<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-201535-323432838.jpg" alt="Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan menyoroti sejumlah isu yang yang mengarah pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Isu tersebut mulai dari framing berita atau opini yang sudutkan Kejagung, pembunuhan karakter Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus termasuk isu revisi UU KUHAP yang disebut menghapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi. &rdquo;Terkejut ini memprihatinkan di tengah kerja Kejagung yang produktif menangani kasus korupsi. Tentu banyak yang resah, ini harus diperjuangkan agar kewenangan Kejaksaan sidik Tipikor tidak dipreteli,&rdquo; kata Ismail Rumadan melalui pernyatannya, Jumat (21/3). Menurut Peneliti pada Pusat Hukum BRIN&nbsp; itu, keresahan publik cukup berasalan mengingat saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum. Kejagung, terang dia, dipercaya publik serta dinilai berprestasi karena berhasil mengungkap kasus-kasus mega korupsi. &rdquo;Karena itu publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU, pintu revisi itu efektif lemahkan lembaga,&rdquo; ungkap Ismail Rumadan. Dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi penyidik tertentu yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi. Meski belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukan draf hasil akhir, upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa tetap saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi sejauh ini ada dua draf dengan subtansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas DPR. &rdquo;Saya kira prosesnya perlu lebih transparan di mana publik bisa akses dan terlibat secara partisipatif. Mungkin saja pikiran untuk membatasi kewenangan jaksa memang ada sehingga memicu reaksi dari banyak kalangan,&rdquo; jelas Ismail Rumadan. Ismail mengatakan, jika draf yang membatasi kewenangan jaksa benar adanya, dia minta agar sebaiknya dikaji kembali. Bahkan dia meminta agar ini ditolak. &rdquo;Sebaiknya rumusan tersebut dikaji kembali. Karena korupsi masih menjadi musuh bersama, sehingga perlu banyak energi untuk memberantasnya. Untuk itu, penyidik kejaksaan masih sangat diperlukan untuk menyidik tipikor,&rdquo; ungkap Ismail Rumadan. Mantan Dekan Fakultas Hukum Unas ini tidak setuju bila kewenangan kejaksaan dihapus dalam revisi KUHAP. Penyidik kejaksaan dalam tipikor sangat produktif. &rdquo;Rumusan KUHAP hendaknya memperbaiki kelemahan dalam penyidikan tipikor. Bukan mengurangi kewenangan lembaga,&rdquo; tandas Ismail Rumadan. Senada dengan Suparji, pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menyebut penghapusan kewenangan kejaksaan sebagai bentuk pembegalan. &rdquo;Undang-Undang yang bersangkutan itu, misalnya UU Kejaksaan memberi kewenangan menyidik dan menuntut perkara korupsi dan HAM. Tapi kenapa dalam Penjelasan (RUU KUHAP) malah dihilangkan? Itu kan ada begal. Pembegalan itu namanya,&rdquo; tegas dia. Menurut Hibnu, dengan pertimbangan dominis litis atau pun redistribusi kewenangan, tidak mungkin kejaksaan hanya berada di kewenangan penuntutan saja. Dalam pandanganya, hal demikian itu merupakan bagian dari politik hukum. &rdquo;Sudah ada dasar putusan Mahkamah Konstitusi, karena jaksa itu merupakan cermin penegakan hukum. Kalau itu dicabut, rontok itu penegakan hukum korupsi,&rdquo; papar Hibnu Nugroho. Hibnu mengatakan, ada pemahaman yang keliru dalam draf Penjelasan revisi KUHAP, yang menghapus kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara korupsi. Selama ini penyidik itu ada yang berasal dari polisi, jaksa, KPK, bahkan penyidik yang berasal dari PPNS. Lagi pula, lanjutnya, masalah kewenangan jaksa menjadi penyidik sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak empat kali. Hasilnya MK selalu menolak gugatan itu. &rdquo;Artinya, sebetulnya ada keputusan pembuat undang-undang waktu itu merespons putusan MK yang sudah ada, putusan MK yang memenangkan kejaksaan dalam penyidik tertentu. Jadi terminologi penyidik tertentu adalah penyidik yang diberikan oleh UU yang sudah sebelumnya. Misalnya UU KPK, UU Kejaksaan, UU AL,&rdquo; jelas Hibnu.

Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan menyoroti sejumlah isu yang yang mengarah pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung

Pakar Hukum Pidana Sebut Publik Resah Upaya Pelemahan Kejagung, Waspadai Revisi KUHAP!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Mukhtarudin.jpg" alt="Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke sejumlah anak usaha PT Pertamina dan pihak swasta periode 2018-2023 menjadi perhatian publik. Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando mengatakan, secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu. Zico menjelaskan bahwa dalam UU Tindak Pidana Korupsi, &ldquo;tindak pidana korupsi&rdquo; bisa didefinisikan dalam berbagai bentuk, seperti merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, hingga suap-menyuap dalam kebijakan atau pengambilan keputusan publik. &ldquo;Jika dalam kebijakan impor minyak mentah pada periode 2018&ndash;2023 ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut,&rdquo; kata Zico dalam keterangannya. Di sisi lain, Zico juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil. Hal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat. Dengan pendekatan seperti itu, lanjutnya, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan. &ldquo;Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional,&rdquo; ujar Zico. Dia pun meminta publik untuk lebih cermat dan mendalami kasus korupsi ini lebih dalam lagi. Peran Kejagung juga sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang. &ldquo;Perlu dilihat bahwa Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sehingga secara faktual tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pada rentang waktu 2018 hingga 2023,&rdquo; sambungnya. Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong Kejagung untuk memeriksa eks Menteri ESDM Arifin Taslim karena kejadian ini terjadi pada periode dia menjabat. "Bapak Bahlil Lahadalia sedang melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola niaga impor BBM," tegas politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini. Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.&nbsp; "Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023. Dalam pengusutannya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah harus dilakukan dalam penanganan perkara secara obyektif.

Ada Pihak Lain yang Harus Bertanggung Jawab dalam Korupsi Pertamina, Ini Penjelasan Pakar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, ditentukan hari ini (13/2). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan membacakan vonis untuk dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu. Sebelumnya jaksa sudah mengajukan tuntutan penjara seumur hidup untuk Sambo. Sedangkan Putri dituntut 20 tahun penjara.  Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, dalam kasus biasa, hakim kebanyakan menjatuhkan hukuman separo lebih dari tuntutan. Namun, karena Sambo dituntut penjara seumur hidup, tentu vonisnya tidak bisa dibagi dua. ”Maka, saya yakin setidaknya hakim akan sesuai dakwaan JPU,” ujarnya.  Sedangkan untuk Putri, tentu ada potensi divonis separo lebih dari tuntutan jaksa. Namun, bisa jadi hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat. ”Karena banyak yang memberatkan dalam kasus ini,” terang Fickar.  Yang paling memberatkan, Sambo dan istrinya merupakan atasan korban yang seharusnya bisa melakukan pembinaan. Tetapi, yang terjadi justru menghabisi Yosua. ”Lalu, Sambo juga tidak mengakui ikut menembak,” ucapnya. Sambo juga tidak mengakui memerintahkan penembakan.  Terdakwa memang boleh membantah dakwaan jaksa. Namun, hakim akan menilai apakah bantahan tersebut logis. ”Hakim memperhatikan ini. Karena setiap dakwaan JPU didukung alat bukti, baik keterangan saksi, surat, keterangan asli, bahkan keterangan terdakwa sendiri,” urainya.  Sementara itu, ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan sidang di PN Jaksel hari ini. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengamanan sidang akan dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombespol Ady Ary Syam Indradi.  Diwawancarai terpisah, Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyatakan, jumlah petugas kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan sidang Sambo lebih dari 200 orang, termasuk polwan. ”Oh iya, pasti diperketat. Cuma, untuk jumlahnya masih direkap nih. Tapi, yang pasti lebih dari 200 lah. Karena kami polwan turun semua,” ungkapnya.  Selain Sambo dan Putri, ada tiga terdakwa lain dalam perkara ini. Mereka adalah Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Mereka juga akan menjalani sidang vonis dengan waktu berbeda. Untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf, sidang vonis digelar Selasa (14/2). Sedangkan Bharada E akan menjalani sidang vonis pada Rabu (15/2).  Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, pihaknya akan membatasi jumlah pengunjung sidang. Dia mengimbau agar masyarakat memantau sidang melalui siaran langsung TV atau live streaming. PN Jaksel juga menyediakan layar monitor di beberapa titik.  ”Tentu karena kapasitas ruang sidang maupun kapasitas lingkungan PN Jaksel terbatas, makanya harus ada pembatasan, bukan pelarangan. Kami ulangi lagi ya, bukan pelarangan, tapi pembatasan,” tegasnya.

Pakar Hukum Pidana Perkirakan Vonis Sambo Sesuai Dakwaan JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Stadion-Kanjuruhan-Malang_antara.jpeg" alt="Foto udara kondisi Stadion Kanjuruhan usai kerusuhan di stadion tersebut, Malang, Jatim, Ahad (2/10/2022). (ANTARA Jatim/Naufal Ammar Imaduddin)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kondisi Stadion Kanjuruhan usai kerusuhan di stadion tersebut, Malang, Jatim, Ahad (2/10/2022). (ANTARA Jatim/Naufal Ammar Imaduddin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tidak hanya menyita perhatian publik secara nasional. Dunia internasional melihat peristiwa yang menewaskan ratusan orang pada Sabtu (1/10) malam. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, panitia penyelenggara dalam hal ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru, serta penanggung jawab keamanan harus bertanggung jawab pada jatuhnya korban jiwa. ”Panitia dan penanggung jawab keamanan harus bertanggung jawab secara pidana,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Senin (3/10). Selain itu, akademisi Universitas Trisakti itu berpendapat, oknum aparat yang menembakkan gas air mata ke para suporter Arema juga harus bertanggung jawab secara pidana. Mengingat, organisasi sepak bola dunia FIFA melarang penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola. ”Oknum polisi penyemprot gas air mata harus bertanggung jawab dan dipidanakan,” tegas Fickar. Fickar merasa prihatin terjadinya peristiwa nahas tersebut. Pertandingan olahraga yang seharusnya menciptakan soliditas dan kegembiraan justru berakhir tragis. ”Ironis, perhatian untuk semua stakeholder sepak bola memperbaiki seluruh infrastrukturnya, termasuk mengelola kegembiraan atas kemenangan dan mengelola kemarahan atas kekalahan,” papar Fickar. Fickar meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk mengevaluasi dan belajar mengantisipasi dalam mengelola keamanan dan manajemen pertandingan olahraga, khususnya sepak bola. ”Rasanya, presiden pun harus ikut turun, karena sepak bola merupakan gerak hidup keseharian kebanyakan kita,” ucap Fickar. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dan mengakibatkan sebanyak 125 orang meninggal dunia. Listyo mengatakan, pengusutan secara tuntas tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan di Stadion Kanjuruhan. ”Kami bersama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan laga tersebut,” kata Listyo di Stadion Kanjuruhan, Minggu (2/10). Listyo menjelaskan, kepolisian akan melakukan investigasi terkait peristiwa yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia tersebut. Saat ini, Polri telah membawa sejumlah tim untuk melakukan pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP).

Panitia dan Aparat Keamanan Harus Bertanggung Jawab Secara Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus kematian AM, 17, santri Pondok Modern Darussalam Gontor akibat penganiayaan kakak kelas korban sudah ditangani aparat penegak hukum. Pihak pondok sempat menutupi kasus itu. Alasannya, wali santri sudah menandatangani surat pernyataan saat masuk menjadi santri.  Dalam surat perjanjian itu, tertulis bahwa apabila terjadi sesuatu di Ponpes Gontor, orang tua calon santri tidak diperbolehkan untuk melibatkan pihak luar. Namun, menurut pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Brahma Astagiri, surat perjanjian itu tidak sah.  ”Meski surat perjanjian itu bermeterai dan ditandatangani, namun apabila terjadi sesuatu tetap harus melapor kepada polisi. Menurut pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, perjanjian tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan undang-undang dan juga hak-hak konstitusi masyarakat,” kata Brahma, Senin (19/9).  Dia menjelaskan, polisi kemudian melakukan penyelidikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Setelah penyelidikan, apabila polisi yakin ada tindak pidana, akan ditingkatkan menjadi penyidikan.  ”Perjanjian tidak boleh membatasi hak orang tua korban untuk melaporkan kematian anaknya kepada aparat yang berwenang,” ucap Brahma Astagiri.  Dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seperti itu, lanjut dia, sulit untuk dilakukan restorative justice. Restorative justice adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan bersama.  ”Di sini kan korban sudah meninggal. Orang tua korban hanya bertindak sebagai pihak ketiga,” papar Brahma.  Menurut Brahma, restorative justice memiliki beberapa syarat materiil yang harus terpenuhi. Seperti, kasusnya tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.  ”Kasus penganiayaan tersebut jelas menyebabkan keributan di masyarakat,” ujar Brahma Astagiri.  Selain itu menurut dia, restorative justice juga harus tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta memiliki prinsip pembatas.  ”Salah satu pelakunya ada yang sudah berusia 18 tahun. Kalau kedua pelaku sama-sama di bawah umur, masih ada chance untuk dilakukan restorative justice. Tetapi, kita harus melihat juga apakah kesalahan pelaku termasuk kesalahan fatal atau tidak. Kalau kesalahan ringan masih dimungkinkan restorative justice,” tutur Brahma.  Brahma menegaskan, esensi dari restorative justice adalah hasil akhirnya harus memperbaiki kondisi korban dan pelaku. Untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian dan perkelahian bisa diselesaikan secara internal. Namun, untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebaiknya melibatkan pihak kepolisian agar bisa diinvestigasi lebih lanjut.  ”Kalau sampai kasusnya ditutup-tutupi itu bisa termasuk menghambat penyidikan dan penyelidikan,” terang Brahma Astagiri.  Brahma berharap agar kasus itu dijadikan pelajaran bagi pondok-pondok pesantren supaya memahami hukum dengan baik sehingga kasus-kasus seperti itu tidak terulang kembali. ”Budaya kekerasan seperti ini harus dihentikan demi kebaikan bersama,” ujar Brahma Astagiri.

Soal Surat Perjanjian, Pakar Sebut Tak Boleh Halangi Hak Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/thailand-mulai-legalkan-ganja_c_269968.jpg" alt="Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis memiliki banyak catatan yang harus diselesaikan. Salah satunya yakni potensi penyalahgunaan oleh masyarakat maupun para tenaga medis.  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, harus ada revisi undang-undang terlebih dahulu jika ganja hendak dipakai medis. Dalam revisi tersebut harus ada sanksi lebih berat bagi tenaga medis yang bermain nakal.  ”Penyalahgunaan oleh dokter dan tenaga medis yang diberi wewenang memproduksi resep dokter dan merekomendasikan, dengan hukuman yang berat, jika diperlukan sanksi pencabutan izin praktik,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Sabtu (2/7).  Oleh karena itu, Fickar sepakat jika pemakaian ganja untuk medis harus diawasi ketat. Bisa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kementerian.  ”Bisa (disupervisi) BNN, atau instansi struktural kementrian kesehatan,” jelas Fickar.  Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun,  bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. ”Ganja dilarang. Dalam arti (ganja dapat) membuat masalah, dalam Alquran dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Harus ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  ”Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.  ”Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya.

Soal Ganja Medis, Pakar Minta Ada Sanksi Tegas Nakes Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-anak-bawah-umur-dinodai-terpisah-di-pantai-serayi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pelecehan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyatakan, ada dua opsi penanganan dugaan kasus rudapaksa tiga anak kandung oleh ayahnya agar bisa berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasus tersebut sudah dihentikan di Kabupaten Luwu Timur.  ”Apa tindak lanjut ketika dihentikan, ada dua opsi. Yakni para pihak yang merasa dirugikan, pelapor atau keluarganya atau pihak ketiga, bisa mengajukan praperadilan,” kata Pakar Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Hambali Talib seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dia menjelaskan, untuk opsi praperadilan yang diatur KUHP memberi ruang kepada pihak yang dirugikan terhadap penghentian penyidikan. Untuk menguji sah tidaknya ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu melalui pengadilan negeri setempat.  Sedangkan pintu darurat atau opsi kedua, kata dia, apabila pihak yang dirugikan merasa ada proses tidak fair, maupun ada kekurangan yang perlu diuji, bisa juga suatu waktu dibuka penghentian penyidikan itu. Pihak yang dirugikan mengajukan bukti baru yang bisa diuji dan nanti pihak penyidik memprakarsai untuk melakukan gelar perkara.  ”Gelar perkara ini menentukan layak tidaknya dibuka penghentian penyidikan dilanjutkan atau tidak,” ujar Hambali Talib, Guru Besar UMI Makassar itu.  Ditanyakan mengenai argumentasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar selaku pendamping hukum, menilai SP3 itu ada dugaan maladminstrasi, menurut Hambali Talib, itu bisa diuji.  ”Kalau LBH merasa penerapan SP3 itu prematur ada kejanggalan, munculkan bukti baru, diajukan kepada penyidikan, kemudian bisa membuka gelar perkara baru. gelar perkara ini sifatnya gelar perkara khusus,” tutur Hambali Talib.  Gelar perkara khusus, ungkap dia, sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 terkait proses penyelidikan, bila dianggap itu perlu dievaluasi bisa digelar perkara khusus. Biasanya tim dari kepolisian daerah (polda) yang mengambil alih terhadap kasus tersebut.  ”Biasanya itu polda yang ambil alih. Karena bukan dinyatakan salah atau benar gelar perkara yang pernah ada, tapi juga mau diuji. Bukti baru diajukan pihak yang mewakili kepentingan korban,” ujar Hambali Talib.  Hambali menilai, idealnya saat dihentikan kasusnya pada 2019 dan ada pihak merasa dirugikan, pada saat itu juga mengajukan praperadilan. Tapi dalam undang-undang yang dia pahami, tidak ada batas waktu batas pengajuan praperadilan.  ”Sehingga, ada dua opsi, diajukan praperadilan dengan alasan bukti baru atau mengajukan bukti baru itu melalui gelar perkara yang dibuka kembali untuk menguji SP3 itu,” papar Hambali Talib.  Hambali menyatakan, dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jelas mengatur penghentian penyidikan. Itu merupakan kewenangan melekat kepada penyidik maupun penuntut umum di kejaksaan, kalau itu dalam proses penuntutan.  Alasan penghentian penyidik itu salah satunya tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk diteruskan. Dalam aturan, disebutkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka, dilanjutkan perkaranya sesuai pasal 184 KUHP.  ”Dan apabila tidak terpenuhi, ada kewenangan melekat pada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Tapi perlu diingat, minimal ada laporan ke penuntut umum, sebab perkara awal disidik. Laporan itu sudah ada di penuntut umum. Di luar itu, bisa dikroscek apakah polisi jalan sendiri atau sudah ada laporan di situ (kejaksaan),” ucap Hambali Talib.  Sebelumnya, terlapor berinisial SA dilaporkan mantan istrinya atas dugaan rudapaksa atau pencabulan dan pemerkosaan terhadap tiga anaknya, berinisial AL, MR, dan AL pada 2019 lalu. Setelah gelar perkara berdasar hasil visum para korban, penyidik berdalih tidak ditemukan tanda kerusakan pada organ seksual mereka, sehingga dikeluarkan SP3 pada 10 Desember 2019.  Hingga akhirnya, ibu para korban mencari keadilan ke Makassar dan meminta bantuan pendampingan hukum dari LBH Makassar serta TP2TPA Makassar, karena merasa diabaikan polres dan Dinas PPA Luwu Timur. Saat gelar perkara kedua di Polda Sulsel pada Maret 2020, hasilnya juga sama. Alat bukti foto memar dan rusak organ seksual para korban yang diserahkan tidak dinilai sebagai alat bukti.  Tim pendamping hukum LBH berharap kasus itu dibuka kembali, karena penting bagi pelapor agar ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Selain itu, pihaknya membutuhkan surat pemberitahuan secara resmi dari Polri terkait pembukaan kembali kasus itu setelah kembali mencuat pada Oktober 2021.

Pakar Sebut Kasus SP3 Rudapaksa di Luwu Timur Ada Dua Opsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tambal-defisit-alasan-pemerintah-butuh-utang-luar-negeri_c_201106.jpeg" alt="ilustrasi utang" width="100%">
<figcaption>ilustrasi utang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana menilai penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak memiliki nilai urgensi. Karena, Keppres itu dibentuk usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.  "Kalau memang karena SP3 KPK dianggap negara perlu tagih, karena gini sebetulnya ada atau tidak ada SP3 negara perlu menagih. Kenapa tiba-tiba sekarang baru mau nagih ketika KPK SP3," kata Ganjar dalam diskusi daring, Minggu (11/4).  Dia memandang, perkara yang ditangani KPK meski merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun, tetapi masih ada yang lebih besar lagi kerugian negaranya. "Jadi, yang kecil aja uda babak belur gimana yang gede begitu kira-kira," beber Ganjar.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/04/2021/negara-akan-buru-aset-blbi-yang-jumlahnya-mencapai-rp-108-triliun/">Negara akan Buru aset BLBI yang Jumlahnya Mencapai Rp 108 Triliun!</a>  Menurut Ganjar, meski pemerintah tidak membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dalam kasus BLBI, memang sudah seharusnya negara bertanggung jawab dalam memulihkan keuangan kerugian negara. "Tim yang dibentuk saya lihat pejabat-pejabat yang aduh nggak ada tugas tambahan, tim tagih aja udah banyak tugasnya, dan banyak yang terbengkalai. Jangan nambah-nambah tugas, sudah kembalikan saja ke tugas masing-masing," cetus Ganjar.  "Misal gini, tanpa dibentuk tim kita sudah tahu apa tugas Dirjen piutang, apa tugas Kejaksaan dengan Jamdatun suda tahu kita, yaudah kejar aja gitu. Kalau tim tagih kalau untuk koordinasi, ya, nggak usah dibentuk Keppres. Kan jadi mubazir Keppresnya. Sayang kan nomornya, bisa digunakan kepentingan Keppres yang lain," sambungnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam pasal 1 disebutkan, Satgas dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI.  Satgas tersebut nantinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan pembentukan Satgas adalah melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3sjFBCzkjbE

Keppres Hak Tagih BLBI Dinilai Tidak Punya Nilai Urgensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SUPARJI-AHMAD.jpg" alt="SUPARJI AHMAD" width="100%">
<figcaption>SUPARJI AHMAD</figcaption>
</figure>SILANG pendapat terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara First Travel butuh solusi. Rencana jaksa agung mengambil terobosan patut diapresiasi. Itu merupakan salah satu bentuk progresivitas dari jaksa agung. Sebab, kita tidak hanya bicara aspek kepastian dalam proses penegakan hukum. Keadilan juga menjadi faktor utama.  Untuk mencari keadilan itu, hukum progresif yang diimplementasikan aparat penegak hukum, salah satunya jaksa, menjadi patut dilakukan. Namun, apakah itu nanti juga mendapatkan kemudahan atau jalan di tingkat MA? Tentu itu akan menjadi persoalan yang mendasar.  Secara teoretis, upaya peninjauan kembali harus memenuhi tiga alasan mendasar. Yaitu, adanya novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ada faktor kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus, atau ada faktor putusan yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya.  Artinya, upaya untuk mendapatkan keadilan melalui peninjauan kembali tersebut akan mendapatkan persoalan. Jika Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengajukan PK, itu berarti mereka sedang menabrak aturan lain. Yakni, putusan MK yang menyatakan bahwa jaksa tidak diperkenankan melakukan PK.  Walau progresif, upaya tersebut berisiko. Dalam pandangan saya, ada terobosan lain yang juga progresif dan bisa dilakukan. Kejagung mengeksekusi putusan MA sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, aset First Travel yang sudah disita dan masuk kas negara dikembalikan kepada para jamaah.  Pengembaliannya bisa dilakukan melalui mekanisme tertentu yang diputuskan pemerintah. Negaralah yang membagikan. Sebab, kalau diamati, mengapa hakim memutus aset First Travel disita negara? Padahal, tuntutan jaksa adalah meminta dikembalikan kepada yang berhak?  Alasannya, hakim mempertimbangkan, jika itu dibagikan langsung, akan jadi masalah. Bisa jadi, jamaah rebutan. Atau, malah ada yang tidak mendapat hak mereka. Dan, konon, ada sebagian pihak di antara para jamaah itu yang tidak mau menerima pembagian tersebut. Menilai secara teknis pembagian akan sulit dilaksanakan. Di situlah negara perlu hadir. Mendistribusikan hak-hak jamaahnya.  Seharusnya tidak terlalu sulit bagi negara untuk membagikan aset First Travel kepada para jamaah. Tentu dengan cara yang tepat serta pendataan akurat. Langkah itu mirip dengan kebijakan pemerintah ketika lumpur panas menimbun rumah-rumah milik warga di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan lumpur Lapindo.  Itu sebuah kebijakan. Tinggal kemauan dari negara, kemauan dari pemerintah, atau penyelenggara negara. Apalagi, bagi para jamaah, selain mendapat keadilan, yang penting adalah mereka bisa berangkat umrah. Bagaimana ada peran negara untuk memberangkatkan mereka umrah dengan hasil uang yang disita itu. (*/c10/fal)  *) Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia  **) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar

Negara Hadir, Bagikan Hak Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-pandangan-profesor-romli-soal-kasus-pt-nke-dan-nazarudin_m_153737.jpeg" alt="Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Asmasasmita." width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Asmasasmita.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE) Tbk yang mengembalikan uang sebesar Rp15 miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Asmasasmita. Romli berpendapat mestinya PT NKE Tbk tidak perlu terburu-buru mengembalikan uang tersebut. Karena seharusnya dicek lebih dulu putusan kasasi dan Pengadilan Negeri (PN), apakah ada amar putusan yang memerintahkan perusahaan DGI yang sekarang berubah menjadi NKE.&nbsp; &ldquo;Atau amarnya hanya memerintahkan Nazarudin yang harus mengembalikan uang tersebut,&rdquo; kata&nbsp; Romli melalui keterangan resminya, Senin (28/8). Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung itu juga mempertanyakan posisi Nazarudin ketika melakukan tindak pidana korupsi itu sebagai apa? Hal itu agar tidak menyeret begitu saja perusahaan itu, jika memang tindakannya dilakukan sendiri. Romli yang merupakan, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) itu juga mengkritik keras KPK terkait penetapan Nazarudin sebagai justice collaborator.&nbsp; "Nazarudin kan pelaku utama masa dia bisa dijadikan justice collaborator. Tidak bisa itu. Bahkan yang aneh dia dapat remisi berkali-kali, sampai 39 kali. Ada aturannya di UU LPSK tentang syarat-syarat yang mendapat remisi. Apa Nazarudin sudah menyeĺesaikan kewajibannya," papar Ramli. Selain itu, Romli juga meminta kehati-hatian penegak hukum dalam membuat putusan. Kepentingan pihak ketiga juga perlu mendapatkan perhatian.&nbsp; "Hukum itu selain perlu menekankan keadilan dan kepastian juga harus memperhatikan azas kemanfaatan," lanjut mantan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM itu. Sebelumnya Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indra Safitri mengatakan penanganan yang menyangkut korporasi harus ditangani berbeda dengan perorangan.&nbsp; Sebagai perusahaan terbuka, status hukum tersebut dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan, sehingga dapat mengancam kepastian usaha dan nasib para karyawan.&nbsp; Dia mencontohkan langkah lembaga antirasuah mengumumkan PT Nusa Kontruksi Engineering Tbk (NKE) sebagai tersangka korupsi korporasi.&nbsp; Akibatnya, perusahaan langsung mendapatkan sejumlah permasalahan, seperti dihentikan sementara (suspend) perdagangan saham PT. NKE oleh PT Bursa Efek Indonesia, hingga kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan. &ldquo;KPK perlu lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik sampai adanya kepastian hukum yang tetap,&rdquo; kata Indra. Kasus hukum yang melibatkan NKE berhungan dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana Bali tahun 2009-2010. NKE dianggap telah bersikap proaktif dengan menyerahkan uang sekitar Rp15 miliar kepada KPK.&nbsp; Indra juga menambahkan, KPK sebaiknya harus memiliki sistem pengungkapan korupsi yang baik, dengan memastikan kebenaran sebuah perusahaan yang melakukan kesalahan atau merupakan tindakan pribadi seseorang.

Ini Pandangan Profesor Romli Soal Kasus PT NKE dan Nazarudin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakar hukum pidana

Berita Terkini