<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/n8yEUbrd7WUTLkdM582UL5DXE34i1ld1LUTqRbnO-1761776634.jpg" alt="Ilustrasi pencari kerja. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencari kerja. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 560/2599/012/2025 tertanggal 2 Mei 2025, yang melarang pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan bahwa larangan batas usia kerja dibuat untuk mengurangi praktik diskriminasi usia yang kerap terjadi di dunia kerja. "Fenomena diskriminasi usia dalam lowongan kerja cukup banyak terjadi. Banyak pencari kerja usia 35 tahun ke atas yang masih produktif dan kompeten, tapi tersisih hanya karena usia," tutur Adhy baru-baru ini. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Universitas Airlangga, Prof Hadi Subhan tak sependapat dengan anggapan batas usia tenaga kerja sebagai tindakan diskriminasi. Ia pun mempertanyakan urgensi dari kebijakan ini. &ldquo;Jadi seharusnya tidak perlu diatur sama surat edaran gubernur, karena di putusan MK juga sudah diputuskan bahwa pembatasan usia minimal maupun maksimal bukan diskriminasi," tutur Hadi di Surabaya, Sabtu (10/5). Alih-alih sebagai diskriminasi, Guru Besar Fakultas Hukum Unair ini justru menilai, pemberian syarat usia pada pelamar kerja adalah bentuk penyesuaian pada kebutuhan perusahaan. &ldquo;Karena orang yang usianya 35, juga dulu pernah berusia di bawah 35. Beda dengan misalnya pelamar hanya boleh dari suku Jawa, yang bukan Jawa kan jelas nggak bisa karena tidak akan pernah menjadi suku Jawa,&rdquo; imbuhnya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memeroleh pekerjaan dan penghidupan layak, tanpa diskriminasi. Diskriminasi dalam pasal ini adalah jenis kelamin, suku, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat (disabilitas).&nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah melarang pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja untuk mengurangi diskriminasi, dikritik Prof Hadi Subhan

Pakar Hukum Unair Pertanyakan Urgensi SE Khofifah soal Larangan Batas Usia Pelamar Kerja di Jatim, Sebut Bertentangan dengan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/JKT_JOB-FAIR-DI-KOTA-TANGERANG_HANUNG-HAMBARA_23042025-9-2281681687.jpg" alt="Sejumlah pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di Job Fair. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di Job Fair. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar Hukum Universitas Airlangga, Prof Hadi Shubhan, menyoroti SE larangan batas usia dalam rekrutmen tenaga kerja, yang baru saja diterbitkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.&nbsp; Prof Hadi menilai larangan batas usia kerja bukan permasalahan yang mendesak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga sudah jelas bahwa batas usia bukan termasuk diskriminasi. &ldquo;Dalam UU Ketenagakerjaan telah dijelaskan, apa yang mencakup diskriminasi adalah soal jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik, sehingga soal batas usia ini tidak perlu diatur dalam SE gubernur," tuturnya, Sabtu (10/5). Dalam segi kedudukan, surat edaran gubernur tergolong peraturan kebijakan yang lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan, sehingga misalnya ada perusahaan yang melanggar tidak bisa dikenai sanksi pidana. &ldquo;Paling banter itu sanksi administratif. Misalnya ada izin tertentu yang dicabut, lalu misalnya ada pelayanan publik yang dihentikan, dan seterusnya. Kalau untuk sanksi pidana nggak ada,&rdquo; serunya. Alih-alih memandang sebagai tindakan diskriminasi, Prof Shubhan justru menilai pemberian syarat usia pada pelamar kerja merupakan bentuk penyesuaian pada kebutuhan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bisa mendorong peningkatan kompetensi pelamar kerja untuk mengatasi gap usia. Salah satunya dengan penyediaan balai pelatihan kerja secara gratis.&nbsp; "Pemerintah juga perlu memaksimalkan pengawas ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja," ucap Prof Shubhan yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Unair. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan bahwa SE Gubernur Nomor 560/2599/012/2025 tertanggal 2 Mei 2025, ditujukan untuk mengurangi praktik diskriminasi usia yang kerap terjadi di dunia kerja. "Fenomena diskriminasi usia dalam lowongan kerja cukup banyak terjadi. Banyak pencari kerja usia 35 tahun ke atas yang masih produktif dan kompeten, tapi tersisih hanya karena usia," tutur Adhy baru-baru ini. (*) &nbsp;

Prof Hadi Shubhan menilai larangan batas usia kerja bukan masalah mendesak, SE Gubernur Jatim dinilai tidak efektif.

Soroti SE Khofifah Larang Batas Usia Kerja, Pakar Hukum Unair: Tak Mendesak dan Lemah HukumSoroti SE Khofifah Larang Batas Usia Kerja, Pakar Hukum Una

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-bidik-kades-setiang-karena-dugaan-penggunaan-ijazah-palsu_m_196275.jpeg" alt="Ilustrasi ijazah palsu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ijazah palsu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Hadi Shubhan turut menanggapi kasus penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Kota Surabaya, yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Dari perspektif hukum, Hadi menuturkan bahwa penahanan ijazah adalah tindakan pemaksaan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja. Hal ini merugikan pekerja secara administratif dan mencederai hak asasi manusia. &ldquo;Pekerja dipaksa karena kondisi mendesak dan kebutuhan akan pekerjaan. Jika tidak menuruti keinginan pengusaha, mereka terancam diberhentikan. Ini bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja," tutur Prof Hadi, Jumat (25/4). Sayangnya, meski praktik penahanan ijazah kerap ditemukan di dunia kerja Indonesia, belum ada regulasi tingkat nasional, baik UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau regulasi sejenis yang secara eksplisit mengatur tentang larangan penahanan ijazah. Hanya ada beberapa daerah, termasuk Jawa Timur, yang sudah mengaturnya dalam peraturan daerah. namun sifatnya tentu saja lokal, sebatas wilayah masng-masing.&nbsp; Ia khawatir, tidak adanya aturan tentang larangan ijazah ditahan dalam hubungan kerja akan menjadi celah hukum bagi pengusaha nakal untuk mengeksploitasi pekerja. &ldquo;Kalau regulasi secara nasional, seperti dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri, memang belum ada. Namun, khusus di Jawa Timur, terdapat aturan dalam Perda No. 8 Tahun 2016," terang Prof Hadi. Dalam Pasal 42 regulasi tersebut, Pemprov Jatim melarang pengusaha untuk menahan dokumen pribadi milik pekerja. Jika terbukti melanggar, maka bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 Juta. Selain pidana kurungan dan denda tersebut, terdapat beberapa bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan penahan ijazah, baik yang berasal dari gugatan individu maupun penegakan hukum oleh negara. "Sanksi hukumnya bisa berupa perdata, di mana pekerja dapat menggugat pengusaha ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Selain itu, pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kementerian juga dapat memberikan sanksi administratif," terangnya. Sebagai penutup. Prof Hadi menegaskan praktik penahanan ijazah dapat memberikan dampak buruk terhadap mobilitas sosial pekerja. Khususnya mereka yang ingin mengembangkan karier dan meningkatkan kualitas hidup. &ldquo;Dampaknya bisa sangat signifikan terhadap pekerja. Mereka terkekang di perusahaan tempat mereka bekerja saat ini dan tidak dapat dengan mudah berpindah kerja ke tempat lain,&rdquo; tukas Prof Hadi.&nbsp;

Pakar hukum dari Universitas Airlangga menyoroti bahaya penahanan ijazah di Surabaya yang merugikan pekerja secara hukum dan sosial.

Hati-Hati! Larangan Penahanan Ijazah Belum Diatur UU, Pakar Hukum Unair: Jadi Celah Pengusaha Nakal Eksploitasi pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/r9cB2EnbcSfVuYTflLrjQN37Z0GGGAiz0BZTZXTy-914390254.jpg" alt="Beberapa korban dugaan penahanan ijazah hadir saat Pemkot Surabaya menyegel Gudang UD Sentoso Seal, Selasa (22/4). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Beberapa korban dugaan penahanan ijazah hadir saat Pemkot Surabaya menyegel Gudang UD Sentoso Seal, Selasa (22/4). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kasus dugaan penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan di Kota Surabaya ramai diperbincangkan publik. Praktik tahan ijazah sejatinya bukan fenomena baru di dunia kerja. Bahkan sudah seperti rahasia umum. Mencuatnya kembali kasus penahanan ijazah tak ayal memunculkan pertanyaan di masyarakat, sejauh mana pengawasan yang dilakukan pemerintah dan apakah hukum benar-benar ditegakkan? Pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Prof Hadi Shubhan menyatakan dari perspektif hukum, penahanan ijazah merupakan tindakan pemaksaan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja. &ldquo;Penahanan ijazah oleh pengusaha jelas merugikan pekerja. Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu, sehingga seharusnya tidak boleh ditahan oleh siapa pun,&rdquo; tuturnya kepada JawaPos.com, Jumat (25/4). Bukan hanya merugikan pekerja secara administratif, Prof Hadi menilai praktik penahanan ijazah juga mencederai hak asasi manusia (HAM), serta membatasi mobilitas sosial, dan profesional para pekerja. &ldquo;Pekerja dipaksa karena kondisi yang mendesak dan kebutuhan akan pekerjaan. Jika tidak menuruti keinginan pengusaha, mereka terancam diberhentikan. Ini bentuk ketidakadilan dalam hubungan kerja," imbuhnya. Meski praktik penahanan ijazah kerap ditemukan di dunia kerja Indonesia, Prof Hadi menyayangkan sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum memiliki regulasi tersebut di tingkat nasional. Tidak adanya regulasi pusat yang secara eksplisit mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja ini, dikhawatirkan menjadi celah hukum bagi pengusaha untuk memanfaatkan pekerja. &ldquo;Kalau regulasi secara nasional, seperti dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri, memang belum ada. Namun, khusus di Jawa Timur, terdapat aturan dalam Perda No. 8 Tahun 2016," terang Hadi. Dalam Pasal 42 regulasi tersebut, Pemprov Jatim melarang pengusaha untuk menahan dokumen pribadi milik pekerja. Jika terbukti melanggar, maka bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 Juta. Kasus dugaan penahanan ijazah mencuat setelah konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke gudang UD Sentoso Seal, viral di media sosial. Saat itu, Armuji datang bersama salah satu korban yang melapor kepadanya. Konten tersebut ramai dan berujung menjadi polemik panjang. Bahkan tidak hanya ijazah, UD Sentoso Seal juga diduga melanggar ketenagakerjaan, seperti gaji di bawah UMR dan pembatasan waktu sholat Jumat. Terbaru, perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), sehingga Pemkot Surabaya memutuskan untuk menyegel gudang UD Sentoso Seal di Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai Blok H-14. "Siapa pun yang mau berusaha di Surabaya harus berizin dan jangan buat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya, sehingga hari ini kami tutup," tukas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (*)

Kasus penahanan ijazah pekerja di Surabaya, dampak hukum dan sosial, serta langkah pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini.

Pakar Hukum Unair: Penahanan Ijazah di Surabaya Bentuk Pemaksaan, Langgar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pakar-hukum-unair-antara.jpg" alt="Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya Prof. Didik Endro Purwoleksono ditemui di kampus setempat, Kamis (1/12/2022). (ANTARA/Willi Irawan)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya Prof. Didik Endro Purwoleksono ditemui di kampus setempat, Kamis (1/12/2022). (ANTARA/Willi Irawan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya Prof. Didik Endro Purwoleksono menyebutkan tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam Tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang.  HAM berat, kata dia, harus dilakukan secara sistematis dan terdapat serangan. "Berdasarkan analisis saya, HAM berat tidak bisa, bukan. Karena kalau HAM berat itu harus secara sistematis dan ada serangan. Di situ kan tidak ada, masa polisi menyerang masyarakat? Jadi pelanggaran HAM berat tidak mungkin terjadi," ujarnya di Surabaya pada Kamis (1/12).  Didik juga menyebut jika tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam Tragedi Kanjuruhan. Menurutnya dalam konsep pembunuhan berencana ada istilah hubungan kausalitas.  "Dalam pembunuhan berencana, itu harus ada niat. Ada rencana untuk melakukan pembunuhan, ini kan tidak mungkin polisi membunuh. Jadi, (pembunuhan berencana) ini tidak bisa juga," katanya.  Di sisi lain, Didik juga menyebut bahwa kasus di Stadion Kanjuruhan harus bisa dibuktikan, apakah penyemprotan gas air mata menjadi penyebab meninggalnya para korban. "Tetapi kalau melihat konstruksi dari kasus ini, teori kealpaan ini bisa diterapkan. Bisa jadi karena disemprot sehingga timbul kepanikan sehingga berdesak-desakan sehingga menyebabkan kematian," ucap dia. "Kita harus fair bahwa aparat menyemprotkan itu dalam rangka perlindungan diri mereka, ini harus digali oleh teman-teman kepolisian," ujarnya. (*)

Pakar Hukum: Tak Ada Pelanggaran HAM Berat pada Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1667061830688.jpg" alt="Rekonstruksi tragedi Kanjuruhan di Mapolda Jatim. Allex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Rekonstruksi tragedi Kanjuruhan di Mapolda Jatim. Allex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dilaksanakan pada Rabu (19/10), rekonstruksi tragedi Kanjuruhan disorot pakar hukum Unair. Yakni tidak adanya gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah tribun penonton. Tembakan gas air mata hanya ditembakkan ke arah lintasan lari sisi selatan.  Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Sapta Aprilianto menjelaskan, beberapa syarat sah rekonstruksi. Yakni adanya perbuatan pidana.  ”Rekonstruksi itu mereka adegan yang mana diduga ada perbuatan pidana di situ. Pada tragedi Kanjuruhan, ada perbuatan pidana yang akhirnya digali pada proses lidik,” tutur Sapta.  Dia membenarkan bahwa peristiwa pidana dalam tragedi Kanjuruhan masih abu-abu. Saat itu, belum jelas tragedi pecah karena gas air mata, full overload penonton, pintu keluar stadion yang kecil, atau justru semuanya berkaitan.  Oleh karena itu, sambung dia, fakta-fakta yang ada perlu didalami apakah benar itu merupakan fakta hukum atau bukan.  ”Setidaknya rekonstruksi itu berupaya untuk membuat terang tindak pidana. Benar atau tidaknya rekonstruksi itu ya semua tidak tahu. Penyidik juga tidak tahu awalnya, makanya diadakan rekonstruksi. Untuk membuat tindak pidananya semakin terang, bisa jadi juga ada rekonstruksi ulang,” papar Sapta.  Bila terdapat fakta hukum bahwa gas air mata ditembakkan ke arah tribun oleh polisi, wajib disampaikan di persidangan. Selain itu, lanjut Sapta, dalam kasus itu juga tidak dapat dilakukan upaya praperadilan.  ”Apa pun faktanya tetap ada kekerasan dari penegak hukum. Namun, apakah kekerasan dari penegak hukum berakibat pada kematian supporter? Ya bisa saja berkaitan karena ada gas air mata tadi,” terang Sapta.  Di sisi lain, tindakan rekonstruksi pidana yang tidak sesuai dengan kejadian di lapangan sah-sah saja dilakukan dan tidak termasuk perbuatan pidana. Apalagi jika terjadi kekacauan dan hilangnya barang bukti karena kekacauan tersebut.  Namun, Sapta menambahkan, apabila terjadi kesengajaan dalam menghilangkan barang bukti, hal itu termasuk tindak pidana obstruction of justice. Yakni tindak pidana yang dilakukan pelaku untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.  ”Aparat penegak hukum harus objektif. Mereka harus melaksanakan proses penyidikan ini didasarkan pada fakta sebagaimana prinsip penegak hukum untuk menggali semua fakta. Demi memantapkan dugaan tindak pidananya, harus didasarkan pada dua alat bukti. Penegak hukum juga harus berprinsip tidak ada fakta yang tidak disampaikan,” ucap Sapta.

Pakar Hukum Jelaskan Syarat Sah Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pelaku-antam.jpg" alt="TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus yang dilakukan oknum mantan karyawan dan pemegang kuasa pembelian emas PT Antam yang melakukan penipuan dengan iming-iming adanya discount pembelian logam mulia emas, kini ramai disorot. Akibat perbuatan karyawan yang kini telah dipecat itu PT Antam digugat.  Menanggapi hal itu, pakar hukum perdata bidang kontrak dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Faizal Kurniawan mengatakan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1367 menyatakan bahwa sebuah perusahaan tidak selalu bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya.  "Saya objektif saja berdasarkan KUHP perdata perusahaan tidak bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukan karyawan atau tenaga kerjanya. Apalagi dalam kasus Budi Said tidak ada perintah dari perusahaan," ujar Faizal dalam keterangannya, Jumat (22/1).  Faizal juga memaparkan, apapun kesalahan karyawan atau tenaga kerja tidak bisa serta merta disalahkan ke perusahaan sebagai koorporasi. Contohnya jika ada satpam yang melakukan kesalahan bukan atas nama perusahaan maka perusahaan tersebut tidak bisa menanggung kesalahan yang dilakukan satpam. Apalagi jika kesalahan satpam itu karena keteledoran atau kelalaiannya sendiri.  "Begitu pun yang dilakukan oleh karyawan PT Antam yang menjanjikan memberikan diskon kepada toko emas di Surabaya. Sebab yang dilakukan itu kan antar personal dengan toko emas itu," jelasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> Faizal juga menuturkan, perusahaan publik biasanya memiliki SOP yang mengatur karyawan atau tenaga kerjanya bila mereka melakukan kelalaian yang dilakukan atas nama pribadi. Karena sebagai perusahaan publik tentu ada aturan atau pembatasan kewenangan bagi tenaga kerjanya.  "Kalau soal gugatan boleh saja dilakukan oleh Budi Said. Namun prinsip hukum harus diterapkan karena ada pembatasannya. Majelis hakim pun mempunyai kewenangan namun dalam putusannya harus mempertimbangkan dengan prinsip - prinsip hukum. Itu yang harus diperhatikan bersama,” kata Faizal.  Karena itu, kata Faizal, penetapan PT Antam sebagai salah satu tergugat merupakan hal yang salah alamat, sebab dalam kasus ini Antam juga dirugikan baik secara material dan immaterial.  “Jadi sebaiknya majelis hakim lebih seksama dalam menyikapi kasus ini dan harus mempertimbangkan pasal 1367 KUHP dalam mengambil keputusan,” kata Faizal.  Diketahui, penggugat perkara ini adalah Budi Said yang membeli emas di PT Antam pada tahun 2018 melalui seorang broker bernama Eksi Anggraeni. Dalam gugatannya, Budi Said menyebut saat itu disepakati diskon harga emas seberat 7 ton senilai Rp 3,5 triliun.  Namun, setelah Rp 3,5 triliun dibayarkan hanya mendapatkan 5,935 ton emas, yang ternyata tidak sesuai diskon dalam kesepakatan awal antara Budi Said dengan oknum broker yang sebenarnya tidak berwenang mengatasnamakan Antam, melainkan berdasarkan harga resmi emas yang berlaku di PT Antam.  Budi Said pun mengajukan gugatan terhadap PT Antam sebagai tergugat I, Endang Kumoro tergugat II, Misdianto tergugat III, Ahmad Purwanto tergugat IV dan Eksi Anggraeni Tergugat V. Selain itu, turut tergugat Butik Emas Logam Mulia Surabaya I, serta lima orang karyawan PT Antam dan PT Inconis Nusa Jaya.

Pakar Hukum Unair Soroti Kasus Antam Digugat

Pakar Hukum Unair

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pakar Hukum Unair

Berita Terkini