ini?

Pakar Kebijakan Publik Sebut Surabaya Bisa Bebas Parkir Liar, Asalkan Pemerintah Konsisten dan Kolaboratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/JKT-1-PENURUNAN-IMPOR-FED-8JPG-4074462054.jpg" alt="Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama 10 tahun memimpin, berbagai kebijakan telah ditelurkan Presiden Jokowi. Nawacita yang didengungkan di awal pemerintahan dalam perjalanan berlangsung penuh dinamika. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah on the track hingga akhir pemerintahan. Ada beberapa sisi yang mendapat catatan agar dilanjutkan untuk pemerintahan baru dan sebagian perlu perubahan. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan dasar dalam kemajuan negara. Dalam Nawacita, Jokowi menginginkan Indonesia punya SDM yang unggul lewat berbagai pendekatan yang dilakukan. "Pembangunan SDM yang berkaitan dengan kualitas sudah mengalami peningkatan," kata Trubus kepada Jawa Pos, Kamis (17/10). Program Indonesia pintar dan prakerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Meski demikian, kata Trubus, SDM Indonesia harus kompetitif, terutama dalam bidang teknologi. Trubus menyebut Indonesia masih mengekor teknologi dari luar. Belum ada inovasi atau buatan sendiri yang digunakan secara masif. Contohnya WhatsApp, produk luar negeri tetapi masif digunakan masyarakat Indonesia. Pada sektor ini, Trubus meminta agar pemerintahan selanjutnya betul-betul mengejar ketertinggalan. Selain memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai dasar pembangunan SDM. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikerjakan pada masa Jokowi mendapatkan apresiasi. Memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan secara kasuistik. Begitu juga jaminan ketenagakerjaan dengan berbagai program untuk melindungi pekerja. Belakangan banyak terjadi PHK. Terutama setelah Covid-19 menyerang. Trubus menilai ini karena sektor industri tanah air tidak kompetitif. Dukungan terhadap industri dari negara juga jarang terdengar. Trubus mencontohkan Tiongkok yang dapat menghasilkan barang murah karena mendapatkan banyak dukungan dari negara. &rsquo;&rsquo;Barang-barang ini lalu dijual ke Indonesia,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Barang impor yang dijual ke Indonesia ini akhirnya memengaruhi industri dalam negeri. Sebab, masyarakat memilih harga murah namun tetap berkualitas. Untuk ekspor pun barang dari Indonesia juga belum banyak diminati. &rsquo;&rsquo;Perlu ada perbaikan (sektor industri),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Jokowi juga dikenal dengan pembangunannya yang tidak berpusat di Jawa saja. Tol, bendungan, hingga transportasi dikembangkan. Misalnya saja tol trans-Sumatera atau kereta api di Sulawesi Selatan yang selama ini belum dikerjakan. Tidak dimungkiri jika Jokowi patut diberi apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang masif. &rsquo;&rsquo;Selama ini masalahnya Indonesia adalah konektivitas,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Trubus menyatakan, tugas pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan konektivitas itu. Indonesia terdiri atas banyak pulau. Sehingga tol laut hingga pelosok harus digiatkan. Sebab, pembangunan transportasi ini akan mengurangi disparitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015208406/sepulang-dari-sumut-jokowi-menengok-cucu-bebingah-sang-tansahayu-minggu-sore-pulang-ke-solo">Sepulang dari Sumut, Jokowi Menengok Cucu Bebingah Sang Tansahayu, Minggu Sore Pulang ke Solo</a> Lalu, terkait swasembada pangan, impor masih menjadi momok. Lumbung pangan memang sudah dibangun, tapi hasilnya tidak dinikmati dalam waktu singkat. Dia mengusulkan agar mengaktifkan pangan lokal agar masyarakat mudah untuk mengembangkan. Trubus melihat masih terjadi tumpang tindih program antarlembaga. Ini karena ada berbagai kementerian atau lembaga yang menangani satu persoalan. Dia mencontohkan, urusan pangan saja ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan kini dibentuk Badan Gizi. &rsquo;&rsquo;Kalau menurut saya, baiknya harus dirampingkan. Kalau memang harus ada, tugasnya harus lebih konkret,&rsquo;&rsquo; bebernya. (lyn/c17/bay)

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah on the track.

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah: Rezim Baru Harus Kejar Inovasi Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-9.png" alt="Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rusman/Biro Pers Setpres/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rusman/Biro Pers Setpres/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pakar Kebijakan Publik mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus terkoneksi dengan kota-kota di sekitarnya. Hal itu agar manajemen rantai pasok dapat berkelanjutan.  Menurut Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, IKN membutuhkan dukungan dari kota-kota di sekitarnya untuk menyuplai bahan baku dan barang-barang. Agar berbagai kebutuhan wilayah itu terpenuhi terus-menerus.  ’’Jadi ini menggunakan konsep ekonomi sirkular dan connectivity,’’ ujar Achmad seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/8).  Menurut dia, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan akan menjadi wilayah penting pemasok bahan baku dan barang ke IKN. Minimal akan menjadi jalur pengiriman atau tempat transit.  Selain itu, untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan, dia menambahkan, barang yang tersedia di IKN harus produk-produk lokal. Sehingga, secara langsung akan bermanfaat untuk ekonomi lokal dan mendukung basis yang berkelanjutan.  Dia memastikan kehadiran produk lokal dapat memperkuat neraca pembayaran Indonesia. Sebab, negara tidak perlu mengeluarkan devisa untuk barang-barang tersebut.  ’’Kalau benar-benar ingin mengubah IKN konsep linier menjadi sirkular, barang yang tersedia di IKN harus murni 100 persen barang lokal,’’ ujar Achmad.  Achmad mengatakan, basis ekonomi sirkular yang berkelanjutan maknanya adalah bagaimana dapat memperpanjang siklus hidup di dalam lingkungan itu. Salah satunya dengan memanfaatkan berbagai bahan baku dan barang di wilayah tersebut.  ’’Mencukupi kebutuhan sehari dari sekitar itu. Limbahnya dikembalikan dalam bentuk yang bermanfaat,’’ papar Achmad.  Sementara itu, kementerian perhubungan menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan rencana untuk memenuhi rantai pasok berkelanjutan di IKN. Yakni melalui pembangunan jalur Kereta Api (KA) Trans Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda. Jalur tersebut sepanjang 187,98 kilometer.  Kemudian akan dibangun KA Perkotaan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 143,33 kilometer yang dapat ditempuh selama 88 menit.  Sebelumnya, Koordinator Tim Ahli Tim Transisi IKN Wicaksono Sarosa mengatakan, pembangunan kawasan IKN akan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Yakni, pengembangan kota yang berkelanjutan seiring pembangunan ekonomi yang selaras dengan alam.

Pakar Bilang IKN Harus Terkoneksi untuk Rantai Pasok Berkelanjutan

pakar kebijakan publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakar kebijakan publik

Berita Terkini

Pakar Kebijakan Publik Sebut Surabaya Bisa Bebas Parkir Liar, Asalkan Pemerintah Konsisten dan Kolaboratif

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah: Rezim Baru Harus Kejar Inovasi Teknologi

Pakar Bilang IKN Harus Terkoneksi untuk Rantai Pasok Berkelanjutan

Download Aplikasi JawaPos.com