<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Kesehatan RI libatkan para pakar epidemiologi untuk memprediksi jumlah kasus Covid-19 di periode puncak tren peningkatan kasus yang terjadi saat ini. &rdquo;Kalau prediksi puncak kasus masih dipelajari para ahli epidemiologi. Belum ada pernyataan resmi Kemenkes terkait puncak kasus,&rdquo; kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/5). Kasus harian Covid-19 di Indonesia dilaporkan sedang mengalami peningkatan yang diakibatkan sejumlah varian baru korona. Di antaranya Kraken dan Arcturus. Dilansir dari laporan harian yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, terjadi peningkatan angka kasus pada sejumlah indikator pandemi Covid-19 di Indonesia. Peningkatan kasus dimulai per 29 April sebanyak 2.074 kasus konfirmasi. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi dalam 10 bulan terakhir pandemi di Indonesia. Pada hari ini (3/5), tren peningkatan kasus masih terjadi. Angka konfirmasi dilaporkan mencapai 2.647 kasus dengan laju kasus aktif bertambah 1.502 kasus. Kementerian kesehatan melaporkan pasien dirawat di rumah sakit hari ini (3/5), 3.245 orang. Jumlah pasien dirawat pada dua pekan terakhir mengalami peningkatan dari 1.521 menjadi 2.966 orang. Keterisian rumah sakit pada dua pekan terakhir mengalami peningkatan dari 3,63 menjadi 7,03 persen. Kasus meninggal dilaporkan meningkat sejak awal April. Kenaikan paling signifikan terjadi pada 28 April dengan 37 kematian, kemudian pada hari ini (3/5) menurun jadi 25 kematian. Jika merujuk ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), situasi Covid-19 di Indonesia masih berstatus terkendali. WHO telah menetapkan ambang batas level 1 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia maksimal 8.000 kasus per hari. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap ancaman penularan Covid-19. Upaya pencegahan paling efektif yang bisa dilakukan masyarakat dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker saat sakit dan saat di kerumunan. Masyarakat juga diimbau selalu memperhatikan kesehatan dan daya tahan tubuh, patuh, dan disiplin mematuhi aturan pemerintah serta saling mengingatkan sesama untuk disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat. &rdquo;Kuncinya protokol kesehatan, dengan disiplin menerapkan panduan tersebut diharapkan dapat meminimalisir risiko penularan Covid-19, terutama di tempat-tempat yang tingkat kerumunan tinggi,&rdquo; kata Mohammad Syahril.

Kementerian kesehatan libatkan para pakar epidemiologi untuk memprediksi jumlah kasus Covid-19 di periode puncak tren peningkatan kasus

Kemenkes Libatkan Epidemiolog untuk Prediksi Puncak Kasus Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1754.jpg" alt="Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) direspons pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo.  Menurut dia, bila PPKM dihentikan, pandemi Covid-19 menjadi endemi. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya Indonesia bisa masuk endemi. Salah satunya, kasus Covid-19 di Indonesia berada di dalam grafik yang stabil.  ”Dalam fase endemi, jumlah kasus harus terus stabil rendah,” tutur Windhu.  Dengan demikian, lanjut dia, status pandemi ke endemi tak langsung berhenti. Pemerintah juga belum bisa mengubah status pandemi dalam waktu singkat.  ”Sehingga terus akan terjadi riak-riak kecil yang membatalkan fase endemi itu,” ungkap Windhu.  Bila PPKM berakhir, menurut dia, pemerintah harus fokus pada mekanisme pengendalian sebaran kasus Covid-19. Apalagi varian baru bisa bermutasi.  ”Yang penting bukan fase endemi, tetapi fase terkendali, seperti saat ini di mana hospitalisasi dan kematian sangat minimal,” terang Windhu.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, PPKM bakal dicabut minggu depan atau pada awal 2023. Salah satu pertimbangannya, karena kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai. Berbagai kota sudah masuk kategori PPKM level 1 atau kategori penyebaran Covid-19 terendah.  ”Sebentar lagi nggak ada PPKM karena di Indonesia hampir semuanya level 1. Mungkin (diterapkan) awal Januari,” tutur Mahfud MD di Surabaya, Selasa (27/12).  Meski demikian, Mahfud MD belum bisa memastikan kapan dan bagaimana teknis pencabutannya. Sebab sejauh ini, pihaknya masih belum melakukan kajian pemberhentian PPKM.  ”Saya (kajian pemberhentian dari segi) politiknya saja,” ungkap Mahfud MD.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir 2022.

Meski PPKM Dicabut, Covid-19 Masih Berstatus Pandemi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652950726867.jpg" alt="Ilustrasi warga menggunakan masker. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga menggunakan masker. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Per Selasa (17/5), Presiden Joko Widodo memperbolehkan warga untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Meski demikian, epidemiolog memiliki pendapat berbeda.  Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo meminta warga tetap menggunakan masker. Alasannya, kondisi pandemi di Indonesia belum dalam situasi aman.  ”Kalau saya ditanya kapan (bisa lepas masker), ya jangan sekarang. Mestinya tunggu sampai sebulan, kenaikan tren kasus pasti berkaitan dengan mobilitas masyarakat itu dua atau empat minggu setelah hari besar,” papar Windhu pada Kamis (19/5).  Windhu menilai, Indonesia belum masuk masa endemi. Meski demikian, dia menilai, situasi Covid-19 akan stagnan, alias tidak ada peningkatan.  ”Saya memprediksi, sampai awal Juni makin turun. Saya tidak khawatir ada lonjakan kasus, asal tidak ada varian baru. Karena pelaku lonjakan kasus itu varian baru, kombinasi dengan mobilitas, tapi kalau tidak ada varian baru pasti tidak akan lonjakan baru. Kita bisa memasuki masa endemi,” jelas Windhu.  Windhu justru khawatir dengan persepsi warga atas aturan tanpa masker. Warga berpikir bahwa Indonesia sudah bebas dari pandemi.  ”Masker diberlakukan di ruang tertutup atau di tempat terbuka tapi masih ada kerumunan, masih pakai. Tapi kalau misal jalan-jalan tidak ada kerumunan. Pengertian seperti ini masyarakat harus cerdas juga, sebetulnya narasi pemerintah pun jangan bilang boleh, mestinya penggunaan masker di ruang tertutup masih diwajibkan,” papar Windhu.  Saat ini, menurut Windhu, Covid-19 belum masuk masa endemi karena beberapa hal. Pertama, Covid-19 belum stagnan selama 3–4 bulan.  ”Kalau sudah 3–4 bulan, dinamakan masa transisi. Artinya tetap pakai masker. Dalam menetapkan aturan kelonggaran pemakaian masker, pemerintah mengacu berdasar penilaian yang melibatkan menkes bersama para ahli,” ujar Windhu.  Windhu melihat, lonjakan kasus biasanya terlihat pasca mobilitas yang terjadi cukup besar di masyarakat. ”Saya paham apa yang disampaikan presiden bahwa longgaran masker di luar ruangan sudah diperbolehkan. Namun warga mohon tetap menjaga protokol kesehatan,” ucap Windhu.  Beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat di antaranya, bila melihat ada kerumunan harus tetap pakai masker. ”Kemudian tidak berdekatan orang yang sakit. Masyarakat harus mampu menilai diri sendiri sehat atau tidak,” ucap Windhu.

Boleh Dilepas, Epidemiolog Minta Warga Tetap Gunakan Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Tes-PCR-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Tenaga kesehataan saat mengambil sampel tes usap RT Polymerase Chain Reaction (PCR) di salah satu Lab di Jakarta, Rabu (2/2/2022). Kasus corona varian Omicron terus melesat naik selama 3 pekan terakhir. Hal tersebut berdampak ke meluasnya antrean tes PCR" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehataan saat mengambil sampel tes usap RT Polymerase Chain Reaction (PCR) di salah satu Lab di Jakarta, Rabu (2/2/2022). Kasus corona varian Omicron terus melesat naik selama 3 pekan terakhir. Hal tersebut berdampak ke meluasnya antrean tes PCR</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar <a href="https://www.jawapos.com/tag/universitas-airlangga/">Universitas Airlangga</a> (Unair) Surabaya menyesalkan kebijakan penghapusan syarat tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik.  Menurut <a href="https://www.jawapos.com/tag/pakar-epidemiologi/">Pakar Epidemiologi</a> Universitas Airlangga (Unair) Atoillah Isfandiari, pelonggaran pemeriksaan tes antigen dan PCR itu lebih baik ditujukan bagi pelaku perjalanan domestik yang telah <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-booster/">vaksinasi booster</a>. Aturan tersebut juga disertai dengan beberapa syarat khusus. Salah satunya, pelaku perjalanan domestik minimal telah mendapat vaksin dosis dua kali.  ”Kenyataannya, sebagian masyarakat ikut vaksin bukan karena kesadaraan mendapatkan kekebalan. Tapi agar dapat mengakses yang tidak bisa diakses tanpa vaksin,” tutur Atoillah Isfandiari ketika dihubungi pada Senin (14/3).  Bila kebijakan itu diterapkan, penumpang yang positif <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> sulit dideteksi. Padahal, syarat tes antigen dan PCR merupakan salah satu kontributor terbesar dalam tracing Covid-19.  ”Saat mobilitas meningkat, risiko ISPA akan meningkat. Di sisi lain, kita tidak tahu ISPA yang meningkat disebabkan oleh covid atau bukan,” tutur Atoillah Isfandiari.  Atoillah yang juga Wakil Dekan Bidang II Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) itu menuturkan, gelombang ketiga memang telah melewati puncak dan konsisten mengalami penurunan. Namun, kasus harian masih cenderung tinggi.  ”Penerapan kebijakan yang terburu-buru akan meningkatkan kasus harian dan risiko penularan,” papar Atoillah Isfandiari.  Menurut dia, penerapan kebijakan penghapusan syarat tes antigen dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr/">PCR</a> untuk perjalanan domestik lebih baik ditunda dua minggu lagi. Penundaan tersebut juga akan membuat kondisi lebih stabil saat memasuki Ramadan dan musim mudik.  ”Kalau kita mau bersabar dua minggu lagi. Kita ada di posisi yang sama dengan akhir Januari, posisi dasar gelombang. Saat ini kita masih berada pada lereng gelombang,” ujar terang Atoillah Isfandiari.  Untuk itu, Atoillah mengimbau masyarakat tidak lengah menerapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> (prokes). Vaksinasi hanya salah satu cara untuk menghindari gejala berat.  ”Tetap pakai masker yang proper sama seperti sekarang dan menjaga jarak. Kita tidak tahu yang bareng kita itu membawa virus atau tidak,” ujar Atoillah Isfandiari.  Dia juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari berkerumun dalam waktu yang lama. Jika tidak dapat menghindari kerumunan, disarankan masyarakat berkumpul di ruang terbuka.  ”Kita memang sedang dalam proses penurunan gelombang. Tapi, pandemi belum selesai. Saat ini, kita hidup berdampingan dengan Covid-19, preventing jauh lebih penting daripada sesal kemudian,” ucap Atoillah Isfandiari.

Pakar Unair Bilang, Tanpa Tes PCR Kasus Covid-19 Sulit Terdeteksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/vaksinasi-dosis-dua.jpg" alt="Ilustrasi warga menjalani vaksinasi Covid-19 masal di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga menjalani vaksinasi Covid-19 masal di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) meminta agar masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya tidak cepat puas atas capaian vaksinasi yang sudah berjalan baik.  Pakar Epidemiologi dari FKM Unair Windhu Purnomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi vaksinasi di Kota Surabaya yang saat ini sudah berjalan bagus. Meski begitu, dia meminta untuk tidak cepat puas dan berhenti di sini saja.  ”Kalau bisa kita kejar vaksinasi sampai 100 persen penduduk Surabaya,” kata Windhu seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/8).  Menurut dia, ketika varian delta meluas, sebenarnya mustahil mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok alamiah. ”Makanya harus dikejar vaksinasi 100 persen, supaya Surabaya bisa masuk ke zona hijau. Yang paling penting, kita perangi bersama-sama Covid-19 ini,” ucap Windhu Purnomo.  Saat ini, lanjut dia, posisi Kota Surabaya masuk dalam level 4 sesuai dengan asesmen level situasi. Hal itu harus terus diturunkan.  ”Kalau dilihat dari situasinya, sudah banyak yang bagus karena sudah banyak penurunan,” tutur Windhu Purnomo.  Dia juga mengapresiasi pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) di Kota Surabaya. Namun begitu, dia meminta semua orang yang sudah berhasil dilacak, harus dites semua.  ”Saya kira mampu melakukan ini,” ujar Windhu Purnomo.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pentahelix atau multipihak yang terdiri atas pemerintah, media, komunitas, pengusaha, pebisnis, dan juga akademisi serta berbagai elemen masyarakat, menyampaikan bahwa Surabaya terus melakukan langkah-langkah percepatan. Baik percepatan untuk berubah dari zona orange menuju zona kuning, termasuk pula percepatan vaksinasi Covid-19.  ”Kami punya tekad dengan forkopimda untuk bisa mengubah zona oranye ke kuning dalam jangka waktu satu bulan ke depan,” ujar Eri.  Dia juga sangat yakin bisa mengubah zona dan mempercepat vaksinasi jika dikerjakan secara bersama-sama. Apalagi, dalam kebersamaan itu juga ada seluruh partai di Surabaya, seluruh ormas, dan semua elemen masyarakat lain.  ”Kalau kita bersama-sama turun memberikan pengertian dan sosialisasi, perubahan itu bisa segera terwujud di Kota Surabaya dan perekonomian di Surabaya bisa segera bergerak kembali,” terang Eri.

Epidemiolog Sarankan Surabaya Tidak Cepat Puas Atas Capaian Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tsunami-covid.jpg" alt="KARTU DIGITAL: Petugas memeriksa kartu vaksinasi milik pedagang di Pasar Sunter Agung, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KARTU DIGITAL: Petugas memeriksa kartu vaksinasi milik pedagang di Pasar Sunter Agung, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peta sebaran Covid-19 mulai berubah. Lonjakan kasus di Pulau Jawa kini makin kecil. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di luar Jawa. Karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 memberikan perhatian khusus pada sebaran kasus di luar Jawa.  Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, gelombang tsunami Covid-19 sudah meninggalkan Pulau Jawa. ’’Sekarang giliran menyerang luar Pulau Jawa,’’ katanya. Dia menambahkan, bakal ada perbedaan kondisi gelombang tsunami Covid-19 antara di Jawa dan di luar Jawa.  Di Jawa, pertambahan kasus positif menunjukkan kenaikan yang tajam. Begitu pula penurunannya. Hal berbeda tampak di luar Jawa. Peningkatan kasus Covid-19 tidak sedrastis di Jawa. Puncak kurvanya akan mendatar alias tidak lancip. Artinya, puncak gelombang tsunami Covid-19 di luar Jawa berlangsung lebih lama dibandingkan dengan di Jawa. Turunnya pun butuh waktu. ’’Ini terjadi karena kepadatan penduduk di Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di luar Jawa,’’ terangnya.  Lantas, ketika saat ini gelombang tsunami Covid-19 sudah keluar dari Jawa, apakah kelak kembali lagi? Yunis mengatakan tidak. Sebab, kekebalan masyarakat di Jawa, khususnya di Jakarta, sudah sangat tinggi. Kondisi itu disebabkan cukup banyak masyarakat yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 kemudian sembuh. Selain itu, tingkat vaksinasi Covid-19 semakin tinggi.  Yunis juga mengomentari soal tingginya angka kematian Covid-19 saat ini. Menurut dia, kondisi itu merupakan bawaan dari gelombang tsunami Covid-19 yang terjadi pada awal Juli lalu. Seperti diketahui, pada waktu itu RS penuh. Hanya menangani pasien gejala berat dan sedang. Pasien bergejala ringan sampai sedang dianjurkan isolasi di rumah saja.  Dia juga berharap pemerintah serius mengawal standar penanganan Covid-19. Khususnya soal testing dan tracing. Jangan sampai ada kabupaten atau kota yang rendah tingkat testing dan tracing-nya agar tidak masuk dalam kategori level 4. Menurut dia, ketersediaan anggaran harus disiapkan sebagai konsekuensi peningkatan testing dan tracing tersebut.  Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Penanggulangan Covid-19 Ganip Warsito memimpin rapat koordinasi kepala daerah untuk persiapan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali. Rapat tersebut digelar di aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (4/8).  Menurut Ganip, pembenahan harus dimulai dari hulu hingga hilir. Hulu yang dimaksud ialah penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif. Berdasar hasil positif tersebut, dapat digolongkan pasien yang termasuk OTG, bergejala ringan, sedang, hingga berat. Dari penggolongan tersebut, dapat diambil tindakan sesuai dengan treatment masing-masing. ’’Karena dari pengalaman penanganan di Jawa dan Bali, fatality kerap terjadi karena pemburukan. Pasien dibawa ke rumah sakit ketika sudah kritis. Kenapa, mungkin saat isoman tidak ada monitoring,” kata Ganip.  Menurut dia, penting untuk terlebih dahulu disepakati, mana yang boleh isoman, mana yang boleh isolasi terpusat, dan mana yang harus dirujuk ke rumah sakit. Isoman hanya diperbolehkan untuk pasien yang termasuk dalam golongan OTG dan bergejala ringan, usia di bawah 45 tahun, dan kondisi rumah serta lingkungan mendukung. Selain itu, pasien isoman di rumah harus mendapat pengawasan dari puskesmas.  Sementara itu, pasien dengan gejala ringan, usia lebih dari 45 tahun, dan memiliki komorbid bisa menjalani isolasi secara terpusat dengan mendapatkan monitoring dari para tenaga kesehatan. Terakhir, pasien dengan gejala menengah dan berat dapat dirujuk ke rumah sakit untuk menunjang penanganan lebih lanjut. ”Menurut saya, ini yang harus dibenahi dan disepakati semua pihak,” tegas Ganip.  Dia menambahkan, adanya pembenahan dari sisi hulu dapat meringankan beban di sisi hilir. Jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien Covid-19 bisa terkontrol dengan baik dan tidak terjadi overload. Tentu pembenahan itu harus dijalankan secara disiplin dan terus-menerus secara multipihak demi mempercepat penanggulangan pandemi di tanah air.  Vaksin Diusulkan Jadi Syarat BLT  Penanganan pandemi tak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi. Ekonom senior Chatib Basri menjelaskan, sebelum PPKM, yakni pada April–Juni lalu, mobilitas masyarakat terus bergerak, ekonomi pun bergeliat dan membaik. Namun, imbasnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan ekonomi kembali terdampak.  ’’Persoalannya, kita selalu ada di dalam dilema. Mobilitas yang dibuka terlalu jauh memiliki risiko infected kasus yang naik. Sehingga pandeminya itu kemudian muncul lagi seperti sekarang. Kemudian harus diketatkan lagi,’’ ujarnya kemarin (5/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/06/08/2021/usia-produktif-meninggal-akibat-covid-19-pentingnya-deteksi-dini/">Usia Produktif Meninggal Akibat Covid-19, Pentingnya Deteksi Dini</a>  Menghadapi dinamika tersebut, mantan Menkeu itu menyebut, penerapan prokes ketat menjadi kunci. ’’Saya mesti terus terang, disiplin kita tidak sebaik Singapura atau Vietnam. Tapi kalau disiplin berkurang, opsi kedua adalah vaksin yang dipercepat,’’ tambah Chatib.  Dia mengusulkan agar vaksinasi menjadi syarat penerima bantuan langsung tunai (BLT). Upaya itu diprediksi bisa optimal untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi. Dengan begitu, misi pemerintah terkait pembentukan herd immunity secara nasional bisa lebih cepat terwujud.  ”Saya ingin usul, kita kan punya bantuan sosial yang namanya BLT. Kenapa tidak sebagian dari BLT itu kita manfaatkan untuk conditional cash transfer atau bisa disebut cash for vaccine. Dengan begitu, proses akan lebih cepat,” tuturnya.

Tsunami Covid-19 Beralih ke Luar Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekolah tatap muka akan diselenggarakan pada Januari 2021. Dinas Kesehatan Kota Surabaya akan memantau perkembangan Covid-19 pasca liburan tahun baru. Sebab, keputusan untuk membuka sekolah tatap muka akan bergantung pada kondisi pasca liburan tahun baru.  Pakar epidemiologi asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak boleh melihat kondisi secara sepotong-potong. Bila melihat populasi, kondisi Surabaya masih rentan penularan Covid-19.  ”Kita melihat populasi, masih rentan. Angka Covid-19 masih naik terus. Kasus aktifnya yang sempat menurun melonjak lagi. Artinya ini situasi yang berisiko. Saya berharap pemerintah bisa mengkalkulasikan dan menghitung risiko bila sekolah tatap muka diselenggarakan,” tutur Windhu.  Windhu mengaku, sejak awal beserta epidemiolog lain kurang setuju bila sekolah tatap muka diseleenggarakan. Menurut dia, sekolah tatap muka tak harus tergesa-gesa.  ”Setidaknya kalau sudah masuk zona kuning, nggak apa-apa kalau buka. Tapi Jawa Timur nggak ada yang kuning, apalagi hijau. Saya rasa lebih baik ditunda. Pemkot juga bisa bertanya ke organisasi profesi. IDI misalnya,” ucap Windhu.  Windhu menegaskan, tiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Orang tua, guru, sekolah, pemda, dan akademisi. Sebagai epidemiolog, dia mengingatkan bahwa saat ini belum aman.  ”Tapi keputusan bukan di tangan kami,” papar Windhu.  Hal yang sama diungkapkan Agung Budi Setyawan, psikiater RSUD Soewandhie Surabaya. Menurut dia, di Indonesia ada fenomena gunung es. Tidak ada daerah zona kuning atau zona hijau. Apalagi pergerakan masyarakat tidak ada batasnya.  ”Ini masa yang paling bahaya. Jumlah harian sudah 7.000 sampai 8.000. Itu yang tercatat dan dilaporkan. Di Soewandhie, pasien Covid-19 sudah hampir penuh,” ujar Agung.  Persiapan utama yang harus dilakukan sebelum sekolah tatap muka, lanjut Agung, pemerintah harus sudah mampu mengendalikan Covid-19. Persiapan kedua adalah protokol kesehatan yang sudah terjamin.  ”Pelajar SD harus bisa diatur. Kepala daerah harus memastikan masuk sekolah urgent. Untuk saat ini, sekolah dengan blended theory masih bisa diterapkan. Sebenarnya sekolah masih bisa online. Ada tugas video, dan seterusnya yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal aneh di gadget,” terang Agung.  Namun, kalaupun sekolah tatap muka benar dilaksanakan, Agung berpesan supaya orang tua memberitahukan kondisi secara nyata pada pelajar supaya tidak ada kebohongan. Agung menyoroti beberapa pihak yang mempertanyakan mengapa pilkada dan pariwisata bisa dilakukan, namun sekolah masih belum bisa tatap muka.  ”Pilkada tidak melibatkan orang yang risiko tinggi. Biaya pilkada juga dari pemerintah. Kalau sekolah, dibebankan ke masing-masing institusi,” kata Agung.  Agung menambahkan, sekolah tatap muka dapat dilaksanakan dengan catatan sekolah harus jujur bahwa sekolah mampu menjalankan protokol kesehatan dengan betul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vVp1BfcJd8w

Soal Sekolah Tatap Muka Januari, Ini Kata Epidemiolog dan Psikiater

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201207_183911-1.jpg" alt="Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad berharap Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta kembali membatasi mobilitas warga seperti pada saat awal pandemi Covid-19. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah kasus penularan virus itu yang terus meningkat.  ”Mobilitas di Jogjakarta sekarang relatif tinggi. Kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan, di pusat-pusat keramaian, sudah relatif padat. Mungkin hampir sama dengan sebelum pandemi,” kata Riris Andono seperti dilansir dari Antara di Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Jogjakarta.  Menurut Riris, penambahan kasus Covid-19 di Jogjakarta pada 6 Desember menyentuh lebih dari 200 kasus dalam sehari. Itu merupakan buah dari tingginya mobilitas warga tanpa diimbangi penerapan protokol kesehatan secara konsisten.  ”Jadi kurvanya memang akan menanjak. Karena, kita tidak berhasil menghentikan penularannya, sehingga yang tertular semakin banyak. Kenapa bisa begitu? karena mobilitas di Jogjakarta itu relatif tinggi,” terang Riris Andono Ahmad.  Pemda Jogjakarta, menurut dia, sudah waktunya kembali menginjak rem, yakni dengan kembali mendorong kegiatan masyarakat sementara waktu dari rumah. Adaptasi kebiasaan baru juga perlu diwujudkan dengan memberlakukan pelonggaran dan pengetatan mobilitas masyarakat secara bergantian sesuai situasi.  Menurut dia, jika penularan telah meluas dan sulit dikendalikan, cara paling efektif adalah mengintervensi dengan menghentikan sesaat mobilitas masyarakat. ”Itu menjadi intervensi efektif, karena begitu dihentikan mobilitas masyarakat, virus akan kesulitan mencari orang untuk ditulari,” tutur Riris Andono Ahmad.  Selama manusia masih berinteraksi dan protokol 3 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) tidak dipatuhi, menurut dia, risiko penularan akan tetap tinggi. ”Itu sebuah keniscayaan. Virus itu tidak jalan-jalan. Yang membuatnya bisa berkeliaran ya manusianya,” papar Riris Andono Ahmad.  Dia memperkirakan, apabila masyarakat bisa kembali bertahan di rumah minimal selama dua pekan yang merupakan periode infeksi, akan signifikan mengurangi laju penularan virus di Jogjakarta.  ”Kalau memang bisa membuat orang tinggal di rumah dua pekan saja, itu ada reduksi penularan,” ucap Riris Andono.  Sampai 6 Desember Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mencatat total suspek Covid-19 mencapai 17.053 orang. Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dalam waktu 24 jam bertambah 224 orang, sehingga total kasus positif menjadi 6.956 kasus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qvikmtFJ4V0

Epidemiolog Bilang Mobilitas Warga Perlu Dibatasi Seperti Awal Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Habib-Rizieq-Shihab-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa para pendukungnya saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Ha" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa para pendukungnya saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan, kerumunan massa yang dipicu agenda Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak semestinya terjadi. Sebab saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.  Pandu Riono pun mengeluhkan sikap pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan Satuan Tugas Covid-19 yang tidak menegur Rizieq Shihab. Pasalnya, kerumunan massa sangat berpotensi terjadinya penularan Covid-19.  "Pak Rizieq Shihab itu harusnya diingatkan, dan pemerintah daerah itu harusnya mengingatkan," ujar Pandu kepada JawaPos.com, Sabtu (14/11).  Pandu mempertanyakan kenapa seolah ada perlakuan istimewa kepada Imam Besar FPI tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya petugas keamanan sering menggelar razia protokol kesehatan.  Bahkan orang yang baru pulang dari luar negeri seharusnya menjalani karantina 14 hari. Selain itu yang bersangkutan perlu dites apakah tertular Covid-19 atau tidak.  "Ini kok ada keistimewaan untuk Pak Habib Rizieq," katanya.  Menurut Pandu, seharusnya Satgas Covid-19 sudah sudah jauh-jauh hari memberikan imbauan untuk tidak melakukan penjemputan terhadap Rizeq. Diamnya Pemprov dan Satgas Covid-19 dinilainya sebagai bentuk pembiaran terhadap terjadinya kerumunan massa.  "Dari awal harusnya penjemputan bandara itu harus bisa dicegah. Saya itu bingung ini maunya apa, kan harusnya bisa mencegah. Tapi ini dibiarkaan terus," tuturnya.  Sebagai informasi, pada 10 Oktober lalu Rizieq Shihab pulang ke Tanah Air setelah menetap di Arab Saudi 3,5 tahun. Kepulangan Imam Besar FPI itu disambut gegap gempita oleh pendukungnya. Bahkan mereka berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta dan di Petamburan.  Terbaru, pada Jumat (12/11) kemarin juga terjadi kerumunan massa saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet. Dalam acara itu Rizieq Shihab bertindak sebagai penceramah.  https://www.youtube.com/watch?v=TtB5LF7fBDQ

Pakar Epidemiologi UI: Mestinya Pemprov DKI Tegur Pak Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/139-sosialisasi.jpg" alt="Ilustrasi baliho sosialisasi protokol kesehatan di sejumlah titik di Surabaya. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi baliho sosialisasi protokol kesehatan di sejumlah titik di Surabaya. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengkritisi rencana kewajiban tes usap bagi pendatang yang akan ke Kota Surabaya.  ”Harusnya mengambil kebijakan seperti DKI Jakarta, yaitu memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, bukan mewajibkan tes usap bagi pendatang atau warga Surabaya yang bepergian selama seminggu,” ujar Wndhu seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Minggu (13/9).  Bahkan, kata dia, penerapan PSBB tak hanya kawasan zona merah, tapi zona oranye harusnya wajib menerapkan kebijakan itu.  Sehingga, penularan Covid-19 bisa ditekan.  Berdasar data Satgas Penanganan Covid-19, Surabaya termasuk zona oranye. Memiliki total 13.059 kasus positif, 10.765 dinyatakan sembuh dan 985 kasus meninggal dunia. Total kasus aktif tersisa 1.309 kasus.  ”Kendati demikian, risiko penularan masih membahayakan, sebab kabupaten tetangganya, yakni Sidoarjo zonanya masih merah,” ucap Windhu.  Penerapan PSBB, menurut Windhu, sebetulnya sudah cukup meringankan pemerintah dan masyarakat. Sebab, berbeda jauh dengan karantina wilayah maupun lockdown.  ”PSBB itu nanggung. Tapi kalau pilihannya PSBB ya betul-betul PSBB. Jangan seperti dulu. Surabaya Raya sampai tiga kali plus satu (PSBB). Selesai PSBB kasus bergerak naik. Tidak ada gunanya PSBB tiga kali, karena tidak sungguh-sungguh,” kata Windhu.  Catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, sehari selesai PSBB, yakni 9 Juni terkonfirmasi positif di Surabaya 3.439 kasus. Saat ini, mencapai 13.059 kasus. Artinya, terdapat 9.620 kasus baru usai PSBB berakhir tiga bulan lalu.  Windhu berharap agar pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB secara sungguh-sungguh apabila ingin mengendalikan penyebaran virus korona.  ”Utamakan kesehatan masyarakat. Itu kata kunci, tapi diimplementasikan jangan cuma di bibir. Apa yang dikatakan presiden itu dilaksanakan dengan penuh,” tutur Windhu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XvXub-Y6CNM

Pakar Kritisi Rencana Wajibkan Tes Usap untuk Pendatang di Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakar epidemiologi

Berita Terkini