<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3></h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/MAUNG_NUR-CHAMIM-3-1251063058.jpg" alt="Sejumlah kendaraan khusus (Ransus) Jeep Maung MV3 Pindad melakukan konvoi dari Makodim 0733/Kota Semarang menuju Muladi Dome Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/3/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan khusus (Ransus) Jeep Maung MV3 Pindad melakukan konvoi dari Makodim 0733/Kota Semarang menuju Muladi Dome Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/3/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun ke depan mulai menunjukkan arah yang lebih konkret. Tidak lagi sebatas wacana politik, pemerintah kini mulai menyiapkan peta jalan industri otomotif nasional dengan melibatkan PT Pindad sebagai ujung tombak. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai langkah Presiden Prabowo menugaskan Direktur Utama Pindad, Sigit, sebagai Chief Technology Officer (CTO) di Danantara merupakan sinyal kuat bahwa proyek ini masuk ke tahap pelaksanaan teknis yang serius.&nbsp; &ldquo;Penempatan Sigit di posisi CTO menunjukkan presiden ingin memastikan ada kendali langsung terhadap arah teknologi dan pengamanan program mobil nasional,&rdquo; ujar Yannes dihubungi JawaPos.com. Menurut Yannes, Pindad saat ini tengah berupaya menjadikan mobil taktis Maung MV3 sebagai basis pengembangan mobil nasional. Produksi Maung yang sudah mencapai sekitar 400 unit dan digunakan oleh TNI-Polri dinilai menjadi pondasi awal untuk membangun kapasitas industri kendaraan dalam negeri.&nbsp; &ldquo;Maung bisa jadi starting point yang realistis karena sudah terbukti layak pakai di medan berat dan telah memenuhi standar militer,&rdquo; jelasnya. Ia menambahkan, tantangan utama ke depan adalah melakukan upscaling produksi dari skala terbatas ke produksi massal dalam waktu tiga tahun, seperti target yang dicanangkan Presiden Prabowo.&nbsp; &ldquo;Ini bukan hal mudah, tapi jika roadmap teknologinya jelas, mitra internasional yang terlibat independen, dan ada kepastian transfer teknologi inti, maka target ini bisa dicapai,&rdquo; ujar Yannes. Yannes menjelaskan, saat ini Pindad bersama sejumlah BUMN strategis tengah menyiapkan rantai pasok komponen dalam negeri, mulai dari rangka dan bodi yang melibatkan Krakatau Steel, hingga sistem baterai, controller, dan drivetrain melalui transfer of core technology (ToT) dengan mitra internasional.&nbsp; &ldquo;Kalau lokalisasi rangka dan bodi sudah berjalan, lalu disusul ToT untuk komponen elektronik, baterai, dan drivetrain, maka dalam tiga tahun ekosistemnya bisa terbentuk,&rdquo; katanya. Selain faktor teknologi, Yannes menekankan pentingnya governance dan manajemen profesional dalam menjalankan proyek mobil nasional agar tidak bernasib sama seperti upaya sebelumnya.&nbsp; &ldquo;Semua unit kerja harus diisi oleh profesional yang kompeten dan bebas dari kepentingan politik. Harus ada tim presidensial yang memantau langsung dengan sistem tata kelola yang transparan,&rdquo; ujarnya. Ia juga menilai bahwa keberhasilan tahap awal sangat bergantung pada jaminan jangkar permintaan (anchor demand) dari sektor pemerintah, militer, dan lembaga negara.&nbsp; &ldquo;Ketika skala produksi sudah meningkat, permintaan bisa diperluas ke pasar sipil. Tapi di fase awal, pemerintah perlu memastikan pembelian dari kementerian, lembaga, dan TNI-Polri agar keekonomian produksinya tercapai,&rdquo; tutur Yannes. Lebih jauh, Yannes mendorong agar proyek ini memiliki roadmap yang disiplin dan realistis, termasuk target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 80 persen dalam lima tahun.&nbsp; &ldquo;Kalau roadmap-nya dijalankan konsisten, disertai insentif fiskal dan kemitraan industri yang solid, Indonesia akan punya mobil nasional yang benar-benar lahir dari kekuatan industri dalam negeri, bukan sekadar simbol nasionalisme,&rdquo; lanjutnya. Menurutnya, keseriusan Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian industri kendaraan nasional melalui Pindad adalah langkah yang tepat, asalkan tetap berpijak pada prinsip efisiensi dan profesionalisme.&nbsp; &ldquo;Kalau dijalankan dengan benar, proyek ini bisa menjadi tonggak penting reindustrialisasi Indonesia. Kita akan beralih dari sekadar pasar otomotif menjadi produsen yang berdaya saing global,&rdquo; pungkas Yannes. (*)

Presiden Prabowo Subianto arahkan Pindad untuk produksi mobil nasional dalam tiga tahun, tantangan dan harapan dari pakar otomotif Yannes.

Langkah Serius Prabowo Bangun Mobil Nasional, Pakar ITB: Bukan Lagi Wacana Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/vf7-2976399404-1724771239.jpg" alt="Ilustrasi VinFast VF7, mobil nasional Vietnam. Indonesia bisa belajar dari Vietnam soal mobil nasional (VinFast)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi VinFast VF7, mobil nasional Vietnam. Indonesia bisa belajar dari Vietnam soal mobil nasional (VinFast)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah menghadirkan mobil nasional kembali mengemuka seiring pernyataan Kementerian Perindustrian yang mendorong proyek ini dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).&nbsp; Namun, sejumlah pakar menilai langkah itu justru berisiko mengulang kesalahan masa lalu, jika tidak disertai pembenahan serius pada fondasi industri otomotif dalam negeri. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai, tantangan terbesar mewujudkan mobil nasional bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada arah kebijakan dan cara berpikir yang masih politis. &ldquo;Mobil buatan Indonesia akan semakin sulit terwujud kalau sejak awal sudah didominasi oleh agenda politik. Sekarang tanda-tandanya mulai terlihat dari narasi &lsquo;mobil nasional&rsquo; dan &lsquo;PSN&rsquo; yang digaungkan Kemenperin,&rdquo; ujar Yannes dihubungi JawaPos.com. Menurutnya, pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran penting. Proyek Timor di era 1990-an, misalnya, gagal bukan karena kurang inovatif, tetapi karena terlalu bergantung pada proteksionisme eksklusif.&nbsp; &ldquo;Timor diberi keistimewaan pajak dan bea masuk, tapi justru itu yang memicu gugatan dari negara-negara maju di WTO. Akibatnya, proyek yang seharusnya jadi kebanggaan nasional malah dipaksa tutup,&rdquo; jelasnya. Yannes menegaskan bahwa negara-negara maju tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia menjadi negara industri otomotif baru yang kompetitif.&nbsp; &ldquo;Negara-negara G7 lebih senang jika Indonesia tetap menjadi pasar konsumen, bukan produsen. Karena itu, kalau kita ingin mandiri, harus membangun industri dari hulu ke hilir dengan strategi bisnis yang kuat, bukan proteksi jangka pendek,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyoroti contoh lain, yakni proyek Esemka, yang hingga kini belum mampu menembus pasar bebas secara berkelanjutan. Menurut Yannes, Esemka gagal karena tidak memiliki modal yang cukup, transfer teknologi inti, jejaring industri komponen, maupun basis riset dan pengembangan (R&amp;D) yang kuat. &ldquo;Esemka hanya melakukan rebadge dan mengandalkan impor CKD atau IKD tanpa membangun industri parts dalam negeri. Akibatnya, ketika rezim berganti dan dukungan politik melemah, produksinya ikut berhenti karena tidak ada permintaan pasar yang nyata,&rdquo; lanjutnya. Lebih jauh, Yannes menjelaskan, kegagalan proyek mobil nasional selama ini juga disebabkan oleh minimnya investasi modal (capex dan opex), absennya riset pasar yang solid, serta governance yang tidak transparan. Ia menilai, banyak proyek otomotif dalam negeri diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. &ldquo;Selama proyek seperti ini masih diisi oleh nonprofesional dan tidak memiliki struktur bisnis yang sehat, hasilnya pasti lemah. Kita tidak akan mampu bersaing dengan merek-merek global yang sudah puluhan tahun menguasai pasar dalam negeri,&rdquo; kata Yannes. Menurut dia, jika pemerintah benar-benar serius ingin membangun mobil nasional, fokusnya harus pada pembangunan industri komponen lokal, penguatan riset dan teknologi. Serta penciptaan pasar yang kompetitif secara alami, bukan karena intervensi politik atau perlindungan berlebihan. &ldquo;Jangan jadikan mobil nasional sebagai simbol politik nasionalisme. Jadikan ia simbol kemandirian industri. Itu jauh lebih bermakna dan berkelanjutan,&rdquo; pungkas Yannes.

Rencana mobil nasional, tantangan industri otomotif, pendapat pakar, dan pentingnya strategi bisnis yang kuat.

Pakar ITB Nilai Mobil Nasional Sulit Terwujud jika Terjebak Agenda Politik dan Lemah Fondasi Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Screenshot_2025-11-09-13-48-25-091_comwhatsapp-edit-4150623904-1-3305408869.jpg" alt="Aktivitas produksi di pabrik VinFast Indonesia di Subang, Jawa Barat. Indonesia dinilai bisa punya mobil nasional juga, asalkan murni digarap sebagai Industri, bukan alat politik. (VinFast)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas produksi di pabrik VinFast Indonesia di Subang, Jawa Barat. Indonesia dinilai bisa punya mobil nasional juga, asalkan murni digarap sebagai Industri, bukan alat politik. (VinFast)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu angkat bicara soal rencana pemerintah melahirkan mobil nasional berbasis kendaraan listrik. Menurut dia, mobil nasional hanya akan berhasil jika dijalankan secara murni sebagai proyek industri, bukan sebagai agenda politik jangka pendek.&nbsp; Yannes menjelaskan, sejarah panjang upaya membangun mobil nasional di Indonesia menunjukkan kegagalan yang berulang karena proyek tersebut lebih sering dijadikan alat pencitraan ketimbang strategi kemandirian industri. &ldquo;Kalau pemerintah masih menjadikan mobil nasional sebagai alat politik, hasilnya akan sama seperti dulu, berhenti di tengah jalan. Kita sudah punya contoh dari Morina, Maleo, Timor, Bimantara, sampai Esemka. Semuanya gagal karena tidak dibangun di atas fondasi industri yang kuat,&rdquo; ujar Yannes saat dihubungi JawaPos.com. Ia menilai langkah menggandeng Hyundai dalam pengembangan mobil nasional berbasis kendaraan listrik adalah peluang besar. Namun pemerintah harus memastikan proyek ini berdiri di atas fondasi bisnis yang sehat dan ekosistem industri lokal yang kokoh. &ldquo;Agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan rantai pasok otomotif milik entitas dalam negeri yang berkolaborasi dengan mitra global kelas dunia,&rdquo; jelasnya. Yannes mencontohkan keberhasilan VinFast di Vietnam sebagai bukti nyata, bahwa negara dengan ekonomi yang jauh lebih kecil dari Indonesia pun bisa melahirkan mobil nasional jika digarap dengan serius dan profesional.&nbsp; &ldquo;VinFast itu bukan proyek politis. Mereka membangun industri dari hulu ke hilir, menggandeng mitra teknologi global, memastikan transfer teknologi yang nyata, dan menyiapkan riset pasar sebelum produksi massal,&rdquo; ujarnya. Menurut Yannes, agar proyek mobil nasional Indonesia berkelanjutan, pemerintah perlu menerapkan Transfer of Technology (ToT) yang ketat. Terutama untuk komponen strategis seperti baterai dan sistem kendali elektronik (ECU).&nbsp; Selain itu, perlu target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bertahap hingga 80 persen dalam lima tahun agar industrinya benar-benar mandiri. &ldquo;Jangan lagi rebadge atau hanya ganti logo. Kita harus membangun industri parts sendiri, riset pasar yang matang, dan memastikan tata kelola yang transparan di bawah lembaga independen. Kalau ini dijalankan secara konsisten, proyek mobil nasional bisa menjadi katalis reindustrialisasi, bukan sekadar proyek pencitraan,&rdquo; tegas Yannes. Ia menambahkan, pada dasarnya Indonesia memiliki semua modal untuk sukses: Pasar besar, tenaga kerja kompeten, dan sumber daya baterai berlimpah.&nbsp; Yang dibutuhkan hanya kemauan politik untuk tidak mencampuradukkan kebijakan industri dengan kepentingan kekuasaan. &ldquo;Mobil nasional seharusnya menjadi simbol kemandirian ekonomi, bukan alat politik,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, rencana pemerintah melahirkan mobil nasional berbasis kendaraan listrik (EV) kembali mengemuka setelah Hyundai Motor Company menyatakan kesiapannya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Hyundai siap berinvestasi dalam pengembangan mobil nasional berbasis EV. "Mereka siap dengan modal tertentu dan perlu pembahasan lebih detail. Basisnya kendaraan listrik," ujar Airlangga di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan beberapa waktu lalu. Pemerintah pun menyiapkan dana dan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan dalam negeri, bahkan mendorong proyek ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pakar otomotif menilai rencana mobil nasional listrik harus murni proyek industri, bukan agenda politik.

Pakar ITB: Mobil Nasional Butuh Fondasi Kuat Berbasis Industri, Jangan Jadi Alat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/pakar-itb-2204201191.jpg" alt="Pakar Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Ing. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri melakukan pengukuran RON BBM. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Ing. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri melakukan pengukuran RON BBM. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Pakar Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Ing. Ir. Tri Yuswidjajanto Zaenuri melakukan pengukuran Research Octane Number (RON) pada BBM yang dijual di Indonesia menggunakan alat Oktis-2. Pengukuran itu dilakukan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015866181/april-2025-membawa-hoki-tanpa-henti-6-shio-ini-diramalkan-akan-mendapatkan-cuan-melimpah">April 2025 Membawa Hoki Tanpa Henti: 6 Shio Ini Diramalkan akan Mendapatkan Cuan Melimpah &nbsp;</a> Metode pengetesan dilakukan untuk 12 sampel bensin RON 90, 92, 95 dan 98 aneka merek dari SPBU di Jakarta. Pengujian tersebut sekaligus membuktikan apakah pengukuran RON Bensin dengan Oktis-2 tersebut akurat atau tidak. Hal tersebut juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pengukuran RON yang benar. Disiapkan dua alat ukur Oktis-2 untuk perbandingan pengukuran. &ldquo;Terbukti dalam satu bahan bakar ada hasil RON sama tapi ada juga yang berbeda. Jadi secara prinsip alat Oktis-2 tidak terlalu stabil atau akurat,&rdquo; jelas Dr. Tri Yuswidjajanto Zaenuri. Oktis-2 diatur berdasarkan acuan pengukuran Rusia atau Eropa (PYC). Karena standar Rusia dan Eropa menggunakan standar RON seperti di Indonesia. Alat ini juga bisa diseting untuk standar Amerika (USA), namun standarnya AKI atau Anti Knocking Index. AKI merupakan rata-rata dari penjumlahan MON (Motor Octane Number) dan RON. MON lebih rendah sekitar 6&ndash;12 poin dibanding RON, sehingga AKI lebih rendah 3 &ndash; 6 poin di bawah RON. Standar ini berbeda dengan Indonesia. Lewat mencelupkan pipa ke dalam sampel bahan bakar otomatis alat membaca sifat dielektrik dari cairan bahan bakar. Ada 3 kali pembacaan data pengukuran. Hasilnya semua angka yang dikorelasikan dengan RON adalah di atas angka klaim yang dibuat oleh produsennya. Sebetulnya alat ini mengukur sifat dielektrik dari senyawa bahan bakar, hanya saja dikorelasikan dengan RON. &rsquo;&rsquo;Alat ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena tidak ada pembakaran. Definisi RON adalah ketahanan bahan bakar untuk tidak terbakar dengan sendirinya di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi (detonasi). Untuk mengetahui RON yang tepat harus dites dengan CFR engine di 600 RPM,&rdquo; tambah Dr. Tri Yuswidjajanto Zaenuri. Saat bersamaan juga diuji RON sampel bahan bakar sejenis di laboratorium independen menggunakan Coordinating Fuel Research (CFR) Engine. Pengujian sesuai standar metode American Society for Testing and Material (ASTM) D2699. Seluruh proses pengujian divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi. Rangkain pengukuran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam dan diuji langsung oleh operator yang memiliki sertifikat. (*) Berikut ini hasil dari masing-masing pengujian: <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/RON-ukuran-318006645.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &nbsp;

akar Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Tri Yuswidjajanto Zaenuri melakukan pengukuran RON

Pakar ITB Lakukan Pengukuran RON BBM di Indonesia Menggunakan Alat Oktis-2 

pakar ITB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakar ITB

Berita Terkini

Langkah Serius Prabowo Bangun Mobil Nasional, Pakar ITB: Bukan Lagi Wacana Politik

Pakar ITB Nilai Mobil Nasional Sulit Terwujud jika Terjebak Agenda Politik dan Lemah Fondasi Industri

Pakar ITB: Mobil Nasional Butuh Fondasi Kuat Berbasis Industri, Jangan Jadi Alat Politik

Pakar ITB Lakukan Pengukuran RON BBM di Indonesia Menggunakan Alat Oktis-2

Download Aplikasi JawaPos.com