<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/dWzxfVsQRh83FFUHHPMl4eggwucpEbPKkz2iUtao-1-1376086362.jpg" alt="Ilustrasi Ethical hackers, biasa dilibatkan dalam membentengi keamanan siber suatu sistem. (Cyber Octet)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ethical hackers, biasa dilibatkan dalam membentengi keamanan siber suatu sistem. (Cyber Octet)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Kementerian Keuangan yang dipimpin Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merekrut 'hacker terbaik Indonesia' untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan Coretax dinilai dapat menjadi langkah strategis. Itu jika dijalankan dengan pendekatan profesional dan pengawasan ketat.&nbsp; Para pakar keamanan siber menilai, pelibatan ethical hacker atau peretas etis merupakan praktik umum di dunia digital modern, namun tetap memerlukan kerangka kerja teknis yang jelas agar tidak menimbulkan risiko baru. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa penggunaan ethical hacker untuk menguji keamanan sistem publik adalah hal yang lumrah di banyak negara. Mereka biasanya bertugas melakukan penetration testing, source code review, dan forensic analysis untuk mendeteksi celah keamanan yang tidak teridentifikasi oleh tim internal. &ldquo;Para peretas etis punya keunggulan unik: mereka berpikir seperti penyerang, tapi bekerja dalam batas etika dan hukum. Itu sangat efektif untuk menemukan kelemahan sebelum dieksploitasi pihak jahat,&rdquo; ujar Pratama dihubungi JawaPos.com. Menurutnya, efektivitas langkah ini akan bergantung pada cakupan mandat kerja. Jika peretas etis hanya ditugaskan melakukan black-box testing (pengujian tanpa akses kode sumber), maka risiko kebocoran data akan lebih rendah.&nbsp; Namun bila mereka diberi akses hingga ke source code atau lingkungan produksi, pemerintah wajib memastikan adanya change management, audit trail, serta sistem rollback yang matang untuk mencegah gangguan operasional. &ldquo;Begitu hacker dilibatkan sampai tahap memperbaiki kode atau mengunggah patch, kontrolnya harus superketat. Semua perubahan wajib melalui prosedur QA dan dokumentasi penuh,&rdquo; tegasnya. Pratama juga menilai pemerintah perlu menyiapkan sistem keamanan berlapis antara tim eksternal (red team) dan internal (blue team). Dalam model ini, red team yang terdiri dari peretas etis akan mencoba menembus pertahanan sistem, sementara blue team dari DJP dan BSSN bertugas memperkuat pertahanan, menutup celah, dan memastikan tidak ada jejak intrusi. Selain itu, ia menyarankan agar program ini dilengkapi audit independen dan sertifikasi keamanan pihak ketiga, seperti ISO 27001 atau SOC 2, untuk memastikan hasil pengujian memenuhi standar internasional. &ldquo;Kalau mau langkah ini kredibel, jangan hanya rekrut hacker dan selesai. Harus ada laporan forensik, sertifikasi hasil audit, dan knowledge transfer ke tim internal,&rdquo; kata Pratama. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelamatkan Coretax dari potensi kebocoran, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah memperkuat ekosistem cyber defense nasional melalui pelibatan talenta lokal di bidang keamanan digital.

Kementerian Keuangan rencanakan rekrut hacker etis untuk perkuat sistem perpajakan, langkah strategis dalam keamanan siber.

Menkeu Purbaya Rekrut Hacker Etis Perkuat Coretax, Pakar Keamanan Siber: Sangat Efektif, Tapi Ada Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/data_cissrec.jpg" alt="Hasil riset CISSReC terkait dengan perpanjangan jabatan dan tiga periode. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Hasil riset CISSReC terkait dengan perpanjangan jabatan dan tiga periode. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mempertanyakan sumber data 110 juta warganet yang setuju penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  ”Agak mustahil ada 110 juta big data warganet yang setuju penundaan pemilu. Dari mana sumber datanya?” tanya Pratama seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (11/4) malam.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu, atau tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024.  Pratama mengemukakan hal itu sekaligus menjawab polemik penundaan pemilu yang muncul setelah klaim bahwa 110 juta warga menginginkan penundaan pemilu. Informasi itu disebut diketahui lewat big data.  Namun, lanjut Pratama, sampai sekarang dari pihak terkait belum membuka data tersebut. Padahal banyak pihak mendorong agar data tersebut dibuka.  Menurut Pratama, harus jelas proses bagaimana dan dari mana data itu diambil. Sehingga, tidak timbulkan polemik di tengah masyarakat.  Menurut dia, secara teknis ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Oleh karena itu, perlu bertanya 110 juta warganet yang disampaikan itu mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya.  ”Hal ini perlu disampaikan ke publik agar semua pihak bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi,” ujar Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  Bila mengambil dari Twitter, pemakai aktif media sosial itu di Tanah Air hanya di angka 15 jutaan saja. Selain itu, juga masih banyak akun anonim. Menurut Pratama, tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.  Dia menyebutkan, hasil riset CISSReC menggunakan open source intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga periode di kisaran 117.746 (tweet, reply, retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan daring (online).  Dari data keduanya diketahui yang kontra penundaan pemilu di Twitter 83,60 persen dan pro 16,40 persen. Sementara itu, pada media daring dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.  ”Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu,” tutur Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC.

Pakar Tanya Data 110 Juta Warganet Setuju Pemilu Ditunda dari Mana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/pratama_peretasan_tempo.jpg" alt="Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan Bank Indonesia harus segera menghentikan kebocoran data. Sampai Minggu (30/1) malam grup ransomware conti masih melanjutkan ancaman untuk membuka lebih banyak data milik BI.  ”Hingga 30 Januari, serangan dari grup ransomware conti ini sudah di-update sampai empat kali,” kata Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (31/1).  Pada Minggu (30/1), lewat postingan terbaru di akun Twitter @darktracer_int menyebutkan, grup ransomware conti ternyata masih mengunggah data internal Bank Indonesia yang mereka curi. Unggahan data Bank Indonesia yang sebelumnya 487 megabita, naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, hingga bertambah lagi menjadi 228 gigabita.  Pratama Persadha menjelaskan, pada tangkapan layar yang dicuitkan juga diklaim bahwa 228 gigabita tersebut hanya 6 persen dari total kebocoran data yang dimiliki grup ransomware conti. Jika klaimnya benar, bisa dipastikan total data kebocoran internal bank sentral Indonesia itu yang dimiliki grup ransomware conti berjumlah 3,8 terabita.  ”Bila dibandingkan dengan 91 juta data Tokopedia yang hanya 28 gigabita, berisi banyak data pribadi di dalamnya, seperti user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password,” terang Pratama Persadha.  ”Kebocoran data BI merupakan kasus yang luar biasa. Hingga saat ini rekor kebocoran terbesar masih dipegang kasus Sony Picture sebesar 10 terabita atau 10.000 gigabita pada 2014,” tambah dia.  Menurut Pratama, semua serangan mengincar data. Selain 91 juta data Tokopedia, ada data e-HAC Kemenkes, BRI Life, Pertamina-PTC, dan saat ini Bank Indonesia. Hal itu menjadi berbahaya karena hampir semua lembaga pemerintah mempunyai data penting dan rahasia.  Oleh karena itu, lanjut dia, selain mitigasi, hal yang harus mendapat perhatian adalah kesadaran keamanan siber sejak membangun sistem dan faktor keamanan menjadi prioritas. ”Penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mengalami peretasan serta kebocoran wajib transparan kepada masyarakat,” ucap Pratama Persadha.  Penambahan jumlah komputer internal milik BI yang diklaim disusupi grup ransomware conti, semula 16 unit, hingga 30 Januari bertambah menjadi 513 unit. ”Ini membuktikan bahwa komitmen mereka memang masuk sangat dalam ke sistem milik Bank Indonesia. Ini juga menegaskan bahwa reputasi geng ransomware conti sebagai grup hacker yang sangat berbahaya,” tutur Pratama.  Pratama menambahkan, kebocoran data yang berlanjut itu mungkin menjadi bukti bahwa Bank Indonesia tidak menuruti kemauan dari peretas conti. Misalnya, meminta tebusan sejumlah uang. ”Jadi, kasus ini bukan peretasan baru, melainkan conti mengeluarkan sedikit demi sedikit dari data yang mereka dapat untuk mengancam Bank Indonesia,” ujar Pratama Persadha.

Pakar Sebut Kebocoran Data BI Harus Segera Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/retas_web_jateng-1.jpg" alt="Pakar keamanan siber CISSReC minta perkuat keamanan siber di situs pemerintah agar tidak diretas dan disalahgunakan seperti dijadikan tempat situs judi online" width="100%">
<figcaption>Pakar keamanan siber CISSReC minta perkuat keamanan siber di situs pemerintah agar tidak diretas dan disalahgunakan seperti dijadikan tempat situs judi online</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar keamanan siber dari CISSReC memandang penting memperkuat keamanan siber di situs milik pemerintah agar tidak dijadikan sebagai tempat situs judi online. Hal itu menyusul sejumlah website pemerintah yang menjadi korban deface web.  Hingga Senin (18/10) pukul 07.00 WIB, situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menjadi korban deface web (perusakan situs web) dengan alamat uniform resource locator (URL) https://dlhk.jatengprov.go.id/app. Serangan terhadap situs web itu mengubah tampilan visual situs web atau halaman web, seperti di situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (dlhk.jatengprov.go.id) yang salah satu halamannya menampilkan situs judi online tersebut.  Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, tidak hanya situs DLHK Provinsi Jateng, tetapi sejumlah situs juga disusupi judi online. Ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi judi online karena kelemahan pada sistem web.  ”Pelaku mudah sekali masuk, kemudian pasang iklan tersebut,” tutur Pratama Persadha seperti dilansir dari Antara, Senin (18/10).  Menurut pakar keamanan siber itu, pelaku mudah meretas situs pemerintah dan lembaga negara karena pengamanan masih lemah. Sebab, pengamanan belum menjadi budaya yang mengakar.  ”Selama ini situs pemerintah menjadi korban deface web, kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi online,” kata Pratama Persadha yang juga dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).  Setelah situs itu diretas, lanjut Pratama, dibuatlah satu URL pada domain yang diretas pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui pemilik sistem tersebut.  Dia menambahkan, peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online. Hal itu mengingat masyarakat umum sering membukanya untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik.  ”Akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada computer security incident response team (CSIRT), kadang mereka merespons ketika insidennya kelihatan dan ketahuan,” ujar Pratama Persadha.

Pakar Minta Perkuat Keamanan Siber Cegah Situs Pemerintah untuk Judi